Terbaru

Pajak

Pajak Penghasilan Orang Pribadi: Tarif dan Cara Menghitungnya

Ditulis oleh Dea Youlanda

Daftar Isi

Pajak penghasilan orang pribadi berlaku bagi setiap warga negara yang penghasilannya melewati batas tertentu. Sayangnya, banyak orang masih bingung soal tarif dan cara hitungnya.

Singkatnya, negara memakai tarif progresif 5% sampai 35% atas Penghasilan Kena Pajak setelah dikurangi PTKP. Semua tahapannya kita bahas satu per satu di sini.

Sebagai penulis yang cukup lama mengikuti isu hukum pajak, saya melihat sumber kebingungannya ada di perhitungan berlapis. Banyak orang salah paham di bagian itu, lalu merasa pajaknya terlalu besar.

Apa Itu Pajak Penghasilan Orang Pribadi?

Pajak penghasilan orang pribadi, atau PPh OP, adalah pajak atas penghasilan yang diterima individu dalam satu tahun pajak. Gaji, honorarium, laba usaha, bunga, sampai keuntungan lain termasuk di dalamnya.

Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Aturan itu kemudian diubah lewat UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang biasa disingkat UU HPP.

Lalu, siapa saja yang menjadi subjek pajaknya? Ada dua kelompok:

  • Subjek pajak dalam negeri: orang yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam kurun 12 bulan.
  • Subjek pajak luar negeri: orang yang tidak memenuhi kriteria itu, tetapi menerima penghasilan dari Indonesia.

Soal NPWP, kewajiban mendaftar baru muncul ketika syarat subjektif dan objektif terpenuhi. Syarat objektifnya adalah penghasilan setahun yang melewati PTKP.

agen komersial adalah

Layanan Pendirian PT Umum dan CV dengan Skema Bayar Setelah Jadi, Bonus Gabung Komunitas Pengusaha. KLIK DI SINI untuk KONSULTASI GRATIS!

Tarif PPh Orang Pribadi Berdasarkan Pasal 17 UU PPh

Untuk pajak penghasilan orang pribadi, pemerintah menerapkan tarif progresif. Semakin besar penghasilan, semakin tinggi tarif pada lapisan berikutnya.

Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh, sebagaimana diubah UU HPP, mengatur lima lapisan tarif:

  • Sampai dengan Rp60 juta: 5%
  • Di atas Rp60 juta sampai Rp250 juta: 15%
  • Di atas Rp250 juta sampai Rp500 juta: 25%
  • Di atas Rp500 juta sampai Rp5 miliar: 30%
  • Di atas Rp5 miliar: 35%

Tarif itu dikenakan pada Penghasilan Kena Pajak, bukan pada penghasilan bruto. Karena itulah kamu perlu menghitung PKP lebih dulu.

Baca juga  VAT Adalah: Pengertian, Tarif, dan Bedanya dengan PPN

Tarif Berlapis untuk Setiap Bagian Penghasilan

Ada anggapan yang cukup populer: begitu penghasilan masuk lapisan tertinggi, seluruh nominalnya langsung kena tarif tertinggi. Kenyataannya berbeda.

Setiap lapisan hanya mengenakan tarifnya pada bagian penghasilan yang berada di lapisan tersebut. Jadi, kenaikan penghasilan tidak otomatis membuat pajak melonjak drastis.

PTKP sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak

PTKP, singkatan dari Penghasilan Tidak Kena Pajak, adalah batas penghasilan yang tidak dikenai pajak. Besarannya masih mengacu pada PMK Nomor 101/PMK.010/2016 hingga tahun pajak 2026.

Berikut komponen PTKP yang berlaku:

  • Wajib pajak orang pribadi: Rp54.000.000 per tahun.
  • Tambahan bagi wajib pajak yang kawin: Rp4.500.000.
  • Tambahan untuk setiap tanggungan, maksimal tiga orang: Rp4.500.000 per orang.
  • Tambahan bagi istri yang penghasilannya digabung dengan suami: Rp54.000.000.

Ambil contoh wajib pajak kawin dengan dua tanggungan, atau K/2. PTKP-nya Rp67.500.000, yaitu Rp54 juta ditambah Rp4,5 juta untuk status kawin dan Rp9 juta untuk dua tanggungan.

Status PTKP ditentukan berdasarkan keadaan di awal tahun pajak. Sebelum melapor, cek dulu apakah data keluarga kamu sudah benar di sistem DJP.

Cara Menghitung Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Cara menghitung PPh orang pribadi sebenarnya mengikuti alur yang sederhana. Kuncinya, kamu teliti di setiap langkah.

Langkah-Langkah Perhitungan

Urutannya seperti ini:

  1. Hitung seluruh penghasilan bruto selama setahun.
  2. Kurangi biaya jabatan (5% dari bruto, maksimal Rp6 juta setahun) dan iuran pensiun jika ada.
  3. Hasilnya adalah penghasilan neto.
  4. Kurangi penghasilan neto dengan PTKP untuk mendapatkan Penghasilan Kena Pajak.
  5. Kalikan PKP dengan tarif Pasal 17 secara berlapis.

Rumus ringkasnya: PKP sama dengan penghasilan neto dikurangi PTKP. Dari angka PKP itulah pajak terutang dihitung.

Contoh 1: Karyawan Lajang

Budi karyawan lajang tanpa tanggungan (TK/0) dengan gaji Rp12.000.000 per bulan. Penghasilan brutonya Rp144.000.000 setahun.

Setelah biaya jabatan Rp6.000.000, penghasilan netonya menjadi Rp138.000.000. PTKP Rp54.000.000 kemudian dikurangkan, sehingga PKP-nya Rp84.000.000.

Perhitungannya begini:

  • 5% Γ— Rp60.000.000 = Rp3.000.000
  • 15% Γ— Rp24.000.000 = Rp3.600.000
  • Total PPh terutang = Rp6.600.000 setahun
Baca juga  PPh Final UMKM: Tarif, Syarat, dan Cara Menghitungnya

Contoh 2: Pekerja Bebas

Sari bekerja lepas, berstatus kawin dengan dua tanggungan (K/2), dan punya penghasilan neto Rp400.000.000. Dengan PTKP Rp67.500.000, PKP-nya Rp332.500.000.

Hitungannya sebagai berikut:

  • 5% Γ— Rp60.000.000 = Rp3.000.000
  • 15% Γ— Rp190.000.000 = Rp28.500.000
  • 25% Γ— Rp82.500.000 = Rp20.625.000
  • Total PPh terutang = Rp52.125.000 setahun

Pemotongan Bulanan dan Tarif TER

Setiap bulan, pemberi kerja memotong PPh Pasal 21 dengan Tarif Efektif Rata-rata atau TER. Ketentuannya ada di PP Nomor 58 Tahun 2023 dan PMK Nomor 168 Tahun 2023.

Pada masa pajak Desember, pemberi kerja menghitung ulang pajak setahun memakai tarif Pasal 17. Hasilnya bisa berupa kurang bayar, bisa juga lebih bayar.

pengalihan hak cipta adalah

Layanan Pendirian PT Umum dan CV dengan Skema Bayar Setelah Jadi, Bonus Gabung Komunitas Pengusaha. KLIK DI SINI untuk KONSULTASI GRATIS!

Kewajiban Pelaporan dan Sanksi

Wajib pajak orang pribadi harus melaporkan SPT Tahunan paling lambat 31 Maret tahun berikutnya. Saat ini pelaporan dilakukan lewat sistem Coretax DJP.

Terlambat melapor? Sanksi administrasinya Rp100.000 untuk SPT Tahunan orang pribadi, sesuai UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pelaku usaha kecil punya opsi lain, yaitu PPh final. Berdasarkan PP Nomor 55 Tahun 2022, tarifnya 0,5% dari omzet, dan omzet sampai Rp500 juta per tahun tidak dikenai pajak.

Aturan PPh final cukup sering diperbarui. Sebelum memilih skema, kunjungi situs resmi DJP untuk memastikan ketentuan terbarunya.

FAQ (Frequently Asked Questions)

Berapa penghasilan minimal yang wajib membayar pajak penghasilan orang pribadi?

Pajak mulai terutang ketika penghasilan neto setahun melewati PTKP. Untuk status lajang tanpa tanggungan, batasnya Rp54 juta per tahun atau Rp4,5 juta per bulan.

Apakah tarif PPh orang pribadi sama untuk semua penghasilan?

Tidak. Tarifnya progresif dan diterapkan berlapis, mulai 5% sampai 35% sesuai besaran PKP.

Apa perbedaan tarif TER dengan tarif Pasal 17?

Tarif TER dipakai untuk pemotongan PPh 21 bulanan supaya lebih praktis. Adapun tarif Pasal 17 dipakai untuk menghitung pajak terutang setahun penuh.

Baca juga  PPN 12 Persen: Aturan, Objek, dan Cara Menghitungnya

Kesimpulan

Pajak penghasilan orang pribadi dihitung dari penghasilan neto yang dikurangi PTKP, lalu hasilnya dikenai tarif progresif berlapis. Langkah yang saya sarankan: simpan bukti potong, cek status PTKP, dan laporkan SPT sebelum 31 Maret.

Menurut saya, kepatuhan pajak jauh lebih mudah dijalani ketika kita paham mekanismenya sejak awal. Perhitungan yang tepat juga melindungi kamu dari sanksi dan koreksi di kemudian hari.

Kalau kamu masih ragu menentukan status PTKP atau skema pajak yang cocok, jangan tunda konsultasi. Klik poster yang tersedia atau tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website ini, dan tim kami siap membantu.

Ringkasan

  • Pajak penghasilan orang pribadi dikenakan atas penghasilan yang diterima individu selama satu tahun pajak.
  • Tarif progresif Pasal 17 UU PPh terdiri dari lima lapisan: 5%, 15%, 25%, 30%, dan 35%.
  • Tarif diterapkan berlapis pada Penghasilan Kena Pajak, bukan pada seluruh penghasilan bruto.
  • PTKP wajib pajak orang pribadi Rp54 juta, ditambah Rp4,5 juta untuk status kawin dan tiap tanggungan (maksimal tiga orang).
  • Rumus dasarnya: PKP sama dengan penghasilan neto dikurangi PTKP, lalu PKP dikalikan tarif progresif.
  • Pemotongan PPh 21 bulanan memakai tarif TER, sedangkan masa pajak Desember memakai tarif Pasal 17.
  • SPT Tahunan orang pribadi wajib dilaporkan paling lambat 31 Maret, dengan sanksi keterlambatan Rp100.000.
  • Pelaku usaha tertentu dapat memakai PPh final 0,5% berdasarkan PP Nomor 55 Tahun 2022.

Referensi

  • Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
  • Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
  • Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta perubahannya.
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya PTKP.
  • Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan PPh Pasal 21.
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan PPh Pasal 21.
  • Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang PPh.
  • Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI: pajak.go.id.

Tag Terkait:

Bagikan:

Posted on Google Google
Anita Hermawan profile picture
Anita Hermawan
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5Trustindex verifies that the original source of the review is Google.
Kami merasa sangat terbantu dengan layanan pembuatan RUPST. Proses pelayanan berjalan dengan baik, profesional, dan komunikatif. Informasi serta persyaratan yang dibutuhkan disampaikan dengan jelas sehingga memudahkan kami dalam menyiapkan dokumen yang diperlukan. Proses pengerjaan juga berjalan lancar dan tepat waktu. Terima kasih atas pelayanan dan pendampingan yang diberikan. Semoga ke depannya layanan ini semakin baik dan terus memberikan kemudahan bagi perusahaan.
Posted on Google Google
Nexaminds Agency profile picture
Nexaminds Agency
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5Trustindex verifies that the original source of the review is Google.
Cepat dan lengkap informasi nya, sempat ada kendala kehilangan file dan bener-benar diurus sampai selesai Terima kasih yaaa , rekomendasi banget
Posted on Google Google
drh. Muhan profile picture
drh. Muhan
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5Trustindex verifies that the original source of the review is Google.
Alhamdulillah terima kasih sudah dibantu, proses cepat.
Posted on Google Google
Andri Anggoro profile picture
Andri Anggoro
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5Trustindex verifies that the original source of the review is Google.
Mba Millen dan rekan-rekan memberikan pelayanan yang baik dan cepat untuk kebutuhan laporan RUPS kami di NORSTECH, semoga kedepannya kita dapat berkolaborasi.
Posted on Google Google
Irwan Balalembang profile picture
Irwan Balalembang
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5Trustindex verifies that the original source of the review is Google.
Rekomendasi banget buat yang mau bikin PT, CV, atau urus izin usaha! Tim legalMp.id ramah banget, gercep, dan siap jelasin detail prosesnya dengan sabar. Pokoknya tinggal terima beres, anti ribet
Posted on Google Google
Rasmianto profile picture
Rasmianto
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5Trustindex verifies that the original source of the review is Google.
Terima kasih LegalMP.id yang telah membantu pengurusan Laporan RUSPT dengan cepat, profesional, ramah, komunikatif dan detail setiap informasi yang disampaikan. Untuk next kami tetap percayakan LegalMP.id untuk membantu kepengurusan legalitas lainnya. Salam sukses dan jaya selalu LegalMP.id
Posted on Google Google
Martin Suryana profile picture
Martin Suryana
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5Trustindex verifies that the original source of the review is Google.
Urus RUPS tahunan karena gak mau ribet kesana kemari jadi pakai jasa di sini melalui online, memang gercep rekomen banget
Posted on Google Google
BOZZ GENK profile picture
BOZZ GENK
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5Trustindex verifies that the original source of the review is Google.
Proses cepat dan lengkap tidak ragu buat dokumen apapun di sini
Posted on Google Google
nenymu profile picture
nenymu
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5Trustindex verifies that the original source of the review is Google.
Terima kasih banyak untuk tim LegalMP. id yang sudah membantu pengurusan RUPS Tahunan perusahaan kami di PT. Barkah Container Line (BCLine). Pelayanannya sangat memuaskan, komunikatif, ramah, dan fast respon dari awal konsultasi sampai dokumen selesai. Sangat membantu kami. Sukses selalu dan terima kasih.

Lihat review Legal MP

dari para pengusaha di seluruh Indonesia!

Artikel Terpopuler

Bagikan:

Seedbacklink
Seedbacklink

Daftar Isi