Lartas adalah singkatan dari larangan dan pembatasan, yaitu aturan pemerintah yang menentukan barang apa saja yang tidak boleh atau hanya boleh diimpor dengan syarat tertentu. Banyak importir baru baru sadar soal ini ketika barangnya sudah tertahan di pelabuhan.
Intinya begini. Setiap barang impor punya kode HS, dan kode itulah yang menunjukkan apakah barangmu kena lartas atau tidak.
Menurut saya sebagai pemerhati hukum perdagangan, lartas sering disalahpahami sebagai penghambat usaha. Padahal aturan ini melindungi konsumen, industri dalam negeri, dan keamanan masyarakat.
Artikel ini mengurai pengertian, jenis barang, prosedur izin, dan risiko yang perlu kamu hitung sebelum mengimpor.
Pengertian Lartas dan Dasar Hukumnya
Dalam praktik kepabeanan, lartas mencakup dua hal. Ada barang yang sama sekali dilarang masuk, dan ada barang yang boleh masuk asal memenuhi syarat.
Pemerintah menyusun aturan ini lewat beberapa peraturan yang saling melengkapi:
- Undang-Undang Perdagangan yang memberi kewenangan mengatur impor.
- Undang-Undang Kepabeanan yang mengatur pengawasan barang di pintu masuk.
- Permendag Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor sebagai ketentuan umum.
- Delapan Permendag klaster komoditas yang mengatur barang tertentu secara rinci.
Permendag 16/2025 mengatur kebijakan impor secara umum, sedangkan delapan Permendag lainnya mengatur secara khusus berdasarkan klaster komoditas. Dengan skema ini, perubahan aturan untuk satu kelompok barang tidak perlu menyentuh seluruh regulasi.
Perbedaan Larangan dan Pembatasan
Mari bedakan dua istilah ini. Barang yang dilarang tidak bisa masuk dengan cara apa pun, sehingga importir tidak punya jalur perizinan.
Barang yang dibatasi punya jalur resmi. Kamu harus mengantongi persetujuan atau rekomendasi dari kementerian teknis sebelum barang dikirim.
Kuota, jenis pelaku usaha, dan pelabuhan tujuan juga sering ikut diatur. Karena itu, dua barang yang tampak serupa bisa punya syarat yang berbeda.
Jenis Barang Lartas Impor Berdasarkan Klaster
Setelah deregulasi, aturan impor kini dikelompokkan per komoditas. Pengelompokan ini memudahkan pelaku usaha menemukan ketentuan yang relevan.
Kemendag mencabut Permendag 8/2024 dan menggantinya dengan sembilan peraturan baru. Klaster yang diatur meliputi:
- Tekstil dan produk tekstil.
- Barang pertanian dan peternakan.
- Garam dan komoditas perikanan.
- Bahan kimia, bahan berbahaya, dan bahan tambang.
- Barang elektronik dan telematika.
- Barang industri tertentu.
- Barang konsumsi.
- Barang dalam keadaan tidak baru dan limbah non bahan berbahaya dan beracun.
Tidak semua barang dalam klaster itu kena lartas. Namun, kamu tetap wajib mengecek satu per satu berdasarkan kode HS.
Border dan Post-Border
Pemerintah membedakan pengawasan lartas menjadi dua jenis. Pertama, pengawasan border, yaitu pemeriksaan izin pada saat barang tiba di pintu masuk.
Kedua, pengawasan post-border. Di sini pemeriksaan berlangsung setelah barang melewati pelabuhan, misalnya saat barang beredar di pasar.
Aturan Menteri Keuangan mendefinisikan tata niaga border sebagai pengaturan perizinan impor atas komoditas yang pemeriksaannya dilakukan di perbatasan. Jadi, kekurangan dokumen pada barang border akan langsung terlihat di pelabuhan.
Syarat dan Prosedur Mengurus Izin Impor Barang Lartas
Mengurus izin impor barang lartas butuh urutan yang rapi. Kalau satu tahap terlewat, barang bisa menumpuk di pelabuhan dan biaya penumpukan naik setiap hari.
Berikut langkah yang umumnya kamu tempuh:
- Cek kode HS dan status lartas. Lihat portal Indonesia National Single Window untuk mengetahui apakah barangmu kena lartas.
- Pastikan status importir. Kamu perlu Nomor Induk Berusaha dan, untuk kegiatan tertentu, Angka Pengenal Importir yang sesuai.
- Ajukan izin ke kementerian teknis. Tergantung barangnya, bentuknya bisa berupa persetujuan impor, pertimbangan teknis, atau rekomendasi.
- Ikuti verifikasi. Sebagian komoditas mewajibkan pemeriksaan oleh surveyor sebelum pengapalan.
- Laporkan lewat Pemberitahuan Impor Barang. Kamu mengajukan dokumen ini kepada Bea Cukai di pelabuhan tujuan.
- Hadapi pemeriksaan fisik dan dokumen. Petugas mencocokkan barang dengan izin yang kamu miliki.
Satu hal perlu kamu catat. Izin harus terbit sebelum barang berangkat dari negara asal, bukan setelah tiba.
Dokumen yang Perlu Disiapkan
Kelengkapan berkas menentukan kecepatan proses. Siapkan dokumen berikut:
- Nomor Induk Berusaha dan NPWP perusahaan.
- Invoice dan packing list.
- Bill of lading atau airway bill.
- Daftar kode HS dan spesifikasi barang.
- Surat persetujuan atau rekomendasi dari kementerian teknis.
- Sertifikat teknis, bila komoditasnya mewajibkan.
Dengan berkas yang konsisten, petugas jarang meminta klarifikasi tambahan. Konsistensi nama, jumlah, dan deskripsi barang di semua dokumen sangat membantu.
Sanksi dan Risiko Melanggar Aturan Lartas
Mengimpor barang lartas tanpa izin membawa risiko besar. Barang bisa ditahan, dikembalikan ke negara asal, atau bahkan dimusnahkan, tergantung ketentuan yang berlaku.
Selain itu, pelanggaran dapat berujung pada denda administratif. Dalam kasus berat, aparat bisa memproses pidana kepabeanan.
Sebagai tambahan, kerugian bisnis ikut menumpuk:
- Biaya penumpukan barang di pelabuhan.
- Keterlambatan pengiriman kepada pembeli.
- Hilangnya kepercayaan mitra dagang.
- Catatan buruk yang memengaruhi kelancaran impor berikutnya.
Aturan juga terus bergerak. Pemerintah merevisi kebijakan impor dengan relaksasi untuk 10 komoditas utama. Meski begitu, tekstil dan produk tekstil tetap dikenakan lartas.
Karena itu, jangan mengandalkan informasi lama. Cek ketentuan terbaru setiap kali kamu akan mengimpor, sekalipun barangnya sama dengan pengiriman sebelumnya.
FAQ Seputar Lartas
Apa yang dimaksud barang lartas?
Barang lartas adalah barang impor yang dilarang atau dibatasi pemerintah. Pembatasan biasanya berupa kewajiban izin dari kementerian teknis.
Bagaimana cara mengetahui barang saya kena lartas?
Cari kode HS barangmu, lalu cek di portal Indonesia National Single Window. Hasilnya menunjukkan apakah ada ketentuan lartas dan instansi yang menerbitkan izinnya.
Apa akibatnya jika mengimpor barang lartas tanpa izin?
Barang bisa ditahan dan perusahaan dapat dikenai sanksi administratif. Pelanggaran berat berpotensi masuk ranah pidana kepabeanan.
Kesimpulan
Lartas menentukan boleh atau tidaknya sebuah barang masuk ke Indonesia. Kode HS, izin kementerian teknis, dan kelengkapan dokumen menjadi tiga hal yang harus selesai sebelum pengapalan.
Langkah yang saya sarankan sederhana. Cek kode HS lebih dulu, ajukan izin sejak awal, dan simpan seluruh dokumen dengan rapi.
Pendapat saya, importir yang memandang lartas sebagai bagian dari perencanaan bisnis akan jauh lebih tenang. Biaya konsultasi di depan hampir selalu lebih murah daripada biaya barang yang tertahan.
Kalau kamu masih bingung soal status lartas barangmu, jangan menunggu sampai kontainer tiba. Klik poster yang tersedia atau tekan tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website ini, dan tim kami siap membantu memetakan izin yang kamu butuhkan.
Ringkasan
- Lartas adalah larangan dan pembatasan atas barang impor yang ditetapkan pemerintah.
- Barang dilarang tidak punya jalur masuk, sedangkan barang dibatasi wajib memenuhi syarat dan izin.
- Permendag 16/2025 mengatur ketentuan umum impor, dan delapan Permendag lain mengatur klaster komoditas.
- Pengawasan lartas terbagi menjadi border dan post-border.
- Kode HS menjadi kunci untuk mengecek status lartas melalui portal Indonesia National Single Window.
- Izin harus terbit sebelum barang berangkat, lalu importir melaporkannya lewat Pemberitahuan Impor Barang.
- Pelanggaran dapat berujung pada penahanan barang, denda administratif, hingga proses pidana.
Referensi
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, beserta Permendag Nomor 17 sampai 24 Tahun 2025 tentang impor per klaster komoditas.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (telah dicabut dan diganti peraturan di atas).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2023 tentang ketentuan tata niaga impor border.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (kemendag.go.id).
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan (beacukai.go.id).
- Indonesia National Single Window (insw.go.id).
