Perbuatan Melawan Hukum Adalah: Unsur dan Contoh Kasusnya

Cara menyusun gugatan perdata sering bikin orang awam bingung. Wajar saja.

Banyak penggugat langsung menulis kronologi panjang tanpa kerangka hukum yang jelas, lalu hakim menilai gugatannya kabur atau tidak dapat diterima.

Padahal masalah seperti itu mudah dihindari kalau kamu tahu polanya.

Inti jawabannya begini. Gugatan perdata harus memuat identitas para pihak, posita, dan petitum, kemudian kamu mendaftarkannya ke pengadilan negeri yang berwenang.

Itulah rangka dasarnya, dan detailnya kita bahas satu per satu di bawah.

Sebagai praktisi hukum, saya berpendapat bahwa kualitas surat gugatan menentukan separuh hasil perkara.

Gugatan yang tertata membantu hakim memahami duduk perkara sejak halaman pertama.

Karena itu, sisihkan waktu lebih untuk menyusunnya dengan teliti, jangan terburu-buru mengejar tenggat.

Dasar Hukum dan Persiapan Sebelum Menyusun Gugatan Perdata

Mulai dari landasan hukumnya. Hukum acara perdata di Indonesia bersumber dari HIR untuk Jawa dan Madura, serta RBg untuk daerah lain.

Pasal 118 HIR menyebut bahwa gugatan masuk ke pengadilan negeri tempat tinggal tergugat.

Mahkamah Agung kemudian melengkapi aturan itu lewat berbagai Perma.

Sebelum menulis, siapkan beberapa hal ini:

• Pastikan kamu punya kepentingan hukum langsung atas sengketa tersebut.
• Kumpulkan alat bukti seperti perjanjian, kuitansi, surat, dan foto.
• Tentukan dasar gugatan, yaitu wanprestasi (Pasal 1243 KUH Perdata) atau perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata).
• Cari tahu pengadilan negeri mana yang berwenang mengadili.
• Buat surat kuasa khusus kalau kamu memakai jasa advokat.

Persiapan yang rapi menghemat banyak waktu di tahap penulisan, apalagi saat hakim meminta bukti tambahan.

Baca Juga: UU Desa: Isi, Poin Penting, dan Dampaknya bagi Pemerintah Desa

Format Surat Gugatan Perdata yang Benar

Undang-undang tidak mengatur format surat gugatan perdata secara kaku. Meski begitu, praktik di pengadilan sudah membakukan susunan berikut:

1. Kepala surat berisi tempat, tanggal, perihal, dan alamat tujuan kepada Ketua Pengadilan Negeri.
2. Identitas para pihak mencakup nama, umur, pekerjaan, dan alamat penggugat maupun tergugat.
3. Posita (fundamentum petendi) menguraikan fakta dan dasar hukum gugatan.
4. Petitum memuat hal-hal yang kamu minta untuk diputus hakim.
5. Penutup berisi tanda tangan penggugat atau kuasa hukumnya.

Gunakan bahasa hukum yang baku dan lugas. Kalimat berbelit hanya membuat majelis hakim lelah membaca.

Tulis juga nama pengadilan dan nomor surat kuasa dengan tepat.

Format surat gugatan perdata yang konsisten menunjukkan keseriusan penggugat di depan majelis.

Isi Gugatan Perdata: Cara Menulis Posita dan Petitum

Posita dan petitum menjadi inti gugatan. Keduanya harus saling selaras, sebab hakim akan mencocokkan tuntutanmu dengan fakta yang kamu ceritakan.

Menulis Posita yang Jelas

Posita menceritakan peristiwa hukum secara berurutan. Awali dengan hubungan hukum antara kedua pihak.

Lalu jelaskan pelanggaran yang dilakukan tergugat. Setelah itu, uraikan kerugian yang kamu alami, baik materiel maupun immateriel.

Sebutkan tanggal, jumlah uang, dan dasar hukumnya secara spesifik. Posita yang kabur bisa membuat hakim menyatakan gugatan obscuur libel, artinya gugatan itu tidak jelas.

Menyusun Petitum yang Terukur

Petitum berisi tuntutan akhirmu. Susun dengan urutan ini:

• Primair: mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
• Menyatakan tergugat telah wanprestasi atau melakukan perbuatan melawan hukum.
• Menghukum tergugat membayar ganti rugi dalam jumlah tertentu.
• Menghukum tergugat membayar biaya perkara.
• Subsidair: memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Pastikan tiap tuntutan punya dasar di posita. Rinci juga nilai ganti ruginya supaya putusan bisa dieksekusi.

Contoh Surat Gugatan Perdata Wanprestasi

Berikut kerangka contoh surat gugatan perdata yang bisa kamu sesuaikan:

[Kota], [tanggal]

Hal: Gugatan Wanprestasi

Kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri [Kota]

Yang bertanda tangan di bawah ini, Budi Santoso, wiraswasta, beralamat di [alamat], selanjutnya disebut PENGGUGAT, mengajukan gugatan terhadap Andi Wijaya, beralamat di [alamat], selanjutnya disebut TERGUGAT.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada 1 Februari 2025, Penggugat dan Tergugat membuat perjanjian utang piutang sebesar Rp100.000.000.
2. Bahwa Tergugat berjanji melunasinya paling lambat 1 Agustus 2025.
3. Bahwa hingga gugatan ini diajukan, Tergugat belum membayar.
4. Bahwa perbuatan Tergugat merupakan wanprestasi.

PRIMAIR: (1) mengabulkan gugatan seluruhnya; (2) menyatakan Tergugat wanprestasi; (3) menghukum Tergugat membayar Rp100.000.000; (4) menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR: mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Penggugat

Contoh ini hanya kerangka. Ganti nama, tanggal, dan angka dengan fakta perkaramu, lalu lampirkan bukti yang mendukung setiap poin.

Cara Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri

Kalau gugatan sudah siap, daftarkan lewat kepaniteraan atau secara elektronik melalui e-Court.

Perma Nomor 7 Tahun 2022 mengatur administrasi perkara dan persidangan secara elektronik.

Urutannya seperti ini:

1. Daftarkan gugatan dan bayar panjar biaya perkara.
2. Tunggu penetapan majelis hakim dan hari sidang.
3. Hadiri sidang pertama bersama tergugat.
4. Jalani mediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016.
5. Lanjutkan ke pembuktian kalau mediasi gagal.

Ada juga gugatan sederhana untuk sengketa wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dengan nilai maksimal Rp500 juta, sesuai Perma Nomor 4 Tahun 2019.

Prosesnya lebih singkat, jadi cocok untuk perkara bernilai kecil.

FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)

1. Bolehkah saya menulis gugatan perdata sendiri tanpa advokat?

Boleh. Hukum acara perdata tidak mewajibkan penggugat memakai advokat.

Meski begitu, kamu tetap perlu menyusun gugatan dengan benar supaya hakim tidak menolaknya.

2. Apa akibat gugatan yang kabur?

Hakim bisa menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

Kamu harus mengajukan gugatan baru dan mengulang prosesnya dari awal.

3. Berapa lama proses gugatan perdata berlangsung?

Lamanya berbeda-beda, tergantung kerumitan perkara.

Mahkamah Agung menargetkan penyelesaian perkara tingkat pertama dalam lima bulan.

Kesimpulan

Menyusun gugatan perdata menuntut ketelitian pada format, posita, dan petitum.

Mulailah dengan menentukan dasar gugatan dan mengumpulkan bukti. Lalu tulis posita secara berurutan, kemudian rumuskan petitum yang terukur.

Terakhir, daftarkan gugatan ke pengadilan negeri yang berwenang.

Menurut saya, penggugat sebaiknya tidak menyepelekan tahap penyusunan.

Kesalahan kecil pada identitas pihak atau isi tuntutan bisa menyita waktu dan biaya berbulan-bulan.

Jadi, minta ahli hukum meninjau gugatanmu sebelum kamu mendaftarkannya.

Masih ragu menyusun gugatan sendiri? Kamu tidak perlu menghadapinya sendirian.

Klik poster yang tersedia atau tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website ini, dan tim kami siap membantu menilai kekuatan perkaramu dengan tenang.

Baca Juga: UU No 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak: Isi dan Poin Pentingnya

Ringkasan

• Gugatan perdata wajib memuat identitas para pihak, posita, dan petitum.
• HIR dan RBg menjadi dasar hukum acara perdata di Indonesia.
• Dasar gugatan bisa berupa wanprestasi (Pasal 1243 KUH Perdata) atau perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata).
• Posita harus berurutan, spesifik, dan selaras dengan petitum.
• Petitum terdiri dari tuntutan primair dan subsidair yang terukur.
• Gugatan masuk ke pengadilan negeri yang berwenang, secara langsung atau lewat e-Court.
• Gugatan sederhana berlaku untuk sengketa bernilai maksimal Rp500 juta.
• Gugatan yang kabur berisiko dinyatakan tidak dapat diterima.

Referensi

• Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg).
• Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pasal 1243 dan Pasal 1365).
• Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
• Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
• Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Tersedia di jdih.mahkamahagung.go.id.
• Tambunan, J. H., & Yunanto. (2024). Penyelesaian Gugatan Sederhana Melalui E-Court Pasca Diundangkannya Perma 7 Tahun 2022. Notarius, 17(3). Universitas Diponegoro.