Aset seperti mesin, kendaraan, komputer, peralatan produksi, dan bangunan tidak memberikan manfaat ekonomi selamanya.
Nilainya akan berkurang karena digunakan, mengalami keausan, tertinggal secara teknologi, atau mendekati akhir masa manfaat.
Penurunan nilai manfaat tersebut dicatat sebagai penyusutan aset perusahaan.
Pencatatan yang tepat membantu manajemen mengetahui biaya operasional sebenarnya, nilai buku aset, laba perusahaan, dan penghasilan kena pajak.
Penyusutan seharusnya tidak dipandang sebagai pekerjaan administratif yang dilakukan menjelang penyusunan laporan keuangan.
Bagi perusahaan yang sedang bertumbuh, data penyusutan merupakan instrumen strategis untuk merencanakan penggantian aset, menjaga arus kas, dan menghindari koreksi fiskal.
Apa Itu Penyusutan Aset Perusahaan?
Penyusutan aset perusahaan adalah proses mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari suatu aset tetap secara sistematis selama masa manfaatnya.
Beban penyusutan dicatat setiap periode untuk mencerminkan konsumsi manfaat ekonomi aset, bukan untuk menunjukkan harga pasar aset tersebut.
Dalam pelaporan keuangan, jumlah yang dapat disusutkan umumnya berasal dari harga perolehan aset setelah dikurangi estimasi nilai residu.
Jumlah tersebut kemudian dialokasikan selama umur manfaat dengan metode yang mencerminkan pola pemakaian aset.
IAS 16, yang menjadi rujukan pengembangan standar aset tetap, menegaskan bahwa aset tetap merupakan barang berwujud yang digunakan untuk produksi, penyediaan jasa, penyewaan, atau administrasi dan diperkirakan digunakan lebih dari satu periode.
Standar tersebut juga mengharuskan perusahaan meninjau umur manfaat, nilai residu, dan metode penyusutan secara berkala.
Di Indonesia, standar aset tetap dalam SAK Indonesia menggunakan penomoran PSAK 216: Aset Tetap sejak perubahan penomoran berlaku efektif pada 1 Januari 2024.
Penyusutan memengaruhi beberapa komponen laporan keuangan:
- Beban penyusutan mengurangi laba pada laporan laba rugi.
- Akumulasi penyusutan mengurangi nilai tercatat aset pada neraca.
- Nilai penyusutan fiskal memengaruhi penghasilan kena pajak.
- Data umur aset membantu perusahaan merencanakan belanja modal berikutnya.
Jenis Aset Tetap yang Dapat Disusutkan
Aset yang dapat disusutkan umumnya merupakan aset berwujud yang digunakan untuk kegiatan usaha, mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, dan nilainya berkurang karena pemakaian atau keusangan.
Tanah pada umumnya tidak disusutkan karena masa manfaatnya tidak terbatas.
Secara komersial, suatu aset umumnya memenuhi kriteria aset tetap apabila:
- Digunakan untuk kegiatan operasional, produksi, penyewaan, atau administrasi.
- Diperkirakan memberikan manfaat ekonomi lebih dari satu periode.
- Biaya perolehannya dapat diukur secara andal.
- Tidak dibeli terutama untuk dijual kembali dalam kegiatan usaha normal.
Badan Pusat Statistik mengelompokkan barang modal yang berkaitan dengan Pembentukan Modal Tetap Bruto ke dalam bangunan dan konstruksi, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan dan ternak, serta barang modal lainnya.
Klasifikasi tersebut menunjukkan bahwa investasi fisik perusahaan tidak hanya berbentuk gedung, tetapi juga mencakup berbagai aset produktif yang perlu dikelola masa manfaatnya.
Contoh aset tetap yang lazim disusutkan adalah:
| Kategori aset | Contoh |
| Mesin dan alat produksi | Mesin cetak, mesin pengemas, alat potong |
| Peralatan kantor | Meja, kursi, lemari, mesin penghancur dokumen |
| Perangkat teknologi | Komputer, server, printer, perangkat jaringan |
| Alat transportasi | Mobil operasional, truk distribusi, sepeda motor |
| Bangunan | Kantor, gudang, pabrik, bangunan semi permanen |
| Peralatan khusus | Kamera studio, alat laboratorium, peralatan konstruksi |
Untuk kepentingan pajak, PMK Nomor 72 Tahun 2023 mengatur penyusutan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan serta mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
Tanah dengan status hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, atau hak pakai dikecualikan dari objek penyusutan tersebut.
Metode Penyusutan Aset yang Sering Digunakan Perusahaan
Metode penyusutan dipilih berdasarkan pola konsumsi manfaat ekonomi aset.
Dua metode yang paling sering digunakan adalah metode garis lurus dan metode saldo menurun.
Metode garis lurus yang menghasilkan beban relatif tetap.
Sementara metode saldo menurun yang menghasilkan beban lebih besar pada tahun-tahun awal.
Standar akuntansi mengakui beberapa metode, termasuk garis lurus, saldo menurun, dan unit produksi.
Pemilihan metode tidak seharusnya didasarkan hanya pada metode yang menghasilkan laba atau pajak paling kecil, tetapi pada pola pemanfaatan aset yang paling realistis.
1. Metode Garis Lurus
Metode garis lurus membagi jumlah yang dapat disusutkan secara merata selama umur manfaat aset.
Metode ini cocok untuk aset yang memberikan manfaat relatif stabil setiap tahun, seperti bangunan kantor, furnitur, dan sebagian peralatan administrasi.
Rumus penyusutan garis lurus secara komersial:
Penyusutan per tahun = (Harga perolehan − Nilai residu) ÷ Umur manfaat
Contoh:
- Harga perolehan mesin: Rp120.000.000
- Estimasi nilai residu: Rp20.000.000
- Umur manfaat: 5 tahun
Perhitungannya:
(Rp120.000.000 − Rp20.000.000) ÷ 5 = Rp20.000.000 per tahun
Perusahaan mencatat beban penyusutan sebesar Rp20.000.000 setiap tahun selama estimasi umur manfaat mesin, sepanjang tidak terdapat perubahan signifikan pada umur manfaat atau nilai residunya.
Keunggulan metode garis lurus:
- Mudah dihitung dan diaudit.
- Beban lebih stabil antartahun.
- Cocok untuk aset dengan tingkat penggunaan konsisten.
- Memudahkan proyeksi laba dan anggaran biaya.
2. Metode Saldo Menurun
Metode saldo menurun menghitung penyusutan berdasarkan nilai buku aset pada awal setiap periode.
Beban penyusutan menjadi lebih besar pada masa awal penggunaan dan terus mengecil, sehingga cocok untuk aset yang cepat kehilangan produktivitas atau mengalami keusangan teknologi.
Rumus sederhananya:
Penyusutan tahun berjalan = Tarif penyusutan × Nilai buku awal tahun
Contoh aset senilai Rp100.000.000 dengan tarif saldo menurun 50%:
| Tahun | Nilai buku awal | Beban penyusutan | Nilai buku akhir |
| 1 | Rp100.000.000 | Rp50.000.000 | Rp50.000.000 |
| 2 | Rp50.000.000 | Rp25.000.000 | Rp25.000.000 |
| 3 | Rp25.000.000 | Rp12.500.000 | Rp12.500.000 |
Metode saldo menurun dapat relevan untuk komputer, perangkat teknologi, mesin berintensitas tinggi, atau kendaraan yang mengalami penurunan manfaat lebih cepat pada tahun pertama.
Sebuah studi kasus pada PT Weldington Indonesia menemukan bahwa metode saldo menurun menghasilkan beban penyusutan yang lebih tinggi daripada metode garis lurus pada periode yang dianalisis. Dampaknya adalah laba fiskal periode awal menjadi lebih rendah.
Namun, hasil tersebut tidak dapat digeneralisasi karena dampak pajak tetap bergantung pada kelompok aset, tahun perolehan, dan konsistensi penerapan metode.
Perbandingan Metode Garis Lurus dan Saldo Menurun
Metode garis lurus menghasilkan beban yang stabil, sedangkan saldo menurun mempercepat pembebanan biaya pada periode awal.
Total penyusutan sepanjang umur aset pada akhirnya relatif sama, tetapi waktu pengakuan bebannya berbeda.
| Faktor | Garis lurus | Saldo menurun |
| Beban penyusutan | Tetap atau relatif stabil | Tinggi di awal, menurun kemudian |
| Dasar perhitungan | Harga perolehan dikurangi residu | Nilai buku awal periode |
| Cocok untuk | Bangunan, furnitur, aset administratif | Mesin, kendaraan, perangkat teknologi |
| Kompleksitas | Lebih sederhana | Lebih kompleks |
| Dampak laba awal | Beban lebih rendah dibanding saldo menurun | Laba periode awal lebih rendah |
| Ketentuan fiskal bangunan | Diperbolehkan | Tidak diperbolehkan |
Percepatan penyusutan tidak otomatis menciptakan penghematan pajak permanen.
Metode saldo menurun lebih tepat dipahami sebagai pergeseran waktu pengakuan beban atau tax deferral: beban menjadi lebih besar di awal, tetapi lebih kecil pada tahun-tahun selanjutnya.
Cara Menghitung Penyusutan Aset Perusahaan dengan Benar
Penghitungan penyusutan dimulai dengan mengidentifikasi biaya perolehan, nilai residu, umur manfaat, tanggal aset siap digunakan, dan pola konsumsi manfaatnya.
Setelah itu, perusahaan memilih metode komersial dan memeriksa apakah penghitungan fiskalnya membutuhkan perlakuan berbeda.
Gunakan langkah berikut:
- Susun register aset tetap
Catat nama aset, nomor inventaris, harga perolehan, tanggal pembelian, lokasi, penanggung jawab, dan kondisi aset. - Hitung seluruh biaya perolehan
Harga perolehan dapat mencakup harga beli dan biaya langsung yang diperlukan sampai aset siap digunakan, seperti ongkos angkut, instalasi, dan pengujian. - Tentukan umur manfaat dan nilai residu
Pertimbangkan intensitas pemakaian, kebijakan perawatan, perkembangan teknologi, batas kontraktual, dan estimasi nilai jual pada akhir penggunaan. - Pilih metode yang mencerminkan pola pemakaian
Gunakan garis lurus untuk manfaat yang stabil atau saldo menurun apabila manfaat ekonominya lebih besar pada tahun-tahun awal. - Pisahkan penghitungan komersial dan fiskal
Jadwal penyusutan laporan keuangan tidak selalu sama dengan jadwal pajak. Selisih tersebut harus dicatat dalam rekonsiliasi fiskal.
Jangan menggabungkan seluruh komputer, furnitur, dan kendaraan ke dalam satu akun tanpa daftar rinci.
Register aset per unit akan memudahkan stock opname, penghapusan aset, pemeriksaan pajak, dan perencanaan penggantian aset.
Dampak Penyusutan terhadap Pajak Perusahaan
Penyusutan fiskal dapat menjadi biaya pengurang penghasilan bruto apabila aset digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
Namun, metode, masa manfaat, tarif, dan waktu dimulainya penyusutan harus mengikuti ketentuan perpajakan, bukan semata-mata kebijakan akuntansi perusahaan.
PMK Nomor 72 Tahun 2023 menetapkan kelompok masa manfaat dan tarif penyusutan fiskal berikut.
Ketentuan tersebut masih digunakan sebagai rujukan layanan dan edukasi operasional Direktorat Jenderal Pajak.
| Kelompok fiskal | Masa manfaat | Garis lurus | Saldo menurun |
| Bukan bangunan Kelompok 1 | 4 tahun | 25% | 50% |
| Bukan bangunan Kelompok 2 | 8 tahun | 12,5% | 25% |
| Bukan bangunan Kelompok 3 | 16 tahun | 6,25% | 12,5% |
| Bukan bangunan Kelompok 4 | 20 tahun | 5% | 10% |
| Bangunan permanen | 20 tahun | 5% | Tidak berlaku |
| Bangunan tidak permanen | 10 tahun | 10% | Tidak berlaku |
Untuk harta bukan bangunan, perusahaan dapat menggunakan metode garis lurus atau saldo menurun secara taat asas.
Bangunan hanya disusutkan menggunakan metode garis lurus.
PMK 72/2023 juga memberikan pilihan bagi bangunan permanen dengan masa manfaat sebenarnya lebih dari 20 tahun untuk disusutkan selama 20 tahun atau sesuai masa manfaat sebenarnya berdasarkan pembukuan Wajib Pajak, dengan tetap memenuhi ketentuan dan konsistensi yang dipersyaratkan.
Perusahaan juga perlu memperhatikan biaya renovasi atau perbaikan besar.
Apabila biaya perbaikan memberikan manfaat lebih dari satu tahun, biaya tersebut tidak langsung dibebankan seluruhnya, melainkan dikapitalisasi dan disusutkan.
Sebaliknya, perawatan rutin yang dilakukan berulang dalam satu tahun umumnya dibebankan sebagai biaya periode berjalan.
Kesalahan yang Sering Terjadi dalam Penyusutan Aset
Kesalahan penyusutan paling sering berasal dari klasifikasi kelompok fiskal yang tidak tepat, tidak adanya register aset, dan pencampuran antara umur ekonomis komersial dengan masa manfaat fiskal.
Kesalahan tersebut dapat menyebabkan nilai aset tidak akurat dan memicu koreksi saat pemeriksaan pajak.
Beberapa risiko yang perlu dihindari:
- Menyusutkan tanah bersama nilai bangunan.
- Memulai penyusutan sebelum aset siap digunakan secara komersial.
- Menggunakan saldo menurun untuk bangunan.
- Tidak memisahkan jadwal komersial dan jadwal fiskal.
- Langsung membebankan renovasi besar yang manfaatnya lebih dari satu tahun.
- Tidak meninjau umur manfaat aset yang sudah usang secara teknologi.
- Menghapus aset dari pembukuan tanpa dokumen penjualan atau berita acara penghapusan.
- Menggunakan kelompok fiskal berdasarkan asumsi tanpa memeriksa lampiran PMK 72/2023.
Praktik terbaiknya adalah melakukan rekonsiliasi register aset dengan buku besar sedikitnya setiap akhir tahun.
Perusahaan dengan jumlah aset besar sebaiknya melibatkan tim operasional, akuntansi, dan pajak agar keberadaan fisik aset selaras dengan pencatatannya.
Kesimpulan
Cara menghitung penyusutan aset perusahaan harus mempertimbangkan harga perolehan, nilai residu, umur manfaat, pola pemakaian, dan ketentuan perpajakan.
Metode yang tepat menghasilkan laporan keuangan lebih wajar sekaligus menekan risiko koreksi fiskal.
Metode garis lurus cocok untuk aset dengan manfaat yang stabil.
Sedangkan metode saldo menurun lebih relevan untuk aset yang produktivitasnya tinggi pada awal masa penggunaan.
Namun, kebijakan komersial tetap harus dipisahkan dari penghitungan fiskal berdasarkan PMK 72 Tahun 2023.
Penyusutan bukan angka mati di kertas kerja akuntan.
Data penyusutan dapat menjadi sistem peringatan dini untuk mengetahui kapan mesin harus diganti, kapan belanja modal perlu disiapkan, dan apakah laba perusahaan benar-benar mencerminkan biaya penggunaan aset.
Ringkasan Penyusutan Aset Perusahaan
- Penyusutan merupakan alokasi sistematis nilai aset selama masa manfaatnya.
- Aset yang disusutkan umumnya digunakan untuk operasional dan memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Rumus garis lurus adalah harga perolehan dikurangi nilai residu, kemudian dibagi umur manfaat.
- Metode saldo menurun menghasilkan beban lebih besar pada tahun-tahun awal.
- Untuk pajak, harta bukan bangunan dibagi menjadi Kelompok 1 hingga Kelompok 4.
- Bangunan fiskal hanya menggunakan metode garis lurus.
- Bangunan permanen umumnya memiliki masa manfaat fiskal 20 tahun.
- Jadwal penyusutan komersial dan fiskal dapat berbeda sehingga memerlukan rekonsiliasi.
- Biaya perbaikan yang bermanfaat lebih dari satu tahun perlu dikapitalisasi dan disusutkan.
- Register aset yang rinci merupakan fondasi penghitungan penyusutan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Referensi
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). PMK-72 Tahun 2023 Terbit, Berikut Pokok Aturannya! Direktorat Jenderal Pajak. (Directorate General of Taxes)
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025). Penyusutan dan Amortisasi. Direktorat Jenderal Pajak. (Directorate General of Taxes)
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penyusutan Harta Berwujud dan/atau Amortisasi Harta Tak Berwujud. JDIH Kementerian Keuangan. (Kementerian Keuangan Republik Indonesia)
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2024). PSAK 216: Aset Tetap. Ikatan Akuntan Indonesia. (Ikatan Akuntan Indonesia)
- IFRS Foundation. (2025). IAS 16: Property, Plant and Equipment. IFRS Foundation. (IFRS Foundation)
- Badan Pusat Statistik Kota Bandung. (2024). Produk Domestik Regional Bruto Kota Bandung Menurut Pengeluaran 2019–2023. Badan Pusat Statistik. (BPS Web API)
- Patricia, P., & Sumadi, Y. (2018). Analisis Penerapan Metode Penyusutan Aset Tetap untuk Mengoptimalkan Beban PPh Terutang PT Weldington Indonesia. Jurnal Akuntansi. (Jurnal Universitas Atma Jaya)
