Ketika menjalankan bisnis, perselisihan dengan mitra usaha, pelanggan, atau pemasok merupakan risiko yang bisa terjadi kapan saja.
Perselisihan tersebut dapat muncul karena keterlambatan pembayaran, pelanggaran isi kontrak, kegagalan menyelesaikan proyek, hingga perbedaan pendapat dalam kerja sama investasi.
Jika tidak diselesaikan dengan baik, sengketa bisnis dapat mengganggu operasional perusahaan dan merusak hubungan dengan mitra usaha.
Salah satu cara untuk menyelesaikan perselisihan tersebut adalah melalui arbitrase, yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan bantuan pihak ketiga yang disebut arbiter.
BANI adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia, yaitu lembaga yang menyediakan layanan penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak.
Melalui BANI, perusahaan dapat menyelesaikan perselisihan tanpa harus menjalani proses persidangan biasa di pengadilan negeri.
Selain itu, pemeriksaan arbitrase dilakukan secara tertutup sehingga informasi dan dokumen bisnis para pihak dapat lebih terjaga kerahasiaannya.
Lalu, bagaimana cara membawa sengketa ke BANI, berapa biaya yang harus disiapkan, dan bagaimana pelaksanaan putusannya?
Berikut penjelasan lengkapnya.
Apa Itu BANI? Mengenal Pengertian, Sejarah, dan Dasar Hukumnya
BANI adalah lembaga arbitrase independen yang membantu menyelesaikan sengketa di bidang perdagangan atau bisnis di luar pengadilan.
BANI mempertemukan pihak-pihak yang berselisih dengan arbiter yang bertugas memeriksa permasalahan, mempelajari bukti, dan memberikan putusan.
Sejarah dan Peran BANI dalam Penyelesaian Sengketa
Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI Arbitration Center didirikan pada 30 November 1977 atas prakarsa Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN).
Sejak awal berdiri, BANI bertujuan menyediakan pilihan penyelesaian sengketa bisnis yang lebih terarah dan profesional di luar pengadilan.
Dalam praktiknya, BANI menangani berbagai perselisihan yang berkaitan dengan kegiatan usaha, seperti:
- Sengketa konstruksi: Perselisihan antara pemilik proyek dan kontraktor mengenai pembayaran, kualitas pekerjaan, atau keterlambatan pembangunan.
- Sengketa perdagangan: Perselisihan antara penjual dan pembeli karena kewajiban dalam perjanjian jual beli tidak dipenuhi.
- Sengketa investasi: Perselisihan antara investor dan mitra usaha mengenai pembagian keuntungan atau pelaksanaan kerja sama.
- Sengketa pembiayaan: Perselisihan mengenai kewajiban pembayaran dalam perjanjian pembiayaan.
- Sengketa hak kekayaan intelektual: Perselisihan mengenai penggunaan lisensi atau hak komersial yang dapat diselesaikan melalui arbitrase.
Selain menyediakan layanan arbitrase, BANI juga dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa melalui mediasi.
Ada beberapa hal yang membuat arbitrase BANI menjadi pilihan bagi pelaku usaha.
1. Persidangan tertutup: Proses pemeriksaan tidak terbuka untuk masyarakat umum sehingga informasi perusahaan lebih terlindungi.
2. Arbiter berpengalaman: Para pihak dapat memilih arbiter yang memahami bidang usaha atau permasalahan yang sedang disengketakan.
3. Waktu pemeriksaan terukur: BANI memiliki batas waktu pemeriksaan perkara berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku.
4. Putusan mengikat: Putusan arbitrase wajib dipatuhi oleh para pihak dan tidak dapat diajukan banding maupun kasasi.
Dasar Hukum Arbitrase di Indonesia
Pelaksanaan arbitrase di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Undang-undang tersebut menjadi dasar hukum bagi penyelesaian sengketa melalui arbitrase, termasuk kewenangan arbiter dan pelaksanaan putusannya.
Beberapa pasal penting yang perlu diketahui adalah:
| Pasal | Pengaturan |
|---|---|
| Pasal 3 | Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa sengketa yang telah terikat perjanjian arbitrase. |
| Pasal 5 | Mengatur jenis sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase. |
| Pasal 27 | Pemeriksaan arbitrase dilakukan secara tertutup. |
| Pasal 59 | Putusan arbitrase harus didaftarkan paling lambat 30 hari sejak diucapkan. |
| Pasal 60 | Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat. |
| Pasal 70 | Mengatur alasan untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase. |
Selain undang-undang tersebut, terdapat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 yang mengatur tata cara penunjukan arbiter oleh pengadilan, pengajuan keberatan terhadap arbiter, serta pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase.
Peraturan ini juga mengatur penggunaan sistem elektronik dalam proses administrasi perkara arbitrase di pengadilan. UNDANG REPUBLIK INDONESIA+2
Kapan Sengketa Bisnis Bisa Dibawa ke BANI?
Sengketa bisnis dapat dibawa ke BANI apabila berkaitan dengan kegiatan perdagangan, menyangkut hak yang sepenuhnya dikuasai oleh para pihak, dan memiliki kesepakatan arbitrase secara tertulis.
Artinya, tidak semua permasalahan hukum dapat diselesaikan melalui BANI karena lembaga arbitrase hanya berwenang menangani sengketa yang memenuhi persyaratan hukum.
Berdasarkan Pasal 5 UU Nomor 30 Tahun 1999, sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa di bidang perdagangan dan hak yang menurut hukum sepenuhnya dikuasai oleh para pihak.
Sebaliknya, perkara pidana dan perkara keluarga yang menyangkut status pribadi tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme arbitrase.
Namun, sebelum mengajukan sengketa ke BANI, perusahaan harus memastikan bahwa terdapat kesepakatan tertulis untuk menggunakan arbitrase.
Pentingnya Klausul Arbitrase dalam Kontrak
Klausul arbitrase adalah kesepakatan tertulis dalam kontrak yang menyatakan bahwa perselisihan antara para pihak akan diselesaikan melalui arbitrase, bukan melalui pemeriksaan pokok perkara di pengadilan negeri.
Kesepakatan tersebut dapat dibuat sebelum maupun setelah sengketa terjadi.
Ada dua bentuk perjanjian arbitrase yang diakui dalam UU Nomor 30 Tahun 1999.
1. Pactum de Compromittendo
Kesepakatan arbitrase yang dimasukkan ke dalam kontrak sebelum terjadi perselisihan.
Contohnya, perusahaan mencantumkan ketentuan bahwa setiap sengketa yang muncul dari perjanjian kerja sama akan diselesaikan melalui BANI.
2. Acta Compromis
Kesepakatan arbitrase yang dibuat secara terpisah setelah perselisihan terjadi.
Contohnya, dua perusahaan yang sedang berselisih sepakat membuat perjanjian baru untuk menyelesaikan permasalahannya melalui BANI.
Keberadaan klausul arbitrase sangat penting karena dapat menentukan lembaga mana yang berwenang menangani perselisihan apabila terjadi pelanggaran kontrak.
Berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 11 UU Nomor 30 Tahun 1999, Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa sengketa yang telah disepakati untuk diselesaikan melalui arbitrase.
Berikut contoh klausul arbitrase yang dapat digunakan sebagai referensi awal dalam kontrak bisnis.
Apabila terjadi perselisihan yang timbul dari atau berkaitan dengan perjanjian ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sesuai dengan Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI yang berlaku.
Meskipun demikian, isi klausul perlu disesuaikan dengan kebutuhan kontrak, termasuk tempat kedudukan arbitrase, bahasa pemeriksaan, dan ketentuan lain yang disepakati.
Tips untuk pelaku usaha: Pastikan nama lembaga arbitrase ditulis secara jelas dalam kontrak dan disetujui seluruh pihak.
Jangan hanya menuliskan kalimat bahwa perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase tanpa menjelaskan lembaga yang dipilih karena dapat menimbulkan perbedaan penafsiran ketika sengketa terjadi.
Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!
Prosedur dan Biaya Arbitrase di BANI
Prosedur arbitrase di BANI dimulai dari pengajuan permohonan, penunjukan arbiter, pemeriksaan bukti, hingga penerbitan putusan.
Setiap tahapan dilaksanakan berdasarkan Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI yang berlaku, termasuk aturan terbaru tahun 2025. Law Center+1
Tahapan dan Prosedur Arbitrase di BANI
Berikut tahapan yang perlu dilalui perusahaan ketika ingin menyelesaikan sengketa melalui BANI.
1. Mengajukan Permohonan Arbitrase
Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan arbitrase kepada Sekretariat BANI.
Permohonan tersebut harus memuat identitas para pihak, penjelasan mengenai permasalahan, dasar tuntutan, nilai kerugian yang diminta, serta salinan kontrak yang memuat kesepakatan arbitrase.
2. Melakukan Pendaftaran Perkara
Setelah dokumen dan biaya pendaftaran diterima, Sekretariat BANI akan melakukan pendaftaran permohonan ke dalam administrasi perkara.
3. Menentukan Arbiter
Para pihak dapat menentukan arbiter tunggal atau majelis arbitrase yang terdiri atas tiga orang sesuai kesepakatan dan peraturan BANI.
Arbiter bertugas memeriksa sengketa secara independen dan tidak boleh memiliki kepentingan yang dapat memengaruhi keputusannya.
4. Menyampaikan Jawaban dan Tuntutan Balik
Pihak yang digugat atau disebut termohon diberikan kesempatan untuk menjawab tuntutan pemohon.
Selain memberikan jawaban, termohon juga dapat mengajukan tuntutan balik apabila memiliki tuntutan terhadap pihak pemohon.
5. Melaksanakan Pemeriksaan dan Pembuktian
Arbiter akan memeriksa dokumen, mendengarkan keterangan saksi, serta meminta pendapat ahli apabila diperlukan.
Selama proses pemeriksaan, arbiter juga dapat mengupayakan perdamaian apabila kedua pihak bersedia menyelesaikan perselisihan melalui kesepakatan.
6. Menerbitkan Putusan Arbitrase
Setelah pemeriksaan selesai, arbiter akan menyusun dan menetapkan putusan berdasarkan bukti serta ketentuan hukum yang berlaku.
Berdasarkan Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI 2025, pemeriksaan perkara pada umumnya diselesaikan paling lambat 180 hari sejak majelis arbitrase atau arbiter tunggal terbentuk.
Untuk kondisi sengketa yang sangat kompleks, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang dengan pemberitahuan resmi kepada para pihak.
Selain itu, putusan akhir wajib ditetapkan paling lambat 30 hari setelah persidangan ditutup, kecuali terdapat alasan untuk memperpanjangnya. Law Center+1
Komponen dan Biaya Arbitrase BANI
Biaya arbitrase BANI adalah biaya yang harus dibayarkan untuk proses administrasi, pemeriksaan perkara, dan jasa arbiter.
Besarnya biaya ditentukan berdasarkan nilai tuntutan yang diajukan oleh para pihak.
Berdasarkan informasi resmi BANI yang diperbarui pada 1 Januari 2026, berikut komponen biaya yang perlu disiapkan.
| Komponen biaya | Besaran |
|---|---|
| Biaya pendaftaran | Rp5.000.000 |
| Biaya arbitrase minimum | Rp20.000.000 |
| Tarif arbitrase | Berdasarkan nilai tuntutan |
| PPN | Sesuai ketentuan yang berlaku |
Tarif arbitrase menggunakan sistem bertingkat sehingga persentasenya berbeda berdasarkan besarnya nilai tuntutan.
Sebagai gambaran, tuntutan hingga Rp1 miliar dikenakan tarif 10%, sedangkan tuntutan dengan nilai yang lebih besar menggunakan persentase bertingkat yang semakin rendah.
Selain biaya utama tersebut, terdapat biaya tambahan apabila perkara membutuhkan saksi ahli, penerjemah, transportasi, akomodasi arbiter, atau pemeriksaan langsung di lokasi sengketa.
BANI juga mengatur bahwa biaya arbitrase ditagihkan kepada para pihak sesuai pembagian yang ditetapkan dalam proses perkara.
Majelis arbitrase memiliki kewenangan menentukan pihak yang harus menanggung seluruh atau sebagian biaya tersebut dalam putusannya. BANI Arbitation Center+1
Tips untuk pelaku usaha: Sebelum mengajukan permohonan, hitung seluruh kemungkinan biaya yang muncul selama proses pemeriksaan.
Dengan begitu, perusahaan dapat menyiapkan anggaran penyelesaian sengketa tanpa mengganggu kebutuhan operasional lainnya.
Kekuatan Hukum dan Eksekusi Putusan Arbitrase BANI
Putusan arbitrase BANI bersifat final dan mengikat, sehingga para pihak wajib melaksanakan hasil keputusan yang telah ditetapkan oleh arbiter.
Artinya, pihak yang tidak puas terhadap putusan tidak dapat mengajukan banding atau kasasi untuk meminta pemeriksaan ulang atas pokok sengketa.
Namun, apabila pihak yang kalah tidak menjalankan putusan secara sukarela, pihak yang menang dapat meminta bantuan pengadilan untuk melaksanakan putusan tersebut. UNDANG REPUBLIK INDONESIA+1
Apa Arti Final and Binding dalam Putusan BANI?
Istilah final and binding berarti putusan arbitrase merupakan keputusan akhir yang wajib dipatuhi oleh pihak-pihak yang bersengketa.
Sebagai contoh, perusahaan A memenangkan sengketa pembayaran terhadap perusahaan B melalui arbitrase BANI.
Apabila putusan menyatakan bahwa perusahaan B harus membayar kewajiban tertentu, perusahaan B wajib melaksanakan keputusan tersebut.
Namun, terdapat kondisi khusus yang memungkinkan salah satu pihak mengajukan pembatalan putusan arbitrase.
Berdasarkan Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999, pembatalan dapat dimohonkan apabila ditemukan:
- Dokumen yang digunakan dalam pemeriksaan ternyata palsu.
- Dokumen penting yang menentukan hasil perkara ternyata disembunyikan oleh pihak lawan.
- Putusan diambil berdasarkan tipu muslihat salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.
Dengan demikian, pembatalan putusan arbitrase tidak dapat diajukan hanya karena salah satu pihak merasa tidak puas terhadap hasil keputusan.
Mekanisme Eksekusi Putusan Arbitrase di Pengadilan Negeri
Eksekusi putusan arbitrase adalah proses pelaksanaan putusan melalui bantuan pengadilan apabila pihak yang kalah tidak memenuhi kewajibannya secara sukarela.
Proses ini diperlukan agar pihak yang menang tetap memperoleh haknya meskipun pihak lawan tidak bersedia menjalankan putusan.
Berikut tahapan yang perlu dilakukan.
1. Mendaftarkan Putusan Arbitrase
Berdasarkan Pasal 59 UU Nomor 30 Tahun 1999, arbiter atau kuasanya wajib mendaftarkan putusan kepada Panitera Pengadilan Negeri paling lambat 30 hari sejak putusan diucapkan.
Pendaftaran tersebut juga dapat dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) sesuai PERMA Nomor 3 Tahun 2023.
2. Mengajukan Permohonan Pelaksanaan Putusan
Apabila pihak yang kalah tidak menjalankan putusan secara sukarela, pihak yang menang dapat mengajukan permohonan pelaksanaan putusan kepada Ketua Pengadilan Negeri.
3. Pemeriksaan oleh Ketua Pengadilan Negeri
Pengadilan akan memeriksa apakah putusan telah memenuhi persyaratan hukum untuk dilaksanakan.
Pemeriksaan tersebut tidak bertujuan mengulang seluruh proses sengketa atau menilai kembali siapa yang benar dan salah.
4. Mendapatkan Perintah Eksekusi
Apabila persyaratan telah terpenuhi, Ketua Pengadilan Negeri dapat memberikan perintah pelaksanaan putusan.
Selanjutnya, pengadilan dapat menjalankan tindakan eksekusi sesuai prosedur hukum yang berlaku, termasuk penyitaan dan pelelangan aset apabila diperlukan.
Berdasarkan Pasal 13 PERMA Nomor 3 Tahun 2023, perintah pelaksanaan atau penetapan penolakan diberikan paling lambat 30 hari setelah permohonan pelaksanaan putusan didaftarkan.
Ketentuan tersebut memberikan batas waktu bagi pengadilan untuk memproses permohonan, tetapi bukan berarti seluruh tindakan penyitaan dan pelelangan aset harus selesai dalam 30 hari.
Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!
Kesimpulan
BANI merupakan salah satu pilihan penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia yang dapat digunakan oleh perusahaan ketika terjadi perselisihan dengan mitra usaha.
Melalui arbitrase, perusahaan dapat menyelesaikan permasalahan secara tertutup dengan bantuan arbiter yang memiliki keahlian sesuai bidang sengketa.
Selain itu, putusan arbitrase memiliki kekuatan hukum yang final dan mengikat sehingga memberikan kepastian bagi pihak-pihak yang bersengketa.
Namun, perusahaan perlu memastikan bahwa kontrak kerja sama telah memuat klausul arbitrase yang jelas sebelum perselisihan terjadi.
Dengan mempersiapkan klausul tersebut sejak awal, perusahaan dapat mengurangi risiko perdebatan mengenai cara dan lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa.
Pada akhirnya, biaya arbitrase BANI sebaiknya tidak hanya dilihat sebagai pengeluaran untuk menyelesaikan perkara, tetapi juga sebagai bagian dari upaya perusahaan dalam melindungi kepentingan bisnis dan menjaga hubungan dengan mitra usaha.
Ringkasan
- BANI adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia, yaitu lembaga yang menyediakan layanan penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan.
- Tahun berdiri: 30 November 1977 atas prakarsa KADIN.
- Dasar hukum: UU Nomor 30 Tahun 1999 dan PERMA Nomor 3 Tahun 2023.
- Jenis sengketa: Sengketa perdagangan, konstruksi, investasi, pembiayaan, dan hubungan komersial lainnya.
- Syarat utama: Harus terdapat kesepakatan arbitrase secara tertulis.
- Bentuk kesepakatan: Pactum de Compromittendo dan Acta Compromis.
- Lama pemeriksaan: Pada umumnya paling lama 180 hari sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk berdasarkan aturan BANI 2025, dengan kemungkinan perpanjangan.
- Biaya pendaftaran: Rp5.000.000 berdasarkan tarif BANI yang diperbarui pada 1 Januari 2026.
- Biaya arbitrase minimum: Rp20.000.000, di luar komponen tambahan yang mungkin timbul.
- Kekuatan putusan: Final dan mengikat para pihak.
- Pendaftaran putusan: Paling lambat 30 hari sejak putusan diucapkan.
- Pelaksanaan putusan: Dapat dimohonkan melalui Pengadilan Negeri apabila pihak yang kalah tidak melaksanakan kewajibannya secara sukarela.
Referensi
1. Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
2. Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase.
3. BANI Arbitration Center. (2025). Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI Tahun 2025.
4. BANI Arbitration Center. (2026). Biaya Arbitrase BANI. Pembaruan 1 Januari 2026.
5. BANI Arbitration Center. (n.d.). Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI.
