Bisnis thrift shop lagi naik daun. Modalnya ringan, pembelinya terus bertambah, dan model pakaiannya sulit ditemukan di toko biasa.
Masalahnya, pemerintah melarang impor pakaian bekas dari luar negeri. Karena itu, pemula perlu tahu batasannya sebelum membuka lapak.
Jawaban singkatnya begini. Kamu boleh berjualan pakaian preloved asalkan barangnya tidak berasal dari impor ilegal, sebab asal barang menentukan segalanya.
Sebagai pakar hukum, saya melihat tren ini menarik sekaligus rawan. Banyak pemula tergiur harga murah dan lupa memeriksa sumber dagangannya.
Di artikel ini, saya membahas aturan impor pakaian bekas, sanksinya, dan tips menjalankan usaha dengan aman. Simak sampai selesai.
Mengenal Bisnis Thrift Shop dan Peluang Pasarnya
Bisnis thrift shop adalah usaha menjual pakaian atau barang fesyen bekas yang masih layak pakai. Pemilik menjualnya lewat toko fisik, marketplace, atau media sosial.
Ada beberapa alasan usaha ini begitu diminati:
- Modal awal kecil, karena pemilik tidak perlu memproduksi barang sendiri.
- Harga jual ramah di kantong, jadi pelajar dan pekerja muda mudah membelinya.
- Model pakaian unik dan jarang muncul di toko biasa.
- Minat konsumen pada gaya hidup berkelanjutan terus naik.
Peluangnya besar. Tetapi, usaha ini baru aman kalau pemilik paham asal barangnya, dan bagian berikutnya membahas dasar hukum yang perlu kamu ketahui.
Aturan Impor Pakaian Bekas di Indonesia
Larangan impor pakaian bekas bersandar pada beberapa lapis aturan. Siapa pun yang memasukkan barang itu ke wilayah Indonesia terkena larangan tersebut.
Undang-Undang Perdagangan sebagai Landasan Utama
Mulai dari undang-undang. UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mewajibkan importir memasukkan barang dalam keadaan baru, sebagaimana tertulis di Pasal 47 ayat (1).
Artinya, barang bekas pada prinsipnya tidak boleh masuk. Pakaian bekas pun tercatat dalam daftar barang yang dilarang diimpor.
Permendag Nomor 40 Tahun 2022
Aturan turunannya ada di Permendag Nomor 40 Tahun 2022, yang mengubah Permendag Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Di dalamnya, pakaian bekas masuk secara tegas sebagai barang dilarang impor.
Pemerintah mengaitkan larangan itu dengan pos tarif HS 6309.00.00, dengan alasan melindungi kesehatan, lingkungan, dan industri dalam negeri. Bea Cukai pun berwenang menindak pelanggarnya.
Menteri Perdagangan sudah memberi penegasan. Pajak yang dibayar tidak akan membuat impor pakaian bekas menjadi legal, jadi jalur resmi untuk memasukkan bal pakaian bekas memang tidak ada.
Alasan Pemerintah Melarang Impor Pakaian Bekas
Larangan ini punya sejumlah pertimbangan. Semuanya menyangkut kepentingan banyak pihak.
Pemerintah biasanya menyebut alasan berikut:
- Kesehatan konsumen, sebab pakaian bekas impor berpotensi membawa bakteri atau jamur.
- Perlindungan industri tekstil dan UMKM lokal dari serbuan barang murah.
- Pengendalian limbah, karena pakaian yang tak laku akhirnya jadi sampah.
- Kepastian hukum bagi pelaku usaha yang menjual produk baru secara resmi.
Angkanya ikut bicara. Badan Pusat Statistik mencatat impor pakaian bekas sebesar 26,22 ton pada 2022, dan itu membuktikan praktiknya memang berjalan di lapangan.
Sanksi bagi Pelaku Impor Pakaian Bekas Ilegal
Pelanggar larangan impor berhadapan dengan sanksi pidana dan tindakan administratif. Penindakan makin ketat sejak pemerintah membentuk Satgas Impor Ilegal.
Konsekuensi hukumnya bisa berupa:
- Pidana penjara paling lama lima tahun bagi importir barang tidak baru, menurut Pasal 111 UU Perdagangan.
- Denda paling banyak Rp5 miliar, baik sebagai tambahan maupun pilihan lain dari pidana penjara.
- Penyitaan dan pemusnahan barang oleh Bea Cukai.
- Penghapusan produk atau penutupan toko di platform daring.
Menteri Keuangan juga meminta Bea Cukai bertindak lebih galak terhadap pakaian bekas ilegal. Jadi, membenahi sumber barang sekarang jauh lebih bijak daripada menunggu razia.
Apakah Menjual Pakaian Thrift Itu Legal?
Permendag 40/2022 mengatur kegiatan impor. Aturan itu tidak melarang penjualan kembali pakaian bekas di dalam negeri, tetapi legalitas usahamu tetap bergantung pada asal barang.
Coba bedakan dua kondisi ini:
- Barang berasal dari lemari pribadi, donasi, atau konsinyasi lokal. Posisinya pada dasarnya aman karena tidak melibatkan impor.
- Barang berasal dari bal impor tanpa dokumen jelas. Posisinya berisiko, sebab aparat dapat menyita barang hasil pelanggaran larangan impor.
Platform e-commerce juga wajib patuh pada aturan ekspor dan impor lewat Permendag Nomor 31 Tahun 2023. Penjual yang membawa barang impor ilegal bisa kehilangan akses berjualan.
Saya menilai wilayah ini masih abu-abu dalam praktik, karena penegakan hukum lebih menyorot hulu. Meski begitu, pelaku usaha di hilir tetap memikul risiko komersial yang besar.
Tips Bisnis Thrift Shop agar Aman dan Untung
Supaya usaha berjalan mulus, coba terapkan langkah-langkah praktis berikut:
- Pilih sumber barang lokal. Belilah dari individu, komunitas preloved, atau program donasi pakaian dalam negeri.
- Simpan bukti asal barang. Catat nama pemasok, nota pembelian, dan percakapan transaksi sebagai arsip.
- Jauhi bal impor yang tidak jelas. Harga yang terlalu murah sering menandakan barang masuk lewat jalur tak resmi.
- Urus legalitas usaha. Daftarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) lewat sistem OSS supaya usahamu resmi.
- Jaga kebersihan barang. Cuci dan sortir tiap pakaian sebelum dijual demi melindungi pembeli.
- Patuhi kewajiban pajak. Pelaku UMKM bisa memakai skema PPh final sesuai PP Nomor 55 Tahun 2022.
- Bangun merek yang kuat. Pakai foto menarik, deskripsi jujur, dan kurasi produk yang konsisten.
Langkah-langkah itu menekan risiko hukum dan menumbuhkan kepercayaan pembeli. Konsistensi akan membantu tokomu berkembang lebih cepat.
FAQ
Apakah bisnis thrift shop legal di Indonesia?
Legal, selama barangnya tidak berasal dari impor pakaian bekas ilegal. Menjual kembali pakaian preloved dari sumber dalam negeri pada dasarnya tidak melanggar larangan impor.
Apa sanksi bagi pelaku impor pakaian bekas?
Importir bisa dipidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp5 miliar. Bea Cukai juga dapat menyita dan memusnahkan barangnya.
Bagaimana cara memastikan barang thrift bukan hasil impor ilegal?
Pastikan pemasokmu jelas, lalu simpan bukti transaksi untuk setiap pembelian. Waspadai bal pakaian bekas berharga mencurigakan yang tidak disertai dokumen asal.
Kesimpulan
Bisnis thrift shop tetap bisa berjalan legal kalau pelaku usaha menjauhi barang hasil impor pakaian bekas. Saya menyarankan tiga langkah: pakai sumber lokal, simpan bukti asal barang, dan urus legalitas usaha sejak awal.
Menurut saya, usaha thrift yang rapi secara hukum akan lebih awet dan lebih dipercaya pembeli. Margin besar dari jalur berisiko tidak sebanding dengan kerugiannya.
Masih ragu soal legalitas usaha atau sumber barangmu? Klik poster yang tersedia atau tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website ini, dan tim kami siap mendampingimu.
Ringkasan
- Pemerintah melarang impor pakaian bekas lewat UU Perdagangan dan Permendag 40/2022.
- Pakaian bekas tercatat sebagai barang dilarang impor dengan pos tarif HS 6309.00.00.
- Membayar pajak tidak mengubah impor pakaian bekas menjadi legal.
- Importir ilegal menghadapi ancaman penjara lima tahun dan denda Rp5 miliar.
- Larangan menyasar kegiatan impor, sedangkan penjualan barang preloved lokal pada dasarnya aman.
- Barang dari bal impor tanpa dokumen jelas berisiko disita.
- Sumber lokal, bukti asal barang, dan NIB menjadi pondasi usaha thrift yang aman.
- Konsultasi hukum sejak awal membantu mencegah kerugian di kemudian hari.
Referensi
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Pasal 47 dan Pasal 111).
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, sebagaimana diubah dengan Permendag Nomor 40 Tahun 2022.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, kemendag.go.id.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, beacukai.go.id.
- Jurnal Amicus Curiae, Universitas Trisakti (2024), “Larangan Impor Pakaian Bekas Berdasarkan Peraturan di Bidang Perdagangan”, Vol. 1 No. 4.
