Judicial Review Adalah: Pengertian, Jenis, dan Prosedurnya

Judicial review adalah cara pengadilan menguji apakah sebuah aturan sejalan dengan aturan yang lebih tinggi. Kalau ternyata bertentangan, aturan itu bisa dibatalkan.

Pernah merasa dirugikan oleh sebuah undang-undang, lalu bingung harus mengadu ke mana? Banyak orang mengalaminya. Jalurnya sebenarnya sudah tersedia, yaitu Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Jawaban singkatnya begini. MK menguji undang-undang terhadap UUD 1945, sedangkan MA menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

Menurut saya sebagai pakar hukum, judicial review adalah perlindungan paling penting bagi hak warga negara. Tanpa mekanisme ini, aturan yang dibuat terburu-buru bisa dengan mudah menggerus hak konstitusional kita. Makanya, kamu perlu paham cara kerjanya.

Pengertian Judicial Review dan Dasar Hukumnya

Secara bahasa, judicial review berarti peninjauan oleh badan peradilan. Di Indonesia, orang juga menyebutnya uji materi atau pengujian peraturan perundang-undangan.

Dalam prosesnya, hakim menilai apakah sebuah norma sejalan dengan norma di atasnya. Kalau tidak sejalan, hakim dapat membatalkannya. Hasilnya, hierarki peraturan perundang-undangan tetap terjaga.

Dasar hukum judicial review tersebar di beberapa regulasi berikut:

• Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang memberi MK wewenang menguji undang-undang terhadap UUD.
• Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, yang memberi MA wewenang menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
• Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang terakhir diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2020.
• Pasal 9 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022.
• Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang tata beracara pengujian undang-undang.
• Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.

Semua ketentuan itu membentuk sistem pengujian yang dibagi ke dua lembaga.

Baca Juga: BPKP Adalah Pengawas Intern: Tugas dan Bedanya dengan BPK

Jenis Judicial Review di Indonesia

Ada dua cara memilah jenis judicial review. Pertama, berdasarkan objek yang dipersoalkan. Kedua, berdasarkan lembaga yang berwenang menguji.

Pemilahan ini berguna supaya kamu tidak salah alamat saat mengajukan permohonan.

Uji Materi dan Uji Formil

Uji materi menguji isi sebuah undang-undang. Pemohon mempersoalkan ayat, pasal, atau bagian tertentu yang dianggap melanggar konstitusi.

Contohnya, seorang pekerja menggugat pasal yang merugikan hak ketenagakerjaannya.

Uji formil menguji proses pembentukan undang-undang. Pemohon menilai apakah pembentuk undang-undang sudah mengikuti tahapan yang benar, misalnya soal partisipasi publik, kewenangan lembaga, dan prosedur pengesahan.

Belakangan, uji formil makin sering masuk ke MK, termasuk terhadap undang-undang yang baru disahkan.

Judicial Review di MK dan di MA

Berdasarkan lembaganya, ada dua jalur utama:

1. Pengujian di MK: objeknya undang-undang dan Perppu, dengan UUD 1945 sebagai batu uji.
2. Pengujian di MA: objeknya peraturan di bawah undang-undang, seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah. Batu ujinya adalah undang-undang.

Dua jalur ini menunjukkan bahwa Indonesia menganut sistem dua lembaga dalam pengujian norma.

Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!

Perbedaan Judicial Review di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung

Banyak orang masih mencampuradukkan kewenangan kedua lembaga ini. Padahal perbedaannya cukup jelas dan menentukan strategi hukum yang kamu pilih.

Berikut perbedaan pokoknya:

• MK mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, sehingga putusannya langsung final dan mengikat.
• MA memeriksa permohonan keberatan hak uji materiil terhadap peraturan di bawah undang-undang.
• Di MK, objek pengujiannya adalah undang-undang. Di MA, objeknya adalah peraturan yang derajatnya lebih rendah.

Kalau MK mengabulkan permohonan, tidak ada upaya hukum lanjutan. Karena itu, pemohon perlu menyusun permohonan dengan sangat cermat.

Di MA, hasilnya sedikit berbeda. Jika permohonan dikabulkan, MA menyatakan peraturan tersebut tidak sah atau tidak berlaku umum, lalu memerintahkan instansi pembuatnya untuk mencabut.

Intinya, kenali dulu jenjang peraturan yang kamu persoalkan. Baru setelah itu pilih lembaganya. Salah memilih lembaga bisa membuat permohonan tidak dapat diterima.

Prosedur Judicial Review di Mahkamah Konstitusi

Prosedur judicial review di MK mengikuti UU Mahkamah Konstitusi dan PMK Nomor 7 Tahun 2025. Berikut tahapan umumnya:

1. Menentukan kedudukan hukum (legal standing). Menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK, pemohon bisa berupa perorangan WNI, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat, maupun lembaga negara. Pemohon wajib menunjukkan bahwa norma yang diuji merugikan hak konstitusionalnya.
2. Menyusun permohonan. Dokumen memuat identitas pemohon, kewenangan MK, kedudukan hukum, alasan permohonan (posita), dan permintaan putusan (petitum).
3. Mendaftarkan permohonan. Pendaftaran bisa dilakukan secara daring maupun luring lewat Kepaniteraan MK.
4. Menjalani pemeriksaan pendahuluan. Di tahap ini, panel hakim memberi nasihat untuk memperbaiki permohonan.
5. Mengikuti sidang pleno. Hakim mendengar keterangan DPR, Presiden, pihak terkait, saksi, dan ahli.
6. Mendengar putusan. Berdasarkan Pasal 56 dan 57 UU MK, putusan bisa berupa dikabulkan, ditolak, atau tidak dapat diterima.

Ada satu aturan yang sering terlewat. Pasal 60 UU MK menerapkan asas ne bis in idem, sehingga materi muatan yang sudah diuji pada prinsipnya tidak bisa diuji ulang. Pengecualiannya berlaku jika pemohon memakai dasar pengujian yang berbeda.

Untuk uji formil, Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 menetapkan tenggat 45 hari sejak undang-undang diundangkan. Sebelum mendaftar, cek lagi ketentuan tenggat terbaru dalam PMK yang berlaku.

Prosedur Judicial Review di Mahkamah Agung

Pengujian di MA mengikuti PERMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil. Prosedurnya terbilang lebih sederhana. Meski begitu, argumentasi hukumnya tetap harus kuat.

Langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Pemohon menyiapkan permohonan keberatan yang memuat identitas, objek peraturan yang diuji, dan alasan pertentangan dengan undang-undang.
2. Pemohon mengajukan permohonan langsung ke MA atau lewat pengadilan negeri di wilayah hukumnya.
3. MA menyampaikan salinan permohonan kepada termohon, yaitu instansi pembuat peraturan, untuk menjawab.
4. Majelis hakim agung memeriksa dan memutus permohonan tersebut.
5. Jika permohonan dikabulkan, MA menyatakan peraturan tidak sah dan memerintahkan pencabutannya.

Pemohon di MA juga harus punya kepentingan yang dirugikan oleh berlakunya peraturan itu. Pemohon bisa berupa perorangan, kelompok masyarakat, atau badan hukum.

Kumpulkan bukti kerugian sejak awal. Langkah kecil ini sangat menentukan kuatnya permohonan kamu.

FAQ (Frequently Asked Questions)

Apakah putusan judicial review bisa dibanding?

Tidak bisa. Putusan MK bersifat final dan mengikat sejak dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Artinya, tidak tersedia banding maupun kasasi.

Putusan MA juga memiliki kekuatan hukum mengikat bagi semua pihak.

Apakah perorangan bisa mengajukan judicial review sendiri?

Bisa. Perorangan WNI boleh menjadi pemohon selama mampu membuktikan kerugian hak konstitusionalnya. Meski begitu, pendampingan advokat sangat membantu karena menyusun argumentasi konstitusional cukup rumit.

Apa akibat hukum jika judicial review dikabulkan?

Norma yang diuji dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal 57 UU MK mengatur akibat ini untuk pengujian undang-undang.

Di jalur MA, peraturan di bawah undang-undang dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku umum.

Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!

Kesimpulan

Judicial review adalah hak warga negara untuk menguji aturan yang merugikan. MK menguji undang-undang terhadap UUD 1945, sedangkan MA menguji peraturan di bawah undang-undang. Setiap jalur punya syarat, tahapan, dan akibat hukum sendiri.

Langkah yang saya sarankan cukup runtut. Identifikasi dulu norma yang kamu persoalkan, tentukan lembaga yang berwenang, lalu kumpulkan bukti kerugian dengan rapi.

Menurut saya, judicial review adalah urusan semua warga, bukan hanya urusan ahli hukum. Lewat mekanisme ini, suara masyarakat ikut menentukan kualitas hukum kita. Permohonan yang kurang matang sering berakhir tidak dapat diterima, jadi persiapan yang teliti jauh lebih berharga daripada kecepatan mengajukan.

Kalau kamu merasa dirugikan oleh sebuah aturan dan ingin tahu apakah judicial review cocok untuk kasusmu, tim kami siap membantu menimbang langkahnya. Silakan klik poster yang tersedia di halaman ini atau tekan tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website. Ceritakan persoalanmu, dan kami akan membantu kamu memahami pilihan hukum dengan tenang.

Baca Juga: KPK Adalah Lembaga Antikorupsi: Tugas, Wewenang, Dasar Hukum

Ringkasan

• Judicial review adalah mekanisme pengujian norma hukum oleh lembaga peradilan.
• MK menguji undang-undang terhadap UUD 1945, sedangkan MA menguji peraturan di bawah undang-undang.
• Uji materi menguji isi norma, sedangkan uji formil menguji proses pembentukan undang-undang.
• Pemohon harus punya kedudukan hukum dan membuktikan kerugian hak konstitusional.
• Prosedur di MK mengacu pada UU MK dan PMK Nomor 7 Tahun 2025.
• Prosedur di MA mengacu pada PERMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.
• Putusan MK bersifat final dan mengikat, jadi tidak ada upaya hukum lanjutan.
• Pasal 60 UU MK melarang pengujian ulang materi yang sama, kecuali dasar pengujiannya berbeda.

Referensi

• Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24A dan Pasal 24C.
• Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.
• Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
• Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.
• Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.
• Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009.
• Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Tata Cara dan Alur Beracara Pengujian Undang-Undang. mkri.id.
• Mahkamah Agung Republik Indonesia. Informasi Hak Uji Materiil. mahkamahagung.go.id.