Izin Edar PIRT: Syarat Produk dan Prosedur Pengajuan

Izin edar PIRT adalah legalitas yang harus kamu punya kalau menjual makanan atau minuman olahan buatan dapur rumah dalam kemasan eceran.

Aturannya punya pengecualian, misalnya untuk pangan siap saji atau produk berumur simpan kurang dari 7 hari.

Banyak pelaku UMKM menunda mengurusnya karena takut ribet. Padahal sejak Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2024 berlaku, pengajuan dilakukan online lewat OSS.

Sertifikat bisa terbit paling lama satu hari setelah data lengkap dan benar. Intinya begini. Siapkan NIB, ajukan SPP-IRT bersama data produk dan rancangan label, lalu penuhi komitmen dalam tiga bulan setelah sertifikat terbit.

Komitmen itu mencakup penyuluhan keamanan pangan, pemeriksaan sarana produksi, dan ketentuan label.

Menurut pendapat saya sebagai pakar hukum, sistem komitmen ini memberi jalan masuk yang cepat. Karena sertifikat terbit lebih dulu, sebagian pelaku usaha mengira urusannya sudah selesai.

Padahal kewajiban setelahnya menentukan apakah sertifikatmu tetap berlaku. Karena itu, jadwalkan penyuluhan dan pemeriksaan dapur sedini mungkin.

Baca juga: Izin Praktik Psikolog: Syarat SIPP dan Cara Mengurusnya

Apa Itu Izin Edar PIRT dan Dasar Hukumnya

PIRT adalah singkatan dari Pangan Olahan Produksi Industri Rumah Tangga. Izin edarnya berupa Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga, atau SPP-IRT.

Di dalam sertifikat itu tercantum Nomor P-IRT. Nomor inilah yang wajib kamu tulis pada label produk. Dasar hukumnya berlapis. Berikut regulasi yang paling sering menjadi rujukan:

• Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023, mewajibkan pangan olahan kemasan eceran memiliki perizinan berusaha.
• Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan mengatur standar keamanan pangan.
• Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 mengatur perizinan berusaha berbasis risiko lewat OSS dan menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021.
• Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2024 memuat pedoman penerbitan SPP-IRT dan menggantikan Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2018.

Siapa yang Menerbitkan dan Mengawasi?

Bupati atau Wali Kota menerbitkan SPP-IRT melalui sistem OSS. Selanjutnya, Dinas Kesehatan kabupaten atau kota mengawasi apakah kamu memenuhi komitmen.

Produk di luar kriteria industri rumah tangga harus mengurus izin edar BPOM berkode MD atau ML. Kalau kamu ragu produkmu masuk jalur mana, tanyakan ke Dinas Kesehatan di wilayahmu.

Layanan Pendirian PT Umum dan CV dengan Skema Bayar Setelah Jadi, Bonus Gabung Komunitas Pengusaha. KLIK DI SINI untuk KONSULTASI GRATIS!

Syarat Produk dan Pelaku Usaha untuk Izin Edar PIRT

Tidak semua usaha dan produk bisa memakai jalur PIRT. Pertama, cek apakah kamu memenuhi kriteria industri rumah tangga pangan:

• memproduksi pangan olahan di wilayah Indonesia;
• memiliki atau menyewa sarana produksi di rumah tinggal atau ruko yang kamu tinggali;
• memakai peralatan manual hingga semi otomatis;
• memproduksi jenis pangan yang tercantum di Lampiran I PerBPOM 4/2024.

Lampiran I memuat banyak jenis pangan, misalnya biskuit, kue kering, keripik, sambal, bumbu, kopi dan teh kering, serta minuman serbuk.

Beberapa produk punya catatan khusus, seperti harus dalam bentuk kering. Periksa nama jenis produkmu di lampiran itu sebelum mendaftar.

Di sisi lain, kamu tidak bisa mengajukan SPP-IRT untuk bahan tambahan pangan, bahan penolong, pangan wajib SNI, dan pangan dengan penanganan khusus dalam produksi atau distribusi.

Produk berklaim tertentu, pangan untuk keperluan gizi khusus, minuman beralkohol, dan produk nonpangan juga masuk daftar ini.

Selain itu, SPP-IRT tidak wajib untuk pangan siap saji, pangan berumur simpan kurang dari 7 hari, dan pangan belum diolah yang bisa langsung dikonsumsi.

Syarat PIRT: Dokumen Permohonan dan Komitmen yang Harus Dipenuhi

Persyaratan PIRT kini terbagi dua tahap. Tahap pertama adalah dokumen permohonan, tahap kedua adalah komitmen setelah sertifikat terbit.

Untuk mengajukan permohonan, siapkan:

• Nomor Induk Berusaha (NIB) dan akun OSS;
• pernyataan pemenuhan komitmen;
• data pangan olahan yang didaftarkan;
• data label dan rancangan label kemasan.

Setelah SPP-IRT terbit, kamu wajib memenuhi empat komitmen dalam waktu paling lambat tiga bulan:

1. mengikuti penyuluhan keamanan pangan;
2. memenuhi persyaratan cara produksi yang baik untuk IRTP, atau higiene, sanitasi, dan dokumentasi;
3. memenuhi ketentuan label;
4. memenuhi persyaratan keamanan dan mutu, termasuk penggunaan BTP dan batas cemaran.

Penyuluhan dan Pemeriksaan Sarana

Bukti penyuluhan berupa sertifikat dengan nilai minimal 60. Dinas Kesehatan kabupaten atau kota, atau BPOM, menerbitkan sertifikat itu.

Petugas Dinas Kesehatan lalu memeriksa dapurmu. Mereka menilai lokasi, bangunan, peralatan, kebersihan, bahan baku, dan proses produksi. Rapikan dapurmu sebelum petugas datang, karena ruangan yang bersih dan tertata mempermudah penilaian.

Prosedur Pengajuan Izin Edar PIRT Lewat OSS

Pengajuan SPP-IRT berlangsung secara elektronik melalui OSS. Detail teknis bisa berbeda sedikit di tiap daerah. Alur umumnya seperti ini:

1. Buat NIB. Daftarkan usahamu di OSS dan daftarkan akunmu.
2. Pilih perizinan SPP-IRT. Masuk ke akun OSS, lalu pilih SPP-IRT pada perizinan untuk menunjang kegiatan usaha. Sistem dapat mengarahkanmu ke aplikasi sppirt.pom.go.id.
3. Isi data dan unggah dokumen. Lengkapi data produk dan label, unggah rancangan label, lalu sampaikan pernyataan komitmen.
4. Tunggu hasil. Jika data lengkap dan benar, SPP-IRT terbit paling lama satu hari. Sistem menolak permohonan yang tidak sesuai Lampiran I atau masuk kriteria terlarang. Jika data label belum lengkap, sistem menangguhkan permohonan dan kamu punya waktu tiga bulan untuk melengkapinya.
5. Penuhi komitmen. Ikuti penyuluhan dan jalani pemeriksaan sarana dalam tiga bulan sejak sertifikat terbit.
6. Cantumkan Nomor P-IRT pada setiap kemasan.

Ada beberapa aturan lanjutan. Kamu harus mengajukan SPP-IRT untuk setiap produk yang berbeda jenis, varian atau rasa, kemasan, rancangan label, atau nama dagangnya.

Jika nama atau alamat usaha, komposisi, atau jenis kemasan berubah, kamu wajib mengajukan SPP-IRT baru. Sertifikat berlaku lima tahun.

Ajukan perpanjangan paling lambat satu bulan sebelum masa berlaku habis. Produk dilarang beredar setelah sertifikat kedaluwarsa.

Kewajiban Label, Sertifikat Halal, dan Risiko Hukum

Setelah SPP-IRT terbit, tiga hal berikut perlu kamu perhatikan.

Label Pangan

Label harus mengikuti Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 beserta perubahannya, yaitu PerBPOM 20/2021 dan PerBPOM 6/2024.

Label memuat nama produk, daftar bahan, berat bersih, nama dan alamat produsen, tanggal dan kode produksi, tanggal kedaluwarsa, dan Nomor P-IRT.

Sertifikat Halal

Untuk usaha mikro dan kecil, masa penahapan kewajiban halal bagi makanan dan minuman berakhir 17 Oktober 2026.

BPJPH menyatakan kewajiban itu berlaku mulai 18 Oktober 2026, sehingga sekarang sudah berjalan. PP Nomor 42 Tahun 2024 menyediakan jalur pernyataan halal pelaku usaha untuk UMK. Cek syarat jalur ini di situs BPJPH.

Sanksi

Pelanggaran terhadap PerBPOM 4/2024 dapat berujung peringatan, pembekuan, pembatalan, atau pencabutan SPP-IRT. Pemerintah juga dapat menarik dan memusnahkan produkmu.

Kamu bisa dilarang mendaftar SPP-IRT selama tiga tahun jika terbukti memalsukan data. Selain itu, Pasal 142 UU Pangan mengancam pelaku usaha berisiko menengah tinggi atau tinggi dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp4 miliar.

Usaha berisiko rendah atau menengah dikenai sanksi administratif. Cek tingkat risiko usahamu di OSS.

Layanan Pendirian PT Umum dan CV dengan Skema Bayar Setelah Jadi, Bonus Gabung Komunitas Pengusaha. KLIK DI SINI untuk KONSULTASI GRATIS!

FAQ: Pertanyaan Seputar Izin Edar PIRT

Berapa lama proses pengurusan izin edar PIRT?

SPP-IRT terbit paling lama satu hari sejak permohonanmu diterima, asalkan data lengkap dan benar. Setelah itu, kamu punya waktu tiga bulan untuk memenuhi komitmen. Jadwal penyuluhan dan pemeriksaan sarana bergantung pada Dinas Kesehatan di daerahmu.

Apakah mengurus PIRT berbayar?

PerBPOM 4/2024 tidak mengatur tarif, dan standar pelayanan sejumlah Dinas Kesehatan menyebut penerbitan SPP-IRT gratis. Meski begitu, kamu mungkin tetap mengeluarkan biaya lain, misalnya perbaikan dapur, cetak label, atau uji laboratorium. Waspadai pihak yang meminta pungutan di luar ketentuan.

Berapa lama masa berlaku SPP-IRT?

Masa berlakunya lima tahun. Ajukan perpanjangan paling lambat satu bulan sebelum sertifikat habis. Kalau kamu terlambat, produkmu tidak boleh beredar sampai sertifikat diperpanjang.

Kesimpulan

Izin edar PIRT memberi kepastian hukum bagi usaha pangan rumahan. Pastikan produkmu masuk Lampiran I dan bebas dari kriteria terlarang.

Setelah itu, ajukan SPP-IRT lewat OSS, lalu penuhi komitmen penyuluhan, pemeriksaan sarana, dan label dalam tiga bulan.

Saran saya sederhana. Buat NIB, cek jenis produkmu di Lampiran I, lalu hubungi Dinas Kesehatan untuk jadwal penyuluhan. Sambil menunggu, rapikan dapur, rancang label, dan urus pernyataan halal.

Menurut pengalaman saya, pelaku usaha yang menuntaskan komitmen tepat waktu jarang berhadapan dengan sanksi, dan pelanggan pun lebih yakin membeli.

Masih bingung harus mulai dari mana, atau khawatir salah menyiapkan dokumen? Kamu tidak perlu menghadapinya sendirian.

Klik poster yang tersedia di halaman ini, atau klik tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website. Tim kami siap membantumu mengurus legalitas usaha dengan tenang dan tepat.

Baca juga: Izin Laboratorium Klinik: Syarat dan Prosedurnya

Ringkasan

• Izin edar PIRT berbentuk SPP-IRT dan berlaku untuk IRTP yang memproduksi jenis pangan di Lampiran I PerBPOM 4/2024.
• SPP-IRT tidak wajib untuk pangan siap saji, pangan berumur simpan kurang dari 7 hari, dan pangan belum diolah.
• Permohonan diajukan lewat OSS dengan NIB, pernyataan komitmen, data produk, dan rancangan label.
• SPP-IRT terbit paling lama satu hari setelah data lengkap dan benar.
• Komitmen penyuluhan, pemeriksaan sarana, label, serta keamanan dan mutu wajib dipenuhi dalam tiga bulan sejak terbit.
• SPP-IRT berlaku lima tahun, dan perpanjangan diajukan paling lambat satu bulan sebelum habis.
• Makanan dan minuman UMK wajib bersertifikat halal sejak berakhirnya masa penahapan pada 17 Oktober 2026.
• Pelanggaran dapat berujung sanksi administratif, dan pidana pada usaha berisiko menengah tinggi atau tinggi.

Referensi

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
5. Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga.
6. Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan, sebagaimana diubah dengan Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2021 dan Nomor 6 Tahun 2024.
7. Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.23.04.12.2207 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.
8. Badan Pengawas Obat dan Makanan, sppirt.pom.go.id.
9. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, bpjph.halal.go.id.
10. Sistem OSS, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, oss.go.id.