Fabby Daraja, Author at LegalMP

Cara Daftar Merek Internasional UMKM seperti Kopi Gayo dan Sritex

November 12, 2025

UMKM di Indonesia sebaiknya tidak boleh nyaman menikmati pasar di negeri sendiri. Sebab, ada beberapa produk UMKM yang lagi banyak dicari oleh pasar luar negeri. Contohnya fashion dan kerajinan tangan yang sangat diminati Amerika Serikat, Eropa, Jepang, dan Malaysia. Mereka sangat suka dengan desain unik dan sentuhan tradisional produk kita seperti batik, tas, tenun, kerajinan rotan, dan dekorasi rumah. Ada lagi produk dari bahan baku dan hasil alam seperti karbon aktif dari batok kelapa, olahan laut dan buah segar/beku, rumput laut, sampai potongan kayu Damar. Barang ini lagi banyak diburu oleh industri di Amerika Serikat dan Eropa. Lalu ada juga produk makanan dan minuman olahan seperti kopi speciality macam Kopi Gayo, Kopi Sumatera, sampai rempah-rempah dan gula aren. Permintaan produk ini sangat tinggi di Asia Tenggara dan Timur Tengah seperti Arab Saudi. Kementerian Perdagangan mencatat peningkatan minat pembeli internasional terhadap produk UMKM Indonesia. Pada periode Januari hingga April 2025, nilai transaksi business matching mencapai US$57,61 juta atau sekitar Rp947,4 miliar dengan melibatkan ratusan pelaku usaha lokal. Hingga Oktober 2025, total transaksi termasuk purchase order dan potensi kesepakatan dagang mencapai US$130,17 juta atau sekitar Rp2,17 triliun. Pemerintah menargetkan kontribusi ekspor UMKM mencapai 17 persen, meskipun angka tersebut masih tertinggal dibandingkan negara lain seperti Tiongkok dan Thailand. Untuk mendukung peningkatan ekspor, UMKM mendapatkan sejumlah kemudahan dari pemerintah agar lebih siap bersaing di pasar global. Namun sebelum memasuki pasar internasional, pelaku UMKM perlu memastikan perlindungan merek melalui pendaftaran internasional agar bisnis tetap aman dan terhindar dari sengketa. Apa Itu Hak Merek Internasional? Hak merek internasional adalah perlindungan hukum atas merek dagang yang berlaku di berbagai negara secara bersamaan. Ini merupakan mekanisme yang memungkinkan pemilik merek untuk mendaftarkan dan melindungi identitas brand mereka di banyak yurisdiksi melalui satu sistem pendaftaran terpadu. Jadi tidak perlu harus mendaftar secara terpisah di setiap negara. Hak ini juga bisa memberikan kepada pemilik merek eksklusivitas untuk menggunakan tanda, logo, nama, atau simbol tertentu dalam kegiatan perdagangan internasional. Lalu juga bisa melindungi mereka dari pemalsuan dan pelanggaran merek di negara-negara yang telah diregistrasi. Sistem Madrid: Jalur Resmi Pendaftaran Merek Internasional Satu-satunya cara untuk bisa mendaftarkan merek secara internasional adalah melalui Sistem Madrid. Sistem Madrid adalah mekanisme internasional yang dikelola oleh World Intellectual Property Organization (WIPO) yang memfasilitasi pendaftaran merek ke lebih dari 100 negara anggota sekaligus melalui satu aplikasi tunggal. Sistem ini sangat efisien karena: Protokol Madrid Protokol Madrid (Madrid Protocol to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks) adalah perjanjian internasional yang menjadi dasar hukum Sistem Madrid. Indonesia resmi menjadi anggota Protokol Madrid sejak 2 Oktober 2018, membuka peluang bagi pelaku usaha Indonesia untuk mendaftarkan merek mereka secara internasional dengan lebih mudah. Dasar Hukum di Indonesia Implementasi sistem merek internasional di Indonesia diatur dalam beberapa regulasi: Regulasi ini mengatur prosedur, persyaratan, dan mekanisme pendaftaran merek internasional bagi pelaku usaha Indonesia, serta perlindungan merek asing yang masuk ke Indonesia. Contoh Sukses Merek Indonesia yang Go International 1. Kopi Gayo Kopi Gayo merupakan contoh produk Indonesia yang berhasil mendapatkan perlindungan merek di tingkat internasional. Kopi ini berasal dari dataran tinggi Gayo, Aceh, dan dikenal karena memiliki karakteristik rasa yang khas sesuai dengan kondisi geografis daerah asalnya. Merek Kopi Gayo telah terdaftar sebagai merek kolektif di sejumlah negara, sehingga para petani dan pelaku usaha di wilayah tersebut dapat menggunakan nama yang sama secara sah dan terlindungi. Selain itu, Kopi Gayo juga memiliki perlindungan Indikasi Geografis (IG) yang menegaskan bahwa produk ini hanya dapat menggunakan nama “Gayo” jika benar-benar berasal dari daerah tersebut. Melalui perlindungan hukum tersebut, posisi Kopi Gayo di pasar ekspor menjadi lebih kuat karena konsumen internasional dapat mengenali asal dan kualitas produk secara jelas. Perlindungan merek dan promosi media sosial juga membantu meningkatkan nilai jual kopi di pasar global serta memberikan manfaat ekonomi bagi petani di daerah Gayo. Dengan demikian, perlindungan kekayaan intelektual berperan penting dalam menjaga reputasi, kualitas, dan keberlanjutan usaha kopi ini di tingkat internasional. 2. Sritex (PT Sri Rejeki Isman Tbk) Sritex memang sekarang bangkrut karena utang yang disebabkan kesalahan dan kelalaiannya si pemilik sendiri. Namun, dulunya Sritex sangat berjaya di pasar internasional. Sritex merupakan perusahaan tekstil Indonesia yang telah lama memperhatikan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual. Perusahaan ini mendaftarkan merek dagangnya di lebih dari 30 negara yang menjadi tujuan ekspor, sehingga identitas merek Sritex diakui secara resmi di banyak pasar luar negeri. Selain pendaftaran merek, Sritex juga melakukan perlindungan terhadap desain tekstil hasil riset dan pengembangan internal melalui pendaftaran paten desain di beberapa negara. Langkah perlindungan tersebut memberikan kepastian hukum atas produk yang dipasarkan dan memperkuat posisi perusahaan di industri tekstil global. Dengan perlindungan merek dan desain, Sritex dapat menjalankan kegiatan ekspor dengan lebih aman serta menjaga keaslian produk dari risiko peniruan. Upaya ini juga memperkuat hubungan bisnis dengan mitra internasional karena adanya kejelasan status hak kekayaan intelektual perusahaan. Alasan Daftar Merek Luar dan Benefitnya bagi UMKM Berikut poin-poin kunci mengenai benefit pendaftaran merek internasional bagi UMKM: 1. Perlindungan Hukum Eksklusif (Cegah Sengketa Merek Asing) Pendaftaran merek internasional memberikan hak eksklusif bagi UMKM untuk menggunakan merek di negara tujuan ekspor. Perlindungan ini mencegah situasi trademark squatting, yaitu ketika pihak lain mendaftarkan merek lebih dulu dan menghalangi ekspansi kamu. Dengan kepemilikan resmi yang diakui secara internasional, UMKM memiliki dasar hukum kuat untuk menindak penggunaan ilegal serta memerangi produk tiruan yang berusaha memanfaatkan reputasi merek di pasar global. 2. Meningkatkan Kredibilitas dan Kepercayaan Konsumen Merek yang terdaftar di luar negeri memancarkan profesionalisme dan komitmen serius terhadap keberlanjutan bisnis. Kredibilitas ini meningkatkan kepercayaan konsumen internasional bahwa produk berasal dari entitas yang legal dan dapat dipertanggungjawabkan mutunya. Reputasi yang lebih kuat juga membantu menarik minat investor, distributor, hingga calon mitra franchise yang mencari brand dengan struktur legal formal dan legitimasi yang jelas. 3. Mempermudah Ekspansi dan Efisiensi Biaya Dengan sistem seperti Protokol Madrid, proses pendaftaran merek di banyak negara menjadi lebih terpusat dan efisien, sehingga mengurangi effort administratif dan pengeluaran dibanding pendaftaran per negara. Efisiensi ini mempercepat UMKM dalam memetakan dan mengeksekusi strategi ekspansi pasar. Selain itu, perlindungan yang terkoordinasi mendukung konsistensi identitas merek di berbagai negara, memastikan brand presence tetap seragam dan mudah dikenali. 4. Menambah Nilai

SELENGKAPNYA

Alur Perubahan Akta Koperasi dan Biayanya sesuai Regulasi

November 11, 2025

Akta koperasi adalah dokumen hukum resmi memuat seluruh aturan dasar pendirian dan operasional sebuah koperasi, mulai dari nama, alamat, tujuan, struktur kepengurusan, hingga ketentuan permodalan. Akta pendirian koperasi dibuat di hadapan notaris pembuat akta koperasi dan disahkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM sebagai syarat utama koperasi mendapat status badan hukum. Tanpa akta koperasi sah, koperasi tidak bisa beroperasi secara legal, tidak bisa membuka rekening bank atas nama koperasi, dan tidak bisa mengakses program pembiayaan pemerintah. Perubahan akta koperasi bisa dilakukan oleh siapa saja, di mana saja, selama memenuhi syarat ditetapkan oleh regulasi berlaku. Proses ini penting dilakukan ketika terjadi perubahan mendasar dalam struktur atau kebijakan internal koperasi, seperti pergantian pengurus, perubahan nama, atau penambahan jenis usaha. Tanpa memperbarui akta, koperasi berisiko menghadapi masalah hukum menghambat operasional. Perubahan anggaran dasar koperasi harus dilakukan secara resmi agar status hukum koperasi tetap valid di mata negara. Proses perubahan akta koperasi melibatkan tiga pihak utama: pengurus koperasi sebagai pemohon, notaris pembuat akta koperasi sebagai penyusun akta otentik, dan Kementerian Koperasi dan UKM sebagai pihak pengesah. Ketiga pihak ini harus berkoordinasi dengan baik agar proses berjalan sesuai alur dan tidak ada dokumen terlewat. Memahami alur perubahan akta koperasi secara menyeluruh akan menghemat waktu dan biaya serta meminimalkan risiko penolakan dari instansi terkait. Kapan Akta Koperasi Perlu Diubah? Akta koperasi perlu diperbarui setiap kali terjadi perubahan signifikan mengubah identitas atau arah organisasi. Proses perubahan ini bertujuan memastikan data koperasi di sistem pemerintah tetap valid, sehingga mempermudah akses perizinan, dukungan program pemerintah, hingga akses pembiayaan perbankan dan lembaga keuangan. Perubahan akta koperasi dilakukan dengan cara merevisi Anggaran Dasar (AD) melalui mekanisme rapat anggota resmi dan kemudian dibuat ulang oleh notaris pembuat akta koperasi. Data akta pendirian koperasi wajib selalu mencerminkan kondisi aktual koperasi agar tidak ada ketidaksesuaian antara dokumen hukum dan kenyataan di lapangan. Adapun alasan perubahan akta koperasi yang biasanya dilakukan dan diperlukan antara lain: 1. Perubahan Nama Koperasi Untuk kebutuhan rebranding atau penyesuaian identitas organisasi agar lebih sesuai dengan arah bisnis dan komunitas yang dilayani. 2. Perubahan Alamat atau Domisili Dilakukan ketika koperasi berpindah wilayah administrasi, terutama jika perubahan mencakup perpindahan kota atau kabupaten. 3. Perubahan Maksud dan Tujuan atau Bidang Usaha Terjadi ketika koperasi ingin memperluas atau mengubah lini bisnis, misalnya dari hanya simpan pinjam menjadi menyediakan layanan perdagangan atau jasa tertentu. 4. Perubahan Modal Dasar, Simpanan Pokok, atau Simpanan Wajib Biasanya untuk memperkuat modal organisasi, mendukung ekspansi usaha, atau mengikuti ketentuan internal koperasi. 5. Perubahan Susunan Pengurus dan/atau Pengawas Diperlukan saat ada pergantian kepengurusan akibat berakhirnya masa jabatan, pengunduran diri, atau evaluasi internal. 6. Penyesuaian dengan Peraturan Perundang-Undangan Dilakukan ketika ada aturan baru yang mengharuskan koperasi melakukan perubahan pada anggaran dasar agar tetap sesuai ketentuan hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, setiap perubahan anggaran dasar koperasi wajib dilaporkan kepada pejabat berwenang dan mendapat pengesahan agar memiliki kekuatan hukum. Inilah mengapa proses perubahan akta koperasi tidak bisa dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan notaris pembuat akta koperasi dan Kemenkop. Syarat dan Dokumen untuk Perubahan Akta Koperasi Sebelum memulai proses perubahan akta koperasi, pastikan seluruh dokumen yang dibutuhkan sudah lengkap. Kelengkapan dokumen adalah kunci agar proses berjalan lancar tanpa penundaan dari pihak Kementerian Koperasi dan UKM. Ketidaklengkapan dokumen adalah penyebab paling umum proses perubahan akta koperasi terhambat atau ditolak sistem. Notaris pembuat akta koperasi umumnya akan membantu mengecek kelengkapan dokumen sebelum proses pembuatan akta dimulai. Berikut dokumen wajib disiapkan: 1. Berita Acara RAT atau RALB Berita acara rapat ini menjadi bukti bahwa perubahan akta disetujui oleh anggota koperasi. Dokumen ini harus dibuat pada saat rapat resmi, baik dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan) maupun RALB (Rapat Anggota Luar Biasa). Rapat juga wajib memenuhi jumlah kehadiran minimal sesuai aturan koperasi. Setelah selesai, dokumen wajib ditandatangani pengurus dan pengawas sebagai bukti keputusan yang sah. 2. Salinan Akta Pendirian Koperasi dan Perubahan Sebelumnya Akta pendirian koperasi dan seluruh perubahan sebelumnya perlu disertakan sebagai riwayat resmi koperasi. Dokumen ini penting untuk menunjukkan koperasi mengikuti proses hukum dari awal hingga perubahan terakhir. Dengan adanya riwayat lengkap, pemerintah bisa memastikan data koperasi akurat dan konsisten. Notaris pembuat akta koperasi memerlukan dokumen ini untuk menyusun akta perubahan secara benar dan tidak kontradiktif dengan ketentuan sebelumnya. Tanpa dokumen ini, proses perubahan bisa ditolak karena tidak ada bukti legal lengkap. 3. Fotokopi KTP Pengurus dan Pengawas KTP diperlukan untuk membuktikan identitas resmi pengurus dan pengawas koperasi. Data harus sesuai dengan informasi yang dicatat dalam berita acara rapat. Jika ada pergantian pengurus, KTP pengurus baru juga harus dilampirkan. KTP ini juga akan digunakan notaris pembuat akta koperasi untuk mencantumkan data pengurus secara akurat dalam akta perubahan. KTP harus masih berlaku agar tidak menghambat proses verifikasi. 4. Surat Kuasa Bermaterai (jika dikuasakan) Surat kuasa dibutuhkan jika proses perubahan akta dilakukan oleh orang lain, bukan pengurus langsung. Dokumen ini menjadi bukti bahwa pihak tersebut benar-benar diberi wewenang. Surat kuasa harus bermaterai agar sah secara hukum. Tanpa surat kuasa, pihak lain tidak bisa mengurus perubahan atas nama koperasi. 5. Draf AD/ART yang Sudah Direvisi Draf AD/ART disiapkan untuk menunjukkan perubahan yang sudah disepakati dalam rapat anggota. Dokumen ini harus memuat seluruh poin yang diubah secara detail. Pemerintah akan memeriksa draf untuk memastikan perubahan sesuai aturan koperasi. Pastikan kalimat dan format rapi supaya proses pengesahan lebih cepat. 6. Bukti Pembayaran PNBP Setiap perubahan akta wajib membayar biaya resmi (PNBP) sesuai ketentuan pemerintah. Biaya perubahan untuk koperasi primer adalah Rp50.000, dan koperasi sekunder Rp100.000 sesuai PP No. 29 Tahun 2024. Bukti pembayaran harus dilampirkan dalam berkas pengajuan sebagai bukti transaksi sah. Berbeda dengan biaya notaris pembuat akta koperasi, PNBP ini merupakan biaya resmi dibayarkan langsung ke negara melalui bank persepsi ditunjuk. Tanpa bukti ini, permohonan tidak akan diproses. 7. NIB dan Sertifikat Standar Koperasi NIB (Nomor Induk Berusaha) adalah identitas resmi koperasi dalam sistem perizinan usaha. Dokumen ini menunjukkan koperasi telah terdaftar dan aktif. Sertifikat standar juga perlu disiapkan sebagai bukti pemenuhan persyaratan usaha koperasi. Jika NIB belum ada atau tidak aktif, pengajuan perubahan bisa terhambat. NIB koperasi ini juga akan dicocokkan dengan data tercantum dalam akta koperasi untuk memastikan konsistensi data. 8. Laporan Keuangan Terakhir (jika dibutuhkan)

SELENGKAPNYA

Proses Pengalihan Saham PT Terbaru sesuai Aturan: Syarat, Tata Cara, dan Dampak Hukumnya

November 8, 2025

Pengalihan saham PT biasanya dilakukan karena adanya kebutuhan jual beli, pewarisan, atau restrukturisasi perusahaan. Alasannya bisa macam-macam. Bisa berupa transaksi jual beli saham, di mana pemegang saham memindahkan kepemilikannya kepada pihak lain demi memperoleh keuntungan atau mengubah portofolio investasinya. Lalu ada pewarisan, ketika saham secara hukum beralih kepada ahli waris setelah pemegang saham meninggal dunia. Ada juga yang untuk restrukturisasi perusahaan dalam rangka penyesuaian struktur modal, merger, atau akuisisi. Sampai pergantian kepemilikan yang dilakukan untuk tujuan investasi, pengalihan kontrol usaha, atau penarikan modal dari perusahaan. Namun, proses pengalihan saham PT ini tidak bisa dilakukan sembarangan. Tidak boleh dilakukan sesuka hati tanpa mengikuti aturan hukum yang berlaku. Di lapangan, sering kali saham dijual atau dipindahtangankan hanya dengan perjanjian di atas kertas tanpa melalui proses hukum yang sah. Akibatnya, muncul masalah seperti status kepemilikan yang tidak diakui negara, sengketa antara pemegang saham, hingga kesulitan saat mengurus perubahan data di Kemenkumham atau ketika ingin menarik investor baru. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, tata cara pengalihan saham kini sudah diatur lebih jelas dan terintegrasi secara digital melalui sistem AHU (Administrasi Hukum Umum). Apa Itu Alih Saham PT? Secara hukum, alih saham adalah proses pemindahan hak kepemilikan atas sebagian atau seluruh saham suatu Perseroan Terbatas (PT) dari satu pihak ke pihak lain. Definisi ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang menjelaskan bahwa saham merupakan bukti penyertaan modal dan memberikan hak serta kewajiban kepada pemiliknya (pemegang saham). Ketika saham dialihkan, maka hak dan kewajiban tersebut ikut berpindah kepada pihak penerima saham. Penjelasan yang Lebih Sederhana Dalam bahasa yang lebih sederhana, alih saham bisa diartikan sebagai proses jual-beli kepemilikan perusahaan. Misalnya, seseorang memiliki 60% saham di sebuah PT. Lalu ia menjual 20% kepada orang lain. Maka kepemilikan perusahaan tersebut otomatis berubah dari 60% menjadi 40%. Artinya, posisi dan suara dalam rapat pemegang saham pun ikut menyesuaikan dengan porsi baru. Contoh Analogi Mudahnya Kamu dan temanmu memiliki usaha bersama berupa “kue tart” utuh. Setiap potongan kue ini mewakili saham dari PT atau perusahaan. Ketika kamu memberikan satu potong kue kepada orang lain, berarti kamu juga memberikan sebagian rasa “memiliki” terhadap usaha itu. Ia berhak ikut menikmati hasil keuntungan (dividen) dan punya suara dalam keputusan penting usaha tersebut. Syarat Pengalihan Saham PT yang Harus Dipenuhi Dulu Supaya proses pengalihan saham berjalan lancar, sah secara hukum, dan tidak memicu sengketa antar pemegang saham, ini syarat yang harus kamu penuhi dulu: 1. Saham Harus Ditawarkan ke Pemegang Saham Lama Terlebih Dahulu Jika ada pemegang saham ingin menjual sahamnya, dia harus menawarkan dulu ke pemegang saham lain di perusahaan. Ini memberikan kesempatan kepada pemegang saham lama untuk membeli dulu sebelum ditawarkan ke pihak luar. Aturannya ada di Pasal 57 dan 58 UU PT. Fungsinya untuk menjaga struktur kepemilikan tetap terkontrol. Jika tidak ada pemegang saham internal yang mau membeli, barulah sahamnya boleh ditawarkan ke pihak lain di luar perusahaan. Jadi tidak bisa langsung jual ke orang luar tanpa izin. 2. Perlu Persetujuan RUPS, Direksi, atau Komisaris Selain aturan undang-undang, biasanya anggaran dasar PT mewajibkan persetujuan dari organ perusahaan seperti RUPS, Direksi, dan Komisaris. Tujuannya agar perusahaan bisa mengontrol siapa saja yang masuk sebagai pemegang saham baru. Jika sudah disetujui, proses pemindahan saham harus selesai paling lama 90 hari sejak persetujuan diberikan. Aturan ini merujuk pada Pasal 56 UU PT. Mekanisme ini berguna untuk melindungi kepentingan semua pemegang saham. 3. Bisa Perlu Izin dari Instansi Pemerintah Tertentu Beberapa jenis usaha mengharuskan pengalihan saham mendapat persetujuan atau pemberitahuan ke lembaga pemerintah. Misalnya perusahaan sektor keuangan harus lapor atau minta izin ke OJK, dan perusahaan dengan modal asing harus lapor ke BKPM. Ini agar perubahan kepemilikan tidak melanggar ketentuan khusus sektor bisnis. Jadi tidak cukup hanya persetujuan internal perusahaan. Pemerintah tetap ikut mengawasi demi menjaga stabilitas dan kepatuhan hukum dilansir dari ProLegal. 4. Pengecualian untuk Perpindahan Saham karena Hukum Ada kondisi tertentu dimana pengalihan saham terjadi otomatis dan tidak butuh persetujuan pemegang saham lain atau RUPS. Contohnya warisan saat pemilik saham meninggal, ataupun merger dan pemisahan perusahaan. Namun jika aturan sektor usaha mewajibkan izin instansi pemerintah, izin tetap perlu diajukan. Jadi walaupun proses perpindahan saham otomatis menurut hukum, bisa saja tetap ada kewajiban melapor atau minta izin regulator. Hal ini tergantung aturan bidang usaha terkait dikutip dari Easybiz. Tata Cara Pengalihan Saham PT dengan Prosedur yang Benar Setelah memahami syarat-syarat yang harus dipenuhi, langkah selanjutnya adalah melaksanakan prosedur pengalihan saham sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tata cara pemindahan hak atas saham telah diatur secara jelas dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berikut tata caranya: 1. Pembuatan Akta Pemindahan Hak Atas Saham Pengalihan saham bisa dibuat lewat akta notaris atau perjanjian biasa yang ditandatangani para pihak. Namun dalam praktik bisnis yang prudent, akta notaris jauh lebih aman karena kekuatan hukumnya lebih kuat. Dokumen ini wajib mencantumkan identitas penjual dan pembeli saham, jumlah saham, nilai nominal, harga transaksi, dan syarat yang disepakati. Jika terjadi sengketa, akta notaris akan lebih mudah dijadikan bukti di pengadilan. Intinya, akta autentik meminimalkan risiko dan menjaga kepastian hukum bagi semua pihak. 2. Penyampaian Akta kepada Perseroan Setelah akta ditandatangani, dokumen tersebut harus diserahkan secara resmi kepada perusahaan. Langkah ini menjadi bukti bahwa perusahaan sudah mengetahui adanya perubahan pemilik saham. Penyerahan biasanya dilakukan secara tertulis dan disertai tanda terima. Jika dokumen tidak disampaikan, perusahaan tidak bisa mencatat perubahan tersebut secara resmi. Akibatnya, status kepemilikan saham secara administratif bisa terhambat. 3. Pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Direksi perusahaan berkewajiban mencatat pengalihan saham dalam daftar pemegang saham internal perusahaan. Catatan ini memuat nama pemilik baru, jumlah saham, nilai saham, dan tanggal perpindahan. Pencatatan menjadi bukti sah bahwa pemegang saham baru telah resmi memiliki hak atas saham tersebut. Tanpa pencatatan ini, hak pemegang saham baru bisa dipertanyakan. Maka itu, ketelitian dan ketepatan pencatatan sangat penting agar tidak muncul masalah di kemudian hari. 4. Pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan HAM Setelah pencatatan internal selesai, perusahaan harus melapor ke Kementerian Hukum dan HAM melalui sistem AHU Online. Pelaporan ini wajib dilakukan maksimal tiga puluh hari sejak pencatatan. Jika perusahaan terlambat

SELENGKAPNYA

Daftar Izin Usaha Pertanian untuk Jalin Kerjasama dengan Mitra

November 7, 2025

Usaha pertanian itu sangat berat menjalankannya. Harus bangun pagi-pagi untuk datang ke lahan. Siang hingga sore harus panas-panasan mengerjakannya. Malamnya pun masih aktif ke sana-sini untuk mengirimkan hasil tani yang ada agar bisa laku terjual. Ini pekerjaan yang butuh banyak sekali tenaga dan waktu. Setiap keringatnya harus bisa dibayar dengan bayaran yang setimpal. Namun, semua pekerjaan itu tidaklah cukup. Tidak akan bisa mendapatkan bayaran yang setara dengan kerja kerasnya. Karena, hasil tani yang sudah ada harus dikirimkan ke berbagai mitra untuk bisa didistribusi dengan baik. Untuk bisa mendistribusikannya ini, pengusaha tani harus memiliki berbagai dokumen dan izin usaha pertanian. Apa Manfaat Punya Izin Usaha Pertanian? Selain untuk bisa kerjasama dengan mitra, ada beberapa manfaat lain jika kamu punya izin usaha pertanian. Beberapa di antaranya adalah: 1. Syarat Utama untuk Menjalin Kerjasama dengan Mitra Pertama kita bahas lebih detail poin ini ya. Karena, poin menjalin kerjasama dengan mitra punya banyak manfaatnya bagi usaha tani. Mitra usaha seperti perusahaan besar, BUMN, atau lembaga pembiayaan biasanya hanya mau bekerja sama dengan pelaku usaha yang memiliki legalitas lengkap. Izin usaha menunjukkan bahwa kamu serius, kredibel, dan memiliki struktur bisnis yang tertib. Misalnya, saat ingin memasok hasil panen ke industri makanan, pihak pembeli akan meminta dokumen seperti NIB, SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), atau izin usaha budidaya pertanian. Dengan legalitas lengkap, proses negosiasi menjadi lebih mudah karena mitra yakin kamu memenuhi standar kerja sama yang profesional. 2. Diakui Secara Hukum dan Terlindungi Dengan izin usaha seperti NIB (Nomor Induk Berusaha) dan izin usaha sektor pertanian, kegiatan bisnis kamu diakui secara resmi oleh negara. Artinya, kamu memiliki dasar hukum yang kuat saat menjalankan usaha, menandatangani kontrak, atau mengajukan klaim bila terjadi sengketa. Misalnya, ketika terjadi gagal panen akibat keterlambatan pasokan pupuk, kamu punya hak hukum untuk menuntut sesuai perjanjian. Tanpa izin, posisi kamu akan lemah karena secara hukum bisnis tersebut belum dianggap sah. Izin usaha tani juga bisa membangun kepercayaan dari pihak luar karena bisnismu bisa dinilai lebih kredibel dan profesional. 3. Membuka Akses Pembiayaan dan Bantuan Pemerintah Pelaku pertanian bakal sulit mendapatkan akses modal dari bank, lembaga keuangan, maupun program bantuan pemerintah kalau ia tidak punya izin usaha resmi. Padahal, banyak sekali program subsidi, bantuan alat mesin pertanian (alsintan), dan kredit usaha rakyat (KUR) bagi izin usaha tani. Kamu perlu melampirkan NIB serta izin usaha aktif untuk bisa mendapatkan itu semua. Selain itu, kamu bisa mengajukan pinjaman dengan bunga rendah dan tenor panjang. 4. Memperluas Akses Pasar dan Bisa Melakukan Ekspor Legalitas usaha juga menjadi kunci jika kamu ingin menembus pasar yang lebih luas, termasuk ekspor. Dengan memiliki izin resmi seperti Izin Usaha Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (IUP-T) atau sertifikasi dari Kementerian Pertanian, kamu bisa mendaftarkan produkmu ke marketplace B2B, koperasi ekspor, atau bahkan ikut program promosi produk Indonesia di luar negeri. Hal ini membantu usaha pertanian naik kelas, dari skala lokal menjadi skala global. 5. Menjadi Bukti Profesionalisme dan Punya Daya Saing Ketika usaha pertanianmu memiliki izin resmi, citra yang terbentuk di mata publik dan calon mitra menjadi lebih profesional. Izin usaha menunjukkan bahwa kamu taat aturan, transparan, dan siap bertumbuh secara berkelanjutan. Dalam jangka panjang, hal ini meningkatkan kepercayaan investor, memperkuat reputasi merek, dan membuat usaha lebih mudah diaudit. Banyak koperasi dan perusahaan besar memilih mitra dengan legalitas lengkap karena mereka dinilai lebih konsisten dalam menjaga kualitas dan kuantitas produksi. Maka, izin bukan sekadar dokumen administratif, tapi juga simbol kredibilitas dan keunggulan kompetitif. Jenis Izin Usaha Pertanian Wajib Dimiliki Pertama Kali Setelah semua manfaat itu, gak ada alasan lagi bagi kamu untuk gak mau mengurus izin usaha pertanian. Memang, perlu sedikit meluangkan waktu buat mengurusnya. Apalagi dokumen yang diperlukan cukup kompleks. Apa saja itu? 1. Nomor Induk Berusaha (NIB) NIB adalah identitas resmi usaha yang dibuat lewat sistem OSS. Dokumen ini berisi data perusahaan, bidang usaha, dan status izin kamu. NIB sekarang menggantikan SIUP, TDP, dan SKU jadi kamu tidak perlu mengurus dokumen itu lagi. Kecuali kalau untuk skala menengah-besar, tetap membutuhkan SIUP. Jangan lupa untuk memilih kode KBLI yang benar supaya kegiatan usahamu sesuai aturan dan tidak terkendala saat kerja sama dengan pihak lain. Kenapa petani harus punya NIB? Bagi petani, NIB membantu mengakui kegiatan usahanya secara hukum. Lewat NIB, petani bisa ikut program bantuan pemerintah, dapat pembiayaan dari bank atau koperasi, dan lebih mudah kerja sama dengan perusahaan lain. Selain itu, aktivitas usaha jadi lebih tertata, mulai dari produksi, distribusi, sampai pemasaran. Punya NIB itu ibarat punya identitas resmi sebagai pelaku usaha. 2. Badan Usaha CV Untuk menjalankan usaha pertanian secara resmi, kamu perlu mendirikan badan usaha seperti CV. Dokumen wajib yang harus dimiliki adalah Akta Pendirian dari notaris dan SK pengesahan dari Kemenkumham. Di dalamnya tercantum pemilik, modal, dan jenis usaha yang kamu jalankan. Tanpa legalitas ini, kamu akan sulit bekerja sama dengan perusahaan besar atau lembaga pendanaan. Kenapa bukan pakai PT? Untuk usaha pertanian yang punya target besar, seperti butuh modal tinggi atau mau ekspor, PT bisa jadi pilihan yang lebih strategis. PT lebih dipercaya investor, lembaga keuangan, dan mitra besar. Struktur kepemilikannya juga lebih jelas dan profesional. Namun, bukan berarti CV tidak bagus. Banyak pelaku pertanian memulai dari CV karena prosesnya lebih simpel dan biayanya lebih ringan. Jadi, kalau kamu sudah punya rencana berkembang besar, PT sangat menguntungkan. Tapi kalau kamu masih tahap merintis dan ingin mulai cepat, CV sudah cukup kuat untuk jalan. 3. NPWP dan SKT Pajak Badan Setelah punya badan usaha, kamu wajib memiliki NPWP perusahaan. Kamu juga perlu SKT Pajak sebagai bukti bahwa perusahaan sudah terdaftar di sistem pajak. Melalui dokumen ini, kewajiban pajak perusahaan akan tercatat dan kamu bisa melakukan transaksi resmi. Kepatuhan pajak akan meningkatkan kepercayaan partner dan calon investor. 4. Rekening Badan atau Rekening Perusahaan Rekening ini digunakan khusus untuk transaksi usaha agar tidak bercampur dengan uang pribadi. Untuk membuka rekening perusahaan, biasanya bank meminta Akta, SK Kemenkumham, NIB, NPWP, dan KTP pengurus. Dengan rekening ini, laporan keuangan lebih rapi dan mudah dicek saat butuh pembiayaan atau audit. Partner bisnis juga lebih percaya karena semua transaksinya bisa bersifat resmi. Izin Usaha Lanjutan Khusus Petani Komersial Skala Menengah-Besar Setelah mengetahui

SELENGKAPNYA

Prinsip Kripto Syariah: Cara Baru Pengusaha Muslim Berinvestasi?

November 6, 2025

Dalam beberapa tahun terakhir, dunia bisnis mengalami perkembangan yang begitu cepatnya. Terutama dalam perkembangan teknologi. Perubahan yang paling berdampak ke sektor bisnis yaitu dari sistem keuangan digital. Ini ditandai dengan munculnya aset kripto atau mata uang kripto yang makin ke sini makin banyak dibahas dan digunakan. Namun, tak sedikit yang menilai kalau penggunaan aset kripto ini tidaklah halal dari sudut pandang Islam. Jadi, muncul banyak penolakan. Terutama dari kalangan umat muslim dengan berbagai latar belakang seperti karyawan maupun pengusaha. Buat mengatasinya, lahirlah kripto syariah. Mungkin ini upaya agar konsep kripto bisa diterima oleh kalangan muslim. Prinsip utama dari konsep ini adalah bagaimana seseorang dapat memanfaatkan kemajuan teknologi blockchain tanpa meninggalkan aturan yang telah diatur dalam hukum Islam. Seperti larangan terhadap riba, gharar, dan maysir. Lantas bagaimana sih prinsip kerja dari kripto syariah ini? Apakah benar halal dan cocok dijadikan investasi bagi pengusaha Muslim? Sebelum lanjut itu dulu, baiknya kita paham dasar dari aset kripto secara umum supaya lebih mudah memahami yang versi syariahnya. Apa Itu Kripto dengan Penjelasan Sederhana Kripto atau cryptocurrency adalah bentuk mata uang digital yang dibuat menggunakan teknologi enkripsi untuk melindungi data dan transaksi di dalamnya. Kripto tidak dicetak seperti uang kertas atau logam yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai dan keberadaannya disimpan serta dikelola melalui sistem jaringan komputer global yang disebut blockchain. Aset Kripto adalah komoditi tidak berwujud yang berbentuk aset digital, menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain (PMK 68/2022). Masih terlalu sulit memahaminya ya? Mari kita coba pakai analogi yang lebih sederhana. Coba posisikan dirimu jadi anak kecil. Kamu punya koin mainan di taman bermain. Tapi koin ini tidak kamu simpan di dompet. Bentuknya pun juga bukan plastik seperti koin di Timezone. Koin ini disimpan di semacam buku catatan besar yang “ajaib”. Buku itu dijaga bareng-bareng oleh banyak anak di seluruh dunia. Setiap kali kamu mendapatkan koin karena menang permainan, semua anak ikut mencatat kejadian itu di buku masing-masing. Dan isi catatannya sama persis. Jadi, semua anak punya catatan yang sama. Sehingga, gak ada anak lain yang bisa mengaku-ngaku punya lebih banyak koin daripada yang sebenarnya. Buku catatan besar itu adalah gambaran dari teknologi penyimpanan blockchain, dan koin itu ibarat kripto. Tidak ada mesin yang bisa mencetak koin ini. Koin baru terbentuk ketika anak-anak membantu mencatat dan memastikan setiap transaksi benar. Ini membuat koin tersebut aman, jujur, dan tidak bisa dipalsukan. Apa Itu Kripto Syariah dan Bagaimana Konsep serta Prinsipnya? Setelah tahu dasar cara kerja dari aset kripto, sekarang lanjut ke versi syariahnya. Kripto syariah adalah jenis aset kripto yang dibangun dan dioperasikan berdasarkan prinsip keuangan Islam. Dalam Islam, setiap bentuk transaksi keuangan harus terhindar dari tiga unsur yang dilarang, yaitu riba, gharar, dan maysir. Nah kripto syariah dibangun untuk menghindari ketiga hal itu. Selain itu, proyek kripto syariah juga memperhatikan bagaimana keuntungan dibagikan kepada para pemegang token. Umumnya, sistem yang digunakan berbasis bagi hasil atau profit sharing, bukan bunga tetap. Hal ini selaras dengan prinsip muamalah Islam yang menekankan keadilan dan keseimbangan dalam memperoleh keuntungan. Dan prinsip Islam yang mengharamkan bunga. Di sisi lain, proyek kripto syariah juga memastikan bahwa dana yang terkumpul dari para investor tidak digunakan untuk mendanai aktivitas yang dilarang dalam Islam. Contohnya seperti industri minuman keras, perjudian, atau bisnis berbasis riba. Dengan begitu, setiap transaksi yang dilakukan dalam ekosistem kripto syariah diharapkan tetap bersih dan sesuai dengan nilai-nilai halal. Contoh Kripto Syariah di Indonesia 1. Tokenisasi Emas (misal: GIDR) Model ini menghubungkan nilai token dengan cadangan emas fisik, sehingga memberikan stabilitas dan kepastian nilai bagi investor. GIDR menjadi salah satu contoh yang mendapatkan perhatian karena mengikuti fatwa MUI dan masuk proses sandbox OJK. 2. Islamic Coin ($ISLM) Islamic Coin hadir sebagai aset kripto global yang mengintegrasikan prinsip keuangan Islam ke dalam dunia blockchain. Proyek ini mendapat sorotan karena model tata kelola dan ekonominya dirancang agar halal dan berorientasi pada kemaslahatan. Investor muslim melihatnya sebagai peluang early-stage di ekosistem web3 yang sejalan dengan nilai syariah. 3. AlifCoin AlifCoin dikembangkan sebagai pionir kripto halal dengan misi memperkuat ekosistem digital berbasis nilai Islam. Proyek ini fokus pada transparansi, kepatuhan syariah, dan potensi utilitas dalam keuangan umat. Pendekatan yang terstandarisasi menjadikan AlifCoin sebagai opsi bagi pengguna yang mengutamakan etika dalam investasi digital. 4. Gcoin Gcoin diklaim sebagai salah satu kripto syariah pertama yang menerapkan prinsip keuangan Islam di ruang DeFi. Proyek ini menghindari unsur riba dan spekulasi berlebihan, sekaligus membangun model distribusi nilai yang lebih adil. Ini menandai upaya serius membawa prinsip syariah ke sektor yang biasanya didominasi spekulasi tinggi. 5. Platform Fasset Indonesia Fasset menyediakan akses aset digital yang telah melalui kurasi syariah ketat, termasuk bebas riba, gharar, dan maisir. Platform ini menawarkan gateway aman bagi masyarakat muslim yang ingin bertransaksi kripto secara etis. Dengan dukungan ekosistem yang compliant, Fasset memosisikan diri sebagai infrastruktur jembatan antara ekonomi digital dan ekonomi syariah. Pandangan Majelis Ulama Indonesia tentang Kripto Syariah Majelis Ulama Indonesia membahas soal cryptocurrency dalam forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa ke-7 yang berlangsung pada 9–11 November 2021 di Jakarta, dihadiri ratusan ulama. Dalam keputusan tersebut, MUI menyatakan bahwa penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran dinilai tidak sesuai syariat. Alasannya ada unsur ketidakpastian, risiko kerugian yang tinggi, dan bertentangan dengan aturan negara yang menetapkan rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran resmi. Ketua Komisi Fatwa menjelaskan bahwa kripto sebagai mata uang dianggap bermasalah karena nilai yang naik-turun ekstrem, rawan spekulasi, dan tidak memiliki bentuk fisik yang jelas sehingga masuk kategori aktivitas yang mengandung ketidakjelasan dan unsur spekulatif. Kripto sebagai Aset Investasi: Ada Syaratnya Namun, pandangan MUI tidak hitam-putih. Untuk kripto sebagai aset atau komoditas investasi, hukumnya bisa berbeda. Kripto tidak boleh diperdagangkan jika mengandung unsur spekulasi yang berlebihan, tidak jelas wujud atau nilainya, dan tidak memenuhi syarat sebagai aset menurut syariah, seperti harus bisa dimiliki, diukur, dan diserahterimakan dengan jelas. Sebaliknya, jika suatu aset kripto memiliki dasar nilai yang jelas (underlying asset), manfaat yang nyata, serta memenuhi kriteria syariah sebagai komoditas, maka perdagangan kripto tersebut bisa dibolehkan. Dampak Fatwa Ini Fatwa MUI tidak otomatis menjadi hukum

SELENGKAPNYA

Syarat Pendirian Bank Digital dan Prosedur Lengkapnya Menurut Regulasi

November 5, 2025

Popularitas bank digital di Indonesia terus meningkat seiring dengan kemudahan yang ditawarkannya. Kini, masyarakat bisa melakukan transfer, membayar tagihan, hingga mengatur keuangan hanya lewat ponsel, tanpa perlu datang ke kantor cabang atau ATM. Beberapa bank besar seperti Bank Mandiri, BCA, dan BRI bahkan telah memiliki anak usaha khusus yang fokus pada layanan digital dikutip dari Bisnis.com. Contohnya, aplikasi Livin’ by Mandiri mencatat hingga 2,8 miliar transaksi dengan nilai lebih dari Rp3.271 triliun sepanjang tahun 2023. Hingga tahun 2025, jumlah bank digital di Indonesia diperkirakan telah mencapai setidaknya 17 institusi, meskipun angka pastinya bisa berbeda tergantung pada definisi dan klasifikasi yang digunakan. Fenomena ini menunjukkan betapa pesatnya perkembangan industri keuangan digital di tanah air. Beberapa aplikasi bank digital bahkan berhasil menembus lebih dari 10 juta kali instalasi, menandakan semakin tingginya kepercayaan dan adopsi masyarakat terhadap layanan perbankan berbasis teknologi. Tren ini juga diperkuat oleh peningkatan signifikan pada volume transaksi BI-FAST, yang akan terus mendorong pertumbuhan transaksi bank digital sepanjang tahun 2025 dilansir dari CNBC Indonesia. Melihat tren tersebut, banyak investor mulai melirik sektor ini sebagai peluang bisnis yang menjanjikan. Namun, sebelum membangun layanan serupa, pelaku usaha perlu memahami bahwa pendirian bank digital tidak bisa dilakukan begitu saja. Ada sejumlah syarat dan perizinan resmi yang wajib dipenuhi agar operasionalnya diakui secara legal di Indonesia. Apa Itu Bank Digital? Bank Digital merupakan bank berbadan hukum Indonesia yang menyediakan dan melaksanakan kegiatan usahanya terutama melalui saluran elektronik, tanpa memiliki kantor fisik selain kantor pusat, atau hanya menggunakan kantor fisik dalam jumlah terbatas menurut Tarigan, H. A. A. B., & Paulus, D. H. (2019). Seluruh aktivitas seperti pembukaan rekening, transaksi, pengelolaan produk keuangan, dan layanan nasabah dilakukan melalui aplikasi maupun platform digital sehingga nasabah dapat mengakses layanan kapan saja dan di mana saja. Kehadiran kantor fisik sangat terbatas dan biasanya hanya sebatas kantor pusat untuk memenuhi ketentuan administratif dan operasional yang diperlukan oleh regulasi. Dengan model ini, bank digital mampu memberikan layanan yang lebih efisien, cepat, dan hemat biaya operasional. Teknologi menjadi fondasi utamanya. Mulai dari penggunaan sistem keamanan data berlapis, analitik big data untuk memahami perilaku nasabah, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan untuk meningkatkan kualitas layanan. Meski menawarkan kemudahan dan inovasi, penyelenggaraan bank digital tetap wajib memenuhi aturan perlindungan konsumen, keamanan siber, serta standar prudensial agar kepercayaan masyarakat terjaga dalam ekosistem keuangan digital nasional. Syarat Pendirian Bank Digital di Indonesia Berdasarkan Aturan Terbaru Untuk bisa beroperasi secara sah di Indonesia, bank digital harus memenuhi berbagai syarat dan mendapatkan izin resmi. Menurut Suherman (2020), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong perbankan agar bertransformasi ke layanan digital. OJK juga telah mengatur layanan perbankan digital melalui aturan khusus bagi bank umum. Intinya, layanan perbankan digital adalah layanan bank berbasis elektronik yang memanfaatkan data nasabah secara maksimal untuk memberikan layanan yang cepat, mudah, dan lebih personal. Dengan kata lain, semua proses bank dibuat lebih praktis lewat teknologi, tetapi tetap berada dalam pengawasan dan aturan pemerintah agar aman bagi masyarakat. Supaya dapat beroperasi secara resmi, bank digital di Indonesia hanya boleh dijalankan oleh bank yang berbadan hukum Indonesia (BHI). Ketentuan ini diatur secara jelas dalam Pasal 25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.03/2021 Tahun 2021 tentang Bank Umum (POJK 12/2021). Dalam regulasi tersebut juga dijelaskan bahwa bank digital merupakan bank berbadan hukum Indonesia yang menyediakan dan melaksanakan kegiatan usahanya terutama melalui saluran elektronik, tanpa memiliki kantor fisik selain kantor pusat, atau hanya menggunakan kantor fisik dalam jumlah terbatas (Pasal 1 angka 22 POJK 12/2021). Pendirian bank digital dapat dilakukan melalui dua cara: Praktiknya, langkah transformasi ini sering dilakukan melalui akuisisi bank BHI yang kemudian dialihkan menjadi bank digital. Salah satu contoh yang menonjol adalah Bank BCA yang mengakuisisi PT Bank Royal Indonesia dan mengubahnya menjadi BCA Digital. Namun, berkat adanya ketentuan dalam POJK 12/2021, kini pelaku usaha juga memiliki peluang untuk mendirikan bank BHI baru guna membangun layanan bank digital dari awal. Dalam hal ini, terdapat beberapa persyaratan utama yang wajib dipenuhi: Selain itu, setiap bank digital tetap diwajibkan memiliki minimal satu kantor fisik sebagai Kantor Pusat. Lalu wajib mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk bank BHI, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 30 POJK 12/2021. Meskipun konsep bank digital merupakan layanan tanpa tatap muka, keberadaannya tetap harus berlandaskan legalitas formal, kepemilikan modal yang kuat, dan pengawasan langsung dari OJK agar dapat beroperasi secara sah di Indonesia. Rangkuman Syarat Pendirian Bank Digital Berikut rangkuman syarat pendirian bank digital di Indonesia tanpa mencantumkan regulasinya: Mengurus Rencana Bisnis dan Perizinan Pendirian Bank Digital di Indonesia Sebelum mendirikan bank digital, calon pelaku usaha harus menyiapkan rencana bisnis yang sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini diatur dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b Peraturan OJK (POJK) Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum. Rencana bisnis menjadi dokumen penting yang berisi strategi dan langkah operasional bank digital agar memenuhi standar keamanan, tata kelola, dan keberlanjutan usaha. Menurut Pasal 24 ayat (1) POJK 12/2021, rencana bisnis bank digital wajib memuat beberapa hal pokok: Mengurus Tahapan Perizinan Pendirian BHI Setelah rencana bisnis disiapkan, calon pelaku usaha perlu mengurus tahapan perizinan pendirian bank berbadan hukum Indonesia (BHI). Berdasarkan Pasal 14 POJK 12/2021, proses perizinan bank dilakukan dalam dua tahap, yaitu Persetujuan Prinsip dan Izin Usaha. A) Tahap pertama adalah Persetujuan Prinsip. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) POJK 12/2021, permohonan ini diajukan kepada OJK oleh salah satu calon pemilik atau calon Pemegang Saham Pengendali (PSP). Dokumen dan data yang disertakan harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 15 POJK 12/2021. Setelah seluruh dokumen diterima secara lengkap, OJK akan memberikan keputusan berupa persetujuan atau penolakan dalam waktu paling lama 60 hari kerja sebagaimana tercantum pada Pasal 16 ayat (1) POJK 12/2021. Jika disetujui, Persetujuan Prinsip tersebut berlaku selama 6 bulan dan dapat diperpanjang atas pertimbangan OJK, sesuai Pasal 17 ayat (1) dan (3) POJK 12/2021. Dalam waktu tersebut, calon pendiri bank BHI wajib menyelesaikan seluruh persiapan pendirian dan melanjutkan proses ke tahap pengurusan Izin Usaha. Apabila jangka waktu 6 bulan terlewati tanpa adanya pengajuan Izin Usaha, maka Persetujuan Prinsip tersebut otomatis tidak berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (4) POJK 12/2021.

SELENGKAPNYA

Koperasi Syariah: Cara Mendirikan dan Legalitas yang Dilengkapi

November 4, 2025

Koperasi syariah yang terus banyak berdiri sekarang ini menunjukkan kalau industri keuangan syariah di Indonesia makin berkembang pesat. Bahkan, Indonesia berhasil menduduki peringkat ketiga Global Islamic Economy Indicator, naik dari peringkat empat di tahun 2023, dengan komponen terkuat pada makanan-minuman halal dan pariwisata ramah muslim berdasarkan State of the Global Islamic Economy Report tahun 2024. Kontribusi usaha syariah dan pembiayaan syariah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2024 mencapai rasio 46,71%. Ini menunjukkan peran strategis ekonomi syariah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2024). Memang, konsep kerja koperasi syariah sangat sejalan dengan kebutuhan umat saat ini. Kerjanya sesuai dengan sistem ekonomi yang halal, menjunjung prinsip keadilan, serta berorientasi pada keberkahan. Apa saja hasil kerja dari koperasi syariah? Di antaranya menyediakan akses pembiayaan sesuai prinsip syariah, serta mendorong kemandirian usaha dan pemerataan kesejahteraan. Selain itu, koperasi syariah juga menjalankan kegiatan simpan pinjam dan pembiayaan dengan akad syariah tanpa unsur riba, maisir, atau gharar. Untuk mendukung keberlanjutan sistem ekonomi halal ini, pemerintah telah memperbarui berbagai aturan agar siapa pun bisa lebih mudah mendirikan koperasi syariah. Dasar hukum utamanya meliputi UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, serta Permenkop UKM No. 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Bagaimana prosedur pendirian koperasi syariah yang terbaru? Legalitas apa saja yang dibutuhkan supaya bisa beroperasi secara sah dan dilindungi hukum? Mari kita lihat lebih lanjut di pembahasan ini. Prinsip dan Sistem Kerja Koperasi Syariah Koperasi syariah beroperasi di atas fondasi nilai-nilai Islam yang mengutamakan keadilan, keberkahan, dan kemaslahatan bersama. Seluruh aktivitasnya berpijak pada Al-Qur’an, Hadis, serta fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, sehingga memastikan setiap transaksi terhindar dari riba, unsur spekulasi, dan ketidakjelasan. Dalam kerangka tersebut, koperasi syariah juga menjadi wahana pemberdayaan umat yang mendorong tumbuhnya kemandirian ekonomi secara kolektif. A) Prinsip Utama Kekuatan koperasi syariah terletak pada semangat kebersamaan dan saling menolong, yang diwujudkan melalui dua konsep inti: – Syirkah, yakni kerja sama dalam usaha untuk mencapai keuntungan bersama secara adil – Ta’awun, yaitu prinsip tolong-menolong sebagai wujud solidaritas ekonomi antar anggota B) Sistem Kerja Berbeda dari sistem keuangan konvensional, koperasi syariah tidak mengenal bunga. Mekanisme yang digunakan adalah bagi hasil berdasarkan kesepakatan yang jelas dan transparan. Studi menunjukkan bahwa dalam akad mudharabah, seluruh modal disediakan oleh pemilik dana (shahibul mal), sementara pelaku usaha bertugas menjalankan kegiatan operasional dengan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan awal (nisbah). Sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama bukan akibat kelalaian pengelola (Fattah & Muchlis, 2024). Di antaranya: – Mudharabah, ketika satu pihak menyediakan modal dan pihak lain mengelola usaha, lalu keuntungan dibagi proporsional – Musyarakah, yaitu penyertaan modal secara bersama dengan pembagian hasil sesuai porsi kontribusi. Penelitian menunjukkan bahwa musyarakah memiliki potensi yang baik dalam mendukung pembiayaan proyek-proyek jangka panjang yang memerlukan kontribusi modal besar dari berbagai pihak, seperti proyek infrastruktur atau properti (Husaini & Riza, 2021). C) Produk Layanan Untuk mendukung kebutuhan ekonomi umat, koperasi syariah menyediakan berbagai layanan, antara lain: – Simpanan Syariah Fasilitas tabungan bagi anggota dengan sistem imbal hasil sesuai akad syariah – Pembiayaan Syariah Penyediaan modal bagi usaha-usaha halal melalui akad seperti murabahah, mudharabah, atau musyarakah Dengan struktur dan konsep ini, koperasi syariah membangun ekosistem ekonomi yang produktif, beretika, dan selaras dengan nilai-nilai syariah bagi seluruh anggotanya. Pendapat Ahli soal Koperasi Syariah Menurut Nur S. Buchori (2012) dalam literatur “Koperasi Syariah: Teori dan Praktik”, koperasi syariah adalah bentuk usaha bersama yang dikelola secara rapi, musyawarah, dan mandiri, dengan setiap anggota punya suara dan peran. Koperasi ini berjalan dengan landasan nilai moral dan ajaran agama, terutama soal halal dan haram, serta menghindari sistem yang mengandung riba, perjudian, atau ketidakjelasan transaksi. Sementara itu, Ahmad Ifham, dewan pengarah syariah, menggambarkan koperasi syariah sebagai lembaga usaha yang hanya menjalankan kegiatan halal, memberi manfaat bagi anggota, dan memakai sistem bagi hasil, bukan bunga. Baginya, kunci utama koperasi syariah ada pada prosedur kerja yang mengikuti aturan syariat, mulai dari akad kerja sama sampai cara membagi keuntungan. Pemikiran ini dikutip dalam penelitian Nurul Inayah, Munawir, dan Muntaqo Ahmad Wakhidun mengenai penerapan etika bisnis Islam di koperasi pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangi. Perbedaan Koperasi Syariah dan Konvensional Koperasi pada dasarnya dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan anggota melalui kerja sama dan rasa kekeluargaan. Pada Koperasi Syariah, semua kegiatan usahanya harus mengikuti aturan dan nilai Islami, termasuk cara menghasilkan keuntungan dan menjalankan transaksi. Perbedaan inti Koperasi Syariah dan Koperasi Konvensional: Aspek Koperasi Syariah Koperasi Konvensional Dasar Operasi Mengikuti prinsip syariah seperti bebas riba, judi, dan ketidakjelasan transaksi. Mengikuti aturan umum negara tanpa ketentuan agama. Sistem Keuntungan Sistem bagi hasil sesuai akad (misal: Mudharabah, Musyarakah). Menggunakan sistem bunga untuk simpanan dan pinjaman. Bentuk Transaksi Menggunakan akad syariah seperti jual beli, sewa, atau bagi hasil. Pinjaman dan kredit dengan bunga. Pengawasan Ada Dewan Pengawas Syariah untuk menjaga kesesuaian syariah. Pengawasan fokus pada manajemen dan aturan umum negara. Pengelolaan Dana Hanya boleh ke usaha yang halal. Bisa ke berbagai sektor sesuai hukum umum. Misi Sosial Ada peran sosial seperti penyaluran zakat, infak, dan sedekah. Fokus pada keuntungan anggota dan usaha, tanpa kewajiban sosial keagamaan. Intinya:Koperasi Syariah menjalankan usaha dengan sistem halal, bagi hasil, dan nilai ibadah.Koperasi biasa menjalankan usaha dengan sistem umum dan bunga sesuai aturan negara. Tantangan dan Peluang Bisnis Berbasis Syariah Meskipun bisnis berbasis syariah di Indonesia menunjukkan potensi pertumbuhan yang signifikan, ia menghadapi sejumlah tantangan. Banyak orang belum benar-benar paham produk keuangan syariah sehingga penggunaan dan aksesnya belum maksimal. Lembaga seperti koperasi syariah juga harus mengikuti dua aturan sekaligus, aturan koperasi dan aturan syariah, sehingga prosesnya kadang terasa lebih rumit. Meski begitu, peluangnya terbuka lebar. Ekonomi halal lagi naik daun, UMKM halal tumbuh pesat, dan pemerintah mendorong ekosistem halal dengan serius. Ini membuka jalan untuk koperasi syariah digital yang lebih efisien, transparan, dan mampu menjangkau anggota lebih luas sambil tetap menjaga nilai tolong-menolong atau ta’awun dalam syariah. Kolaborasi antara fintech halal dan lembaga keuangan syariah tradisional juga menjadi peluang besar. Pendanaannya akan jadi lebih mudah, transaksinya lebih cepat, prinsip syariah tetap terjaga, dan masyarakat perlahan semakin paham soal keuangan syariah. Syarat Legalitas Pendirian

SELENGKAPNYA

9 Izin Usaha untuk PT yang Harus Dipegang agar Resmi dan Legal

October 4, 2025

Saat pengusaha mendirikan PT atau Perseroan Terbatas ke notaris, biasanya hanya mendapatkan akta pendirian atau akta notaris saja. Memang, akta notaris ini sejatinya merupakan syarat dasar dan utama untuk mendirikan PT usaha secara resmi. Ketika pengusaha sudah memegang akta notaris, berarti usahanya sudah resmi menjadi PT dan bisa beroperasi dengan legal. Namun, sekarang akta notaris saja tidak cukup untuk badan usaha PT yang profesional. Status hukum PT masih kurang kuat jika hanya mengandalkan akta notaris saja. Setelah akta notaris diterbitkan, sebaiknya pengusaha masih harus melanjutkan proses legalitas usahanya yang lain. Dokumen-dokumen tersebut seringkali juga menjadi syarat resmi untuk berhubungan dengan perbankan, investor, ikut tender proyek, maupun kepentingan bisnis lainnya. Pentingnya Izin Usaha untuk PT yang Lengkap Adapun beberapa alasan lengkap mengapa pengusaha harus mengurus semua dokumen izin usahanya yaitu: 1. Memberikan Legalitas dan Perlindungan Hukum Punya izin usaha lengkap artinya PT benar-benar diakui secara resmi oleh negara. Dengan begitu, perusahaan bisa jalan tanpa takut melanggar aturan. Kalau ada masalah hukum atau sengketa bisnis, dokumen izin ini bisa jadi tameng yang melindungi perusahaan. 2. Meningkatkan Kredibilitas dan Kepercayaan Izin usaha yang lengkap bikin perusahaan terlihat lebih profesional dan serius. Investor, partner, maupun pelanggan jadi lebih percaya karena tahu bisnisnya legal dan transparan. Hal ini membuka peluang kerja sama yang lebih besar. 3. Memudahkan Akses Modal dan Pinjaman Kalau mau ajukan pinjaman ke bank atau cari investor, izin usaha yang lengkap itu wajib ada. Perusahaan dengan dokumen lengkap lebih mudah dapat modal dengan bunga yang lebih baik, karena dianggap lebih aman dan terukur risikonya. 4. Menghindari Denda dan Sanksi Bisnis tanpa izin lengkap bisa kena denda, bahkan izin yang ada bisa dicabut. Dalam kasus tertentu, pengurus perusahaan bisa terkena sanksi pidana. Jadi lebih baik melengkapi izin dari awal ketimbang repot berurusan dengan masalah hukum di kemudian hari. 5. Bisa Ikut Tender dan Proyek Pemerintah Banyak proyek pemerintah hanya menerima perusahaan dengan izin usaha lengkap. PT yang sudah rapi izinnya bisa ikut tender proyek besar yang nilainya menguntungkan. Kalau tidak, kesempatan emas ini bisa hilang begitu saja. 6. Lebih Mudah Ekspansi dan Buka Cabang Kalau mau buka cabang baru atau mengembangkan usaha ke daerah lain, izin usaha di kantor pusat harus lengkap dulu. Dengan izin rapi, pengajuan izin cabang jadi lebih cepat dan lancar. Perusahaan juga lebih gampang menambah produk atau lini bisnis baru. 7. Melindungi Hak dan Aset Perusahaan Izin usaha sering berkaitan dengan perlindungan merek, paten, atau karya cipta. Kalau izinnya lengkap, perusahaan bisa lebih aman dari penjiplakan atau penyalahgunaan asetnya oleh orang lain. 8. Tanda Kepatuhan terhadap Standar Operasional Proses izin biasanya memastikan perusahaan sudah memenuhi standar tertentu, misalnya soal keselamatan kerja, lingkungan, dan kualitas produk. Kalau semua izin lengkap, artinya perusahaan sudah dianggap patuh terhadap standar ini dan lebih minim risiko masalah. 9. Lebih Mudah Saat Audit dan Laporan Perusahaan dengan izin rapi biasanya punya dokumen yang tertata. Jadi saat ada pemeriksaan pajak, audit, atau laporan ke lembaga lain, prosesnya lebih gampang dan tidak makan waktu lama. 10. Meningkatkan Daya Saing Izin usaha yang lengkap bikin perusahaan lebih bebas jalan tanpa hambatan hukum. Bisa juga buka peluang masuk ke pasar lebih luas, bahkan ekspor. Di mata pelanggan dan mitra, perusahaan yang legal terlihat lebih meyakinkan dibanding kompetitor yang belum rapi izinnya. Jenis Izin Usaha yang Dibutuhkan PT Setelah tahu apa pentingnya memiliki izin usaha PT yang lebih lengkap, sekarang kita bedah satu-satu dokumen apa saja yang dibutuhkan: 1) Akta Pendirian / Akta Notaris Akta pendirian merupakan dokumen legal fundamental yang menjadi dasar berdirinya Perseroan Terbatas (PT). Dokumen ini dibuat dan disahkan di hadapan notaris yang berwenang, memuat identitas pendiri, struktur permodalan, susunan direksi dan komisaris, serta anggaran dasar perusahaan. Tanpa akta pendirian yang sah, sebuah PT tidak dapat melanjutkan proses legalitas ke tahap berikutnya dan belum dapat beroperasi secara resmi. Penggunaan akta pendirian PT ini sudah diatur secara mendasar dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Pasal 7 UUPT menyatakan bahwa PT didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. 2) SK Kemenkumham Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) adalah pengesahan resmi yang memberikan status badan hukum kepada PT. Setelah akta pendirian dibuat, notaris akan mengajukan permohonan pengesahan ke Kemenkumham melalui sistem administrasi hukum umum (SABH/AHU Online). Dengan adanya SK Kemenkumham, PT secara resmi diakui sebagai entitas hukum yang terpisah dari para pendirinya dan dapat melakukan tindakan hukum atas nama perusahaan. Permohonan pengesahan tersebut diajukan Notaris melalui sistem Administrasi Hukum Umum (AHU Online). Proses dan tata cara pengajuan pengesahan badan hukum PT diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham). Salah satunya adalah Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas. 3) NPWP Badan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan adalah identitas perpajakan yang wajib dimiliki setiap perusahaan yang beroperasi di Indonesia. NPWP berfungsi sebagai instrumen administrasi perpajakan untuk melaporkan dan membayar seluruh kewajiban pajak perusahaan seperti PPh Badan, PPN, dan pajak lainnya. Dokumen ini juga diperlukan untuk berbagai keperluan bisnis seperti membuka rekening perusahaan, mengikuti tender, dan transaksi dengan instansi pemerintah. Kewajiban memiliki NPWP sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Aturan itu mewajibkan setiap Wajib Pajak, termasuk badan, untuk mendaftarkan diri guna memperoleh NPWP. Aturan pelaksanaannya seperti syarat pendaftaran diatur lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. 4) SKT Pajak Badan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) adalah bukti bahwa perusahaan telah resmi terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat. Dokumen ini diterbitkan setelah perusahaan melakukan registrasi NPWP dan menunjukkan bahwa PT tersebut dikenali dalam sistem perpajakan nasional. SKT menjadi syarat yang dipakai untuk berbagai urusan administratif perpajakan dan sering diminta sebagai kelengkapan dokumen dalam berbagai transaksi bisnis formal. 5) Akun OSS RBA Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diluncurkan pemerintah untuk mempermudah proses perizinan. Melalui akun OSS RBA, pelaku usaha dapat mengurus berbagai izin dan lisensi usaha dalam satu platform digital tanpa harus mendatangi banyak instansi. Sistem ini menerapkan pendekatan

SELENGKAPNYA

6+ Daftar Kewajiban Pajak bagi PT atau Perseroan Terbatas yang Harus Dipenuhi

October 3, 2025

Semua bentuk badan usaha di Indonesia memiliki kewajiban pajak yang harus dipenuhi sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satunya juga berlaku ke badan usaha berbentuk PT atau Perseroan Terbatas. Kami seringkali melihat banyak para pengusaha yang sudah mendirikan PT di Legal MP, itu sampai berhenti di sini saja. Selama akta pendirian PT-nya sudah dipegang, berarti sudah aman menjalankan bisnis. Padahal, PT memiliki kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi. Kalau sampai kewajiban ini tidak digubris, maka tinggal menunggu ancaman denda dan sanksi dari pemerintah. Kewajiban pajak PT memang sedikit lebih kompleks dibandingkan dengan individu atau pelaku UMKM. Oleh sebab itu, kami percaya kalau para pemilik bisnis harus menempatkan pajak sebagai bagian dari strategi bisnisnya sejak awal akta PT usaha tersebut sudah terbit. Mengapa Perseroan Terbatas Wajib Membayar Pajak? Kewajiban pajak bagi Perseroan Terbatas (PT) sudah diatur dalam landasan hukum yang jelas, yaitu ada di Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh), Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), serta berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam sistem perpajakan Indonesia, PT masuk ke dalam kategori sebagai subjek badan. Artinya, setiap keuntungan yang didapatkan oleh PT wajib dilaporkan dan dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Apalagi, kewajiban perpajakan ini sifatnya bisa memaksa sesuai dengan aturan berikut. 1. Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh No. 7 Tahun 1983 jo. UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 2 ayat (1)) “Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan. Yang dimaksud dengan badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, termasuk Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun…” Dalam aturan ini, jelas bahwa PT diperlakukan sebagai subjek pajak badan sehingga setiap penghasilan yang diperoleh wajib dilaporkan dan dikenai pajak. 2. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP No. 6 Tahun 1983 jo. UU No. 16 Tahun 2009, Pasal 1 angka 1) “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung…” Dari sini jelas bahwa kewajiban pajak bersifat memaksa. PT tidak bisa menghindari kewajiban ini karena konsekuensinya adalah sanksi administratif bahkan pidana. Selain memenuhi dan mematuhi kewajiban hukum, pajak yang sudah dibayarkan PT akan disalurkan untuk mendukung berbagai pembangunan negara. Bisa digunakan untuk peningkatan infrastruktur, pendidikan, sampai layanan publik lainnya. Contohnya: Insentif dan Keringanan Pajak bagi PT Apakah pajak ini menjadi beban bagi usaha? Di satu sisi, memang bisa sangat memberatkan karena harus menyisihkan sebagian omset untuk membayar pajak. Apalagi kalau usaha tersebut sedang mengalami kesusahan finansial. Karena itu, pemerintah menyediakan insentif pajak bagi Perseroan Terbatas baru maupun lama agar lebih mudah berkembang. Beberapa di antaranya: 1. PPh Final 0,5% untuk UMKM Bagi PT yang masih tergolong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan omzet maksimal Rp4,8 miliar per tahun, pemerintah memberikan insentif berupa tarif PPh Final hanya 0,5%. Tarif ini jauh lebih rendah dibanding tarif normal PPh Badan yang bisa mencapai 22%. Tujuannya adalah untuk meringankan beban perpajakan sekaligus mendorong pertumbuhan bisnis skala kecil agar lebih kompetitif dan berkesempatan naik kelas. 2. Tax Holiday Insentif Tax Holiday adalah fasilitas pembebasan atau pengurangan PPh Badan hingga 100% dalam jangka waktu tertentu. Fasilitas ini diberikan kepada industri pionir yang dianggap strategis oleh pemerintah, seperti sektor teknologi, infrastruktur, dan ekonomi digital. Masa berlaku insentif bisa mencapai 5–20 tahun, tergantung dari nilai investasi yang ditanamkan perusahaan. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan perusahaan besar berani melakukan investasi jangka panjang di Indonesia. 3. Tax Allowance Insentif Tax Allowance diberikan dalam bentuk pengurangan penghasilan neto hingga 30% dari nilai investasi. Selain itu, PT juga bisa memperoleh fasilitas penyusutan dan amortisasi yang lebih cepat serta kompensasi kerugian lebih panjang, yaitu hingga 5–10 tahun. Insentif ini umumnya diberikan kepada industri tertentu atau perusahaan yang beroperasi di wilayah terpencil, sehingga investasi tetap menarik walaupun lokasi bisnis memiliki tantangan besar. 4. Insentif Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bagi PT yang beroperasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), pemerintah menyediakan fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak, baik PPh maupun PPN, sesuai dengan jenis kegiatan usahanya. Insentif ini bertujuan untuk mendorong investasi di daerah-daerah strategis, mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi, serta menciptakan pusat pertumbuhan baru di luar kota-kota besar. 5. Super Deductible Tax Program Super Deductible Tax memberikan tambahan pengurangan penghasilan bruto bagi PT yang melakukan kegiatan tertentu yang dianggap mendukung pembangunan nasional. Misalnya, untuk kegiatan penelitian dan pengembangan (R&D) perusahaan bisa mendapatkan pengurangan hingga 300%. Sedangkan untuk kegiatan pendidikan vokasi atau pelatihan tenaga kerja bisa mencapai 200%. Bahkan, penggunaan sumber daya lokal juga masuk ke dalam kategori yang berhak mendapatkan fasilitas ini. 6. Insentif Khusus (Program Tertentu) Pemerintah juga menyediakan berbagai insentif khusus dalam program tertentu. Misalnya, pembebasan PPN atas barang atau jasa tertentu, insentif bagi industri yang berorientasi ekspor, hingga keringanan bea masuk untuk bahan baku impor. Fasilitas ini bersifat selektif, disesuaikan dengan kebutuhan industri dan arah kebijakan ekonomi pemerintah pada periode tertentu. 7. Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Bagi PT yang berorientasi ekspor, ada fasilitas KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor). Dengan fasilitas ini, perusahaan bisa mendapatkan pembebasan atau bahkan pengembalian bea masuk atas bahan baku yang diimpor untuk menghasilkan barang ekspor. Artinya, biaya produksi bisa ditekan lebih rendah, sehingga produk Indonesia lebih kompetitif di pasar global. Administrasi dan Pelaporan Pajak PT yang Perlu Dilengkapi Sebelum membayar dan memenuhi kewajiban pajak, PT perlu melengkapi berbagai persyaratan administratif lebih dulu, mulai dari: 1. NPWP Badan Setiap Perseroan Terbatas wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas resmi perpajakan. Jika omzet PT sudah memenuhi batas ketentuan, maka wajib juga dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk memungut dan melaporkan PPN. 2. Pembukuan dan Laporan Keuangan PT wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku. Laporan ini menjadi dasar perhitungan pajak serta bukti jika dilakukan pemeriksaan oleh otoritas pajak. 3. Pelaporan SPT Tahunan Badan dan SPT Masa SPT Tahunan Badan memuat seluruh penghasilan, biaya, serta kewajiban pajak dalam satu tahun fiskal. Sedangkan SPT Masa dilaporkan setiap bulan, seperti PPh Pasal 21, Pasal 23, maupun PPN. 4. E-Faktur, E-Bupot, dan

SELENGKAPNYA

Undang-Undang PT Terbaru: Rangkuman dan Poin-poin Penting yang Perlu Dipahami Pengusaha

October 2, 2025

Undang-Undang PT terbaru sebaiknya benar-benar dibaca dan dipahami oleh setiap pengusaha Indonesia yang mau bisnisnya berjalan aman secara resmi serta legal. Dasar hukum yang mengatur Perseroan Terbatas (PT) sendiri tertuang dalam Undang-Undang PT No. 40 Tahun 2007. Mengapa pemerintah membuat aturan ini? Tujuannya yaitu untuk memberikan kepastian hukum dalam pendirian dan pengelolaan PT di Indonesia. PT merupakan bentuk badan usaha yang paling banyak dipakai oleh pengusaha. Jadi, pemerintah menilai perlu pembaruan dan penetapan khusus terkait dengan pendirian PT dan apa saja dampaknya bagi usaha. Sekilas tentang UU PT No. 40 Tahun 2007 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT) No. 40 Tahun 2007 menggantikan UU No. 1 Tahun 1995. Aturan ini menjadi fondasi utama dalam pendirian, pengelolaan, hingga pembubaran PT menurut UU No. 40 Tahun 2007. Tujuan utamanya adalah memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, menciptakan iklim investasi yang sehat, memperkuat peran PT dalam pembangunan ekonomi nasional, serta memastikan praktik bisnis berjalan lebih transparan dan akuntabel. Di dalamnya juga diatur mengenai organ perseroan, perlindungan pemegang saham minoritas, hingga kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Poin-poin Penting dalam UU PT 2007 1. Organ Perseroan UU ini menyebutkan dan menegaskan kalau PT memiliki tiga organ utama, antara lain: Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS): Berfungsi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, dengan kewenangan yang tidak dapat diambil alih Direksi maupun Dewan Komisaris. Direksi: Bertugas mengurus operasional perusahaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, sekaligus mewakili PT baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dewan Komisaris: Berperan melakukan pengawasan atas jalannya perseroan serta memberikan nasihat strategis kepada Direksi. 2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) Pasal 74 UU PT mengatur bahwa perseroan yang bergerak di bidang sumber daya alam atau yang berkaitan dengannya wajib melaksanakan CSR. Kewajiban ini harus masuk dalam anggaran perusahaan dan dihitung sebagai biaya, dengan prinsip kepatutan dan kewajaran. 3. Tanggung Jawab Pemegang Saham Prinsip dasar PT adalah “tanggung jawab terbatas.” Hak dan kewajiban pemegang saham dalam UU PT ditegaskan, bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar nilai saham yang dimiliki dengan perlindungan tertentu terhadap potensi kerugian perusahaan. Maksudnya adalah pemegang saham tidak menanggung kewajiban pribadi atas utang-utang dan kerugian perseroan di luar nilai saham yang dimilikinya. Jika perusahaan mengalami kerugian, gagal bayar, atau bahkan pailit, pemegang saham hanya akan kehilangan sebesar nilai saham yang sudah disetorkan. Tidak sampai mengorbankan harta pribadi mereka. 4. Perlindungan Pemegang Saham Minoritas UU PT memberikan ruang perlindungan bagi pemegang saham minoritas. Beberapa hak yang dijamin di antaranya: 5. Aksi Korporasi: Merger, Konsolidasi, Akuisisi, dan Pemisahan UU ini juga mengatur secara detail prosedur penggabungan (merger), peleburan (konsolidasi), pengambilalihan (akuisisi), hingga pemisahan perusahaan. Setiap langkah wajib melalui persetujuan RUPS, sekaligus memastikan perlindungan hak-hak kreditor dan pemegang saham. Perubahan Pasca UU Cipta Kerja Seiring berjalannya waktu, UU PT 2007 mengalami beberapa penyesuaian. Salah satu yang perubahan yang paling berdampak yaitu datang dari UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan aturan turunannya. Hasil dari perubahan regulasi ini yaitu proses pendirian PT yang jadi jauh lebih mudah dan cepat berkat hadirnya opsi Perseroan Perorangan atau PT Perorangan untuk usaha mikro dan kecil. Karena, seluruh prosedur pendaftaran PT berdasarkan UU PT terbaru kini bisa dilakukan melalui AHU Online dan OSS RBA. Beberapa perubahan terkait legalitas atau bentuk badan hukum baru dari PT Perorangan antara lain: 1. Modal Dasar PT yang Lebih Fleksibel Sebelum berlakunya UU Cipta Kerja, syarat modal dasar pendirian Perseroan Terbatas (PT) ditetapkan minimal sebesar Rp50 juta. Ketentuan ini sering dianggap memberatkan, terutama bagi pelaku usaha kecil yang baru merintis. Kini, aturan tersebut berubah lebih fleksibel karena angka minimum modal dasar dihapus. Penentuan besaran modal cukup berdasarkan kesepakatan para pendiri yang kemudian dituangkan dalam akta pendirian. 2. Kemudahan Pendirian PT Perorangan UU Cipta Kerja juga memperkenalkan bentuk badan hukum baru bernama Perseroan Terbatas Perorangan (PT Perorangan), yang dikhususkan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Berbeda dengan PT biasa yang membutuhkan minimal dua pendiri, PT Perorangan cukup didirikan oleh satu orang yang sekaligus berperan sebagai pemegang saham dan direktur. Proses pendiriannya pun jauh lebih sederhana karena tidak memerlukan akta notaris. Pendaftaran dapat dilakukan langsung oleh pendiri dengan mengisi pernyataan pendirian melalui sistem online. Kemudahan ini membuat UMKM memiliki akses yang lebih cepat dan murah untuk memperoleh status badan hukum. 3. Digitalisasi Pendaftaran PT Seluruh tahapan kini bisa dilakukan secara daring melalui platform AHU Online (Administrasi Hukum Umum) dan OSS RBA (Online Single Submission – Risk Based Approach). Melalui sistem ini, pengusaha dapat mendaftarkan PT, mengunggah dokumen yang dibutuhkan, hingga memperoleh Surat Keputusan (SK) pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM tanpa harus datang ke kantor fisik. Proses yang sebelumnya memakan waktu berhari-hari kini bisa diselesaikan dalam hitungan jam atau hari. Dampak Undang-Undang PT Terbaru bagi Dunia Usaha Perubahan regulasi Perseroan Terbatas memberikan dampak positif yang signifikan, terutama dalam mendorong pertumbuhan UMKM dan startup digital. A) Dampak Bagi UMKM Perubahan regulasi PT memberikan angin segar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Kini mereka tidak lagi terbebani syarat modal besar untuk mendirikan PT, karena ketentuan minimum modal dasar Rp50 juta telah dihapus. PT Perorangan juga menjadi solusi praktis bagi pelaku usaha kecil yang ingin meresmikan legalitas tanpa perlu repot mencari rekan pendiri. Selain itu, seluruh proses pendirian kini bisa dilakukan secara online melalui sistem AHU dan OSS sehingga biaya menjadi lebih terjangkau dan waktu pengurusan jauh lebih singkat. B) Dampak Bagi Startup Bagi perusahaan rintisan berbasis teknologi, fleksibilitas modal yang diberikan dalam regulasi terbaru memudahkan mereka untuk menarik investor. Investor kini lebih leluasa bernegosiasi mengenai struktur kepemilikan dan penyertaan modal tanpa terkendala aturan modal minimum. Selain itu, status hukum PT yang lebih jelas meningkatkan kepercayaan pasar terhadap keberlanjutan startup. Ini bisa mempercepat proses legalitas dan memungkinkan startup fokus mengembangkan produk serta layanan inovatif mereka. C) Dampak Bagi Korporasi Besar Korporasi besar juga merasakan manfaat dari penyederhanaan regulasi ini. Proses ekspansi usaha menjadi lebih cepat karena birokrasi yang dulunya panjang kini dipangkas melalui sistem digital. Di sisi lain, kepastian hukum terkait pengesahan badan hukum maupun kewajiban pelaporan memberikan rasa aman yang lebih tinggi bagi perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnis lintas sektor. Dengan dukungan regulasi yang lebih ringkas dan modern, korporasi besar

SELENGKAPNYA

Author: Fabby Daraja