Gadai Saham Adalah: Cara Kerja dan Dasar Hukumnya

Gadai saham adalah cara menjadikan saham sebagai jaminan utang. Selama utang belum lunas, kreditur memegang saham itu.

Banyak pemilik saham memilih jalur ini karena butuh dana cepat dan tidak ingin melepas kepemilikan. Masuk akal. Tetap saja, tidak semua orang paham risiko hukum yang mengikutinya.

Sebagai penulis yang cukup lama menyelami urusan hukum, saya menilai gadai saham itu sah dan sering sangat membantu. Skemanya terlihat gampang.

Satu klausul yang keliru dalam perjanjian bisa membuat sahammu terjual jauh di bawah harga pasar, dan kamu baru sadar ketika semuanya sudah terlambat. Karena itu, kenali aturannya dulu sebelum menandatangani dokumen apa pun.

Di artikel ini, kamu akan menemukan pengertian, alur, dasar hukum, isi perjanjian, sampai risiko eksekusinya, semua dalam bahasa yang gampang dicerna.

Baca juga: Pengaduan Konsumen: Cara Melapor dan Lembaga Tujuannya

Apa Itu Gadai Saham dan Bagaimana Cara Kerjanya?

Bayangkan kamu punya saham senilai ratusan juta rupiah, sementara kebutuhan dana datang mendadak. Kamu bisa menyerahkan saham itu kepada kreditur sebagai jaminan, lalu menerima pinjaman.

Itulah inti gadai saham. Sahamnya tetap milikmu, hanya penguasaannya yang berpindah ke kreditur sampai utang beres.

Pengertian Gadai Saham

KUHPerdata menyebut gadai sebagai hak jaminan atas benda bergerak. Saham termasuk benda bergerak, jadi kamu boleh menggadaikannya. Aturan ini berlaku untuk saham perusahaan tertutup maupun saham yang tercatat di bursa.

Alur Gadai Saham dari Awal sampai Lunas

Prosesnya biasanya berjalan dalam urutan berikut:

1. Kamu dan kreditur menyepakati besar pinjaman, jangka waktu, dan bunga.
2. Kedua pihak menandatangani perjanjian gadai saham, sebaiknya dalam bentuk akta notaris.
3. Kamu menyerahkan penguasaan saham kepada kreditur.
4. Para pihak memberitahukan penggadaian itu kepada perseroan penerbit saham.
5. Perseroan mencatat gadai dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus.
6. Setelah utang lunas, kreditur mengembalikan saham kepadamu.

Untuk saham yang diperdagangkan di bursa, penyerahan berlangsung secara elektronik. Efeknya berada dalam penitipan kolektif di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Pemegang rekening mengajukan pencatatan agunan ke KSEI, lalu efek yang diagunkan diblokir di sub rekening. Kamu tidak perlu membawa lembar saham fisik ke mana-mana.

Karena KSEI memperbarui peraturannya dari waktu ke waktu, tanyakan prosedur terbaru kepada perusahaan efek atau bank kustodianmu.

Pelaku usahanya pun makin beragam. PT Pegadaian, contohnya, memiliki produk Gadai Efek. Produk ini memakai dasar hukum gadai dengan agunan saham dan obligasi yang diperdagangkan di BEI.

Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!

Dasar Hukum Gadai Saham di Indonesia

Aturan gadai saham tidak berada dalam satu undang-undang saja. Ada beberapa aturan yang saling melengkapi, sehingga kamu perlu membacanya sebagai satu rangkaian.

• Pasal 1150 KUHPerdata memberi definisi gadai sebagai hak atas benda bergerak yang diserahkan debitur kepada kreditur untuk menjamin utang.
• Pasal 1153 KUHPerdata mengatur gadai atas benda tak bertubuh. Penggadaian harus diberitahukan kepada pihak yang berkewajiban atas hak itu, dalam hal saham yaitu perseroan penerbit.
• Pasal 1155 KUHPerdata mengatur eksekusi. Bila debitur wanprestasi, kreditur boleh menjual barang gadai tanpa meminta penetapan pengadilan lebih dulu.
• Pasal 1156 KUHPerdata membuka jalur permohonan ke pengadilan untuk eksekusi.
• Pasal 60 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa saham adalah benda bergerak.
• Pasal 60 ayat (2) UU PT membolehkan saham diagunkan lewat gadai atau fidusia, selama anggaran dasar tidak melarangnya.
• Pasal 60 ayat (3) UU PT mewajibkan pencatatan gadai dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus.
• Pasal 61 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana diubah UU No. 4 Tahun 2023 (UU P2SK), menyatakan efek dalam penitipan kolektif dapat dipinjamkan atau dijaminkan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.
• POJK No. 40/POJK.03/2017 mengatur kredit bank dengan agunan saham. Aturan ini relevan bila krediturmu adalah bank.

Ada satu ketentuan lain yang layak kamu catat. Hak suara atas saham yang digadaikan tetap berada pada pemegang saham.

Dengan kata lain, kamu masih bisa memberikan suara di RUPS meski sahammu sedang dijaminkan. Bagi pemilik perusahaan, aturan ini memberi ketenangan karena kendali bisnis tidak ikut berpindah.

Perbedaan Gadai Saham dan Fidusia Saham

Pasal 60 UU PT menyediakan dua pilihan jaminan atas saham, yaitu gadai dan fidusia. Orang sering menyamakan keduanya. Konsekuensinya ternyata berlainan.

Dalam gadai, kreditur menguasai saham. Para ahli hukum menyebut prinsip ini inbezitstelling. Dalam fidusia, hak kepemilikan secara yuridis beralih ke kreditur atas dasar kepercayaan, sedangkan sahamnya tetap dikuasai debitur. UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur skema yang kedua ini.

Perbedaan praktisnya bisa kamu lihat dari beberapa sisi:

• Dasar hukum: gadai bersandar pada KUHPerdata, fidusia pada UU Jaminan Fidusia.
• Penguasaan saham: pada gadai ada di kreditur, pada fidusia ada di debitur.
• Pendaftaran: fidusia wajib didaftarkan, gadai wajib dicatat di daftar pemegang saham.
• Eksekusi: gadai mengikuti Pasal 1155 KUHPerdata, fidusia mengikuti UU Fidusia.

Menurut pengamatan saya, kreditur biasanya lebih tenang dengan gadai karena sahamnya ada dalam genggaman.

Debitur umumnya merasa lebih nyaman dengan fidusia karena sahamnya tidak pindah tangan. Pilihan akhirnya bergantung pada kebutuhan kedua pihak.

Isi Penting dalam Perjanjian Gadai Saham

Perjanjian menentukan nasibmu ketika masalah muncul. Jangan hanya menandatangani template yang disodorkan. Baca tiap klausul pelan-pelan, bahkan bila kamu merasa sudah percaya pada krediturnya.

Beberapa hal yang wajib ada, atau perlu kamu periksa:

• Identitas para pihak dan perusahaan penerbit saham.
• Jumlah serta klasifikasi saham yang digadaikan.
• Nilai utang pokok, bunga, dan jangka waktu yang tertulis jelas.
• Pernyataan bahwa anggaran dasar tidak melarang gadai. Cek anggaran dasar perseroan lebih dulu.
• Pengaturan hak suara dan dividen. Hak suara tetap pada pemegang saham, sedangkan hak lain seperti dividen bisa disepakati dalam perjanjian.
• Kondisi wanprestasi dan tata cara eksekusi, termasuk apakah ada tenggat pasti dan apakah perpanjangan jangka waktu perlu persetujuanmu.
• Ketentuan pengembalian saham setelah utang lunas.

Satu lagi yang sering terlewat: persetujuan organ perseroan. Sebagian perusahaan meminta restu direksi atau pemegang saham lain sebelum sahamnya digadaikan. Kalau kamu mengabaikannya, pihak lain bisa menggugat gadai tersebut.

Eksekusi Gadai Saham dan Risiko yang Perlu Kamu Waspadai

Eksekusi gadai saham terjadi ketika debitur gagal membayar. Di tahap inilah sengketa paling sering muncul.

Cara Eksekusi yang Sah

Pasal 1155 KUHPerdata memberi kreditur hak menjual barang gadai tanpa meminta penetapan pengadilan lebih dulu. Hak ini muncul setelah tenggat pembayaran lewat.

Bila perjanjian tidak menetapkan tenggat yang pasti, kreditur perlu memberi peringatan terlebih dahulu. Untuk efek yang dapat diperdagangkan di bursa, penjualan bisa dilakukan di bursa lewat perantara dua makelar yang ahli.

Kreditur juga bisa memilih jalur permohonan ke pengadilan menurut Pasal 1156. Praktiknya belum seragam. Putusan MA No. 240 PK/Pdt/2006 berpendapat bahwa penjualan di bawah tangan bertentangan dengan Pasal 1155.

Sebaliknya, Putusan MA No. 115 PK/Pdt/2007 menyatakan eksekusi sah dan berpendapat kewajiban penjualan di muka umum dapat disimpangi. Karena putusannya berbeda, tulis tata cara eksekusi dengan jelas dalam perjanjian, dan jangan menebak-nebak.

Risiko bagi Debitur dan Kreditur

Debitur menghadapi risiko kehilangan saham bila gagal bayar. Harga saham yang anjlok mempersulit keadaan, sebab kreditur bisa meminta tambahan jaminan atau mempercepat eksekusi.

Kreditur sendiri menanggung risiko lain. Nilai saham bisa jatuh di bawah nilai utang, terlebih jika sahamnya jarang diperdagangkan.

Bila krediturmu bank, POJK No. 40/POJK.03/2017 memberi batasan. Bank boleh menerima saham tercatat di bursa sebagai agunan tambahan.

Saham yang tidak bertransaksi selama tiga bulan berturut-turut sebelum akad, atau berharga di bawah nilai nominal, tidak termasuk. Nilai saham sebagai agunan tambahan juga dibatasi paling tinggi 50% dari harga pasar saat akad.

Untuk saham tercatat, keterbukaan informasi ikut berperan. Pada Oktober 2026, publik menyoroti penggadaian saham dua emiten, PT Jhonlin Agro Raya Tbk dan PT Pradiksi Gunatama Tbk, kepada Bank Mandiri.

Direktur Utama BEI menyatakan bursa tidak berwenang membatalkan transaksi yang sudah disepakati para pihak. Fokus BEI ada pada pemenuhan keterbukaan informasi oleh perusahaan tercatat.

Soal boleh tidaknya kredit dengan jaminan saham, menurut BEI, itu ranah pengaturan perbankan.

Beberapa langkah sederhana ini membantu kamu bermain lebih aman:

• Periksa anggaran dasar sebelum menggadaikan saham.
• Pakai akta notaris untuk perjanjian.
• Pastikan gadai diberitahukan kepada perseroan dan tercatat di daftar khusus.
• Pilih kreditur yang berizin dan diawasi otoritas.
• Hitung rasio pinjaman terhadap nilai saham secara hati-hati.

Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!

FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)

Apakah semua saham bisa digadaikan?

Pada dasarnya bisa, karena saham termasuk benda bergerak. Pasal 60 ayat (2) UU PT hanya memberi satu syarat: anggaran dasar perseroan tidak boleh melarangnya. Jadi, cek dulu anggaran dasarnya.

Apakah hak suara saya hilang saat saham digadaikan?

Tidak. UU PT menegaskan bahwa hak suara atas saham yang digadaikan tetap berada pada pemegang saham. Pemegang gadai tidak mengambil alih hak itu.

Apa yang terjadi jika saya gagal membayar utang?

Kreditur dapat mengeksekusi saham sesuai Pasal 1155 KUHPerdata, misalnya dengan menjualnya di bursa lewat perantara makelar untuk saham tercatat, atau lewat permohonan ke pengadilan menurut Pasal 1156. Hasil penjualan melunasi utangmu. Kalau masih ada sisa, kreditur mengembalikannya kepadamu.

Kesimpulan

Gadai saham adalah instrumen jaminan yang sah, dengan aturan yang jelas dalam KUHPerdata dan UU Perseroan Terbatas. Lewat skema ini, kamu mendapat akses dana tanpa menjual saham.

Sebagai gantinya, kamu perlu teliti dalam menyusun perjanjian, memberitahukan dan mencatat gadai, dan memahami proses eksekusi.

Langkah yang saya sarankan sederhana. Periksa anggaran dasar, susun perjanjian tertulis di hadapan notaris, lalu pastikan perusahaan mencatat gadai dengan benar.

Dari yang saya amati, banyak sengketa gadai saham berawal dari dokumen yang disiapkan terburu-buru. Luangkan waktu untuk membaca setiap klausul sebelum kamu membubuhkan tanda tangan.

Dokumen gadai, perjanjian pinjaman, atau akta perusahaanmu kadang berbahasa asing, misalnya ketika kamu bermitra dengan investor luar negeri.

Pastikan terjemahannya akurat dan sah secara hukum. Klik poster yang tersedia atau tekan tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website ini, dan tim kami siap membantu kebutuhan penerjemah tersumpahmu.

Baca juga: Ultra Petita: Arti, Larangan, dan Contoh Putusan Hakim

Ringkasan

• Gadai saham adalah penyerahan saham kepada kreditur sebagai jaminan pelunasan utang.
• Pasal 60 ayat (1) UU PT menggolongkan saham sebagai benda bergerak, sehingga saham bisa digadaikan.
• Pasal 60 ayat (2) UU PT membolehkan gadai atau fidusia selama anggaran dasar tidak melarang.
• Gadai saham perlu diberitahukan kepada perseroan (Pasal 1153 KUHPerdata) dan dicatat dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus.
• Hak suara tetap melekat pada pemegang saham meski sahamnya digadaikan.
• Pada gadai kreditur menguasai saham, pada fidusia debitur tetap menguasainya.
• Eksekusi mengikuti Pasal 1155 dan 1156 KUHPerdata, dan putusan Mahkamah Agung soal penjualan di bawah tangan tidak seragam.
• Bank yang menerima saham sebagai agunan tambahan terikat POJK No. 40/POJK.03/2017.

Referensi

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1150 sampai 1161.
2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 50 dan Pasal 60, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
3. Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
4. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 61, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
5. Peraturan OJK No. 40/POJK.03/2017 tentang Kredit atau Pembiayaan kepada Perusahaan Efek dan Kredit atau Pembiayaan dengan Agunan Saham: https://www.peraturan.go.id/files/ojk40-2017bt.pdf
6. Mahkamah Agung RI (Marinews), “Gadai Saham: Pengaturan, Eksekusi, dan Permasalahannya”: https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/gadai-saham-pengaturan-eksekusi-dan-permasalahannya-09H
7. Hukumonline, “Eksekusi Saham yang Digadaikan dalam Bursa” (26 Juli 2023): https://www.hukumonline.com/klinik/a/gadai-saham-pt-go-public-cl711/
8. Hukumonline, “Gadai Saham: Ketentuan, Syarat dan Hak Pemegang Saham” (22 September 2022): https://www.hukumonline.com/klinik/a/gadai-saham-cl3853/
9. Pasardana.id, “Babak Baru Investasi Emas, Pegadaian dan KSEI Siapkan ETF Emas” (produk Gadai Efek Pegadaian), 12 Juni 2026.
10. Katadata, “BEI Sebut Tak Berwenang Batalkan Transaksi Gadai Saham Haji Isam ke BMRI”, 20 Oktober 2026: https://katadata.co.id/finansial/bursa/6ad6cd957ad56/bei-sebut-tak-berwenang-batalkan-transaksi-gadai-saham-haji-isam-ke-bmri