Konsiliasi sengketa bisnis adalah cara menyelesaikan konflik usaha di luar pengadilan dengan bantuan pihak ketiga yang netral, yang disebut konsiliator. Ia tidak duduk sebagai hakim dan tidak menjatuhkan putusan. Tugasnya membantu kedua pihak mencari titik temu, sambil sesekali menawarkan usulan solusi.
Banyak pelaku usaha menyukai jalur ini karena waktunya singkat, biayanya ringan, dan hubungan dagang tetap terjaga. Meski begitu, tidak sedikit yang belum paham bagaimana tahapannya dan seberapa kuat hasilnya di mata hukum.
Sebagai praktisi hukum, saya melihat konsiliasi masih jarang dipakai di Indonesia. Banyak pengusaha langsung menggugat ke pengadilan. Padahal sebagian besar sengketa bisa selesai lewat perundingan dengan ongkos yang jauh lebih kecil.
Artikel ini mengupas pengertian, tahapan, dan kekuatan hukum konsiliasi dengan bahasa yang gampang dicerna. Mari mulai dari dasarnya.
Pengertian Konsiliasi Sengketa Bisnis dan Dasar Hukumnya
Konsiliasi masuk dalam kelompok alternatif penyelesaian sengketa atau APS. Pasal 1 angka 10 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutnya sebagai salah satu cara menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Daftar itu mencakup konsultasi, negosiasi, mediasi, dan penilaian ahli.
Undang-undang tersebut belum mengatur prosedur konsiliasi secara rinci. Karena itu, para pihak bebas menyepakati aturan mainnya sendiri. Kebebasan ini berpijak pada asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUHPerdata.
Bidang lain punya aturan khusus. Contohnya perselisihan hubungan industrial yang diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2004.
Ciri-Ciri Konsiliasi
Ada beberapa ciri yang mudah dikenali:
- Prosesnya sukarela dan berdasarkan kesepakatan para pihak.
- Konsiliator bersikap netral dan tidak memihak siapa pun.
- Konsiliator aktif menyusun serta mengajukan usulan penyelesaian.
- Prosesnya tertutup, sehingga rahasia bisnis tetap aman.
- Keputusan akhir tetap berada di tangan para pihak.
Perbedaan Konsiliasi dan Mediasi
Banyak orang menyamakan keduanya. Wajar saja, sebab keduanya sama-sama melibatkan pihak ketiga yang netral.
Bedanya ada di peran. Mediator lebih banyak menjaga percakapan tetap berjalan, sedangkan konsiliator aktif menyodorkan solusi konkret.
Dalam praktik, perbedaan konsiliasi dan mediasi sering kabur. Sejumlah lembaga bahkan memakai prosedur yang hampir sama. Maka, tegaskan peran pihak ketiga dalam perjanjian sejak awal.
Baca Juga: Sengketa Konsumen jalur BPSK: Hak, Prosedur, dan Bedanya dengan Perdata
Tahapan Konsiliasi Sengketa Bisnis
Tahapan konsiliasi bisa berbeda di tiap lembaga atau kesepakatan. Alurnya biasanya berjalan seperti berikut.
- Kesepakatan menempuh konsiliasi. Para pihak setuju menyelesaikan masalah lewat konsiliasi, entah melalui klausul kontrak atau perjanjian tertulis setelah sengketa muncul.
- Pemilihan konsiliator. Pilih orang yang netral, berpengalaman, dan paham bidang usaha yang disengketakan.
- Penyampaian pokok sengketa. Setiap pihak menjelaskan posisi, tuntutan, dan bukti pendukungnya kepada konsiliator.
- Pertemuan dan penggalian kepentingan. Konsiliator mempertemukan para pihak, bersama-sama atau terpisah, untuk memahami apa yang sebenarnya mereka butuhkan.
- Penyusunan usulan penyelesaian. Konsiliator merumuskan beberapa opsi solusi, lalu para pihak menilainya satu per satu.
- Perjanjian perdamaian. Jika semua setuju, hasilnya dituangkan dalam perjanjian tertulis dan ditandatangani.
Sesudah itu, para pihak wajib menjalankan isi perjanjian dengan itikad baik. Kalau salah satu pihak menolak usulan, konsiliasi dianggap gagal. Jalur lain tetap terbuka, misalnya arbitrase atau pengadilan, sesuai kesepakatan awal.
Kekuatan Hukum Konsiliasi
Kekuatan hukumnya bergantung pada tahap prosesnya. Usulan konsiliator dan kesepakatan para pihak punya bobot yang berbeda.
Usulan Konsiliator Belum Mengikat
Usulan konsiliator pada dasarnya hanya rekomendasi. Ia tidak berwenang memutus, apalagi memaksa. Para pihak bebas menerima atau menolaknya.
Selama belum ada kesepakatan tertulis, usulan itu belum melahirkan kewajiban hukum apa pun.
Kesepakatan Tertulis Final dan Mengikat
Situasi berubah setelah para pihak menandatangani kesepakatan. Pasal 6 ayat (7) UU Nomor 30 Tahun 1999 menyebut kesepakatan tertulis hasil APS bersifat final dan mengikat. Para pihak wajib melaksanakannya dengan itikad baik.
Kesepakatan itu juga harus didaftarkan di Pengadilan Negeri paling lama 30 hari sejak penandatanganan. Langkah ini krusial. Tanpa pendaftaran, menuntut pelaksanaan kesepakatan akan sulit.
Pasal 6 ayat (8) menambahkan satu kewajiban lagi. Pelaksanaan harus rampung paling lama 30 hari setelah pendaftaran.
Dari sisi hukum perdata, kesepakatan berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, sesuai Pasal 1338 KUHPerdata. Pasal 1858 KUHPerdata bahkan menyamakan kekuatan perdamaian dengan putusan hakim tingkat akhir. Syaratnya, kesepakatan harus memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata, karena jika tidak, pihak yang dirugikan bisa membatalkannya.
Konsiliasi di Bidang Ketenagakerjaan
UU Nomor 2 Tahun 2004 punya mekanisme yang lebih spesifik. Jika para pihak belum sepakat, konsiliator mengeluarkan anjuran tertulis. Kalau mereka sepakat, keduanya membuat perjanjian bersama dan mendaftarkannya di Pengadilan Hubungan Industrial.
Setelah terdaftar, pihak yang dirugikan bisa memohon eksekusi bila pihak lain ingkar.
Kelebihan dan Kekurangan Konsiliasi dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis
Sebelum memilih, timbang dulu untung ruginya.
Kelebihan konsiliasi:
- Prosesnya lebih cepat daripada litigasi.
- Biayanya relatif lebih murah.
- Sifatnya tertutup, sehingga reputasi dan rahasia bisnis terlindungi.
- Hubungan bisnis terjaga karena hasilnya lahir dari kesepakatan bersama.
- Para pihak ikut mengendalikan hasil akhir.
Kekurangan konsiliasi:
- Hasilnya sangat bergantung pada itikad baik para pihak.
- Usulan konsiliator tidak bisa dipaksakan.
- Prosedurnya belum diatur rinci dalam undang-undang.
- Prosesnya sulit berjalan kalau salah satu pihak menolak berdialog.
Karena itu, penyelesaian sengketa bisnis lewat konsiliasi paling cocok saat kedua pihak masih ingin bekerja sama.
FAQ: Pertanyaan Seputar Konsiliasi Sengketa Bisnis
Apakah hasil konsiliasi bisa dieksekusi seperti putusan pengadilan?
Bisa, dengan syarat tertentu. Kesepakatan harus tertulis, sah secara hukum, dan didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam 30 hari. Setelah itu, pihak yang dirugikan dapat menempuh upaya hukum jika pihak lain tidak melaksanakannya.
Siapa yang bisa menjadi konsiliator?
Konsiliator harus netral dan paham masalah yang disengketakan. Para pihak dapat menunjuk praktisi hukum, akademisi, atau ahli di bidang usaha terkait. Dalam hubungan industrial, konsiliator harus terdaftar pada instansi ketenagakerjaan.
Apa yang terjadi jika konsiliasi gagal?
Para pihak bisa menempuh jalur lain. Arbitrase menjadi pilihan jika kontrak memuat klausul arbitrase. Kalau tidak ada, gugatan ke pengadilan menjadi langkah berikutnya.
Kesimpulan
Konsiliasi sengketa bisnis menawarkan jalan yang cepat, hemat, dan bersahabat. Usulan konsiliator memang belum mengikat. Kesepakatan tertulis hasil prosesnya sudah final dan mengikat, asalkan didaftarkan sesuai aturan.
Langkah yang saya sarankan gampang. Cantumkan klausul penyelesaian sengketa di setiap kontrak. Pilih konsiliator yang kompeten, lalu daftarkan kesepakatan tepat waktu.
Menurut saya, konsiliasi layak menjadi pintu pertama sebelum litigasi. Sengketa yang selesai secara damai biasanya menyisakan hubungan baik antarmitra.
Sedang menghadapi sengketa bisnis dan bingung menentukan langkah? Jangan tunggu masalahnya membesar. Klik poster yang tersedia atau tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website ini, dan tim kami siap membantu kamu mencari solusi terbaik.
Baca Juga: Perjanjian Kemitraan Tanpa Klausul Ini Bisa Berujung Sengketa
Ringkasan
- Konsiliasi sengketa bisnis adalah penyelesaian konflik di luar pengadilan dengan bantuan konsiliator yang netral.
- Pasal 1 angka 10 UU Nomor 30 Tahun 1999 mengakui konsiliasi sebagai bagian dari alternatif penyelesaian sengketa.
- Konsiliator lebih aktif menawarkan solusi dibandingkan mediator.
- Tahapan konsiliasi meliputi kesepakatan, pemilihan konsiliator, pemaparan sengketa, pertemuan, usulan solusi, dan perjanjian perdamaian.
- Usulan konsiliator belum mengikat, sedangkan kesepakatan tertulis bersifat final dan mengikat.
- Kesepakatan wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam 30 hari dan dilaksanakan dalam 30 hari berikutnya.
- Konsiliasi lebih cepat dan murah, tetapi sangat bergantung pada itikad baik para pihak.
Referensi
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 1320, 1338, dan 1851 sampai 1864.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum, Peraturan Perundang-undangan, peraturan.go.id.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Database Peraturan, jdih.bphn.go.id.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
