Banyak pemilik usaha mengira izin usaha restoran selesai begitu NIB di tangan. Kenyataannya jauh dari itu. NIB baru pintu masuk.
Setelahnya masih ada sertifikat standar, sertifikat laik higiene sanitasi, dan beberapa dokumen lain yang bergantung pada skala usahamu. Aturan terbarunya tertuang dalam PP 28/2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Sebagai praktisi hukum, saya melihat satu pola yang terus berulang. Pemilik restoran membuka usaha lebih dulu, lalu mengurus izin belakangan karena merasa itu menghemat waktu.
Hasilnya sering pahit. Restoran bisa ditutup sementara, kena denda, atau kehilangan izin tepat ketika pelanggan mulai ramai. Karena itu, mari kita bedah perizinan restoran yang wajib kamu penuhi, lengkap dengan dasar hukum dan urutan pengurusannya.
Baca juga: Cara Daftar Shopee Mall dan Syarat Legalitas yang Perlu Disiapkan
Dasar Hukum Izin Usaha Restoran di Indonesia
Pemerintah mengatur izin usaha restoran lewat sistem perizinan berbasis risiko. Payung hukum utamanya sekarang PP 28/2025, yang menggantikan PP 5/2021.
Pasal 4 PP tersebut menyatakan bahwa setiap pelaku usaha harus memiliki perizinan berusaha sebelum menjalankan kegiatannya.
Restoran masuk ke dalam KBLI 56101, yaitu aktivitas penyediaan makanan di bangunan tetap. Kode ini penting sekali.
Dari kode KBLI-lah tingkat risiko dan jenis izin usahamu ditentukan. Untuk urusan teknis, sektor pariwisata merujuk pada Permenpar 6/2025 tentang standar kegiatan usaha, tata cara pengawasan, dan sanksi administratif pada perizinan berusaha berbasis risiko sektor pariwisata.
Tingkat risiko restoran sangat bergantung pada skala usahanya. Gambaran umumnya seperti ini:
- Risiko rendah: cukup NIB.
- Risiko menengah rendah: NIB dan sertifikat standar tanpa verifikasi.
- Risiko menengah tinggi: NIB dan sertifikat standar dengan verifikasi.
- Risiko tinggi: NIB dan izin.
Sebelum mengurus dokumen apa pun, cek dulu klasifikasi usahamu di sistem OSS. Satu catatan tambahan: kode KBLI sudah diperbarui pada 2025, jadi pastikan kode yang muncul di OSS sama dengan yang kamu rencanakan.
Perizinan Restoran yang Wajib Dimiliki
Sebuah restoran butuh beberapa dokumen sekaligus. Tiap dokumen punya fungsi dan penerbit sendiri. Mari kita lihat satu per satu.
NIB Restoran sebagai Identitas Usaha
NIB adalah identitas pelaku usaha yang terbit melalui OSS. Dokumen ini menjadi dasar legalitas awal, sekaligus syarat untuk mengurus izin lain. Bagi usaha berisiko rendah, NIB sudah cukup sebagai legalitas untuk beroperasi.
Lain cerita untuk restoran berisiko menengah dan tinggi. Mereka masih harus memenuhi sertifikat standar atau izin. Selama status sertifikat standar belum terverifikasi, legalitas operasional restoranmu belum utuh.
Sertifikat Standar dan PB UMKU
Sertifikat standar adalah bukti bahwa usahamu memenuhi standar kegiatan usaha, dan terbit melalui OSS.
Pada risiko menengah rendah, kamu cukup membuat pernyataan mandiri. Pada risiko menengah tinggi, instansi terkait akan memverifikasi pemenuhan standarnya.
Setelah itu, restoran umumnya masih perlu Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha, atau PB UMKU.
Izin ini menjadi syarat agar restoran bisa beroperasi komersial secara penuh. Contohnya izin penjualan minuman beralkohol bagi restoran yang menyajikannya.
Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)
SLHS menyatakan bahwa dapur dan proses pengolahan makanan di restoranmu memenuhi standar kesehatan.
Dinas kesehatan kabupaten atau kota menerbitkannya setelah verifikasi dokumen dan inspeksi kesehatan lingkungan. Para penjamah makanan juga perlu mengikuti pelatihan keamanan pangan.
Aturan teknisnya mengacu pada Permenkes 2/2023 tentang kesehatan lingkungan. Perlu kamu tahu, PP 66/2014 yang menjadi induk Permenkes itu sudah dicabut oleh PP 28/2024 tentang pelaksanaan UU Kesehatan.
Permenkes 2/2023 sendiri masih berlaku sebagai aturan pelaksana. Menurut sejumlah praktisi hukum, PP 28/2025 menempatkan SLHS dalam kelompok PB UMKU.
Cek lampiran sektor kesehatan di PP 28/2025 untuk memastikan ketentuan yang berlaku bagi KBLI restoranmu.
Sertifikat Halal Restoran
Kewajiban sertifikat halal restoran bersumber dari UU 33/2014 dan PP 42/2024. Untuk usaha menengah dan besar, kewajiban itu berlaku sejak 18 Oktober 2024.
Usaha mikro dan kecil mendapat waktu lebih panjang. Lewat PP 40/2026 yang ditetapkan pada 14 Oktober 2026, pemerintah memperpanjang masa penahapan bagi mereka sampai 17 Oktober 2028, sehingga kewajibannya berlaku mulai 18 Oktober 2028.
Meski tenggatnya longgar, saya menyarankan kamu mengurusnya lebih awal. Konsumen kini semakin teliti memilih tempat makan, dan label halal langsung menambah rasa percaya. Cek juga situs BPJPH secara berkala, sebab aturan turunannya masih terus disesuaikan.
Cara Mengurus Izin Usaha Restoran lewat OSS
Seluruh proses perizinan berjalan daring melalui sistem OSS. Kamu tidak perlu keliling dari kantor ke kantor. Ikuti urutan berikut supaya prosesnya mulus:
- Tentukan KBLI. Pilih kode yang cocok dengan jenis restoranmu, misalnya KBLI 56101.
- Cek kesesuaian ruang. Pastikan lokasi usaha sesuai tata ruang atau RDTR. Salah zona saja bisa menghentikan penerbitan NIB.
- Daftar di OSS. Buat akun, lengkapi data pelaku usaha, lalu ajukan NIB.
- Penuhi sertifikat standar. Buat pernyataan mandiri atau ikuti verifikasi, sesuai tingkat risikomu.
- Urus PB UMKU. Ajukan SLHS dan izin pendukung lain yang relevan.
- Ajukan sertifikat halal. Daftarkan produkmu melalui BPJPH.
Setelah semuanya terbit, simpan dokumen dengan rapi dan catat masa berlakunya. Jika persyaratan tidak kamu penuhi dalam batas waktu yang ditentukan, NIB dan sertifikat standarmu berisiko dibatalkan oleh sistem. Jangan sampai itu terjadi.
Kewajiban Pajak dan Izin Pendukung Lainnya
Di luar izin usaha restoran, ada kewajiban pajak dan izin pendukung yang perlu kamu perhatikan. Pertama, restoran dikenai Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas makanan dan minuman.
Pasal 58 UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menetapkan tarif PBJT paling tinggi 10 persen. Pemerintah daerah menentukan tarif akhirnya lewat peraturan daerah.
Kedua, bangunan restoran memerlukan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sesuai peruntukannya. Ketiga, pemasangan reklame biasanya butuh izin dari pemerintah daerah.
Aturan tiap daerah berbeda-beda. Tanyakan dulu ke dinas penanaman modal setempat sebelum kamu memasang papan nama yang besar.
Sanksi bagi Restoran Tanpa Izin
Pasal 355 PP 28/2025 mengatur sanksi administratif secara berjenjang bagi pelaku usaha yang melanggar persyaratan dasar, perizinan berusaha, atau PB UMKU.
Bentuknya meliputi peringatan, penghentian sementara kegiatan usaha, denda administratif, daya paksa polisional, pencabutan lisensi atau sertifikat, hingga pencabutan perizinan. Restoran dengan data NIB atau KBLI yang tidak sesuai juga bisa terkena sanksi itu.
Risiko bisnisnya pun nyata. Platform pesan-antar, bank, dan calon investor hampir selalu menanyakan legalitas usaha lebih dulu. Izin yang lengkap mempermudah restoranmu berkembang dan sekaligus menjauhkanmu dari sanksi.
FAQ (Frequently Asked Questions)
Apakah restoran kecil wajib memiliki izin usaha?
Ya. Setiap kegiatan usaha, termasuk restoran kecil, wajib memiliki perizinan berusaha. Jenis dokumennya menyesuaikan skala dan tingkat risiko. Banyak usaha mikro cukup mengurus NIB dan sertifikat standar lewat pernyataan mandiri.
Apakah NIB saja cukup untuk membuka restoran?
Belum tentu. NIB cukup untuk usaha berisiko rendah. Restoran berisiko menengah dan tinggi masih memerlukan sertifikat standar atau izin, ditambah SLHS sebagai bagian dari persyaratan operasional.
Kapan restoran wajib memiliki sertifikat halal?
Usaha menengah dan besar wajib sejak 18 Oktober 2024. Untuk usaha mikro dan kecil, PP 40/2026 memperpanjang masa penahapan sampai 17 Oktober 2028, sehingga kewajiban berlaku mulai 18 Oktober 2028.
Kesimpulan
Izin usaha restoran tersusun dari beberapa lapis: NIB, sertifikat standar, PB UMKU termasuk SLHS, dan sertifikat halal.
Mulailah dari penentuan KBLI dan pemeriksaan kesesuaian lokasi. Lalu selesaikan semua dokumen lewat OSS sebelum pintu restoran dibuka.
Pendapat saya sederhana: anggap perizinan sebagai investasi awal. Restoran yang legal lebih mudah mendapat pendanaan, menggandeng platform digital, dan membuka cabang baru.
Aturan juga terus bergerak, seperti perpanjangan tenggat halal lewat PP 40/2026. Pantau regulasi secara rutin agar kamu tidak tertinggal.
Masih bingung soal klasifikasi risiko atau urutan pengurusannya? Tak perlu menebak sendiri. Klik poster yang tersedia di halaman ini atau tekan tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website. Tim kami siap mendampingi kamu membuka restoran dengan tenang dan sesuai aturan.
Baca juga: Izin Developer Perumahan: Syarat Legalitas, KKPR, PBG, dan Tahapan Terbaru
Ringkasan
- PP 28/2025 menjadi dasar hukum terbaru perizinan berusaha berbasis risiko dan menggantikan PP 5/2021.
- Restoran masuk KBLI 56101, dan skala usaha menentukan tingkat risikonya.
- NIB berfungsi sebagai identitas usaha; restoran berisiko menengah dan tinggi masih memerlukan sertifikat standar atau izin.
- SLHS membuktikan kelayakan higiene dapur restoran dan diterbitkan dinas kesehatan setempat.
- Sertifikat halal wajib bagi usaha menengah dan besar sejak 18 Oktober 2024, sedangkan usaha mikro dan kecil mendapat perpanjangan sampai 17 Oktober 2028 lewat PP 40/2026.
- Seluruh proses perizinan berjalan melalui OSS, mulai dari KBLI, kesesuaian ruang, NIB, hingga PB UMKU.
- Restoran juga harus memenuhi PBJT dengan tarif paling tinggi 10 persen, PBG, dan izin daerah lain seperti reklame.
- Pasal 355 PP 28/2025 mengatur sanksi berjenjang, mulai dari peringatan hingga pencabutan perizinan.
Referensi
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. JDIH Kementerian Keuangan, jdih.kemenkeu.go.id.
- Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha, Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan, dan Sanksi Administratif pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata. JDIH Kementerian Pariwisata, jdih.kemenpar.go.id.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2026. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, bpjph.halal.go.id.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. Kementerian Kesehatan, kemkes.go.id.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 58. Direktorat Jenderal Pajak, pajak.go.id.
- Sistem OSS, oss.go.id.
