Terbaru

Bisnis

Term Sheet Investasi Startup: Definisi dan Fungsinya

Ditulis oleh Aisyah Yekti

Daftar Isi

Bagi Anda yang sedang merintis startup dan mulai mendekati tahap pendanaan, istilah term sheet pasti akan sering Anda dengar.

Dokumen ini biasanya muncul setelah proses pitching berjalan lancar dan investor menyatakan ketertarikan untuk menanamkan modal.

Meski bentuknya singkat, term sheet punya peran besar karena menjadi peta jalan bagi seluruh proses investasi yang akan Anda lalui selanjutnya.

Secara sederhana, term sheet adalah dokumen yang memuat syarat dan ketentuan utama yang akan mengatur hubungan investasi antara startup dan calon investor, baik itu modal ventura maupun angel investor.

Dalam konteks startup, term sheet menguraikan syarat dan ketentuan utama yang mengatur perjanjian investasi antara startup dan calon investor, dan umumnya berfungsi sebagai dasar penyusunan kontrak yang lebih komprehensif dan mengikat secara hukum.

Karena sifatnya yang menjadi acuan awal, term sheet membantu Anda dan investor menyamakan pemahaman sebelum masuk ke tahap negosiasi yang lebih detail dan memakan waktu.

Fungsi Term Sheet dalam Proses Investasi Startup

Term sheet merupakan salah satu dokumen awal dalam proses pendanaan startup yang berfungsi untuk menyamakan pemahaman antara founder dan calon investor.

Dokumen ini biasanya memuat poin-poin utama dari rencana investasi, seperti jumlah investasi, valuasi perusahaan, kepemilikan saham, hak investor, serta ketentuan lain yang akan menjadi dasar penyusunan perjanjian investasi.

Secara umum, terdapat tiga fungsi utama term sheet dalam proses pendanaan.

1. Menjadi alat komunikasi awal

Term sheet membantu founder dan investor merangkum kesepakatan pokok tanpa harus langsung menyusun kontrak investasi yang lengkap.

Dengan adanya dokumen ini, kedua pihak dapat melihat gambaran umum mengenai struktur transaksi yang sedang dibahas.

Misalnya, investor menawarkan investasi sebesar Rp2 miliar untuk memperoleh persentase tertentu dalam perusahaan.

Hal-hal seperti jumlah investasi, valuasi, bentuk kepemilikan, dan hak-hak investor dapat terlebih dahulu dituangkan dalam term sheet.

Cara ini membuat pembahasan awal menjadi lebih terarah.

Founder dan investor dapat mengetahui bagian mana yang sudah disepakati dan bagian mana yang masih perlu dinegosiasikan sebelum masuk ke dokumen hukum yang lebih rinci.

2. Menjadi dasar pelaksanaan due diligence

Setelah term sheet disepakati, proses pendanaan biasanya dilanjutkan dengan due diligence. Pada tahap ini, investor melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam terhadap kondisi startup sebelum investasi benar-benar dilakukan.

Pemeriksaan dapat mencakup kondisi keuangan, struktur kepemilikan saham, dokumen perusahaan, perjanjian dengan pihak lain, aset kekayaan intelektual, kewajiban pajak, hingga aspek legalitas lainnya.

Karena itu, term sheet dapat menjadi salah satu dasar bagi investor untuk mengetahui transaksi seperti apa yang sedang dipertimbangkan dan aspek apa saja yang perlu diperiksa lebih lanjut.

Founder juga perlu memahami bahwa kesepakatan dalam term sheet tidak serta-merta berarti proses investasi sudah selesai.

Hasil due diligence dapat memunculkan temuan yang perlu diselesaikan atau bahkan menyebabkan adanya perubahan terhadap beberapa ketentuan investasi yang sebelumnya dibahas.

3. Menjadi alat negosiasi sebelum masuk ke perjanjian final

Term sheet juga memberikan ruang bagi founder dan investor untuk membahas serta mengevaluasi ketentuan investasi sebelum dituangkan ke dalam perjanjian yang lebih lengkap.

Hal ini penting karena keputusan investasi tidak hanya berkaitan dengan jumlah dana yang diterima startup.

Founder juga perlu memperhatikan konsekuensi dari setiap ketentuan yang disepakati, seperti persentase saham yang diberikan, hak suara, hak investor dalam pengambilan keputusan, pembatasan tertentu, serta mekanisme apabila terjadi perubahan kepemilikan atau pendanaan berikutnya.

Dengan demikian, term sheet dapat menjadi ruang negosiasi yang lebih praktis.

Kedua pihak dapat mengubah atau memperjelas poin-poin yang belum disepakati sebelum masuk ke tahap penyusunan dokumen investasi secara lengkap.

Dalam praktik pendanaan startup, term sheet juga sering digunakan untuk merangkum syarat-syarat utama transaksi dalam bentuk yang ringkas, termasuk melalui tabel atau daftar ketentuan.

Baca juga  6 Cara Meningkatkan Pendapatan Perusahaan di Era Persaingan Ketat

Pembahasan dan negosiasi berikutnya kemudian mengacu pada poin-poin tersebut sebelum dituangkan ke dalam perjanjian investasi yang lebih mengikat.

Yang perlu diperhatikan, tidak semua ketentuan dalam term sheet otomatis memiliki kekuatan hukum yang sama. Beberapa bagian dapat dimaksudkan sebagai kesepakatan awal, sementara ketentuan tertentu dapat dibuat mengikat sejak awal sesuai dengan isi dan kesepakatan para pihak.

Karena itu, founder perlu membaca setiap klausul dengan cermat dan memahami bagian mana yang sudah menimbulkan kewajiban hukum.

Law Firm Adalah

Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!

Beda Term Sheet dan Kontrak Investasi Definitif

Banyak founder pemula mengira term sheet sama dengan kontrak investasi. Padahal, kedua dokumen ini memiliki kedudukan hukum yang berbeda dan penting bagi Anda untuk memahaminya sebelum menandatangani apa pun.

Term sheet pada dasarnya merupakan pernyataan niat yang tidak mengikat secara hukum, kecuali untuk beberapa klausul tertentu seperti kerahasiaan dan eksklusivitas yang memang dibuat mengikat sejak awal.

Sebagai pernyataan niat yang tidak mengikat, term sheet berperan penting dalam memperlancar negosiasi antara pihak yang terlibat, memberikan panduan yang jelas mengenai persyaratan yang telah disepakati sebelumnya sebelum proses investasi berlanjut.

Kontrak investasi atau perjanjian pengambilan saham adalah dokumen final yang sudah mengikat secara hukum penuh dan menjadi rujukan resmi ketika ada perselisihan di kemudian hari.

Dari sisi hukum di Indonesia, keberadaan term sheet dan kontrak investasi tunduk pada prinsip kebebasan berkontrak yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320.

Ketika investasi tersebut melibatkan penerbitan saham baru, ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga berlaku, terutama terkait klasifikasi saham dan mekanisme persetujuan melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

Karena kontrak investasi definitif inilah yang benar-benar mengikat, Anda perlu memastikan bahwa seluruh poin penting yang sudah disepakati dalam term sheet tertuang secara konsisten di dokumen final, tanpa ada perubahan sepihak yang merugikan Anda sebagai founder.

Klausul-Klausul Penting dalam Term Sheet

Setiap klausul dalam term sheet punya dampak berbeda terhadap kepemilikan, kendali, dan masa depan startup Anda, sehingga penting dibaca dengan teliti sebelum ditandatangani.

Klausul pertama adalah valuasi dan jumlah investasi, yang menentukan berapa persentase saham yang harus Anda lepas.

Klausul kedua adalah struktur saham yang diterbitkan, biasanya berupa saham preferen yang memberi hak khusus kepada investor, misalnya hak suara tambahan atau hak menerima pembagian aset lebih dulu saat likuidasi.

Ketentuan klasifikasi saham semacam ini tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang membuka ruang bagi perusahaan menerbitkan saham dengan hak dan pembatasan berbeda sesuai kesepakatan pemegang saham.

Klausul ketiga yang sangat menentukan adalah liquidation preference, yaitu klausul yang mengatur siapa yang lebih dulu menerima hasil penjualan perusahaan ketika terjadi peristiwa likuidasi, baik berupa penutupan usaha, merger, maupun akuisisi.

Liquidation preference menentukan jumlah uang yang dikembalikan kepada investor dibanding harga pembelian awal saat perusahaan dilikuidasi, dan likuidasi di sini tidak hanya berarti penutupan usaha, tetapi juga mencakup merger dan akuisisi.

Ada tiga variasi klausul ini, yaitu non-participating yang paling ramah bagi founder, capped participation yang membatasi total pengembalian investor, dan full participation yang memberi investor dua keuntungan sekaligus sehingga paling menguntungkan bagi investor.

Klausul keempat adalah anti-dilusi, yang melindungi persentase kepemilikan investor apabila startup Anda melakukan pendanaan baru dengan valuasi lebih rendah, dikenal sebagai down round.

Klausul kelima menyangkut kendali perusahaan, seperti jumlah kursi dewan komisaris atau direksi untuk investor, serta daftar keputusan strategis yang memerlukan persetujuan investor, misalnya perubahan anggaran dasar atau penerbitan saham baru.

Baca juga  Komisaris Adalah: Pengertian, Tugas, dan Wewenangnya di PT

Klausul keenam adalah vesting saham founder, yang mengatur bahwa kepemilikan saham Anda sebagai pendiri baru terkumpul penuh setelah bekerja di perusahaan selama periode tertentu, biasanya empat tahun, agar founder tetap berkomitmen pada perusahaan setelah pendanaan diterima.

Selain itu, ada klausul terkait alokasi saham untuk karyawan atau ESOP, hak informasi investor untuk memantau kinerja perusahaan, hak first refusal yang memberi investor kesempatan pertama membeli saham baru sebelum ditawarkan pihak lain, serta klausul eksklusivitas dan kerahasiaan yang membatasi Anda bernegosiasi dengan investor lain selama periode tertentu.

Klausul drag along dan tag along juga sering muncul, yang masing-masing mengatur kewajiban pemegang saham minoritas ikut menjual saham ketika mayoritas menjual, dan hak pemegang saham minoritas ikut menjual saham dengan syarat yang sama seperti mayoritas.

Pentingnya memahami klausul ini bukan sekadar formalitas administratif. Sebuah kajian di Jurnal Surya Kencana Dua, Pagaruyuang, yang diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada 2025, menyoroti bahwa dominasi modal ventura asing dalam pendanaan startup menimbulkan tantangan hukum yang signifikan, dan penelitian tersebut menganalisis pelindungan hukum bagi startup yang didanai modal ventura asing dengan berfokus pada kesenjangan regulasi dan ketidakseimbangan posisi tawar antara kedua pihak (Nugroho, 2025).

Temuan ini relevan dengan klausul kendali dan liquidation preference di atas, karena ketidakseimbangan posisi tawar itulah yang sering membuat founder menyetujui klausul yang kurang menguntungkan tanpa benar-benar memahami konsekuensinya di kemudian hari.

Pre-Money vs Post-Money Valuation

Bagian term sheet yang paling sering membingungkan founder pemula adalah soal valuasi, khususnya perbedaan antara pre-money valuation dan post-money valuation.

Kesalahan memahami dua konsep ini bisa membuat Anda melepas kepemilikan saham lebih banyak dari yang seharusnya.

Pre-money valuation adalah nilai perusahaan Anda sebelum dana investasi masuk. Post-money valuation adalah nilai perusahaan setelah dana investasi diterima.

Post-money valuation merupakan hasil penjumlahan pre-money valuation dengan jumlah dana investasi yang diterima, dan dari angka post-money inilah investor menghitung persentase kepemilikan saham yang mereka peroleh di startup Anda.

Sebagai gambaran, jika startup Anda memiliki pre-money valuation sebesar 4 juta dolar dan menerima investasi 1 juta dolar, maka post-money valuation menjadi 5 juta dolar, dan investor memperoleh sekitar 20 persen kepemilikan perusahaan.

Tanpa memahami perhitungan ini, founder bisa kehilangan kontrol terhadap bisnisnya lebih cepat dari yang mereka sadari.

Karena itu, ketika Anda menerima penawaran valuasi dari investor, pastikan lebih dulu apakah angka tersebut disebut sebagai pre-money atau post-money, sebab selisih penyebutan ini saja bisa mengubah persentase dilusi saham Anda secara signifikan.

Persoalan lain berkaitan dengan alokasi ESOP atau saham karyawan. Banyak investor meminta agar pool ESOP dibuat atau ditambah sebelum investasi masuk, sehingga dilusi akibat pembentukan ESOP tersebut ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham yang sudah ada, termasuk Anda sebagai founder, bukan oleh investor baru.

Hal ini membuat perhitungan valuasi menjadi lebih kompleks dibanding sekadar menjumlahkan pre-money dengan dana investasi, sehingga Anda perlu memeriksa detail cap table secara menyeluruh sebelum menyetujui angka valuasi yang ditawarkan.

Perlindungan Hukum dalam Term Sheet

Untuk pendanaan yang berasal dari perusahaan modal ventura, ada regulasi khusus yang perlu Anda ketahui, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah.

Regulasi ini diterbitkan untuk mendorong pengembangan perusahaan rintisan atau startup serta usaha mikro, kecil, dan menengah, dan merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Baca juga  Profit: Definisi, Jenis, Bedanya dengan Laba dan Income, serta Cara Menghitungnya

Salah satu poin penting aturan ini adalah pengelompokan perusahaan modal ventura menjadi dua kategori, yaitu venture capital corporation yang fokus pada penyertaan modal, dan venture debt corporation yang fokus pada pembiayaan melalui surat utang.

Ketentuan ini kemudian diperkuat lagi lewat sembilan aturan baru di bidang lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya yang diterbitkan OJK pada akhir 2024, termasuk POJK Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura.

Penerbitan sembilan POJK ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, yang diharapkan dapat menciptakan bidang tersebut lebih stabil, transparan, serta memberikan pelindungan konsumen yang lebih baik.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman, menjelaskan bahwa pengelompokan perusahaan modal ventura berdasarkan kegiatan usaha diharapkan membuat perusahaan modal ventura maupun modal ventura syariah dapat lebih fokus dan optimal dalam menjalankan kegiatan sesuai lini usaha yang dipilih.

Artinya, ketika Anda menerima term sheet dari perusahaan modal ventura yang terdaftar dan diawasi OJK, Anda bisa memastikan lebih dulu apakah investor tersebut memang berizin sesuai jenis pendanaan yang ditawarkan, sehingga risiko sengketa terkait kewenangan investor dapat diminimalkan sejak awal.

Terkait modal perseroan, penerbitan saham baru untuk investor tetap harus mengikuti ketentuan modal dasar dan modal disetor dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, termasuk persetujuan melalui Rapat Umum Pemegang Saham dan pencatatan perubahan anggaran dasar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Law Firm Adalah

Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!

Kesimpulan

Term sheet adalah dokumen krusial yang menentukan arah hubungan Anda dengan investor untuk jangka waktu yang lama.

Dokumen ini berbeda dari kontrak investasi definitif karena sifatnya belum mengikat penuh, namun tetap menjadi acuan utama bagi seluruh klausul yang akan dituangkan dalam perjanjian final.

Memahami isi klausulnya, seperti liquidation preference, anti-dilusi, vesting, dan kendali perusahaan, akan membantu Anda menghindari kesepakatan yang merugikan di masa depan.

Pemahaman soal pre-money dan post-money valuation juga penting agar Anda tidak salah menghitung dilusi kepemilikan saham.

Di sisi lain, kerangka regulasi di Indonesia, mulai dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, hingga POJK Nomor 25 Tahun 2023 dan POJK Nomor 46 Tahun 2024 di bidang modal ventura, memberikan Anda dasar hukum yang cukup jelas untuk menegosiasikan term sheet secara lebih percaya diri. Diskusi dengan konsultan hukum korporasi sebelum menandatangani term sheet tetap disarankan, mengingat setiap klausul bisa berdampak berbeda tergantung pada kondisi spesifik startup Anda.

Referensi:

  • Founderplus.id, Term Sheet Startup: Apa yang Harus Diperhatikan
  • Investortrust.id, OJK Terbitkan POJK Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura
  • Detikfinance, OJK Terbitkan Aturan Baru Modal Ventura, Begini Isinya
  • Bisnis.com, OJK Dorong Klasterisasi Modal Ventura Optimalkan Bisnis
  • OJK, Siaran Pers: OJK Terbitkan Sembilan Aturan dalam Rangka Pengembangan dan Penguatan Bidang PVML
  • Nugroho, H. F. (2025). Perlindungan Hukum dan Tantangan Pendanaan Start-Up oleh Modal Ventura Asing di Indonesia. Jurnal Surya Kencana Dua, Vol. 8 No. 2.
  • Purnama, I. AIBI & Angel.ID, Strategi Pitching dan Valuasi Usaha, materi Science Techno Park IPB. Tautan dokumen
  • Binus.ac.id, Pre-Money vs Post-Money: Kesalahan Founder Saat Cari Investor
  • YourStory, Hacking the Term Sheet
  • AppMaster.io, Lembar Ketentuan (Term Sheet)
  • Monolith Law Office, Term Sheet dalam Kontrak Investasi dan Perjanjian Antar Pemegang Saham

Artikel Terpopuler

Bagikan:

Seedbacklink
Seedbacklink

Daftar Isi