Cuti alasan penting adalah izin tidak masuk kerja karena peristiwa tertentu, dan selama izin itu berlangsung perusahaan tetap membayar upahmu.
Banyak karyawan belum tahu hak ini ada. Akibatnya, mereka ragu bicara ke atasan saat hendak menikah atau sedang berduka. Sementara itu, tidak sedikit HRD yang masih menghitung jumlah harinya dengan setengah yakin.
Inti jawabannya begini. PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan menetapkan izin berbayar selama 1 sampai 3 hari, tergantung alasannya. Menikah mendapat 3 hari. Kematian anggota keluarga inti mendapat 2 hari.
Sebagai praktisi hukum ketenagakerjaan, saya memandang hak ini sebagai perlindungan dasar yang semestinya dipatuhi setiap perusahaan.
Menurut saya, pengusaha yang paham aturan sejak awal akan terhindar dari konflik yang sebenarnya bisa dicegah.
Apa Itu Cuti Alasan Penting dan Apa Dasar Hukumnya?
Hukum ketenagakerjaan di Indonesia berpegang pada asas no work no pay. Artinya, perusahaan tidak membayar upah kalau karyawan tidak bekerja.
Baca Juga: Cuti Tahunan Karyawan: Hak, Durasi, dan Aturan Sisa Cuti
Aturan itu punya pengecualian, dan pengecualiannya tertulis jelas di Pasal 40 PP Nomor 36 Tahun 2021. Pasal tersebut mewajibkan pengusaha tetap membayar upah pada keadaan tertentu, misalnya saat karyawan berhalangan karena peristiwa penting di keluarga.
Orang sehari-hari menyebutnya cuti alasan penting atau izin berbayar. Lalu, Pasal 41 ayat (3) merinci berapa hari izin untuk masing-masing alasan. Akar aturannya ada di UU Nomor 13 Tahun 2003, dan aturan itu tetap dipakai setelah UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja terbit.
Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!
Hak cuti karyawan ini berlaku bagi pekerja tetap maupun pekerja kontrak. Jadi, status kerjamu tidak menentukan boleh atau tidaknya kamu mengambil izin tersebut.
Daftar dan Durasi Cuti Alasan Penting yang Upahnya Tetap Dibayar
Berikut durasi cuti alasan penting menurut Pasal 41 ayat (3) PP Nomor 36 Tahun 2021:
- Karyawan menikah: 3 hari.
- Menikahkan anak: 2 hari.
- Mengkhitankan anak: 2 hari.
- Membaptiskan anak: 2 hari.
- Istri melahirkan atau keguguran: 2 hari.
- Suami, istri, orang tua, mertua, anak, atau menantu meninggal dunia: 2 hari.
- Anggota keluarga lain yang tinggal serumah meninggal dunia: 1 hari.
Angka-angka itu berfungsi sebagai batas minimum. Perusahaan boleh memberi izin lebih panjang lewat perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama (PKB), dan banyak perusahaan memang melakukannya.
Soal cara menghitung, aturan internal biasanya menjelaskan apakah yang dipakai hari kerja atau hari kalender. Karena itu, baca dulu dokumen internalmu sebelum mengajukan izin. Dokumen itu sering langsung menjawab keraguanmu.
Upah Cuti Alasan Penting: Berapa yang Harus Dibayar Perusahaan?
Selama izin berlangsung, perusahaan wajib membayar upah seperti hari kerja biasa. Potongan gaji untuk hari izin yang sah tidak boleh ada. Coba lihat contohnya. Seorang karyawan bergaji Rp6.000.000 per bulan mengambil cuti menikah 3 hari. Gajinya bulan itu tetap Rp6.000.000, utuh tanpa pengurangan.
Ketentuan penting terkait upah cuti alasan penting:
- Upah dibayar sesuai jumlah hari yang tercantum di Pasal 41 ayat (3).
- Pembayarannya mengikuti jadwal gajian yang normal.
- Tunjangan yang bergantung pada kehadiran, seperti uang makan, mengikuti isi perjanjian kerja.
- Perusahaan tidak boleh mengambil jatah cuti tahunan sebagai pengganti izin ini.
Bagaimana kalau perusahaan menolak membayar? Kamu bisa menempuh perundingan bipartit lebih dulu. Kalau jalan itu buntu, ajukan mediasi ke dinas ketenagakerjaan setempat.
Pelanggaran semacam ini berpotensi menjadi perselisihan hubungan industrial. Dengan langkah bertahap tersebut, hak atas upah cuti alasan penting tetap bisa kamu tagih secara resmi.
Cara dan Syarat Mengajukan Cuti Alasan Penting
Pelaksanaan izin ini diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB, sehingga prosedurnya bisa berbeda di tiap perusahaan. Meski begitu, langkah umum berikut bisa kamu ikuti:
- Cek aturan internal. Cari klausul izin berbayar di peraturan perusahaan.
- Kabari atasan dan HRD. Lakukan secepat mungkin, termasuk untuk peristiwa yang datang mendadak.
- Siapkan bukti pendukung. Contohnya undangan pernikahan, akta kematian, atau surat keterangan lahir.
- Minta persetujuan tertulis. Dokumen ini melindungimu kalau muncul sengketa.
- Simpan catatan absensi. Data ini berguna saat kamu memeriksa slip gaji.
Peristiwa duka biasanya datang tiba-tiba. Dalam kondisi itu, lapor dulu ke atasan, lalu lengkapi bukti setelahnya. Perusahaan yang wajar akan memahami hal tersebut.
Cuti Alasan Penting Dibandingkan Hak Cuti Karyawan Lain
Banyak orang mencampuradukkan cuti alasan penting dengan izin berbayar yang lain. Padahal masing-masing punya dasar hukum dan durasi sendiri.
Izin Sakit dan Cuti Haid
Karyawan yang sakit dan tidak bisa bekerja tetap menerima upah, dengan besaran yang turun bertahap. Empat bulan pertama dibayar 100%. Empat bulan kedua dibayar 75%. Empat bulan ketiga dibayar 50%.
Sesudah itu, perusahaan membayar 25% sampai pemutusan hubungan kerja terjadi. Untuk pekerja perempuan yang sakit di hari pertama dan kedua haid, upah dibayar sesuai jumlah hari sakitnya, paling lama 2 hari.
Kewajiban Negara, Ibadah, dan Tugas Serikat
PP Nomor 36 Tahun 2021 juga mewajibkan upah tetap dibayar untuk karyawan yang menjalankan kewajiban terhadap negara. Aturan serupa berlaku untuk ibadah yang diperintahkan agama dan tugas serikat pekerja. Ketentuan ini berdiri sendiri, terpisah dari daftar cuti alasan penting di atas.
Bagaimana dengan UU Pelindungan Ketenagakerjaan 2026?
DPR mengesahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan pada 6 Oktober 2026. Berdasarkan pemberitaan, undang-undang ini baru berlaku efektif setelah masa transisi satu tahun. Selama masa itu, aturan yang berlaku sekarang tetap menjadi pegangan. Rincian izin berbayar dalam UU baru masih perlu kamu cek di naskah resminya. Pantau juga peraturan pelaksananya, karena aturan teknis biasanya muncul di sana.
FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)
Apakah karyawan kontrak berhak atas cuti alasan penting?
Berhak. Pasal 40 dan 41 PP Nomor 36 Tahun 2021 menyebut “pekerja/buruh” tanpa membedakan status. Karyawan kontrak (PKWT) dan karyawan tetap sama-sama menerima upah selama izin berbayar.
Apakah cuti alasan penting memotong jatah cuti tahunan?
Pada dasarnya tidak. Peraturan menempatkan izin alasan penting dan hak istirahat tahunan sebagai dua hal yang terpisah. Karena itu, perusahaan semestinya tidak mengurangi cuti tahunanmu untuk menutup izin ini. Cek juga klausul di peraturan perusahaan, siapa tahu ada bunyi yang melenceng dari PP.
Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!
Berapa hari izin kalau mertua atau orang tua meninggal?
Kamu berhak atas 2 hari dengan upah tetap dibayar. Hak yang sama berlaku kalau suami, istri, anak, atau menantu yang meninggal. Untuk anggota keluarga lain yang tinggal serumah, izinnya 1 hari.
Baca Juga: Pajak Lembur Karyawan: Apakah Kena PPh 21? Ini Hitungnya
Kesimpulan
Cuti alasan penting memastikan upah tetap masuk saat kamu menghadapi peristiwa besar dalam hidup. Durasinya 1 sampai 3 hari, mengikuti alasan yang tercantum di Pasal 41 ayat (3) PP Nomor 36 Tahun 2021.
Langkah yang saya sarankan: cek peraturan perusahaan, kabari atasan sejak awal, lalu simpan semua bukti. Bagi pengusaha, tugasnya menyesuaikan kebijakan internal supaya tidak berada di bawah batas minimum itu.
Menurut pendapat saya, perusahaan yang patuh justru beruntung. Karyawan yang merasa dihargai di saat tersulitnya cenderung bertahan lebih lama. Risiko sengketa yang menyita waktu dan biaya pun ikut mengecil.
Sedang mengalami izin yang ditolak atau gaji yang dipotong saat cuti? Jangan dipendam sendiri. Klik poster yang tersedia atau tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website ini. Tim kami siap membantu kamu memahami langkah yang paling tepat.
Ringkasan
- Cuti alasan penting adalah izin tidak masuk kerja dengan upah yang tetap dibayar.
- Dasar hukumnya Pasal 40 dan 41 PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
- Karyawan yang menikah mendapat 3 hari izin berbayar.
- Menikahkan, mengkhitankan, atau membaptiskan anak, serta istri melahirkan atau keguguran, memberi hak 2 hari.
- Kematian keluarga inti memberi hak 2 hari, sedangkan anggota keluarga serumah memberi hak 1 hari.
- Perusahaan tidak boleh memotong gaji atau jatah cuti tahunan untuk izin ini.
- Prosedur pengajuan mengikuti perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB.
- UU Pelindungan Ketenagakerjaan 2026 berlaku setelah masa transisi, jadi aturan sekarang tetap menjadi pegangan.
Referensi
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Pasal 40 dan 41). JDIH BPKP.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. JDIH Setkab. https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176946/Salinan_UU_Nomor_6_Tahun_2023.pdf
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. JDIH Kemnaker.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 tentang pengujian UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan.
- Undang-Undang tentang Pelindungan Ketenagakerjaan (disahkan DPR RI, 6 Oktober 2026). Naskah resmi melalui Kementerian Ketenagakerjaan dan DPR RI.
