Sertifikat Halal Self Declare: Syarat dan Cara Mengajukan

Sertifikat halal self declare adalah jalur pernyataan mandiri bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) untuk memperoleh sertifikat halal.

Banyak pelaku UMK masih bingung soal syarat dan prosedurnya. Padahal, pemerintah menyediakan jalur ini secara gratis melalui program fasilitasi.

Singkatnya, Anda memenuhi syarat, mendaftar lewat SIHALAL, lalu menunggu verifikasi pendamping dan penetapan kehalalan produk.

Menurut saya sebagai praktisi hukum, jalur ini adalah langkah paling adil bagi UMK. Namun, pelaku usaha wajib jujur, sebab pernyataan mandiri membawa tanggung jawab hukum.

Apa Itu Sertifikat Halal Self Declare?

Sertifikat halal self declare adalah sertifikat halal berdasarkan pernyataan pelaku usaha. Pelaku usaha menyatakan sendiri bahwa produknya halal.

Selanjutnya, pendamping proses produk halal memverifikasi pernyataan tersebut. Dengan demikian, pemerintah tetap memastikan kehalalan produk.

Dasar hukumnya jelas. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mewajibkan produk yang beredar di Indonesia bersertifikat halal.

Kemudian, UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menambahkan kemudahan bagi UMK. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 mengatur teknis penyelenggaraannya.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menjadi pelaksana utamanya.

Baca Juga: Cara Cek BPOM Online untuk Pastikan Produk Aman dan Legal

Syarat Sertifikat Halal Self Declare

Tidak semua usaha boleh memakai jalur ini. Oleh karena itu, periksa dulu syarat berikut sebelum mendaftar:

• Usaha termasuk kategori mikro atau kecil dengan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp500 juta.
• Pelaku usaha memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
• Produk tidak berisiko dan memakai bahan yang sudah terjamin kehalalannya.
• Proses produksi sederhana dan tidak mengandung bahan berbahaya.
• Lokasi, tempat, dan alat produksi terpisah dari produk tidak halal.
• Pelaku usaha bersedia diverifikasi oleh pendamping proses produk halal (P3H).
• Produk berupa makanan atau minuman, bukan produk hasil pemotongan hewan yang belum bersertifikat dari rumah potong halal.

Sebagai tambahan, siapkan dokumen pendukung. Anda memerlukan KTP, data usaha, daftar bahan, dan foto produk.

Namun, ketentuan teknis dapat berubah. Karena itu, cek pembaruan di situs resmi BPJPH sebelum mengajukan.

Cara Mengajukan Halal Self Declare Lewat SIHALAL

Proses pengajuan sebenarnya tidak rumit. Pelaku usaha mengajukan permohonan secara daring melalui SIHALAL. Berikut langkah-langkahnya.

Tahap Persiapan dan Pendaftaran

1. Buat akun di situs ptsp.halal.go.id dengan email aktif.
2. Lengkapi data usaha dan unggah NIB.
3. Pilih jenis pengajuan, yaitu pernyataan pelaku usaha.
4. Isi data produk, nama produk, dan daftar bahan secara lengkap.
5. Isi pula data proses produksi dan alat yang digunakan.

Selanjutnya, Anda perlu memilih P3H. Pendamping ini membantu Anda mengisi data dengan benar.

Selain itu, pendamping memeriksa bahan dan proses produksi secara langsung.

Tahap Verifikasi dan Penerbitan

1. P3H memverifikasi dan memvalidasi pernyataan Anda di lokasi usaha.
2. BPJPH memeriksa kelengkapan hasil pendampingan.
3. Komite Fatwa Produk Halal menetapkan status kehalalan produk.
4. BPJPH menerbitkan sertifikat halal secara elektronik.
5. Unduh sertifikat dan pasang label halal pada kemasan.

Perlu diingat, ketidaksesuaian data dapat menghambat proses. Oleh sebab itu, isi setiap kolom dengan teliti dan jujur.

Biaya dan Masa Berlaku Sertifikat

Jalur self declare tersedia gratis melalui program fasilitasi pemerintah. Namun, program ini memiliki kuota dan periode tertentu.

Maka dari itu, pantau pengumuman resmi BPJPH agar tidak terlewat.

Selain itu, pelaku usaha perlu memahami masa berlaku sertifikat. Berdasarkan ketentuan terbaru, sertifikat halal berlaku selama tidak ada perubahan komposisi bahan atau proses produk.

Jika Anda mengganti bahan, segera perbarui data di SIHALAL.

Sebaliknya, pelaku usaha yang menyalahgunakan pernyataan dapat terkena sanksi.

Sanksi tersebut mencakup peringatan tertulis, denda administratif, hingga pencabutan sertifikat. Jadi, patuhi aturan sejak awal.

Kesalahan Umum dan Kewajiban Setelah Mendapat Sertifikat

Banyak pelaku usaha gagal bukan karena aturan sulit, melainkan karena kesalahan kecil. Oleh karena itu, kenali kesalahan yang paling sering terjadi sebelum Anda mendaftar. Sebagian besar kesalahan ini bisa dicegah dengan persiapan yang matang.

• Daftar bahan tidak lengkap, sehingga P3H tidak dapat memverifikasi kehalalannya.
• Pelaku usaha memakai bahan tanpa kejelasan status halal, misalnya perisa atau pewarna tertentu.
• Kode KBLI pada NIB tidak sesuai dengan produk yang didaftarkan.
• Hasil penjualan tahunan melebihi batas yang berlaku untuk jalur ini.
• Pelaku usaha memakai alat yang sama untuk produk halal dan tidak halal.

Selanjutnya, Anda memiliki kewajiban setelah sertifikat terbit. Sertifikat bukan akhir proses, melainkan awal tanggung jawab berkelanjutan.

Pertama, pasang label halal Indonesia yang ditetapkan BPJPH pada kemasan produk. Kedua, jaga konsistensi bahan dan proses produksi sesuai data yang Anda ajukan.

Ketiga, pisahkan lokasi, peralatan, dan penyimpanan produk halal dari produk yang tidak halal.

Sebagai tambahan, catat setiap pembelian bahan baku. Catatan ini membantu Anda saat BPJPH melakukan pengawasan.

Selain itu, simpan nota dan bukti sertifikat halal dari pemasok, terutama untuk bahan hewani. Jika Anda ingin mengganti pemasok atau resep, ajukan perubahan data lebih dulu sebelum produk beredar.

Namun, banyak pelaku usaha menganggap sertifikat cukup disimpan saja. Anggapan ini keliru.

Pengawasan dapat berlangsung kapan saja, dan temuan pelanggaran bisa berujung sanksi. Karena itu, bentuk kebiasaan kerja yang disiplin sejak hari pertama.

Dengan cara ini, Anda menjaga kepercayaan konsumen sekaligus melindungi usaha dari risiko hukum.

Akhirnya, perlakukan sertifikat halal sebagai aset usaha yang perlu Anda rawat.

FAQ

Apakah semua UMK boleh memakai sertifikat halal self declare?

Tidak. Hanya UMK yang memenuhi kriteria yang boleh memakainya. Misalnya, produk harus berisiko rendah dan bahannya sudah pasti halal.

Selain itu, usaha harus memiliki NIB dan hasil penjualan sesuai batas.

Berapa lama proses sertifikat halal self declare?

Waktunya bergantung pada kelengkapan data dan antrean verifikasi. Umumnya, proses berjalan lebih cepat jika data Anda lengkap dan P3H aktif mendampingi.

Pantau status permohonan lewat akun SIHALAL secara berkala.

Apakah sertifikat halal self declare sah secara hukum?

Ya, sertifikat ini sah. Komite Fatwa Produk Halal menetapkan kehalalan produknya, lalu BPJPH menerbitkan sertifikatnya.

Dengan demikian, sertifikat ini memiliki kekuatan hukum yang sama seperti sertifikat halal reguler.

Kesimpulan

Sertifikat halal self declare memberi jalan mudah dan murah bagi UMK. Syaratnya jelas, prosesnya daring, dan fasilitasnya gratis melalui program pemerintah.

Oleh karena itu, siapkan NIB, daftar bahan, dan data produksi Anda sekarang. Kemudian, daftar lewat SIHALAL dan manfaatkan pendampingan P3H.

Menurut saya, pelaku UMK sebaiknya tidak menunda sertifikasi. Kepatuhan hukum melindungi usaha Anda dari sanksi sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen.

Pernyataan mandiri memang praktis. Meski begitu, kejujuran tetap menjadi fondasi utamanya.

Bingung memulai atau ragu apakah usaha Anda memenuhi syarat? Jangan khawatir, Anda tidak perlu menghadapinya sendirian.

Silakan klik poster yang tersedia atau tekan tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website ini. Tim kami siap membantu Anda.

Baca Juga: PMDN Adalah: Pengertian, Syarat, dan Cara Mengurusnya

Ringkasan

• Sertifikat halal self declare adalah jalur pernyataan mandiri khusus UMK.
• Dasar hukumnya meliputi UU 33/2014, UU 6/2023, dan PP 39/2021.
• Syarat utamanya mencakup NIB, hasil penjualan maksimal Rp500 juta, dan bahan halal.
• Pendaftaran dilakukan daring melalui SIHALAL dengan pendampingan P3H.
• Komite Fatwa Produk Halal menetapkan kehalalan, lalu BPJPH menerbitkan sertifikat.
• Fasilitasi gratis tersedia melalui program pemerintah dengan kuota terbatas.
• Sertifikat berlaku selama komposisi bahan dan proses produk tidak berubah.
• Pelaku usaha yang tidak jujur berisiko terkena sanksi administratif.

Referensi

• Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
• Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
• Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
• Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.
• Keputusan Kepala BPJPH Nomor 22 Tahun 2023 tentang Sertifikasi Halal Berdasarkan Pernyataan Pelaku Usaha.
• Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Kementerian Agama RI: halal.go.id.