Debt to equity ratio (DER) adalah rasio yang membandingkan total utang perusahaan dengan total modal pemiliknya.
Banyak pemilik usaha baru menghitung angka ini saat bank memintanya. Padahal, DER ikut menentukan keputusan kreditur, minat investor, bahkan besaran pajak yang harus dibayar perusahaan.
Intinya begini. Makin tinggi DER, makin besar porsi usaha yang dibiayai utang, dan makin besar pula risiko gagal bayar.
Menurut pendapat saya sebagai praktisi hukum, DER layak dibaca sebagai alarm dini. Rasio yang membengkak sering muncul lebih dulu sebelum sengketa utang dan masalah perpajakan datang.
Pengertian Debt to Equity Ratio
Debt to equity ratio juga dikenal sebagai rasio utang terhadap ekuitas. Rasio ini memperlihatkan seberapa besar perusahaan bersandar pada dana pinjaman dibandingkan dana milik pemilik.
Para analis memakainya untuk menilai struktur permodalan. Dari hasilnya, mereka bisa memperkirakan risiko keuangan sebuah usaha.
Ada beberapa alasan angka ini penting:
- Kreditur memakainya untuk menilai kelayakan pemberian kredit.
- Investor memakainya untuk mengukur risiko sebelum menanam modal.
- Manajemen memakainya untuk merencanakan sumber pendanaan.
- Otoritas pajak memakainya untuk membatasi biaya bunga yang boleh dikurangkan.
Satu hal perlu kamu catat. DER berbeda dari rasio lancar. Rasio lancar mengukur kemampuan membayar kewajiban jangka pendek, sedangkan DER menggambarkan struktur pendanaan secara menyeluruh.
Rumus dan Cara Menghitung Debt to Equity Ratio
Rumus DER terbilang sederhana. Kamu cukup mengambil dua angka dari laporan posisi keuangan (neraca).
Rumus Dasar DER
Rumus yang paling umum tertulis seperti ini:
DER = Total Liabilitas ÷ Total Ekuitas
Total liabilitas mencakup utang jangka pendek dan jangka panjang. Total ekuitas terdiri dari modal disetor, laba ditahan, dan komponen ekuitas lain.
Sebagian analis memakai versi yang berbeda. Mereka hanya menghitung utang berbunga, seperti pinjaman bank dan obligasi, dan mengabaikan utang usaha. Jadi, sebelum membandingkan angka antarperusahaan, pastikan dulu definisi yang dipakai sama.
Contoh Menghitung DER
Mari lihat contoh sederhana dengan angka fiktif. CV Sumber Rejeki memiliki data berikut:
- Utang usaha: Rp150 juta
- Utang bank jangka pendek: Rp100 juta
- Utang bank jangka panjang: Rp350 juta
- Total ekuitas: Rp300 juta
Langkah pertama, jumlahkan seluruh liabilitas. Hasilnya Rp600 juta. Lalu bagi angka itu dengan ekuitas sebesar Rp300 juta.
DER perusahaan ini bernilai 2, atau 2:1. Setiap Rp1 modal pemilik berdampingan dengan Rp2 utang.
Cara Membaca Hasil DER
Menghitung saja belum selesai. Kamu masih perlu menafsirkan angkanya.
Pedoman Umum Membaca DER
Angka ideal yang cocok untuk semua usaha tidak ada. Meski begitu, pedoman berikut cukup membantu sebagai pegangan awal:
- DER di bawah 1: modal pemilik lebih besar daripada utang. Struktur ini tergolong konservatif.
- DER antara 1 dan 2: komposisi utang dan modal relatif seimbang.
- DER di atas 2: utang menguasai pendanaan, sehingga risiko keuangan ikut naik.
Maka dari itu, bandingkan DER-mu dengan perusahaan sejenis. Industri padat modal seperti properti dan infrastruktur biasanya punya DER lebih tinggi. Usaha jasa cenderung berada di angka yang lebih rendah.
Kelebihan dan Kekurangan DER Tinggi
DER tinggi belum tentu buruk. Perusahaan yang sedang tumbuh sering memakai utang untuk berekspansi. Bunga pinjaman pun dapat mengurangi beban pajak, selama jumlahnya masih wajar.
Risikonya tetap nyata. Beban bunga menggerus laba. Saat penjualan turun, perusahaan akan kesulitan mencicil pokok dan bunga.
DER yang terlalu rendah juga punya catatan. Perusahaan bisa melewatkan peluang tumbuh karena terlalu segan memakai pendanaan dari luar.
Aturan DER 4:1 dalam Pajak (Thin Capitalization)
Di Indonesia, DER memiliki sisi hukum perpajakan. Pemerintah membatasi rasio utang terhadap modal untuk perhitungan Pajak Penghasilan.
Dasar Hukum
Pasal 18 ayat (1) UU Pajak Penghasilan memberi wewenang kepada Menteri Keuangan. Menteri boleh menetapkan besarnya perbandingan utang dan modal untuk keperluan penghitungan pajak.
Wewenang itu melahirkan PMK Nomor 169/PMK.010/2015. Peraturan ini menetapkan DER paling tinggi 4:1 dan berlaku sejak tahun pajak 2016. Berdasarkan sumber resmi dan analisis perpajakan terkini, aturan ini masih berlaku.
Dampak bagi Wajib Pajak Badan
Kalau DER melebihi 4:1, sebagian biaya pinjaman tidak boleh dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Perusahaan wajib melakukan koreksi fiskal positif atas kelebihannya.
Beberapa catatan penting dari aturan ini:
- Perhitungan memakai saldo rata-rata bulanan, dan saldo akhir tahun tidak dipakai.
- Biaya pinjaman meliputi bunga, diskonto, premium, dan biaya lain yang terkait pinjaman.
- Sektor tertentu mendapat pengecualian, misalnya perbankan, lembaga pembiayaan, dan asuransi.
- Wajib pajak tertentu, seperti yang penghasilannya dikenai pajak final, ikut dikecualikan.
Tujuan aturan ini jelas. Pemerintah ingin mencegah penghindaran pajak lewat pendanaan utang yang berlebihan, terutama pinjaman dari pihak afiliasi.
Contoh Perhitungan Koreksi Fiskal
Bayangkan PT Karya Bersama punya angka rata-rata berikut. Contoh ini fiktif dan disederhanakan.
- Rata-rata utang: Rp10 miliar
- Rata-rata modal: Rp2 miliar
- Biaya bunga setahun: Rp1 miliar
DER perusahaan mencapai 5:1, jadi melampaui batas 4:1. Utang maksimal yang diakui adalah 4 × Rp2 miliar, yaitu Rp8 miliar.
Bandingkan Rp8 miliar dengan Rp10 miliar. Hasilnya 80 persen. Dengan begitu, biaya bunga yang boleh dikurangkan hanya Rp800 juta. Sisanya, Rp200 juta, menjadi koreksi fiskal positif.
Aspek Hukum DER dalam Perjanjian Kredit
DER juga sering muncul di dalam kontrak. Banyak bank mencantumkan batas DER sebagai syarat dalam perjanjian kredit.
Syarat ini dinamakan financial covenant. Bila perusahaan melanggar batas yang sudah disepakati, bank punya beberapa pilihan. Bank bisa menaikkan bunga, meminta tambahan jaminan, atau menyatakan debitur wanprestasi.
Karena itu, baca perjanjian kredit dengan teliti. Pastikan kamu paham definisi utang dan ekuitas yang dipakai bank. Perbedaan definisi bisa mengubah hasil hitungan secara signifikan.
Pasal 1338 KUHPerdata menegaskan bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Jadi, kamu terikat pada batas DER yang sudah kamu sepakati.
Pengurus perusahaan juga wajib menyajikan laporan keuangan yang benar. Pasal 508 UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP baru) mengancam pidana pengurus yang sengaja mengumumkan neraca tidak benar. Menyembunyikan utang demi memperbaiki DER termasuk perbuatan yang berisiko.
Cara Menjaga DER Tetap Sehat
Kamu bisa mengendalikan DER lewat langkah yang konsisten. Berikut saran saya:
- Hitung DER secara berkala, minimal tiap kuartal.
- Tambah modal sendiri lewat laba ditahan atau setoran pemegang saham.
- Hindari utang yang tidak produktif.
- Atur jadwal pelunasan supaya sesuai arus kas.
- Bandingkan DER-mu dengan rata-rata industri.
- Pantau batas DER dalam perjanjian kredit dan aturan pajak.
Catat juga semua pinjaman dengan rapi. Dokumentasi yang baik akan sangat membantu ketika pemeriksaan pajak datang.
FAQ (Frequently Asked Questions)
Apa itu debt to equity ratio?
Debt to equity ratio adalah rasio yang membandingkan total liabilitas dengan total ekuitas. Rasio ini memperlihatkan seberapa besar perusahaan membiayai usahanya dengan utang dibandingkan modal sendiri.
Berapa DER yang ideal?
Angka tunggal yang ideal tidak ada. Pedoman umum menyebut DER di bawah 2 tergolong aman, tetapi standar tiap industri berbeda. Untuk pajak, batas maksimal DER yang diakui adalah 4:1.
Apa akibatnya jika DER melebihi 4:1?
Sebagian biaya pinjaman tidak bisa dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Perusahaan harus melakukan koreksi fiskal positif, sehingga pajak terutang menjadi lebih besar.
Kesimpulan
Debt to equity ratio membandingkan total liabilitas dengan total ekuitas. Angka ini menunjukkan seberapa jauh perusahaan bergantung pada utang, dan pembacaannya harus mempertimbangkan karakter industri.
DER juga membawa konsekuensi hukum. Aturan pajak membatasi DER 4:1, perjanjian kredit sering memuat batas sendiri, dan laporan keuangan yang tidak jujur berisiko pidana.
Saran saya cukup praktis. Hitung DER secara rutin, pahami batas dalam kontrak dan pajak, lalu rencanakan pendanaan sebelum rasio melewati batas aman.
Dari pengalaman saya, DER yang sehat mencerminkan tata kelola yang baik. Pengusaha yang disiplin memantau rasio ini biasanya lebih siap saat tekanan keuangan datang.
Kalau kamu sedang menghadapi masalah perjanjian kredit, sengketa utang, atau perencanaan struktur pendanaan, jangan menunggu keadaan memburuk. Kami siap membantu kamu menemukan solusi dengan tenang. Klik poster yang tersedia atau tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website ini untuk berdiskusi dengan tim kami.
Ringkasan
- Debt to equity ratio membandingkan total liabilitas dengan total ekuitas.
- Rumusnya adalah DER = Total Liabilitas ÷ Total Ekuitas.
- DER di bawah 1 tergolong konservatif, sedangkan DER di atas 2 menandakan dominasi utang.
- Angka ideal bergantung pada jenis industri, jadi bandingkan dengan perusahaan sejenis.
- PMK 169/PMK.010/2015 menetapkan batas DER 4:1 untuk keperluan Pajak Penghasilan.
- DER melebihi 4:1 membuat sebagian biaya pinjaman tidak dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak.
- Bank sering memasukkan batas DER sebagai financial covenant dalam perjanjian kredit.
- Pengurus wajib menyajikan neraca secara jujur agar terhindar dari risiko pidana.
Referensi
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Pasal 18 ayat 1). Sumber: JDIH Kementerian Keuangan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan. Sumber: JDIH Kementerian Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 508). Sumber: JDIH Kementerian Hukum.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338. Sumber: JDIH BPHN Kementerian Hukum.
- Direktorat Jenderal Pajak, artikel EBITDA vs. DER: The Battle Against Thin Capitalization.
- Ikatan Akuntan Indonesia, PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan.
