Lapor pajak online sekarang menjadi jalur resmi untuk menyampaikan SPT Tahunan.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjalankan sistem Coretax sejak 1 Januari 2025, dan laporan SPT Tahunan lewat sistem itu berlaku mulai Tahun Pajak 2025, yang dilaporkan pada 2026.
Tampilannya berbeda dari e-Filing lama, dan banyak wajib pajak akhirnya bingung. Padahal prosesnya singkat, asal kamu menyiapkan data sejak awal.
Sebagai praktisi hukum, saya menilai peralihan ke sistem digital ini sudah tepat. Kepatuhan tetap bergantung pada kesiapan wajib pajak sendiri.
Menurut saya, memahami prosedur jauh lebih berguna daripada menunggu sampai sanksi datang.
Persiapan Sebelum Lapor Pajak Online
Persiapan yang rapi memangkas banyak waktu. Sebelum membuka sistem, kumpulkan dulu beberapa hal berikut:
- NIK atau NPWP yang sudah terdaftar dan aktif di Coretax DJP.
- Bukti potong PPh 21 dari pemberi kerja, yang di Coretax berbentuk BPA1 dan muncul otomatis di akunmu.
- Data penghasilan lain, misalnya usaha, bunga, atau sewa.
- Daftar harta, utang, dan tanggungan keluarga pada akhir tahun pajak.
- Email dan nomor telepon aktif untuk menerima kode verifikasi.
Cek juga data pribadimu di Coretax, seperti alamat dan status keluarga. Semuanya harus sesuai kondisi terbaru.
Setelah itu, aktifkan akunmu jika belum. Satu hal lagi: kamu masih harus membuat kode otorisasi DJP atau sertifikat elektronik, yang bertugas sebagai tanda tangan digital saat laporan dikirim.
Tanpa kode ini, sistem menolak SPT-mu. Lakukan aktivasi jauh sebelum tenggat, karena lonjakan pengguna sering memperlambat sistem di minggu terakhir.
Baca Juga: Cara Mengecek NPWP Aktif atau Tidak, Ini Langkah Mudahnya
Langkah Lapor SPT Tahunan Lewat Coretax DJP
Untuk Tahun Pajak 2025 dan seterusnya, pelaporan SPT Tahunan berjalan lewat laman Coretax DJP.
E-Filing di DJP Online hanya berlaku untuk Tahun Pajak 2024 dan sebelumnya. Jadi, ikuti langkah lapor pajak online berikut secara berurutan.
Login dan Buat Konsep SPT
Buka laman resmi coretaxdjp.pajak.go.id, lalu masuk dengan NIK atau NPWP. Pilih menu Surat Pemberitahuan dan klik tombol pembuatan konsep SPT.
Tentukan tahun pajak serta jenis SPT, yaitu normal atau pembetulan. Mudah. Setelah konsep terbentuk, sistem langsung membawamu ke halaman induk SPT.
Isi Induk dan Lampiran
Sistem akan mengajukan sejumlah pertanyaan tentang sumber penghasilanmu. Jawab dengan jujur, sebab jawaban itu menentukan lampiran apa saja yang muncul.
Lengkapi lampiran satu per satu sampai statusnya selesai. Coretax memang mengisi sebagian data dari bukti potong secara otomatis.
Meski begitu, periksa setiap angka sebelum lanjut.
Kirim dan Simpan Bukti
Kalau semua data sudah lengkap dan angkanya sudah kamu periksa ulang, masukkan kode otorisasi DJP untuk menandatangani laporan.
Klik kirim, lalu tunggu bukti penerimaan elektronik masuk ke emailmu. Simpan bukti itu baik-baik, karena dokumen tersebut menunjukkan kewajibanmu sudah terpenuhi.
Unduh pula salinan SPT dalam format PDF untuk berjaga-jaga.
Manfaat Lapor Pajak Online bagi Wajib Pajak
Lapor pajak online memberi keuntungan yang terasa langsung. Kamu tidak perlu antre di kantor pelayanan pajak.
Cukup satu gawai dan koneksi internet, kapan pun dan di mana pun. Selain itu, Coretax menarik sebagian data secara otomatis, sehingga risiko salah ketik menurun.
Riwayat laporanmu juga tersimpan di satu akun. Dari sana, kamu bisa memantau status SPT, melihat bukti penerimaan, dan menyiapkan pembetulan dengan cepat.
Transparansi data ini membantu kamu menilai sendiri apakah kewajiban sudah beres.
Dari sisi hukum, laporan elektronik yang ditandatangani dengan kode otorisasi DJP memiliki kekuatan yang sah.
Karena itu, rahasiakan kode tersebut. Jangan pernah membagikannya kepada siapa pun, termasuk pihak yang mengaku petugas pajak.
Batas Waktu Lapor Pajak dan Sanksi Keterlambatan
Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) mengatur batas waktu pelaporan.
Menurut Pasal 3 UU KUP, SPT Tahunan orang pribadi paling lambat disampaikan tiga bulan setelah akhir tahun pajak.
Artinya, tenggatnya jatuh pada 31 Maret. Wajib pajak badan mendapat waktu empat bulan, yaitu sampai 30 April.
Pemerintah kadang memberi kelonggaran. Pada 2026, misalnya, batas lapor orang pribadi tetap 31 Maret.
Lewat Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-55/PJ/2026, DJP menghapus denda dan bunga bagi yang melapor sampai 30 April.
Kebijakan itu bersifat sementara, jadi jangan menggantungkan diri padanya. Pantau pengumuman resmi DJP, lalu catat tanggalnya di kalender ponselmu.
Bagaimana kalau telat? Pasal 7 UU KUP mengenakan denda administrasi dengan besaran berikut:
- SPT Tahunan orang pribadi: Rp100.000.
- SPT Tahunan badan: Rp1.000.000.
- SPT Masa PPN: Rp500.000.
- SPT Masa lainnya: Rp100.000.
DJP menagih denda itu lewat Surat Tagihan Pajak (STP). Kekurangan pembayaran pajak pun dapat dikenai bunga. Maka, lunasi pajak terutang sebelum kamu mengirim SPT.
Kesalahan Umum saat Lapor Pajak Online
Pola kesalahannya berulang setiap tahun, dan hampir semuanya bisa dicegah. Ada wajib pajak yang lupa mengisi harta dan utang.
Ada yang salah memilih formulir. Ada pula yang mengabaikan bukti potong yang belum tercatat di sistem.
Cara menghindarinya sederhana: cocokkan data Coretax dengan dokumen pribadimu. Kalau menemukan kekeliruan setelah kirim, ajukan pembetulan SPT.
Langkah itu lebih aman daripada membiarkan data yang salah. Simpan juga semua dokumen pendukung selama 10 tahun, sesuai Pasal 28 ayat (11) UU KUP, sebab DJP dapat meminta pembuktian saat pemeriksaan.
FAQ
Apakah lapor pajak online masih bisa lewat e-Filing?
Tidak. Untuk SPT Tahunan Tahun Pajak 2025 dan seterusnya, DJP mengarahkan seluruh wajib pajak ke Coretax.
Gunakan laman resmi agar datamu aman, dan waspadai tautan palsu yang meniru tampilan situs pajak.
Apakah karyawan wajib lapor SPT Tahunan?
Ya. Karyawan yang berpenghasilan di atas batas penghasilan tidak kena pajak tetap menyampaikan SPT.
Karyawan dengan pajak nihil pun sebaiknya tetap lapor. Cek juga apakah pemberi kerja sudah menyerahkan bukti potong tepat waktu.
Bagaimana jika salah mengisi SPT?
Kamu dapat membuat SPT pembetulan lewat Coretax. Lakukan sebelum DJP memulai pemeriksaan, supaya risikonya lebih kecil.
Setelah itu, bayar kekurangan pajak beserta sanksi bunga jika ada.
Kesimpulan
Lapor pajak online lewat Coretax DJP sebenarnya sederhana kalau kamu paham urutannya. Siapkan bukti potong, aktifkan akun, isi konsep SPT, lalu kirim dengan kode otorisasi.
Catat juga batas waktunya supaya denda tidak menghampiri.
Menurut saya, kepatuhan pajak tumbuh dari kebiasaan merapikan data sepanjang tahun. Jangan menunggu hari terakhir tiba. Sistem yang ramai pasti terasa lambat.
Mulailah lapor pajak online begitu pelaporan dibuka di awal Januari, sehingga kamu punya waktu untuk memperbaiki data.
Masih ragu soal aturan, dokumen, atau penerjemahan berkas perpajakan untuk keperluan luar negeri?
Tanyakan dulu kepada ahlinya. Klik poster yang tersedia atau tekan tombol KONSULTASI GRATIS di pojok kanan website ini.
Tim kami siap membantumu kapan saja, dengan penjelasan yang ramah dan mudah dipahami.
Baca Juga: Wajib Pajak Adalah: Pengertian, Jenis, dan Kewajibannya
Ringkasan
- Lapor pajak online kini berlangsung lewat Coretax DJP.
- Siapkan NIK atau NPWP, bukti potong, dan data harta.
- Buat kode otorisasi DJP sebagai tanda tangan digital.
- Ikuti tiga tahap: login, isi SPT, lalu kirim.
- Batas lapor orang pribadi 31 Maret, badan 30 April.
- Denda telat lapor orang pribadi Rp100.000, badan Rp1.000.000.
- Ajukan pembetulan jika menemukan kesalahan data.
- Simpan bukti penerimaan dan dokumen pendukung selama 10 tahun.
Referensi
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 1 Tahun 2026.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-55/PJ/2026 tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan dengan Implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan dalam Rangka Penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2025.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2026). Portal Coretax DJP. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
