Pajak QRIS merchant sering memicu salah paham di kalangan pelaku usaha. Banyak pedagang mengira setiap pembayaran lewat QRIS langsung kena pajak baru.
Faktanya, QRIS hanya mengubah cara pembayaran, bukan jenis pajak usaha Anda.
Pedagang tetap membayar PPh sesuai omzet, sedangkan PPN muncul pada biaya MDR yang dipungut penyedia jasa pembayaran.
Menurut pendapat saya sebagai pakar hukum, kegaduhan soal “pajak QRIS” lahir dari minimnya edukasi, bukan dari aturan yang memberatkan.
Namun, ketentuan PPh final UMKM berubah lewat PP 20/2026. Oleh karena itu, merchant perlu memeriksa ulang statusnya.
Artikel ini membahas PPh final dan PPN atas transaksi QRIS secara runtut.
Apakah Transaksi QRIS Menjadi Objek Pajak Baru?
Jawaban singkatnya: tidak. Pemerintah tidak membuat pajak khusus untuk pembayaran QRIS.
Konsumen juga tidak menanggung pajak tambahan saat memindai kode QRIS.
Konsumen hanya membayar harga barang atau jasa, dan jika barang itu kena PPN, nilainya sudah termasuk dalam harga.
Sementara itu, merchant tetap memikul kewajiban pajak sesuai jenis usahanya.
Lalu, di mana letak pajaknya? Pajak muncul pada Merchant Discount Rate (MDR), yaitu biaya yang dibebankan penyedia QRIS kepada merchant.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan bahwa dasar pengenaan PPN adalah MDR, bukan nilai uang yang dibayar pembeli.
Aturan ini bukan hal baru, sebab PMK 69/2022 sudah mengaturnya sejak 1 Mei 2022.
Isu “PPN 12% atas QRIS” sempat ramai saat kenaikan tarif PPN. Isu itu keliru jika dipahami sebagai pajak atas setiap belanja konsumen.
DJP menegaskan bahwa PPN hanya dikenakan kepada merchant atas biaya MDR.
Selain itu, sebagian besar merchant sudah memperhitungkan biaya tersebut dalam harga jual.
Baca Juga: SPT Tahunan: Jenis, Batas Waktu, dan Cara Melaporkannya
Cara Kerja PPN atas MDR QRIS
Penyelenggara jasa pembayaran memungut PPN dari merchant saat menyerahkan jasa pembayaran.
Selanjutnya, penyelenggara menyetorkan pajak itu ke kas negara. Dengan demikian, merchant tidak perlu menghitung atau menyetor PPN ini secara mandiri.
Meski begitu, merchant sebaiknya memeriksa rincian MDR dan PPN pada laporan atau tagihan dari penyedia jasa.
Langkah sederhana ini membantu Anda memastikan potongan yang masuk sesuai ketentuan.
Sejak 1 Januari 2025, tarif PPN nominal memang 12%.
Namun, untuk barang dan jasa nonmewah, pemerintah memakai dasar pengenaan pajak nilai lain sebesar 11/12. Akibatnya, beban efektifnya tetap 11%.
Layanan Pendirian PT Umum dan CV dengan Skema Bayar Setelah Jadi, Bonus Gabung Komunitas Pengusaha. KLIK DI SINI untuk KONSULTASI GRATIS!
Contoh Perhitungan PPN atas MDR
Perhatikan ilustrasi berikut (besaran MDR dapat berbeda pada tiap merchant):
- Nilai transaksi QRIS: Rp1.000.000
- MDR 0,7%: Rp7.000
- PPN efektif 11% atas MDR: Rp770
- Total biaya yang ditanggung merchant: Rp7.770
Jadi, PPN hanya menyentuh biaya MDR, bukan seluruh nilai transaksi. Selain itu, Bank Indonesia menetapkan MDR 0% untuk transaksi hingga Rp500.000 pada merchant usaha mikro.
Karena MDR-nya nol, tidak ada PPN yang terutang pada transaksi tersebut.
PPh Final UMKM 0,5% bagi Merchant QRIS setelah PP 20/2026
PPh final UMKM membuat perhitungan pajak lebih sederhana. Merchant cukup mengalikan omzet bruto bulanan dengan tarif 0,5%.
Pemerintah mempertahankan tarif ini lewat PP 20/2026, yang diundangkan pada 22 April 2026 dan menyempurnakan PP 55/2022.
Namun, aturan baru mempersempit pihak yang berhak memakainya.
Siapa yang Masih Berhak Memakai PPh Final?
PP 20/2026 membatasi fasilitas ini hanya untuk tiga jenis wajib pajak:
- Wajib pajak orang pribadi, tanpa batas waktu pemanfaatan.
- Perseroan perorangan yang didirikan satu orang pribadi.
- Koperasi, maksimal 4 tahun pajak sejak terdaftar.
Ketiganya harus beromzet tidak lebih dari Rp4,8 miliar per tahun. Selain itu, orang pribadi dengan omzet sampai Rp500 juta per tahun tetap bebas PPh.
Omzet orang pribadi dan perseroan perorangan yang ia dirikan juga dihitung bersama, sehingga celah pemecahan usaha tertutup.
Di sisi lain, CV, firma, PT, dan BUMDes yang sudah memakai fasilitas sebelum PP 20/2026 tetap boleh melanjutkannya.
Mereka bisa memakainya sampai jangka waktu PP 55/2022 berakhir, yakni 3 tahun pajak untuk PT dan 4 tahun pajak untuk CV, firma, dan BUMDes.
Cara Menghitung PPh Final dari Omzet QRIS
Omzet QRIS masuk ke peredaran bruto bersama penjualan tunai. Misalnya, omzet sebulan Rp100.000.000 dikenai PPh final Rp500.000.
Karena PPh final dihitung dari omzet bruto, biaya MDR tidak mengurangi dasar pengenaan pajak.
Sebaliknya, merchant yang memakai tarif umum dapat membebankan MDR sebagai biaya usaha.
Perhatikan pula fasilitas bebas PPh bagi orang pribadi. Jika omzet setahun tidak melebihi Rp500 juta, pedagang belum membayar PPh final.
Namun, pedagang tetap perlu mencatat seluruh transaksi QRIS. Catatan itu menjadi bukti kuat ketika omzet mulai melampaui batas.
Kewajiban Pajak Merchant QRIS yang Berstatus PKP
Merchant berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) memiliki kewajiban tambahan. PKP wajib memungut dan menyetor PPN atas penjualan barang atau jasa kena pajak.
Selain itu, PKP menerbitkan faktur pajak dan melaporkan SPT Masa PPN. Di sisi lain, PPN atas MDR dapat menjadi pajak masukan, sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan.
Pengusaha kecil dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar setahun umumnya tidak wajib dikukuhkan sebagai PKP, tetapi boleh memilih menjadi PKP.
Pilihan ini cocok bagi usaha yang melayani pembeli berstatus PKP. Namun, merchant harus berhati-hati terhadap praktik memecah usaha.
Pada Juni 2026, DJP mengungkap 14 orang yang menguasai lebih dari 1.000 UMKM demi tarif 0,5%. Oleh karena itu, DJP kini mengawasi pola ini dengan ketat.
Risiko Hukum Jika Merchant Mengabaikan Pajak QRIS
Transaksi QRIS meninggalkan jejak digital yang rapi. Akibatnya, omzet merchant mudah ditelusuri oleh otoritas pajak.
Jika merchant memakai PPh final tetapi tidak berhak, DJP dapat menagih selisih pajak.
Selain itu, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) mengenakan sanksi administratif berupa bunga dan denda atas keterlambatan atau kekurangan bayar.
Menurut saya, kepatuhan sukarela jauh lebih murah daripada pembetulan di tengah pemeriksaan.
Oleh karena itu, merchant sebaiknya menyelesaikan persoalan status pajaknya sejak dini, sebelum DJP menanyakannya.
Langkah Praktis Merchant Mematuhi Pajak QRIS
Agar tetap patuh, ikuti langkah berikut:
- Periksa bentuk badan usaha dan hak atas PPh final.
- Hitung omzet kumulatif, termasuk usaha lain milik Anda.
- Pisahkan rekening usaha dari rekening pribadi.
- Simpan laporan mutasi QRIS dan bukti potongan MDR.
- Setor PPh final tepat waktu dan laporkan dalam SPT Tahunan.
Dengan kebiasaan ini, Anda tidak hanya patuh, tetapi juga lebih mudah membaca kondisi keuangan usaha.
Selanjutnya, Anda dapat merencanakan pertumbuhan omzet tanpa khawatir terkejut oleh tagihan pajak.
FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)
Apakah pembeli kena PPN karena membayar lewat QRIS?
Tidak. DJP mengenakan PPN atas MDR yang ditanggung merchant. Namun, PPN pada harga barang tetap berlaku jika barangnya kena PPN.
Apakah MDR QRIS usaha mikro kena PPN?
Tidak untuk transaksi hingga Rp500.000, karena MDR-nya 0%. Sebaliknya, MDR di atas batas itu tetap terkena PPN.
Apakah CV dan PT harus langsung beralih ke tarif umum?
Tidak otomatis. Selama masa pemanfaatan PP 55/2022 belum habis, mereka masih boleh memakai PPh final.
Layanan Pendirian PT Umum dan CV dengan Skema Bayar Setelah Jadi, Bonus Gabung Komunitas Pengusaha. KLIK DI SINI untuk KONSULTASI GRATIS!
Kesimpulan
Pajak QRIS merchant pada dasarnya terdiri dari dua hal: PPh atas omzet dan PPN atas MDR. QRIS bukan objek pajak baru, dan konsumen tidak menanggung pajak tambahan.
Namun, PP 20/2026 membuat banyak CV dan PT harus mengecek ulang status PPh final mereka.
Saya berpendapat pembatasan ini wajar untuk menutup praktik pemecahan usaha.
Akan tetapi, pemerintah perlu mensosialisasikannya dengan bahasa sederhana agar pelaku mikro tidak ragu menerima QRIS.
Langkah yang saya sarankan: periksa bentuk usaha, hitung omzet kumulatif, dan rapikan pencatatan sekarang.
Masih ragu dengan status pajak usaha Anda? Jangan hadapi sendiri.
Klik poster yang tersedia atau tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website ini, dan tim kami siap membantu Anda.
Baca Juga: Formulir 1770 SS: Fungsi, Syarat, dan Cara Mengisinya
Ringkasan
- QRIS bukan objek pajak baru, dan konsumen tidak menanggung pajak tambahan.
- PPN dikenakan atas MDR, bukan atas seluruh nilai transaksi.
- Beban PPN efektif atas MDR sebesar 11% untuk barang dan jasa nonmewah.
- MDR 0% untuk transaksi usaha mikro hingga Rp500.000 berarti tidak ada PPN.
- PPh final 0,5% kini hanya untuk orang pribadi, perseroan perorangan, dan koperasi.
- Batas omzet PPh final sebesar Rp4,8 miliar per tahun, dan omzet dihitung gabungan.
- Merchant PKP tetap memungut PPN atas penjualan dan wajib menerbitkan faktur pajak.
- CV, firma, PT, dan BUMDes lama boleh lanjut sampai jangka waktu PP 55/2022 habis.
Referensi
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 tentang Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 tentang perubahan ketentuan PPh final UMKM.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Direktorat Jenderal Pajak, “QRIS Kena Pajak, Benarkah?”, pajak.go.id/id/artikel/qris-kena-pajak-benarkah.
- Direktorat Jenderal Pajak, “FAQ PP Nomor 20 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan”, pajak.go.id.
- Bank Indonesia, ketentuan MDR QRIS 0% untuk transaksi usaha mikro hingga Rp500.000, bi.go.id.
