Izin Usaha Perkebunan: Syarat IUP-B dan Perizinannya

Mau membuka kebun skala besar? Izin usaha perkebunan harus kamu urus lebih dulu, dan untuk kegiatan budidaya, izinnya bernama IUP-B.

Dari pengalaman saya di bidang hukum, banyak investor menunda urusan perizinan. Sayangnya, masalah baru muncul ketika kebun sudah berproduksi, mulai dari sengketa lahan sampai sanksi administratif.

Apa Itu Izin Usaha Perkebunan dan IUP-B?

Izin usaha perkebunan adalah restu tertulis dari pemerintah untuk menjalankan usaha kebun. Jenisnya berbeda-beda, tergantung kegiatan yang kamu lakukan.

Ada tiga jenis yang perlu kamu kenal dalam perizinan perkebunan:

• IUP-B: untuk usaha budidaya tanaman perkebunan.
• IUP-P: untuk usaha pengolahan hasil perkebunan.
• IUP: untuk usaha budidaya yang sekaligus mengolah hasilnya.

IUP-B pas untuk kamu yang menanam dan memanen tanpa membangun pabrik. Bayangkan perusahaan yang mengelola kebun sawit, karet, kopi, atau kakao.

Meski begitu, tidak semua kebun butuh IUP-B. Aturannya berlaku untuk lahan seluas 25 hektare atau lebih.

Bagaimana kalau lahanmu lebih kecil? Kamu cukup mendaftar untuk memperoleh STD-B, yaitu Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya. Ketentuan teknisnya bisa berubah, jadi cek dulu peraturan terbaru sebelum mengajukan.

Layanan Pendirian PT Umum dan CV dengan Skema Bayar Setelah Jadi, Bonus Gabung Komunitas Pengusaha. KLIK DI SINI untuk KONSULTASI GRATIS!

Dasar Hukum Perizinan Perkebunan di Indonesia

Perizinan perkebunan bersandar pada beberapa regulasi. Sebelum menyiapkan dokumen, ada baiknya kamu mengenal aturan-aturan itu.

Regulasi yang paling sering menjadi rujukan:

• Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
• Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
• Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
• Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian.

UU Perkebunan menjadi payung utamanya. Di dalamnya ada aturan soal hak atas tanah, kemitraan, dan sanksi bagi pelaku usaha.

Lalu datang UU Cipta Kerja yang mengubah sebagian ketentuan perizinan. Sejak itu, pemerintah memakai sistem berusaha berbasis risiko lewat OSS (Online Single Submission).

Hasilnya cukup praktis. Kamu tak perlu lagi mendatangi banyak instansi satu per satu, karena semua proses terhubung dalam satu platform.

Syarat IUP-B yang Wajib Kamu Siapkan

Syarat IUP-B terbagi menjadi tiga kelompok: administratif, teknis, dan lingkungan. Siapkan semuanya sebelum kamu mengajukan permohonan.

Persyaratan Administratif

Kelompok pertama membuktikan bahwa badan usahamu sah dan siap beroperasi. Dokumen yang lazim diminta antara lain:

1. Akta pendirian perusahaan beserta pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) yang terbit melalui OSS.
3. NPWP perusahaan.
4. Bukti penguasaan atau hak atas tanah, misalnya Hak Guna Usaha (HGU).
5. Surat pernyataan kesanggupan memenuhi kewajiban sebagai pelaku usaha.

Lokasi kebun juga harus sesuai dengan tata ruang. Dokumen yang menjadi bukti kesesuaian itu adalah Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).

Persyaratan Teknis dan Lingkungan

Persyaratan teknis menunjukkan bahwa kebunmu layak ditanami. Sementara itu, persyaratan lingkungan memastikan usahamu tidak merusak ekosistem di sekitarnya.

Dokumen yang biasanya dibutuhkan:

• Rencana kerja usaha budidaya, lengkap dengan jenis tanaman dan peta lokasi.
• Bukti ketersediaan benih bermutu.
• Rencana pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar.
• Persetujuan lingkungan berupa AMDAL atau UKL-UPL, sesuai skala dampak usaha.

Berkas inilah yang paling sering membuat permohonan ditolak. Jadi, rapikan data lahan dan kajian lingkungan sejak awal.

Cara Mengurus IUP-B Melalui OSS

Sekarang semua pengurusan izin usaha perkebunan berjalan daring. Ikuti langkah-langkah berikut secara berurutan:

1. Buat akun OSS. Daftarkan perusahaanmu di portal OSS dengan data yang valid.
2. Terbitkan NIB. Isi data usaha, lalu pilih KBLI yang cocok dengan kegiatan budidaya perkebunan.
3. Lengkapi persetujuan dasar. Ajukan PKKPR dan persetujuan lingkungan sesuai lokasi dan skala usaha.
4. Ajukan perizinan berusaha sektor perkebunan. Unggah dokumen administratif dan teknis yang diminta sistem.
5. Tunggu verifikasi. Instansi terkait akan memeriksa berkasmu dan bisa meminta perbaikan.
6. Terima izin. Setelah disetujui, izin terbit dan bisa kamu unduh dari OSS.

Lama prosesnya bergantung pada kelengkapan berkas dan kecepatan verifikasi. Berkas yang rapi hampir selalu lebih cepat selesai.

Satu catatan lagi. Kewenangan penerbitan bisa berada di pemerintah pusat atau daerah, tergantung lokasi dan skala usahamu.

Layanan Pendirian PT Umum dan CV dengan Skema Bayar Setelah Jadi, Bonus Gabung Komunitas Pengusaha. KLIK DI SINI untuk KONSULTASI GRATIS!

Kewajiban Pemegang IUP-B dan Sanksi Pelanggaran

Izin sudah di tangan? Urusan hukummu belum selesai. Pemegang IUP-B memikul sejumlah kewajiban selama kebun beroperasi.

Kewajiban utamanya meliputi:

• Membangun kebun sesuai rencana kerja dan jangka waktu yang disetujui.
• Memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, yang umumnya dikenal sebagai kemitraan plasma sebesar 20 persen dari luas kebun.
• Menerapkan teknik budidaya yang baik dan menjaga fungsi lingkungan.
• Menyampaikan laporan perkembangan usaha secara berkala.

Pelanggaran punya harga yang mahal. UU Perkebunan mengatur sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, penghentian sementara, sampai pencabutan izin.

Pada pelanggaran tertentu, seperti membuka lahan tanpa izin, sanksi pidana pun mungkin dijatuhkan. Karena itu, jalankan setiap kewajiban dengan disiplin supaya usahamu aman.

FAQ: Pertanyaan Seputar Izin Usaha Perkebunan

Apa perbedaan IUP-B dan STD-B?

IUP-B wajib untuk usaha budidaya dengan luas lahan tertentu. STD-B berlaku bagi usaha yang skalanya berada di bawah batas itu.

Apakah perusahaan asing boleh mengajukan IUP-B?

Boleh. Perusahaan penanaman modal asing bisa mengajukan, asalkan memenuhi ketentuan penanaman modal dan perizinan berusaha. Cek juga apakah kegiatan usahanya terbuka bagi penanam modal asing.

Berapa lama proses penerbitan IUP-B?

Jawabannya bervariasi. Yang menentukan adalah kelengkapan dokumen, kesesuaian tata ruang, dan penyelesaian persetujuan lingkungan.

Kesimpulan

IUP-B menjadi fondasi legal bagi usaha budidaya perkebunan berskala besar. Pahami dasar hukumnya, lengkapi syaratnya, lalu urus izinnya lewat OSS.

Menurut saya, biaya perizinan yang tertib jauh lebih murah daripada kerugian akibat sengketa atau pencabutan izin. Saran saya, periksa status lahan lebih dulu, kemudian susun dokumen secara bertahap.

Masih bingung dengan alur perizinannya? Jangan ditunda. Klik poster yang tersedia atau tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website ini, dan kami siap membantumu.

Ringkasan

• Izin usaha perkebunan wajib dimiliki pelaku usaha pada skala tertentu.
• IUP-B adalah izin khusus untuk kegiatan budidaya tanaman perkebunan.
• Usaha di bawah skala wajib izin cukup mengantongi STD-B.
• Dasar hukum utamanya mencakup UU 39/2014, UU 6/2023, PP 5/2021, dan PP 26/2021.
• Syarat IUP-B meliputi dokumen administratif, teknis, dan persetujuan lingkungan.
• Pengurusan izin dilakukan daring melalui sistem OSS.
• Pemegang izin wajib menjalankan rencana kerja dan memfasilitasi kebun masyarakat.
• Pelanggaran dapat berujung sanksi administratif hingga pidana.

Referensi

• Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
• Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
• Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
• Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian.
• Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia: ditjenbun.pertanian.go.id.
• Sistem OSS, Kementerian Investasi/BKPM: oss.go.id.