Penghasilan neto adalah angka yang menentukan besar pajak yang harus kamu bayar setiap tahun. Angka ini berasal dari penghasilan bruto setelah dikurangi biaya yang diizinkan undang-undang.
Banyak wajib pajak langsung melompat ke tarif tanpa memahami angka dasarnya. Menurut saya sebagai penulis yang mendalami hukum pajak, kebiasaan itu sering berujung pada SPT yang salah hitung.
Karena itu, artikel ini mengurai pengertian, dasar hukum, rumus, sampai contoh hitungannya.
Pengertian Penghasilan Neto dan Dasar Hukumnya
Dalam hukum pajak Indonesia, penghasilan neto adalah penghasilan bruto yang sudah dikurangi biaya tertentu. Aturannya tersebar di beberapa pasal Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- Pasal 4 mengatur apa saja yang menjadi objek pajak penghasilan.
- Pasal 6 ayat (1) menyebut biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.
- Pasal 9 menjelaskan pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan, misalnya pembagian laba dan biaya untuk kepentingan pribadi.
- Pasal 14 memberi dasar penggunaan norma penghitungan penghasilan neto.
Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) kemudian memperbarui sebagian ketentuan itu. Jadi, rujukan lama sebaiknya kamu periksa lagi sebelum dipakai.
Perbedaan Penghasilan Bruto, Penghasilan Neto, dan Penghasilan Kena Pajak
Ketiga istilah ini sering tertukar. Padahal urutannya jelas dan saling menyambung.
- Penghasilan bruto adalah seluruh penerimaan sebelum dikurangi apa pun. Contohnya gaji, tunjangan, atau omzet usaha.
- Penghasilan neto adalah penghasilan bruto setelah dikurangi biaya yang diperbolehkan.
- Penghasilan kena pajak (PKP) adalah penghasilan neto setelah dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
Tarif pajak baru berlaku pada angka PKP. Itu sebabnya kesalahan di tahap penghasilan neto akan terbawa sampai tagihan akhir.
Saya sendiri menilai tahap ini paling rawan. Satu biaya yang salah masuk bisa mengubah seluruh hasil.
Rumus Penghasilan Neto untuk Berbagai Jenis Wajib Pajak
Rumusnya berbeda sesuai jenis penghasilanmu. Mari kita lihat satu per satu.
Rumus untuk Pegawai
Pegawai punya komponen pengurang yang relatif tetap. Rumusnya begini:
Penghasilan neto = penghasilan bruto − biaya jabatan − iuran pensiun, JHT, dan JP yang kamu bayar sendiri
Biaya jabatan besarnya 5 persen dari penghasilan bruto. Batasnya Rp500.000 per bulan atau Rp6.000.000 per tahun, sesuai PMK Nomor 250/PMK.03/2008.
Rumus untuk Pengusaha dan Pekerja Bebas dengan Pembukuan
Wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan memakai rumus ini:
Penghasilan neto = peredaran bruto − harga pokok penjualan − biaya usaha yang boleh dikurangkan
Biaya yang boleh dikurangkan harus berkaitan langsung dengan kegiatan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Simpan bukti transaksinya dengan rapi.
Rumus dengan Norma Penghitungan
Pelaku usaha kecil punya pilihan yang lebih ringkas. Rumusnya:
Penghasilan neto = peredaran bruto × persentase norma
Pilihan ini berlaku bagi wajib pajak orang pribadi dengan peredaran bruto di bawah Rp4,8 miliar setahun. Kamu juga harus memberitahukan penggunaan norma kepada DJP dalam tiga bulan pertama tahun pajak.
Persentase normanya bergantung pada jenis usaha dan lokasi. Daftar lengkapnya ada di Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015.
Cara Menghitung Penghasilan Neto dengan Contoh
Teori terasa lebih jelas lewat angka. Berikut dua contoh sederhana.
Contoh untuk Pegawai Tetap
Bayangkan Rina, karyawan menikah tanpa tanggungan. Gajinya Rp10.000.000 per bulan, jadi penghasilan setahun Rp120.000.000. Contoh ini mengabaikan unsur lain agar mudah diikuti.
Berikut langkahnya:
- Hitung biaya jabatan: 5 persen dari Rp120.000.000 menghasilkan Rp6.000.000.
- Hitung iuran JHT 2 persen dan JP 1 persen: totalnya Rp3.600.000 setahun.
- Hitung penghasilan neto: Rp120.000.000 − Rp6.000.000 − Rp3.600.000 = Rp110.400.000.
- Kurangi PTKP status K/0 sebesar Rp58.500.000. PKP-nya Rp51.900.000.
- Terapkan tarif 5 persen sesuai Pasal 17. Pajaknya Rp2.595.000 setahun.
Hasilnya masuk akal, bukan? Setiap langkah punya dasar aturan yang jelas.
Contoh untuk Pelaku Usaha dengan Norma
Sekarang giliran Dimas, pemilik toko kelontong. Peredaran brutonya setahun Rp600.000.000. Misalkan persentase normanya 20 persen, angka ini hanya ilustrasi.
Penghasilan neto Dimas menjadi Rp600.000.000 × 20 persen = Rp120.000.000. Dari sini, ia mengurangkan PTKP untuk mendapat PKP.
UU HPP juga memberi fasilitas. Wajib pajak orang pribadi dengan peredaran bruto sampai Rp500.000.000 setahun tidak dikenai pajak atas bagian itu.
Kesalahan yang Sering Terjadi Saat Menghitung
Praktik di lapangan sering menunjukkan pola kesalahan yang sama. Kenali daftar berikut agar kamu bisa menghindarinya.
- Memasukkan biaya pribadi sebagai biaya usaha, padahal Pasal 9 melarangnya.
- Lupa memberitahukan penggunaan norma tepat waktu.
- Menghitung biaya jabatan melebihi batas yang berlaku.
- Mencampur penghasilan bruto dengan penghasilan neto di formulir SPT.
Selain itu, banyak orang menyimpan bukti pengeluaran seadanya. Saat pemeriksaan datang, biaya tanpa bukti mudah dikoreksi.
Menurut pengamatan saya, kerapian dokumen sering menjadi pembeda antara SPT yang aman dan SPT yang bermasalah.
FAQ
Apa bedanya penghasilan neto dengan penghasilan bersih?
Penghasilan neto punya makna teknis dalam hukum pajak. Angkanya hanya mengurangi biaya yang diizinkan peraturan. Penghasilan bersih dalam percakapan sehari-hari bisa berarti uang yang kamu terima setelah semua potongan.
Apakah semua biaya usaha boleh dikurangkan?
Tidak. Hanya biaya yang berkaitan dengan kegiatan usaha dan didukung bukti yang sah. Pengeluaran yang masuk daftar Pasal 9, seperti biaya pribadi pemilik, tidak boleh dikurangkan.
Kapan saya boleh memakai norma penghitungan?
Kamu boleh memakainya jika peredaran bruto setahun di bawah Rp4,8 miliar. Kamu juga wajib memberitahukan pilihan itu kepada DJP dalam tiga bulan pertama tahun pajak.
Kesimpulan
Menghitung penghasilan neto berarti menyusun fondasi pajak dengan benar. Mulailah dari penghasilan bruto, kurangi biaya yang sah, lalu lanjutkan ke PTKP dan tarif.
Langkah yang saya sarankan sederhana. Catat semua penerimaan, simpan bukti biaya, dan tentukan sejak awal tahun apakah kamu memakai pembukuan atau norma.
Pendapat saya tegas: kepatuhan pajak yang baik lahir dari pemahaman, bukan dari kepanikan menjelang batas lapor. Satu jam belajar di awal bisa menghemat banyak waktu dan biaya di akhir.
Masih ragu dengan hitunganmu sendiri? Klik poster yang tersedia atau tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website ini, lalu ceritakan situasimu kepada tim kami.
Ringkasan
- Penghasilan neto adalah penghasilan bruto setelah dikurangi biaya yang diperbolehkan undang-undang.
- Dasar hukumnya ada di Pasal 4, Pasal 6, Pasal 9, dan Pasal 14 UU Pajak Penghasilan, yang diperbarui lewat UU HPP.
- Urutan hitungnya: penghasilan bruto, penghasilan neto, lalu penghasilan kena pajak setelah PTKP.
- Pegawai mengurangkan biaya jabatan (5 persen, maksimal Rp6.000.000 setahun) dan iuran pensiun, JHT, serta JP.
- Pelaku usaha dengan pembukuan mengurangkan HPP dan biaya usaha yang sah.
- Norma penghitungan berlaku bagi peredaran bruto di bawah Rp4,8 miliar dan wajib diberitahukan dalam tiga bulan pertama tahun pajak.
- Kesalahan umum meliputi biaya pribadi yang ikut dikurangkan, bukti yang tidak lengkap, dan keterlambatan memilih norma.
Referensi
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 tentang Penghitungan Biaya Jabatan dan Biaya Pensiun.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya PTKP.
- Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI: pajak.go.id.
