Izin Usaha Jasa Konstruksi: SBU, NIB, dan Syaratnya

Izin usaha jasa konstruksi wajib dimiliki sebelum sebuah perusahaan boleh menerima proyek, baik dari pemerintah maupun swasta. Banyak kontraktor baru mengira cukup memiliki akta dan NIB, padahal sertifikat badan usaha menjadi penentu utamanya.

Sebagai praktisi hukum yang kerap mendampingi kontraktor mengurus legalitas, saya sering melihat tender gagal karena sertifikat habis atau klasifikasinya tidak cocok. Kesalahannya sepele, tapi akibatnya bisa menutup akses ke proyek bernilai besar.

Singkatnya, izin usaha jasa konstruksi terdiri dari NIB dan Sertifikat Badan Usaha atau SBU. Keduanya diurus lewat sistem OSS dan lembaga sertifikasi badan usaha.

Nah, di artikel ini kita bahas dasar hukum, peran NIB dan SBU, klasifikasi, syarat, dan cara mengurusnya. Kamu juga akan tahu masa berlaku, kewajiban pajak, dan risiko jika sertifikat dibiarkan mati.

Pengertian dan Dasar Hukum Izin Usaha Jasa Konstruksi

Jasa konstruksi adalah layanan konsultansi perencanaan, pelaksanaan pekerjaan, dan pengawasan suatu bangunan. Usaha di bidang ini dijalankan badan usaha atau perorangan yang memenuhi persyaratan.

Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang diubah melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Aturan pelaksananya mencakup Peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan jasa konstruksi dan peraturan menteri pekerjaan umum.

Kerangka perizinannya mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peraturan ini berlaku sejak 5 Juni 2025 dan menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.

Undang-undang membagi usaha jasa konstruksi ke dalam beberapa jenis:

• Jasa konsultansi konstruksi, yaitu perencanaan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi.
• Jasa pekerjaan konstruksi, yaitu pelaksanaan pembangunan oleh kontraktor.
• Jasa pekerjaan konstruksi terintegrasi, yaitu gabungan perancangan dan pelaksanaan.

Jasa konstruksi tergolong sektor yang diawasi ketat karena menyangkut keselamatan publik. Bangunan yang runtuh bisa mencelakai banyak orang.

Menurut saya, ketatnya aturan ini wajar. Kontraktor yang tidak kompeten membahayakan penghuni, pengguna, dan masyarakat sekitar.

Peran NIB dan SBU dalam Izin Usaha Jasa Konstruksi

Dua dokumen ini sering tertukar. Padahal, fungsinya berbeda dan saling melengkapi.

Fungsi NIB

NIB atau Nomor Induk Berusaha adalah identitas pelaku usaha yang terbit melalui sistem OSS. Nomor ini membuktikan bahwa perusahaanmu terdaftar secara resmi.

NIB memuat KBLI yang menunjukkan kegiatan usahamu. Untuk konstruksi, KBLI-nya berada pada kelompok bangunan gedung, bangunan sipil, dan konstruksi khusus.

Namun, NIB saja tidak cukup untuk usaha jasa konstruksi. Kegiatan ini masuk kategori yang memerlukan sertifikat tambahan.

Fungsi SBU

SBU atau Sertifikat Badan Usaha adalah bukti bahwa badan usaha memenuhi kriteria klasifikasi dan kualifikasi. Lembaga Sertifikasi Badan Usaha atau LSBU menerbitkannya setelah menilai kelayakan perusahaan.

Penerbitan dan data SBU dicatat dalam sistem informasi konstruksi yang dikelola Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. Pencatatan ini memudahkan penyelenggara tender memverifikasi sertifikatmu.

Dalam sistem OSS berbasis risiko, jasa konstruksi termasuk usaha berisiko menengah tinggi. Karena itu, perizinannya berbentuk NIB ditambah sertifikat standar, dan SBU menjadi bagian dari pemenuhan sertifikat standar tersebut.

Cara kerja detail di sistem dapat berubah mengikuti pembaruan OSS. Cek panduan terbaru dari kementerian pekerjaan umum dan OSS sebelum mengajukan.

Sebagai contoh, kontraktor baru mendapatkan NIB dengan KBLI bangunan gedung. Ia belum boleh menawar proyek sampai SBU sesuai klasifikasi dan kualifikasinya terbit.

Klasifikasi dan Kualifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi

SBU mencantumkan dua hal penting, yaitu klasifikasi dan kualifikasi. Keduanya menentukan jenis dan skala pekerjaan yang boleh kamu ambil.

Klasifikasi menunjukkan bidang pekerjaan, seperti bangunan gedung, bangunan sipil, atau instalasi mekanikal dan elektrikal. Setiap klasifikasi memiliki subklasifikasi yang lebih rinci.

Kualifikasi menunjukkan tingkat kemampuan badan usaha. Pembagiannya adalah kecil, menengah, dan besar.

Berikut ringkasan perbedaannya:

• Usaha kecil diperuntukkan bagi pekerjaan berisiko dan bernilai relatif rendah.
• Usaha menengah mengerjakan pekerjaan bernilai dan berisiko menengah.
• Usaha besar mengerjakan pekerjaan kompleks dan bernilai besar.

Penilaian kualifikasi mempertimbangkan aset, penjualan atau pengalaman, tenaga kerja bersertifikat, dan peralatan. Semakin tinggi kualifikasi, semakin ketat pula syaratnya.

Pada tender, dokumen pemilihan menyebut kualifikasi dan subklasifikasi yang dibutuhkan. Perusahaan dengan SBU di luar subklasifikasi itu tidak lolos kualifikasi administrasi.

Menurut pengalaman saya, banyak perusahaan memilih subklasifikasi terlalu sedikit demi menghemat biaya. Akibatnya, mereka kehilangan peluang proyek yang sebenarnya mampu dikerjakan.

Karena itu, rencanakan subklasifikasi sesuai target proyek jangka menengah. Perubahan di kemudian hari tetap bisa dilakukan, tetapi memerlukan proses tambahan.

Syarat Mengurus Izin Usaha Jasa Konstruksi

Persyaratan mencakup aspek legalitas, personel, dan kemampuan teknis. Berikut syarat yang umum diminta.

• Badan usaha berbentuk PT, CV, atau badan usaha lain yang diakui, dengan akta pendirian dan SK pengesahan atau pendaftaran.
• NPWP badan usaha dan NIB dengan KBLI konstruksi yang sesuai.
• Penanggung jawab badan usaha atau PJBU yang ditunjuk secara resmi.
• Penanggung jawab teknik badan usaha atau PJTBU yang memiliki sertifikat kompetensi kerja.
• Penanggung jawab klasifikasi atau subklasifikasi sesuai ruang lingkup SBU.
• Tenaga kerja konstruksi bersertifikat kompetensi kerja atau SKK.
• Neraca atau laporan keuangan sebagai dasar penilaian kualifikasi.
• Bukti kepemilikan atau sewa peralatan sesuai kualifikasi.
• Bukti keanggotaan asosiasi badan usaha sesuai ketentuan yang berlaku.
• Dokumen sistem manajemen tertentu, misalnya manajemen anti penyuapan, bagi sebagian kualifikasi menengah dan besar.

Setiap badan usaha wajib memiliki tenaga bersertifikat sebelum mengajukan SBU. SKK tenaga kerja diterbitkan lembaga sertifikasi profesi.

Persyaratan modal dan kriteria nilai kualifikasi diatur peraturan menteri pekerjaan umum. Karena angkanya sering diperbarui, rujuk peraturan terbaru atau tanyakan kepada LSBU.

Badan usaha asing memiliki ketentuan tersendiri. Mereka umumnya wajib berbentuk PT PMA dan memenuhi kriteria khusus dalam undang-undang jasa konstruksi.

Cara Mengurus NIB dan SBU Langkah demi Langkah

Prosesnya melibatkan OSS, LSBU, dan sistem informasi konstruksi. Berikut urutan yang umum.

1. Dirikan badan usaha dan urus NPWP.
2. Terbitkan NIB melalui OSS dengan KBLI konstruksi yang sesuai.
3. Siapkan SKK tenaga kerja dan tetapkan PJBU, PJTBU, dan penanggung jawab klasifikasi.
4. Pilih LSBU yang berlisensi dan ajukan permohonan sertifikasi.
5. Lengkapi dokumen persyaratan dan data keuangan.
6. LSBU memverifikasi data, termasuk visitasi lapangan bila diperlukan.
7. LSBU menerbitkan SBU sesuai klasifikasi dan kualifikasi.
8. Lengkapi persyaratan di OSS agar sertifikat standar terbit dan dapat diunduh.

Pilih LSBU yang lisensinya masih berlaku. Verifikasi lisensi melalui kanal resmi kementerian.

Biaya pengurusan bervariasi menurut kualifikasi, jumlah subklasifikasi, dan penyedia jasa. Minta rincian tertulis dan hindari pihak yang menjanjikan SBU instan tanpa verifikasi.

Hindari memakai data tenaga ahli secara fiktif. Praktik itu dapat berujung pencabutan SBU dan sanksi lain.

Menurut saya, ketelitian pada tahap SKK dan data keuangan adalah kunci. Kesalahan di dua hal itu paling sering menunda penerbitan.

Pajak dan Kewajiban Lain Usaha Jasa Konstruksi

Usaha jasa konstruksi dikenai PPh final dengan tarif yang bergantung pada jenis usaha dan sertifikatnya. Ketentuannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022 yang mengubah aturan sebelumnya.

Secara umum, pelaksana konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil dikenai tarif 1,75 persen. Pelaksana non-kecil dikenai 2,65 persen, dan yang tidak memiliki sertifikat badan usaha dikenai 4 persen.

Untuk perencana dan pengawas konstruksi, tarifnya 3,5 persen bagi usaha kecil dan 6 persen bagi usaha non-kecil atau yang tidak bersertifikat. Tarif dan ketentuan dapat berubah, jadi cek peraturan terbaru di Direktorat Jenderal Pajak.

Perbedaan tarif menunjukkan satu hal penting. Tidak memiliki SBU membuat beban pajak lebih tinggi, selain menutup akses ke tender.

Kewajiban lain yang perlu kamu penuhi:

• Mendaftarkan pekerja pada BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
• Menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi.
• Mengurus perizinan pelaksanaan proyek, seperti persetujuan bangunan gedung bila relevan.
• Membuat kontrak kerja konstruksi tertulis sesuai undang-undang jasa konstruksi.
• Menjamin mutu dan menyediakan jaminan sesuai kontrak.

Undang-undang mewajibkan kontrak kerja konstruksi dibuat tertulis. Kontrak itu memuat hal pokok, seperti para pihak, rumusan pekerjaan, nilai, jangka waktu, dan penyelesaian sengketa.

Menurut saya, banyak sengketa proyek berakar pada kontrak yang kabur. Penasihat hukum sebaiknya meninjau kontrak sebelum ditandatangani.

FAQ Seputar Izin Usaha Jasa Konstruksi

Apakah NIB saja cukup untuk menjalankan usaha jasa konstruksi?
Tidak. Jasa konstruksi memerlukan NIB dan sertifikat standar yang terintegrasi dengan SBU, sehingga NIB saja belum cukup.

Berapa lama masa berlaku SBU konstruksi?
SBU berlaku tiga tahun sejak diterbitkan dan wajib diperpanjang sebelum habis. Cek ketentuan terbaru karena aturan dapat berubah.

Siapa yang menerbitkan SBU?
SBU diterbitkan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha yang berlisensi, dan datanya dicatat dalam sistem informasi konstruksi. Verifikasi lisensi LSBU sebelum mengajukan.

Kesimpulan

Izin usaha jasa konstruksi terdiri dari NIB dan SBU yang menunjukkan klasifikasi serta kualifikasi badan usaha. SBU berlaku tiga tahun, memerlukan tenaga bersertifikat, dan menjadi syarat utama untuk mengikuti tender.

Dari pengalaman saya, kontraktor yang merencanakan subklasifikasi dan mengelola masa berlaku sertifikat jauh lebih lancar mendapatkan proyek. Jadikan kepatuhan administrasi sebagai bagian rutin manajemen perusahaan.

Kalau kamu ingin mengurus NIB dan SBU atau memeriksa kontrak proyek, klik poster yang tersedia atau tombol KONSULTASI GRATIS di pojok kanan website ini. Tim kami siap membantu menelaah kebutuhan dan mendampingi prosesnya.

Ringkasan

• Izin usaha jasa konstruksi terdiri dari NIB dan SBU yang terintegrasi dalam sertifikat standar OSS.
• Dasar hukumnya mencakup UU Nomor 2 Tahun 2017, UU Cipta Kerja, dan PP Nomor 28 Tahun 2025.
• Jasa konstruksi tergolong usaha berisiko menengah tinggi sehingga NIB saja tidak cukup.
• SBU memuat klasifikasi dan kualifikasi usaha kecil, menengah, atau besar.
• Syarat utama meliputi legalitas badan usaha, PJBU, PJTBU, tenaga bersertifikat SKK, data keuangan, dan peralatan.
• SBU berlaku tiga tahun dan wajib diperpanjang sebelum masa berlakunya habis.
• Tarif PPh final jasa konstruksi bergantung pada jenis usaha dan kepemilikan sertifikat badan usaha.
• Kontrak kerja konstruksi harus tertulis dan sebaiknya ditinjau penasihat hukum.

Referensi

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta perubahannya melalui UU Cipta Kerja.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.
4. Kementerian Pekerjaan Umum, pu.go.id, dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.
5. Sistem OSS, oss.go.id.