Punya bus, angkot, atau kapal penyeberangan? Kalau iya, pajak jasa angkutan umum hampir pasti pernah bikin kamu bingung.
Soal PPN, kabar baiknya jelas. Jasa angkutan umum di darat dan di air termasuk jasa kena pajak tertentu yang mendapat fasilitas PPN dibebaskan. Urusan PPh lain lagi, sebab skemanya mengikuti jenis usaha dan omzet kamu.
Menurut saya sebagai praktisi hukum, kebijakan ini sudah tepat. Angkutan umum melayani kebutuhan harian banyak orang. Sayangnya, banyak pengusaha mengira bebas PPN berarti bebas semua urusan administrasi, dan anggapan itu keliru.
Artikel ini mengupas dasar hukum, PPN, PPh, sampai insentif terbaru. Di bagian akhir, ada FAQ dan langkah praktis yang bisa langsung kamu terapkan.
Dasar Hukum Pajak Jasa Angkutan Umum di Indonesia
Sebelum bicara angka, kenali dulu aturannya. Aturan pajak jasa angkutan umum tersebar di beberapa regulasi, yaitu:
- UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP);
- Pasal 16B UU PPN sebagaimana diubah UU HPP;
- PP No. 49 Tahun 2022 tentang fasilitas PPN dan PPnBM;
- KMK No. 416, 417, dan 475/KMK.04/1996 untuk PPh Pasal 15;
- PP No. 55 Tahun 2022 yang diubah dengan PP No. 20 Tahun 2026.
UU HPP membawa perubahan besar. Dulu, angkutan umum di darat dan di air bukan jasa kena pajak. Sekarang statusnya sudah jasa kena pajak, lalu pemerintah memberinya pembebasan lewat Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 7 UU PPN.
Perubahan status ini punya dampak nyata. Faktur pajak, pajak masukan, dan pelaporan SPT Masa ikut terpengaruh. Jadi, jangan anggap remeh.
Baca Juga: Pajak Toko Ponsel: Pahami PPh, PPN, dan Pembukuan
PPN Jasa Angkutan Umum: Dibebaskan, tapi Ada Syaratnya
Penumpang atau pengguna jasa tidak membayar PPN atas angkutan umum yang memenuhi kriteria. Meski begitu, pembebasan ini punya batas. Cek dulu apakah usahamu masuk daftar.
Angkutan Umum di Darat
PP 49/2022 membagi angkutan darat jadi dua kelompok. Kelompok itu adalah angkutan umum di jalan dan angkutan umum kereta api. Bus, angkot, dan taksi berizin masuk di sini.
Angkutan karyawan juga ikut. Aturan menempatkannya sebagai salah satu bentuk angkutan umum di jalan.
Ada satu pengecualian yang wajib kamu catat. Kereta api yang disewa atau dicarter tidak termasuk jasa yang dibebaskan PPN. Transaksi semacam itu tetap kena PPN.
Angkutan Umum di Air
Di perairan, aturannya mirip. Pembebasan berlaku untuk angkutan umum di laut, sungai dan danau, serta angkutan penyeberangan.
Sewa kapal lain soal. Perjanjian sewa atau carter kapal, atau kapal yang hanya mengangkut muatan satu pihak, tidak mendapat fasilitas ini. Karena itu, baca ulang kontrakmu dengan teliti.
Angkutan Udara Punya Aturan Sendiri
Bagi maskapai, ceritanya berbeda. Pembebasan hanya berlaku untuk angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari angkutan luar negeri. Contohnya tiket sambungan menuju rute internasional.
Penerbangan domestik biasa tetap kena PPN. Simpel.
Kewajiban Administrasi yang Tetap Jalan
Fasilitas ini tidak menghapus semua kewajiban. Berikut yang tetap berlaku:
- Pembebasan PPN atas angkutan umum di air tidak memerlukan Surat Keterangan Bebas (SKB).
- Pajak masukan atas jasa angkutan yang dibebaskan tidak bisa dikreditkan.
- Wajib pajak tetap harus membuat faktur pajak.
- Kring Pajak menyebut kode faktur untuk angkutan umum di jalan yang bebas PPN adalah 080.
Akibatnya, PPN atas pembelian kendaraan atau suku cadang masuk sebagai biaya. Kamu tidak bisa mengkreditkannya.
PPh Jasa Angkutan Umum: Final, Norma, atau Tarif Umum
Sekarang giliran PPh. Skema PPh jasa angkutan umum berbeda-beda, tergantung jenis usaha dan besar omzet. Tentukan dulu posisimu, baru hitung.
PPh Pasal 15 untuk Pelayaran dan Penerbangan
Perusahaan pelayaran dan penerbangan memakai norma penghitungan khusus. Caranya dengan mengalikan tarif tertentu pada peredaran bruto, meski tidak semuanya bersifat final. Dasar hukumnya terbagi menurut jenis usaha:
- Pelayaran dalam negeri: KMK 416/KMK.04/1996.
- Penerbangan dalam negeri: KMK 475/KMK.04/1996.
- Pelayaran dan penerbangan luar negeri: KMK 417/KMK.04/1996.
Sebagai gambaran, tarif efektif PPh untuk perusahaan penerbangan dalam negeri sebesar 1,8%, hasil dari 30% dikali 6%.
PPh Final UMKM untuk Pengusaha Angkutan Kecil
Pemilik beberapa angkot atau bus biasanya memakai PPh final 0,5% menurut PP 55/2022. Aturan ini sempat berubah. PP 20/2026 membatasi pihak yang boleh memakai tarif final tersebut, sehingga CV dan PT yang berdiri setelahnya memakai tarif normal.
Jadi, cek status badan usaha dan masa berlaku fasilitasmu sebelum menghitung pajak. Salah pilih skema bisa merugikan.
PPh Pasal 21 atas Sopir dan Kru
Satu lagi yang sering terlewat. Perusahaan wajib memotong PPh Pasal 21 dari gaji sopir, kernet, dan awak lainnya.
Kelalaian di bagian ini membuka peluang sanksi administrasi. Banyak pengusaha baru sadar setelah menerima surat dari kantor pajak.
Fasilitas Pajak Angkutan Umum yang Bisa Kamu Manfaatkan
Pemerintah menyediakan beberapa fasilitas pajak angkutan umum. Kamu boleh memakainya secara legal untuk meringankan beban usaha. Gambarannya begini:
- PPN dibebaskan untuk angkutan umum darat dan air sesuai PP 49/2022.
- PPh final UMKM 0,5% bagi yang memenuhi syarat PP 55/2022 sebagaimana diubah PP 20/2026.
- PPN ditanggung pemerintah (DTP) untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi pada periode tertentu.
Soal poin ketiga, PMK 24/2026 menetapkan PPN atas jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi ditanggung pemerintah 100%. Untuk libur Natal dan tahun baru, pemerintah menerbitkan insentif serupa lewat PMK 77/2026.
Insentif ini hanya menyasar kelas ekonomi. Maskapai juga wajib membuat faktur pajak atau dokumen yang dipersamakan. Selalu cek periode berlakunya di PMK terkait.
FAQ: Pertanyaan Seputar Pajak Jasa Angkutan Umum
Apakah Tiket Bus dan Kereta Api Kena PPN?
Tidak. Angkutan umum di jalan dan kereta api umum mendapat fasilitas PPN dibebaskan. Kereta api yang disewa atau dicarter tetap kena PPN.
Apakah Perusahaan Angkutan Bebas PPN Masih Harus Membuat Faktur Pajak?
Ya. Kamu tetap wajib membuat faktur pajak atas penyerahan jasa yang dibebaskan. Sebagai gantinya, pajak masukan terkait tidak bisa kamu kreditkan.
Berapa Tarif PPh untuk Usaha Angkutan Kecil?
Umumnya 0,5% dari omzet bruto, asalkan memenuhi syarat PP 55/2022. Namun, PP 20/2026 mengubah syarat bagi badan usaha tertentu. Konsultasikan statusmu sebelum memilih skema.
Kesimpulan
Pajak jasa angkutan umum pada dasarnya cukup bersahabat. PPN dibebaskan, sedangkan PPh punya skema khusus yang disesuaikan dengan jenis usaha. Kepatuhan administrasi yang menentukan aman atau tidaknya bisnismu.
Saran saya, mulailah dari empat langkah ini:
- Petakan jenis layananmu dengan PP 49/2022.
- Buat faktur pajak dengan kode yang benar.
- Tinjau ulang skema PPh setelah PP 20/2026.
- Simpan kontrak dan dokumen pendukung dengan rapi.
Pengalaman saya menunjukkan sengketa pajak angkutan jarang berawal dari tarif. Penyebab paling umum adalah salah klasifikasi layanan. Satu kontrak carter yang salah dikategorikan bisa mengubah status PPN seluruh transaksi.
Masih ragu soal klasifikasi layanan atau skema PPh usahamu? Jangan tunggu sampai surat dari kantor pajak datang. Klik poster yang tersedia di halaman ini atau tekan tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website. Tim kami siap membantu kamu memetakan kewajiban pajak dengan tenang.
Baca Juga: Pajak Pedagang Kaki Lima: PPh Final UMKM dan Cara Lapor
Ringkasan
- Pajak jasa angkutan umum kini berstatus jasa kena pajak dengan fasilitas PPN dibebaskan sejak UU HPP dan PP 49/2022.
- Fasilitas PPN mencakup angkutan umum di darat (jalan dan kereta api) serta di air (laut, sungai/danau, penyeberangan).
- Angkutan carter atau sewa, seperti kereta api dicarter dan kapal disewa, tidak mendapat pembebasan PPN.
- Penerbangan domestik biasa tetap kena PPN, kecuali yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari angkutan luar negeri.
- Faktur pajak tetap wajib dibuat, dan pajak masukan tidak bisa dikreditkan.
- Pelayaran dan penerbangan memakai PPh Pasal 15 dengan norma khusus, sedangkan UMKM memakai PPh final 0,5% menurut PP 55/2022 jo. PP 20/2026.
- PPN DTP tiket pesawat ekonomi domestik berlaku pada periode tertentu sesuai PMK terkait.
Referensi
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2022 tentang Pemberian Fasilitas PPN dan PPnBM.
- Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 sebagaimana diubah dengan PP No. 20 Tahun 2026.
- Keputusan Menteri Keuangan No. 416, 417, dan 475/KMK.04/1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto.
- PMK No. 4, 24, 43, dan 77 Tahun 2026 tentang PPN DTP Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi.
- Direktorat Jenderal Pajak, “Melongok Ketentuan PPN Jasa Ekspedisi Darat”, pajak.go.id.
- Direktorat Jenderal Pajak, materi “Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut PPh”, pajak.go.id.
