Bonus karyawan wajib dibayar atau tidak? Pertanyaan ini hampir selalu muncul menjelang akhir tahun, saat banyak pekerja mulai menghitung isi dompet. Jawaban singkatnya, hukum Indonesia tidak mewajibkan perusahaan membayar bonus secara umum.
Kalau perusahaan sudah menjanjikannya dalam kontrak, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama (PKB), situasinya berubah. Janji itu mengikat. Tunjangan hari raya (THR) punya cerita lain, karena setiap pekerja yang memenuhi syarat berhak menerimanya.
Sebagai pakar hukum, saya sering menemukan sengketa yang bermula dari janji bonus yang samar. Menurut saya, perusahaan sebaiknya menuliskan rumus bonus sejak hari pertama kerja. Pekerja pun perlu membaca dokumen kerja dengan teliti sebelum membubuhkan tanda tangan.
Artikel ini mengupas dasar hukumnya, termasuk UU Nomor 27 Tahun 2026 yang baru saja berlaku. Simak sampai selesai.
Apa Itu Bonus Karyawan dan Apa Bedanya dengan THR?
Bonus karyawan adalah imbalan tambahan di luar gaji. Perusahaan biasanya memberikannya atas kinerja yang bagus, capaian target penjualan, atau keuntungan usaha.
PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan menggolongkan bonus sebagai pendapatan non-upah. Dengan kata lain, bonus berada di luar upah pokok dan tunjangan tetap. Karena itu, tidak setiap pekerja otomatis berhak atasnya.
Lalu, apa bedanya dengan THR karyawan? Ini rinciannya:
- Dasar hukum: Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 mewajibkan THR. Bonus mengikuti isi perjanjian kerja.
- Penerima: pekerja dengan masa kerja minimal satu bulan berhak atas THR. Bonus diberikan kepada pekerja yang memenuhi syarat perusahaan.
- Waktu bayar: THR harus cair paling lambat tujuh hari sebelum hari raya. Jadwal bonus mengikuti kesepakatan kedua pihak.
- Sanksi: THR yang terlambat dikenai denda 5% dari total THR. Bonus yang tak dibayar masuk ranah wanprestasi.
Jangan menyamakan keduanya. Pekerja yang tidak menerima bonus belum tentu dirugikan secara hukum. Pekerja yang tidak menerima THR bisa melapor ke dinas ketenagakerjaan setempat.
Baca Juga: Ijazah Ditahan Perusahaan: Hukumnya dan Cara Menuntut
Dasar Hukum Bonus Karyawan di Indonesia
Aturan bonus karyawan tersebar di beberapa peraturan. Pemerintah juga baru mengganti undang-undang induknya. Peta hukumnya pun ikut bergeser.
UU Pelindungan Ketenagakerjaan yang Baru
UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan berlaku sejak 28 Oktober 2026. Undang-undang ini mencabut UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Pasal 134 ayat (4) huruf d memasukkan tunjangan hari raya ke dalam kebijakan pengupahan. Dari telaah saya, UU Pelindungan Ketenagakerjaan tidak memuat kewajiban umum membayar bonus. Urusan bonus tetap bertumpu pada perjanjian antara pekerja dan pengusaha.
Aturan Pelaksana yang Masih Berlaku
Pasal 310 mempertahankan aturan pelaksana lama selama tidak bertentangan dengan undang-undang baru. Hasilnya, PP 36/2021 dan Permenaker 6/2016 masih menjadi pegangan untuk sementara waktu.
Pasal 312 memberi pemerintah waktu paling lama satu tahun sejak pengundangan untuk menetapkan peraturan pelaksana yang baru. Pantau terus kabar terbaru soal aturan bonus dan THR dari Kementerian Ketenagakerjaan.
Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!
Kapan Bonus Karyawan Wajib Dibayar Perusahaan?
Kewajiban membayar bonus karyawan muncul ketika sumbernya jelas. Ada tiga situasi yang perlu kamu kenali.
Bonus yang Tercantum dalam Kontrak atau PKB
Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Jadi, klausul bonus dengan rumus yang jelas wajib dipenuhi perusahaan.
Ambil contoh klausul “bonus tahunan dua kali gaji jika target tercapai”. Target sudah terpenuhi? Perusahaan tidak boleh menahan bonusnya.
Bonus Berdasarkan Kebiasaan Perusahaan
Pasal 1339 KUHPerdata menyebut perjanjian juga mengikat atas hal yang diwajibkan oleh kebiasaan. Perusahaan yang rutin membayar bonus selama bertahun-tahun bisa terikat oleh kebiasaannya sendiri. Permenaker 6/2016 pun mengakui kebiasaan perusahaan dalam pemberian THR.
Pekerja perlu membuktikan bahwa kebiasaan itu berjalan konsisten. Slip gaji, notulen rapat, dan pengumuman bonus dari tahun ke tahun bisa menjadi bukti yang kuat.
Bonus sebagai Kebijakan Manajemen
Kontrak kadang menyebut bonus sebagai kebijakan manajemen tanpa rumus apa pun. Pada kondisi itu, perusahaan umumnya tidak wajib membayarnya.
Meski begitu, perlakuan harus adil. Pasal 6 dan Pasal 7 UU 27/2026 menegaskan kesamaan kesempatan dan perlakuan yang setara bagi pekerja. Perusahaan boleh menetapkan kriteria, asalkan menerapkannya secara adil kepada semua orang.
Hak Pekerja jika Bonus Tidak Dibayar
Saat bonus tertahan, jangan buru-buru menggugat. Tempuh langkah berikut secara bertahap:
- Kumpulkan bukti. Siapkan kontrak kerja, PKB, peraturan perusahaan, surel, dan slip gaji.
- Minta klarifikasi tertulis. Kirim pertanyaan resmi kepada HRD atau atasan, lalu simpan balasannya.
- Tempuh perundingan bipartit. Ajak perusahaan berunding secara musyawarah untuk mencari titik temu.
- Ajukan mediasi. Laporkan perselisihan hak ke dinas ketenagakerjaan sesuai UU Nomor 2 Tahun 2004.
- Gugat ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Ambil langkah ini kalau mediasi tidak membuahkan hasil.
Pasal 152 UU 27/2026 memberi pekerja hak menuntut tanpa batas waktu atas pembayaran upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja. Menurut saya, rumusan seluas itu bisa mencakup bonus yang sudah dijanjikan. Hakim yang akan menafsirkan cakupan pastinya pada tiap perkara.
Tips bagi Perusahaan agar Bonus Tidak Menjadi Sengketa
Perusahaan juga perlu melindungi diri. Aturan bonus yang rapi mencegah konflik sejak awal. Berikut langkah praktis yang saya sarankan:
- Tulis rumus dan syarat bonus dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan.
- Tegaskan apakah bonus bersifat tetap atau termasuk kebijakan manajemen.
- Jelaskan nasib bonus saat pekerja mengundurkan diri atau terkena PHK.
- Dokumentasikan penilaian kinerja sebagai dasar pemberian bonus.
- Terapkan kriteria yang sama untuk semua pekerja.
Langkah-langkah ini menjaga kepercayaan pekerja. Risiko gugatan pun ikut menurun.
FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)
Apakah perusahaan wajib memberi bonus tahunan?
Tidak, selama kontrak, PKB, atau peraturan perusahaan tidak menjanjikannya. Jika dokumen kerja memuat janji itu, perusahaan wajib membayar. Kebiasaan pembayaran yang konsisten juga bisa menjadi dasar tuntutan.
Apakah bonus ikut dihitung dalam THR?
Tidak. THR dihitung dari upah pokok beserta tunjangan tetap. Bonus tergolong pendapatan non-upah, jadi tidak masuk hitungan.
Bisakah perusahaan membatalkan bonus yang sudah dijanjikan?
Tidak bisa secara sepihak kalau janjinya tertulis dalam perjanjian. Pembatalan semacam itu dapat dinilai sebagai wanprestasi. Kamu bisa menempuh bipartit sampai gugatan ke PHI.
Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!
Kesimpulan
Bonus karyawan tidak wajib dibayar secara umum. Perusahaan baru terikat setelah menjanjikannya dalam dokumen kerja atau membiasakannya dari tahun ke tahun. THR punya aturan sendiri dan wajib dibayar kepada semua pekerja yang memenuhi syarat.
Langkah yang saya sarankan cukup sederhana. Periksa kontrak kerja, kumpulkan bukti, lalu tempuh penyelesaian secara bertahap bila bonus tak kunjung cair.
Menurut saya, UU Pelindungan Ketenagakerjaan yang baru belum menjawab semua pertanyaan soal bonus. Peraturan pelaksananya akan sangat menentukan arah ke depan. Sampai aturan itu terbit, isi kontrak yang jelas menjadi perlindungan terbaik bagi pekerja maupun pengusaha.
Sedang menghadapi bonus yang tak kunjung dibayar, atau janji bonus yang berubah-ubah? Kamu tidak perlu menghadapinya sendirian. Klik poster yang tersedia atau klik tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website ini, dan tim kami siap membantu kamu memahami hak serta langkah yang tepat.
Baca Juga: BPKP Adalah Pengawas Intern: Tugas dan Bedanya dengan BPK
Ringkasan
- Hukum tidak mewajibkan bonus karyawan secara umum, sedangkan THR wajib dibayar.
- PP 36/2021 menggolongkan bonus sebagai pendapatan non-upah, sehingga pembayarannya bergantung pada perjanjian.
- Bonus yang tertulis dalam kontrak, peraturan perusahaan, atau PKB wajib dibayar (Pasal 1338 KUHPerdata).
- Kebiasaan membayar bonus secara konsisten dapat mengikat perusahaan (Pasal 1339 KUHPerdata).
- UU 27/2026 berlaku sejak 28 Oktober 2026, dan PP 36/2021 serta Permenaker 6/2016 tetap berlaku selama tidak bertentangan.
- Pekerja bisa menempuh bipartit, mediasi, lalu gugatan ke PHI jika bonus tidak dibayar.
- Perusahaan sebaiknya menulis rumus dan syarat bonus dengan jelas agar terhindar dari sengketa.
Referensi
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. JDIH BPK RI: peraturan.bpk.go.id/Details/359755/uu-no-27-tahun-2026-pelindungan-ketenagakerjaan
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. JDIH BPK RI: peraturan.bpk.go.id
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Kementerian Ketenagakerjaan RI.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. JDIH BPK RI: peraturan.bpk.go.id/Details/40452/uu-no-2-tahun-2004
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338 dan Pasal 1339.
- Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2026. Sekretariat Negara RI: setneg.go.id
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia: kemnaker.go.id
