BPJPH Adalah: Tugas dan Perannya dalam Sertifikasi Halal

BPJPH adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, lembaga pemerintah yang menangani seluruh urusan sertifikasi halal di Indonesia.

Namun, banyak pelaku usaha masih bingung membedakan peran BPJPH, MUI, dan Lembaga Pemeriksa Halal. Akibatnya, pengajuan sertifikat sering tertunda.

Singkatnya, BPJPH mengatur, menerbitkan, dan mengawasi sertifikat halal, sedangkan lembaga lain membantu pemeriksaan dan penetapan fatwa.

Sebagai pakar hukum, saya berpendapat bahwa kehadiran BPJPH memberi kepastian hukum yang lama dinantikan. Dahulu sertifikasi bersifat sukarela dan tersebar di banyak pihak.

Kini negara hadir langsung melindungi konsumen. Oleh karena itu, pelaku usaha wajib memahami aturannya agar terhindar dari sanksi.

Baca Juga: Cara Cek BPOM Online untuk Pastikan Produk Aman dan Legal

Apa Itu BPJPH dan Dasar Hukumnya

Pemerintah membentuk BPJPH berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Badan ini berada di bawah Kementerian Agama.

Pasal 1 angka 6 UU JPH menyebut BPJPH sebagai badan yang dibentuk pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan produk halal.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 mengatur pelaksanaan bidang jaminan produk halal secara teknis.

Aturan ini juga menyesuaikan perubahan UU JPH melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan demikian, BPJPH memiliki landasan hukum yang kuat.

Sebagai tambahan, UU JPH menegaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal.

Kewajiban ini mencakup makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, dan barang gunaan. Pemerintah menerapkannya secara bertahap sesuai jenis produk.

Tugas BPJPH dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal

Pasal 6 UU JPH menjabarkan wewenang BPJPH secara rinci. Berikut tugas BPJPH yang perlu Anda ketahui:

• Merumuskan dan menetapkan kebijakan jaminan produk halal.
• Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria jaminan produk halal.
• Menerbitkan dan mencabut sertifikat halal serta label halal.
• Meregistrasi sertifikat halal produk luar negeri.
• Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal.
• Mengakreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).
• Meregistrasi dan membina auditor halal.
• Mengawasi jaminan produk halal.
• Bekerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri.

Dengan kata lain, tugas BPJPH mencakup proses dari hulu hingga hilir. BPJPH menyusun aturan, menerbitkan sertifikat, lalu mengawasi produk di pasar.

Peran BPJPH dalam Sertifikasi Halal

BPJPH berperan sebagai pintu masuk utama sertifikasi halal. Pelaku usaha mengajukan permohonan melalui Sistem Informasi Halal (SIHALAL).

BPJPH lalu memeriksa dokumen, menunjuk LPH, menerima hasil pemeriksaan, dan menerbitkan sertifikat halal. Peran ini membuat proses lebih terpusat dan transparan.

Alur Sertifikasi Halal Reguler

Pelaku usaha menengah dan besar menempuh jalur reguler. Alurnya sebagai berikut:

1. Pelaku usaha mengajukan permohonan dan melengkapi dokumen melalui SIHALAL.
2. BPJPH memeriksa dokumen dan menetapkan LPH.
3. Auditor halal memeriksa dan menguji kehalalan produk.
4. MUI menetapkan kehalalan produk dalam sidang fatwa halal.
5. BPJPH menerbitkan sertifikat halal berdasarkan ketetapan tersebut.

Karena setiap tahap saling terhubung, kelengkapan dokumen di awal sangat menentukan kecepatan proses.

Sertifikasi Halal Self Declare untuk UMK

Pemerintah juga menyediakan jalur pernyataan halal mandiri bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Jalur ini berlaku untuk produk berisiko rendah dengan bahan yang jelas kehalalannya.

Pendamping proses produk halal membantu pelaku usaha memverifikasi proses produksi. Setelah itu, komite fatwa menetapkan kehalalan produk, kemudian BPJPH menerbitkan sertifikat.

Meski demikian, pelaku usaha tetap bertanggung jawab penuh atas kebenaran pernyataannya.

Hubungan BPJPH dengan LPH dan MUI

Sistem jaminan produk halal melibatkan tiga pihak utama. Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda, sehingga tidak saling menggantikan:

• BPJPH: menyelenggarakan, mengatur, menerbitkan sertifikat, dan mengawasi.
• LPH: memeriksa dan menguji kehalalan produk melalui auditor halal.
• MUI: menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal, sesuai Pasal 10 UU JPH.

Oleh karena itu, BPJPH tidak menetapkan fatwa, dan MUI tidak menerbitkan sertifikat. Pembagian peran ini menjaga keseimbangan antara kewenangan negara dan otoritas keagamaan.

Kewajiban Pelaku Usaha dan Sanksi Hukumnya

Setelah sertifikat terbit, pelaku usaha wajib mencantumkan label halal pada produk. Sejak 1 Februari 2022, BPJPH memberlakukan label halal Indonesia yang baru secara nasional.

Sertifikat halal berlaku selama empat tahun, sesuai Pasal 42 UU JPH. Pelaku usaha juga harus menjaga kehalalan produk selama masa berlaku tersebut.

Pelanggaran membawa risiko hukum yang nyata. UU JPH mengatur sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif, hingga pencabutan sertifikat halal.

Selain itu, Pasal 56 UU JPH mengancam pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk bersertifikat dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp2 miliar.

Karena itu, kepatuhan sejak awal jauh lebih murah daripada menanggung sanksi.

FAQ (Frequently Asked Questions)

Apa kepanjangan BPJPH?

BPJPH adalah singkatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

Lembaga ini berada di bawah Kementerian Agama dan menerbitkan sertifikat halal di Indonesia.

Apakah semua produk wajib bersertifikat halal?

Produk yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal, kecuali produk yang berasal dari bahan haram.

Produk dari bahan haram wajib mencantumkan keterangan tidak halal. Kewajiban berlaku bertahap, sehingga cek jadwal terbaru di situs resmi BPJPH.

Berapa lama masa berlaku sertifikat halal?

Sertifikat halal berlaku empat tahun sejak diterbitkan. Pelaku usaha harus memperpanjangnya paling lambat tiga bulan sebelum masa berlaku berakhir.

Kesimpulan

BPJPH adalah pusat penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia. Lembaga ini merumuskan kebijakan, menerbitkan sertifikat dan label halal, serta mengawasi peredaran produk.

LPH dan MUI mendukung proses tersebut sesuai kewenangan masing-masing.

Langkah yang saya sarankan sederhana. Pertama, kenali jenis produk dan jalur sertifikasi Anda.

Kedua, siapkan dokumen bahan dan proses produksi. Ketiga, ajukan permohonan melalui SIHALAL sebelum tenggat kewajiban berlaku.

Menurut pendapat saya, sertifikat halal bukan sekadar beban administrasi, melainkan investasi kepercayaan konsumen dan perlindungan hukum bagi usaha Anda.

Masih ragu menentukan jalur sertifikasi yang tepat?

Klik poster yang tersedia atau tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website ini.

Tim kami siap membantu Anda memahami prosesnya dengan tenang dan jelas.

Baca Juga: PMDN Adalah: Pengertian, Syarat, dan Cara Mengurusnya

Ringkasan

• BPJPH adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal di bawah Kementerian Agama, berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2014.
• Pasal 6 UU JPH mengatur wewenang BPJPH, termasuk menerbitkan sertifikat dan label halal serta mengawasi produk.
• Pelaku usaha mengajukan sertifikasi melalui SIHALAL, lalu BPJPH menunjuk LPH untuk memeriksa produk.
• MUI menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa, sedangkan BPJPH menerbitkan sertifikatnya.
• UMK dapat memakai jalur self declare untuk produk berisiko rendah dengan pendampingan.
• Sertifikat halal berlaku empat tahun dan wajib diperpanjang tepat waktu.
• Pelanggaran dapat berujung sanksi administratif hingga pidana berdasarkan Pasal 56 UU JPH.

Referensi

• Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
• Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
• Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
• Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Kementerian Agama RI. Situs resmi: halal.go.id.
• Keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal.