Fabby Daraja, Author at LegalMP

Perbedaan UD dan CV: Mana yang Lebih Baik?

September 4, 2025

Saat memulai bisnis, pengusaha sering sekali bimbang mana legalitas yang cocok untuk usahanya. Memilih legalitas usaha memang harus dipertimbangkan secara baik dan matang-matang. Legalitas ini akan sangat berpengaruh ke arah berkembangnya bisnis ke depannya. Dua pilihan legalitas yang sering dibandingkan adalah antara UD (Usaha Dagang ) dan CV (Persekutuan Komanditer). Terutama bagi UMKM. Kedua legalitas ini punya perbedaan yang sangat signifikan dari fundamental, aspek perpajakan, serta manfaatnya dalam jangka panjang. Apa saja itu? Mari kita bahas secara lengkap di bawah ini! Perbedaan Dasar antara UD dan CV Kita akan membahas dulu perbedaan mendasar dan fundamental antara UD dan CV. A) Definisi Lengkap UD (Usaha Dagang) UD atau Usaha Dagang adalah bentuk badan usaha yang paling sederhana. UD bisa didirikan oleh satu orang pemilik, tanpa memerlukan rekan bisnis atau sekutu. Karena sifatnya perorangan, UD sering dipilih oleh pengusaha yang baru memulai usaha kecil hingga menengah. Adapun ciri utama dari UD antara lain: Tanggung Jawab Hukum dari UD UD statusnya adalah bukan badan hukum. Lalu, UD juga dimiliki oleh satu orang saja. Oleh karena itu, pemilik bertanggung jawab penuh terhadap UD sampai ke harta pribadinya. Apabila UD itu mengalami kerugian atau terlilit hutang, maka harta pribadi pemilik wajib ikut menanggungnya tanpa batas. Modal dari UD juga relatif fleksibel karena ditentukan oleh pemilik. Namun, status ini kurang meyakinkan bagi bank atau investor karena tanggung jawabnya pribadi. B) Definisi Lengkap CV (Persekutuan Komanditer) CV merupakan bentuk badan usaha yang didirikan minimal oleh dua orang. Satu orang bertindak sebagai sekutu aktif yang menjalankan usaha dan bertanggung jawab penuh terhadap operasional CV. Sementara satu orang lainnya adalah sekutu pasif yang hanya menanamkan modal ke CV tanpa ikut campur operasionalnya. Adapun ciri utama dari CV antara lain: Tanggung Jawab Hukum dari CV CV sebenarnya sama seperti UD yaitu statusnya tidak berbadan hukum. Tidak seperti PT yang statusnya sudah berbadan hukum. Jadi, pemilik CV dalam ini sekutu aktif, menanggung tanggung jawab penuh sampai ke harta pribadi juga. Sementar sekutu pasif hanya sebatas modal yang ia tanamkan. Namun, status CV lebih dipercaya pihak oleh pihak luar seperti bank atau investor. Alasannya karena ada perjanjian antar sekutu yang lebih jelas. Perbedaan Aspek Pajak UD dan CV Pengusaha biasanya juga mempertibangkan aspek perpajakan sebelum memilih legalitas untuk bisnisnya. Sebab, kewajiban dan jumlah pajak yang dibayarkan nanti akan memengaruhi keuangan usaha. Secara sederhana, UD diperlakukan sama seperti pemilik usaha perorangan. Sementara CV dianggap sebagai entitas yang berdiri sendiri di mata hukum pajak. Makanya, sistem perhitungan dan tarif yang dikenakan pun berbeda. Bagi Usaha Dagang (UD), pajak yang dikenakan mengikuti ketentuan PPh Orang Pribadi. Sementara untuk Commanditaire Vennootschap (CV), pajak mengikuti PPh Badan. Contoh Perhitungan Pajak UD vs CV Misalkan ada sebuah usaha dengan omset Rp1.000.000.000 (1 miliar) per tahun dan biaya operasional Rp400.000.000. Maka laba bersihnya Rp600.000.000. 1. Jika berbentuk UD (PPh Orang Pribadi) Tarif pajak progresif orang pribadi: 5% – 35%. Penghasilan Kena Pajak (PKP): Rp600.000.000 – Rp54.000.000 (PTKP) = Rp546.000.000 Perhitungan:Rp0 – 60 juta → 5% = Rp3.000.000Rp60 – 250 juta → 15% = Rp28.500.000Rp250 – 500 juta → 25% = Rp62.500.000Rp500 – 546 juta → 30% = Rp13.800.000 Total Pajak UD = Rp107.800.000 2. Jika berbentuk CV (PPh Badan) Tarif pajak badan (2025) adalah 22%. Namun, UMKM dengan omset ≤ Rp4,8 miliar bisa pakai tarif final 0,5% dari omset. Omset Rp1.000.000.000 → 0,5% × Rp1.000.000.000 = Rp5.000.000 Total Pajak CV = Rp5.000.000 Dari studi kasus ini terlihat jelas, pajak UD jauh lebih besar dibanding CV, meskipun omset dan keuntungan sama. Inilah salah satu alasan banyak pengusaha skala menengah lebih memilih CV. Perbandingan Keunggulan UD dan CV Selain aspek pajak, ada perbedaan lain yang bisa dijadikan pertimbangan. Baik UD maupun CV memiliki manfaat masing-masing tergantung pada kebutuhan usaha. Aspek Usaha Dagang (UD) Persekutuan Komanditer (CV) Proses Pendirian Sederhana, cepat, tanpa akta notaris Membutuhkan akta notaris, sedikit lebih kompleks Biaya Awal Lebih murah Lebih tinggi dibanding UD Skala Usaha Cocok untuk usaha kecil/baru mulai Cocok untuk usaha menengah hingga besar Kredibilitas Kurang dipercaya bank/partner Lebih kredibel di mata bank & partner bisnis Peluang Usaha Terbatas di lingkup kecil Bisa ikut tender/lelang proyek pemerintah/swasta Ekspansi Kurang fleksibel Lebih mudah untuk ekspansi dan menarik investor Tips Mendirikan UD atau CV agar Berjalan Lancar Setelah mengetahui perbedaan antara UD dan CV, kamu mungkin sudah menentukan pilihan mau mendirikan yang mana. Agar proses pendiriannya berjalan lancar tanpa kendala, kamu bisa mengikuti tips-tips berikut: A) Tips Pendirian UD 1. Pilih nama usaha yang jelas dan unik. Hindari nama yang pasaran atau mirip dengan usaha lain. Nama yang spesifik akan memudahkan branding dan menghindari penolakan saat pendaftaran. 2. Daftarkan ke OSS untuk mendapatkan NIB. Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas resmi usaha yang wajib dimiliki UD. Pendaftaran bisa dilakukan secara online melalui sistem OSS. 3. Membuat NPWP. Dengan NPWP, kewajiban pajak usaha akan tercatat resmi. Ini penting agar usahamu diakui dan bisa dipercaya oleh mitra maupun lembaga keuangan. 4. Lengkapi izin tambahan bila diperlukan. Jika bidang usaha termasuk kategori risiko menengah-tinggi (misalnya makanan, kesehatan, atau konstruksi), pastikan mengurus sertifikat standar atau izin khusus. B) Tips Pendirian CV 1. Tentukan sekutu aktif dan pasif sejak awal. Dalam CV, sekutu aktif bertanggung jawab penuh atas operasional, sedangkan sekutu pasif hanya menanamkan modal. Perjelas peran ini agar tidak terjadi konflik di kemudian hari. 2. Buat akta pendirian di hadapan notaris. Akta notaris akan menjadi dasar hukum CV dan wajib disahkan. Pastikan akta mencantumkan nama sekutu, modal, bidang usaha, serta aturan internal. 3. Daftarkan ke Kemenkumham & OSS. Setelah akta selesai, CV wajib disahkan di Kementerian Hukum dan HAM, lalu mendapatkan NIB melalui OSS agar sah secara hukum. 4. Siapkan perjanjian internal. Selain akta resmi, buat kesepakatan tertulis mengenai pembagian keuntungan, tanggung jawab, dan hak masing-masing sekutu. Hal ini akan menjaga transparansi dan profesionalitas usaha. Kesimpulan: Mana yang Lebih Baik? UD lebih cocok untuk pengusaha yang baru merintis usaha dengan skala kecil dan ingin mengelola bisnis secara pribadi tanpa banyak prosedur. Proses pendiriannya sederhana dan cepat, meski risikonya tetap ditanggung penuh oleh pemilik. Sementara itu, CV lebih ideal bagi usaha yang ingin berkembang lebih besar, karena memiliki struktur kepemilikan yang

SELENGKAPNYA

Kenapa Pesan Nama Yayasan dan Perkumpulan Lebih Lama Daripada PT atau CV?

September 2, 2025

Banyak calon pendiri Yayasan dan Perkumpulan heran proses mengajukan dan memesan nama lebih lama. Jauh lebih lama daripada mendaftarkan nama Perseroan Terbatas (PT) atau Persekutuan Komanditer (CV). Padahal, proses pendirian Yayasan dan Perkumpulan juga sama melalui sistem Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) seperti PT serta CV. Jadi logikanya waktu prosesnya juga serupa. Namun, ternyata tidak demikian. Ada beberapa faktor mengapa pemesanan nama Yayasan dan Perkumpulan lebih lama prosesnya. Alasan Kenapa Pesan Nama Yayasan atau Perkumpulan Lebih Lama Prosesnya Alasan ini berkaitan dengan aspek teknis, hukum, serta kebijakan pemerintah dalam menjaga tata kelola organisasi non-profit agar berjalan sesuai dengan tujuan sosial yang sah. Faktornya antara lain: 1. Pemeriksaan Nama Secara Manual dan Proses Cek Kesamaan Untuk PT dan CV, saat ini sistem pengecekan nama sudah sangat modern dan hampir sepenuhnya dilakukan secara elektronik. Namun, tahap verifikasi untuk Yayasan dan Perkumpulan masih banyak melibatkan pemeriksaan manual oleh petugas Kemenkumham. Nama yang diajukan harus diperiksa satu per satu untuk memastikan tidak ada kesamaan atau kemiripan dengan nama Yayasan atau Perkumpulan lain yang sudah tercatat. Inilah yang membuat durasinya jadi lebih lama. Selain itu, karena sifatnya manual, kecepatan proses sangat bergantung pada ketersediaan petugas yang melakukan pengecekan. 2. Penyesuaian Nama dengan Tujuan Organisasi Ada kewajiban hukum bahwa nama harus sesuai dengan maksud dan tujuan organisasi sebagaimana dituangkan dalam akta pendirian. Misalnya, Yayasan yang bergerak di bidang pendidikan sebaiknya menggunakan kata atau frasa yang menunjukkan semangat pendidikan. Petugas Kemenkumham akan memastikan nama yang diajukan memang sejalan dengan tujuan tersebut, sehingga kesannya tidak ambigu di kemudian hari. Jadi, nama Yayasan dan Perkumpulan harus dipastikan dulu apa benar-benar sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. Ini berbeda dengan PT dan CV. Memang, nama PT dan CV dianjurkan juga sesuai dengan lini usahanya. Namun, pemilik PT dan CV tetap bisa memilih nama yang lebih umum. Misalnya, ada nama PT Garda Hartono Group yang bergerak di bidang kuliner. Nama PT tersebut tidak mewakilkan usaha di bidang kuliner, tapi tetap bisa didaftarkan jika masih tersedia. Beda dengan Yayasan. Misal jika kamu mau mendirikan Yayasan di bidang pendidikan, maka namanya harus ada nuansa pendidikannya. Contohnya seperti Yayasan Cerdas Bangsa. 3. Larangan Nama yang Mirip dengan Lembaga Resmi atau Pemerintah Nama Yayasan atau Perkumpulan harus dipastikan dulu tidak menyerupai nama lembaga resmi, instansi pemerintah, atau organisasi internasional tertentu. Misalnya, nama yang mengandung kata “Republik Indonesia”, “Kementerian”, “Mahkamah”, atau “PBB” jelas dilarang. Larangan ini diberlakukan untuk mencegah potensi penyalahgunaan identitas atau menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. O leh karena itu, setiap nama yang diajukan harus melewati filter tambahan sehingga memperpanjang waktu verifikasi. 4. Proses Verifikasi Lebih Kompleks karena Non-Profit PT dan CV masuk dalam kategori legalitas untuk “kemudahan berusaha” untuk mendorong iklim investasi. Sementara Yayasan dan Perkumpulan berbeda sifatnya. Keduanya merupakan badan hukum non-profit yang menyangkut kepentingan publik, sosial, pendidikan, atau keagamaan. Karena itu, proses verifikasinya jauh lebih kompleks. Pihak Kemenkumham harus memastikan bahwa nama yang digunakan benar-benar layak, sesuai aturan hukum, dan tidak berpotensi menimbulkan sengketa atau kebingungan di kemudian hari. 5. Tingginya Volume Permohonan Faktor terakhir adalah jumlah permohonan. Banyaknya Yayasan dan Perkumpulan baru yang ingin berdiri. Terutama di bidang pendidikan, sosial, keagamaan, dan komunitas, menambah panjang antrian. Volume permohonan yang tinggi menyebabkan petugas harus memprosesnya satu per satu sesuai urutan, sehingga waktu tunggu semakin lama. Tips Membuat Nama Yayasan yang Lebih Cepat Disetujui Meski prosesnya cenderung lebih lama, bukan berarti tidak ada cara untuk mempercepat kemungkinan nama Yayasan atau Perkumpulan disetujui. Ada beberapa strategi yang bisa diterapkan: Gunakan nama yang benar-benar unik. Hindari nama yang terlalu umum, seperti “Yayasan Sejahtera” atau “Yayasan Peduli Kasih”, karena sudah banyak digunakan. Nama umum berpotensi ditolak akibat kesamaan dengan yang sudah ada. Tambahkan kata yang jelas mencerminkan tujuan. Misalnya, jika Yayasan bergerak di bidang pendidikan, tambahkan kata “Ilmu”, “Edu”, atau “Cendekia”. Jika fokus pada sosial, bisa menambahkan kata “Peduli”, “Harmoni”, atau “Berbagi”. Hal ini menunjukkan kejelasan fungsi organisasi. Hindari penggunaan kata yang menyerupai nama lembaga resmi. Kata-kata yang mengarah pada nama negara, kementerian, atau organisasi internasional sebaiknya tidak dipakai. Inspirasi Nama Yayasan yang Unik Berikut daftar contoh nama Yayasan yang bisa dijadikan inspirasi agar cepat disetujui: Kesimpulan Proses pemesanan nama Yayasan dan Perkumpulan memang cenderung lebih lama dibandingkan PT atau CV. Hal ini disebabkan oleh serangkaian faktor. Mulai dari pemeriksaan manual, penyesuaian nama dengan tujuan organisasi, larangan kemiripan dengan lembaga resmi, kompleksitas verifikasi karena sifatnya non-profit, hingga banyaknya jumlah permohonan yang masuk. Oleh sebab itu, para calon pendiri sebaiknya menyiapkan nama yang unik, jelas, relevan, dan tidak menyerupai lembaga resmi. Dengan strategi ini, peluang untuk mendapatkan persetujuan lebih cepat tentu akan meningkat.

SELENGKAPNYA

Kenapa Biaya Perubahan Legalitas Lebih Mahal daripada Pendirian Baru?

September 2, 2025

Banyak pengusaha yang mau melakukan perubahan legalitas perusahaannya. Seperti mengganti nama, mengubah susunan kepemilikan saham, atau menambah kegiatan usaha. Mereka melakukan perubahan ini supaya tinggal melanjutkan bisnis dan branding yang sudah berjalan, sudah terikat kontrak atau perjanjian dengan pihak ketiga, atau alasan lainnya. Namun, sayangnya untuk melakukan perubahan legalitas yang sudah ada itu biayanya jauh lebih mahal. Kalau kita bandingkan dengan mendirikan legalitas baru (mendirikan PT atau CV baru). Mengapa begitu? Alasan Perubahan Legalitas Biayanya Lebih Mahal Pertama, proses perubahan itu lebih kompleks. Perubahan legalitas diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Itu artinya, saat melakukan perubahan pengusaha harus melewati serangkaian prosedur yang lebih panjang. Mulai dari mengganti nama perusahaan, menambah kegiatan usaha, atau mengubah struktur modal. Selanjutnya masih ada revisi akta di notaris, pengesahan ulang di Kementerian Hukum dan HAM, pembaruan data di OSS/NIB, hingga menyesuaikan data perpajakan di DJP. Setiap tahapan membutuhkan biaya tersendiri. Belum lagi jika ada lebih dari satu perubahan yang harus dimasukkan, biayanya akan semakin bertambah. Kedua, harus menyesuaikan dengan aturan terbaru. Selain memperbarui data perusahaan yang lama, kamu juga perlu menyesuaikan diri dengan regulasi terbaru. Apabila ada aturan baru yang berlaku, perusahaan harus memenuhinya meski saat pendirian awal belum diwajibkan. Misalnya, setelah terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, banyak aturan yang diperbarui, termasuk soal modal dasar dan perizinan berusaha. Akibatnya, meski saat pendirian awal tidak ada kewajiban tertentu, pada saat melakukan perubahan, perusahaan tetap harus mengikuti aturan terbaru yang berlaku. Tips Menghemat Biaya Perubahan Legalitas Melakukan perubahan legalitas memang lebih mahal dibandingkan mendirikan badan usaha baru. Namun, jika kamu tetap ingin melakukan perubahan, itu bukan masalah. Ada beberapa keuntungan yang bisa kamu dapatkan dengan melakukan perubahan legalitas dibandingkan mendirikan badan usaha baru. Misalnya: Namun, agar biayanya tidak terlalu membebani, ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan untuk menghematnya: 1. Rencanakan Perubahan Sekaligus Jika kamu ingin mengubah lebih dari satu hal (misalnya nama perusahaan sekaligus menambah bidang usaha), sebaiknya lakukan dalam satu kali perubahan akta. Dengan begitu, kamu tidak perlu mengeluarkan biaya notaris dan administrasi berulang kali di kemudian hari. 2. Pastikan Dokumen Sudah Lengkap Dokumen yang tidak lengkap bisa membuat proses bolak-balik sehingga berpotensi ada biaya tambahan. Jadi, pastikan dulu sejak awal semua berkasnya mulai dari akta, NPWP, hingga izin terkait sudah tersedia dan siap diproses. 3. Konsultasi Terlebih Dahulu Konsultasikan semua kebutuhan perubahan kamu ke konsultan hukum, notaris, atau jasa profesional legalitas usaha. Supaya kamu bisa mendapat gambaran biaya pasti, alur yang efisien, serta meminimalisir risiko kesalahan yang akhirnya menambah biaya. Kesimpulan Biaya perubahan legalitas memang wajar lebih mahal karena prosesnya jauh lebih kompleks dibandingkan pendirian baru. Ada banyak tahapan yang harus dilalui, mulai dari revisi akta, pengesahan di Kemenkumham, hingga penyesuaian dengan regulasi terbaru. Meski begitu, perubahan legalitas tetap memberikan keuntungan besar bagi pengusaha karena bisa mempertahankan brand, kontrak, dan track record perusahaan yang sudah ada. Dengan perencanaan yang matang serta persiapan dokumen yang lengkap, biaya tambahan bisa ditekan seminimal mungkin. Oleh karena itu, pengusaha perlu bijak memilih kapan perlu mendirikan baru atau melakukan perubahan legalitas agar usaha tetap berjalan lancar dan sesuai hukum.

SELENGKAPNYA

Kode KBLI Apotek yang Benar, Bisakah Pakai KBLI Perdagangan Besar?

September 1, 2025

Di lapangan, masih banyak pemilik usaha di bidang kesehatan yang bingung saat menentukan kode KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) untuk mengurus izin bisnisnya. Kebingungan ini muncul sebab kategori KBLI masih ada pembagiannya tersendiri. MIsalnya, kode KBLI untuk perdagangan eceran dan perdagangan besar. Keduanya memang sama-sama bergerak di dunia jual beli barang. Namun, kedua kode tersebut tidak bisa digabung dalam satu nama perusahaan. Oleh sebab itu kamu harus tahu dulu di mana sektor bisnismu berjalan. Apakah skala eceran seperti apotek, atau grosir untuk perusahaan farmasi besar. Gunanya agar usaha bidang kesehatan kamu tetap aman secara hukum serta tidak bermasalah di kemudian hari. Kode KBLI untuk Apotek yang Tepat Apotek pada dasarnya adalah usaha yang menjual obat-obatan dan produk kesehatan langsung kepada pembeli atau pasien. Artinya, apotek lebih cocok masuk kategori perdagangan eceran. Bukan perdagangan besar. Jadi, kode KBLI yang wajib dipakai untuk apotek adalah: KBLI 47721 – Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi untuk Manusia di Apotik Kode ini dengan jelas mengatur tentang usaha yang menjual obat dalam bentuk eceran kepada masyarakat. Kalau kamu ingin mendirikan apotek, baik skala kecil maupun besar, tetap wajib menggunakan KBLI 47721. Ini karena sifat bisnis apotek memang langsung melayani pembeli atau konsumen akhir. Bukan mendistribusikan barang dalam jumlah besar ke pihak atau instansi lain. Bisakah Apotek Pakai KBLI Perdagangan Besar? Jawabannya jelas tidak bisa. Apotek hanya boleh memakai KBLI 47721 karena aktivitas utamanya adalah menjual obat langsung ke pasien atau pembeli dalam jumlah kecil. KBLI perdagangan eceran (kode 47) tidak boleh digabung atau disamakan dengan KBLI perdagangan besar (kode 46). Sebab, keduanya diatur untuk kegiatan usaha yang memang berbeda. Kode KBLI untuk Perdagangan Besar Farmasi Jika kamu bergerak di bidang usaha farmasi atau kesehatan untuk perdagangan besar, maka kode KBLI-nya adalah: KBLI 46441 – Perdagangan Besar Obat Farmasi untuk Manusia Kode ini diperuntukkan bagi perusahaan distributor atau grosir yang menjual obat dalam skala besar kepada apotek, rumah sakit, toko obat, atau pihak lainnya. Jadi, perusahaan dengan kode KBLI perdagangan besar ini tidak langsung menjual barangnya ke konsumen akhir. Sanksi Menggabungkan KBLI Perdagangan Eceran dan Besar Sebagian pengusaha mungkin tergoda untuk mendaftarkan usaha dengan menggabungkan kode perdagangan besar dan eceran supaya lebih fleksibel. Namun, cara ini berbahaya dan bisa menimbulkan masalah serius. Berikut beberapa risiko yang bisa terjadi jika pelaku usaha memaksakan menggabungkan KBLI perdagangan besar dengan perdagangan eceran: 1. NIB Tidak Akan Keluar Sistem perizinan OSS RBA hanya menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) berdasarkan satu KBLI utama sesuai kegiatan usaha. Kalau ada perbedaan antara kegiatan nyata dengan kode KBLI yang dipilih, maka penerbitan NIB bisa gagal. Tanpa NIB, apotek tidak akan diakui resmi oleh pemerintah dan usahanya jadi tidak legal. 2. Ancaman Sanksi Hukum Mengacu pada PP No. 29 Tahun 2021, pelaku usaha yang menjalankan kegiatan tidak sesuai izin bisa kena sanksi. Bentuknya bisa berupa teguran tertulis, penarikan barang dari pasar, penghentian sementara kegiatan, sampai penutupan usaha. Bahkan, bisa juga dikenakan denda atau pencabutan izin usaha secara permanen. 3. Perbedaan Skala dan Izin Perdagangan besar dan eceran punya ciri dan syarat izin yang berbeda. Misalnya, perdagangan besar butuh gudang skala besar untuk menyimpan stok banyak, serta aturan tambahan soal distribusi obat. Sedangkan perdagangan eceran seperti apotek lebih fokus pada izin lokasi usaha yang strategis, standar pelayanan pasien, dan aturan farmasi. Kesimpulan Apotek usaha yang menjual obat langsung ke masyarakat atau pasien. Karena sifatnya eceran, maka kode KBLI yang tepat adalah 47721 – Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi untuk Manusia di Apotik. Baik apotek kecil maupun besar tetap wajib menggunakan kode ini karena aktivitas utamanya adalah menjual barang ke konsumen akhir. Untuk kegiatan grosir atau distribusi obat dalam jumlah banyak, kode yang dipakai adalah 46441 – Perdagangan Besar Obat Farmasi untuk Manusia. Kategori ini hanya berlaku untuk perusahaan farmasi skala besar yang menjual ke rumah sakit, apotek, atau toko obat, bukan langsung ke pembeli. Berdasarkan PP No. 29 Tahun 2021, ada konsekuensi hukum bagi yang menggabung KBLI perdagangan besar dan eceran. Bisa berujung pada teguran, penghentian kegiatan, pencabutan izin, hingga denda.

SELENGKAPNYA

Bisakah KBLI Perdagangan Besar Digabung dengan Eceran?

September 1, 2025

Banyak pelaku usaha di Indonesia yang bingung saat memilih KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) saat mendirikan PT atau CV untuk bisnisnya. Ini sangat wajar karena edukasi mengenai pemilihan KBLI masih minim. Hanya praktisi dan ahli di bidang legalitas usaha serta hukum yang mengetahuinya. Salah satu pertanyaan yang sering muncul dari pengusaha contohnya: “Apakah kode KBLI untuk perdagangan besar dan perdagangan eceran bisa digabung dalam satu usaha?” Ini sering ditanyakan karena banyak pengusaha yang yang menjalankan aktivitas jual beli baik secara partai besar dan juga melayani eceran langsung ke konsumen. Namun, faktanya KBLI Perdagangan Besar dan KBLI Perdagangan Eceran tidak bisa digabung dalam satu izin usaha. Perbedaan KBLI Perdagangan Besar vs KBLI Perdagangan Eceran KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) adalah sistem pengelompokan jenis usaha yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Menurut Kontrak Hukum, KBLI berfungsi sebagai referensi tiap badan usaha dalam membuat dokumen perusahaan, sebagai penentuan kualifikasi jenis kegiatan usaha dalam surat permohonan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), perizinan penanaman modal, maupun Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Kode KBLI ini berfungsi sebagai acuan resmi untuk seluruh kegiatan usaha di Indonesia. Dengan adanya KBLI, pemerintah dapat: Dalam sistem OSS RBA, setiap perusahaan wajib memilih KBLI yang sesuai dengan kegiatan utama usahanya. Jika salah memilih, maka proses perizinan bisa terganjal bahkan ditolak. Setelah tahu dasar dari KBLI, sekarang kita lanjut dulu ke perbedaan KBLI Perdagangan Besar vs KBLI Perdagangan Kecil. A) KBLI Perdagangan Besar Kode KBLI: dimulai dengan angka 46. Contohnya KBLI 46412 – Perdagangan Besar Pakaian Definisi: kegiatan menjual barang dalam jumlah besar kepada pihak lain, misalnya pedagang eceran, perusahaan, atau institusi. Karakteristik: B) KBLI Perdagangan Eceran Kode KBLI: dimulai dengan angka 47. Contohnya KBLI 47713 – Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian Definisi: kegiatan menjual barang langsung kepada konsumen akhir untuk dipakai sendiri, bukan untuk dijual kembali. Karakteristik: Menurut Paulus, Pangemanan & Pusung (2019) dalam Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, sektor perdagangan besar dan eceran bahkan memberikan kontribusi pajak yang berbeda secara signifikan terhadap penerimaan negara, karena masing-masing memiliki karakteristik kegiatan dan basis pajak yang berlainan. Dari sini terlihat bahwa meskipun sama-sama berada di sektor perdagangan, KBLI perdagangan besar dan eceran memiliki skala, izin, dan karakteristik yang berbeda. Pembuatan PT dan CV dengan DP 0% dan Gabung Komunitas Pengusaha, Mulai Sekarang dengan KLIK LINK DI SINI! Kenapa Perdagangan Besar dan Eceran Tidak Bisa Digabung? Jawabannya karena aturan hukum dan sistem OSS RBA membedakan secara tegas antara kedua jenis usaha ini. Jika pelaku usaha mencoba menggabungkan kode KBLI 46 (perdagangan besar) dan KBLI 47 (perdagangan eceran) dalam satu entitas usaha, maka ada konsekuensinya: 1. NIB Tidak Akan Terbit OSS RBA hanya mengeluarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sesuai dengan satu KBLI utama. Jika kode perdagangan besar dan eceran dicampur, maka NIB yang diajukan bisa gagal diproses. 2. Ancaman Sanksi Hukum Mengacu pada Pasal 166 Ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021, pelaku usaha yang menjalankan kegiatan tidak sesuai izin dapat dikenakan sanksi, di antaranya teguran tertulis, penarikan barang dari peredaran, penghentian sementara kegiatan usaha, penutupan gudang atau tempat usaha, denda administratif, sampai pencabutan izin usaha. 3. Skala dan Perizinan Berbeda Perdagangan besar dan eceran memiliki risiko serta persyaratan yang berbeda. Misalnya, perdagangan besar biasanya berkaitan dengan izin gudang skala besar. Sedangkan eceran lebih menekankan pada izin lokasi usaha yang strategis. Dikutip dari Hukumonline “Bolehkah Satu Akta Perusahaan Memuat Dua KBLI?”, disebutkan bahwa sebuah perusahaan memang bisa mencantumkan lebih dari satu KBLI dalam akta pendirian, namun hal itu tak menjamin izin usaha untuk semua aktivitas akan disetujui, terutama jika aktivitasnya berbeda karakteristik. Dengan kata lain, mencampur dua KBLI ini sama saja memaksakan dua izin berbeda dalam satu payung usaha. Ini tidak diperbolehkan dalam regulasi yang ada. Solusi untuk Pelaku Usaha Jika kamu adalah pelaku usaha yang menjalankan aktivitas grosir sekaligus eceran, jangan khawatir. Ada beberapa solusi yang bisa dilakukan agar bisnis tetap legal dan aman dari sanksi: 1. Pilih KBLI yang Paling Dominan Tentukan jenis usaha yang paling mendominasi aktivitas bisnismu. Jika lebih banyak menjual ke konsumen akhir, pilih perdagangan eceran. Jika lebih dominan distribusi ke pedagang, pilih perdagangan besar. 2. Daftar Usaha Secara Terpisah Jika memang kedua jenis usaha dijalankan bersamaan, maka solusinya adalah mendaftarkan izin secara terpisah. Artinya, buat dua NIB dengan entitas usaha berbeda untuk KBLI perdagangan besar dan KBLI perdagangan eceran. Untuk menghindari kesalahan saat mengurus perizinan, sebaiknya konsultasikan dulu ke kantor OSS. Namun, prosesnya bisa memakan waktu yang cukup lama dengan prosedur dan birokrasi yang ada.. Supaya lebih cepat, kamu bisa langsung mulai konsultasi lewat jasa konsultan legalitas usaha Legal MP. Tim CS Legal MP bisa membantu memilih KBLI yang tepat dan memastikan seluruh izin terbit tanpa kendala. Butuh bantuan? Buat Legalitas Badan Usaha Anda Bersama Kami Kesimpulan KBLI perdagangan besar (kode 46) dan perdagangan eceran (kode 47) tidak bisa digabung dalam satu izin usaha karena memiliki perbedaan mendasar dalam skala, izin, serta karakteristik usaha. OSS RBA hanya membolehkan satu KBLI utama untuk mengeluarkan NIB. Jika pelaku usaha mencoba menggabungkannya, maka izin usaha bisa ditolak dan berpotensi terkena sanksi sesuai PP No. 29 Tahun 2021. Dasar hukum pemisahan ini juga jelas, yakni Peraturan BPS No. 2 Tahun 2020 serta PP No. 5 Tahun 2021. Solusi terbaik adalah memilih satu KBLI sesuai kegiatan usaha yang dominan, atau mendaftarkan usaha secara terpisah jika menjalankan keduanya. Dengan begitu, pelaku usaha bisa lebih aman secara hukum, sekaligus memiliki keleluasaan untuk mengembangkan bisnis sesuai jalurnya.

SELENGKAPNYA

Peluang Bisnis Oleh-oleh Haji: Pasar Besar yang Belum Digarap Maksimal

August 26, 2025

Setiap tahun, ratusan ribu jamaah haji asal Indonesia menunaikan rukun Islam kelima tersebut. Setelah melalui perjalanan ibadah yang panjang, mereka kembali ke Tanah Air dengan membawa kisah religius yang sudah dijalani. Selain membawa kisah religius, para jamaah haji ini biasanya membawa berbagai buah tangan atau oleh-oleh untuk keluarga, tetangga, dan teman dekatnya. Mungkin kamu belum tahu, kalau para jamaah haji membeli oleh-oleh tersebut tidak langsung dari negara Arab Saudi. Tapi membelinya di toko oleh-oleh haji yang berdiri di Indonesia. Maka dari itu, sangatlah layak dan besar peluangnya jika kita membuka bisnis oleh-oleh haji. Sayangnya, sektor bisnis ini masih dikelola secara tradisional oleh pedagang kecil. Tidak ada strategi pemasaran dan distribusi yang terstruktur. Jika berkeinginan membuka toko oleh-oleh haji, berikut beberapa tips yang bisa kamu lakukan agar lebih matang dan lebih menghasilkan dibandingkan pesaing. Potensi Pasar Bisnis Oleh-oleh Haji Sebelum lanjut ke teknis apa saja yang harus disiapkan, kamu harus tahu dulu bagaimana potensi pasarnya. Ini jadi fundamental atau dasar kamu mengapa membuka bisnis oleh-oleh haji. Jika kita mengupas lebih dalam, terdapat sejumlah alasan yang membuat usaha ini layak disebut sebagai “ladang emas”. 1. Jumlah Jamaah yang Sangat Besar Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbanyak di dunia. Maka, pantas saja negara kita juga paling banyak yang mengirimkan jamaah haji. Ditambah lagi, jutaan masyarakat Indonesia melaksanakan umroh setiap tahunnya. Hampir semua jamaah yang berangkat memiliki kebiasaan membeli oleh-oleh untuk dibawa pulang. Dengan volume yang begitu masif, pasar ini hampir tidak ada habisnya. 2. Tradisi yang Mengakar Kuat dalam Budaya Membawa pulang oleh-oleh haji sudah seperti kewajiban moral bagi sebagian besar jamaah. Sudah pulang dari haji, rasanya tidak afdol jika tidak memberikan sesuatu ke kerabat dekat. Dan itu semua jamaah haji. Inilah yang membuat permintaan terhadap oleh-oleh haji selalu stabil dari tahun ke tahun. Bahkan bisa dikatakan tidak pernah menurun. Namun, kalau membeli oleh-oleh langsung dari Arab Saudi, rasanya lebih berat, Jamaah masih harus memanggul oleh-olehnya dari tempat belanja ke hotel lalu ke pesawat. Belum lagi biaya tambahan kelebihan muatan yang harus dibayar ke pihak maskapai. Makanya, para jamaah haji lebih memilih membeli lewat toko oleh-oleh haji di Indonesia. 3. Produknya Punya Margin Tinggi Banyak dari produk oleh-oleh haji punya margin tinggi. Terutama produk yang paling sering dicari oleh para jamaah haji. Contohnya seperti kurma, air zam-zam, sajadah, parfum, tasbih, dan madu. Mari kita lihat perhitungan marginnya. a) Kurma Ajwa b) Air Zam-Zam (Botol 5 Liter) c) Sajadah Turki/Arab d) Parfum Arab (Non-Alkohol, 30 ml) e) Tasbih Kayu/Kayu Wangi f) Madu Arab (500 gr) Produk dengan margin paling tinggi biasanya parfum arab, air zam-zam, dan tasbih. Karena harga belinya sangat rendah dibandingkan nilai emosional dan ekspektasi konsumen di Indonesia. Sedangkan kurma dan madu walau marginnya lebih tipis, tetap stabil karena permintaan besar dan repeat order tinggi. Tips dan Cara Mencari Distributor Oleh-oleh Haji Ada dua jalur utama yang bisa dimanfaatkan, yaitu melalui platform digital serta jaringan distributor lokal di Indonesia. 1. Menggunakan Platform Digital Di era digital saat ini, akses terhadap berbagai pemasok semakin terbuka lebar. Dunia online memungkinkan kita menjangkau grosir internasional maupun domestik. – Marketplace B2B Situs seperti Alibaba, Indotrading, hingga Tokopedia Salam pada kategori grosir bisa menjadi pintu masuk utama untuk menemukan produk-produk populer, mulai dari kurma, sajadah, tasbih, parfum, hingga madu dengan harga kompetitif. – Komunitas Facebook & WhatsApp Dalam banyak grup komunitas, para importir skala kecil dan pedagang grosir kerap menawarkan barang sekaligus mencari mitra reseller. Grup ini biasanya juga menjadi tempat berbagi informasi terbaru terkait harga, stok, maupun tips seputar mekanisme impor. – LinkedIn dan Direktori Ekspor-Impor Bagi yang ingin membangun relasi lebih formal dan berjangka panjang, LinkedIn atau direktori eksportir impor bisa dimanfaatkan untuk langsung terhubung dengan pemasok dari kawasan Timur Tengah. 2. Menjalin Kerja Sama dengan Distributor Lokal Tidak semua produk dapat dibawa masuk ke Indonesia dengan mudah. Contohnya, air zam-zam termasuk kategori barang yang diawasi ketat oleh pemerintah. Dalam kasus seperti ini, menggandeng distributor lokal jauh lebih praktis karena mereka sudah mengurus aspek legalitas dan perizinannya. – Sentra Grosir Nasional Beberapa pusat grosir yang dikenal menjadi rujukan utama antara lain: – Hubungi Importir Resmi Produk yang paling banyak dicari seperti kurma dan madu biasanya sudah dikuasai oleh brand besar yang memiliki izin impor resmi. Dengan bekerja sama dengan pihak ini, pengusaha bisa lebih tenang karena aspek legal, kualitas, hingga ketersediaan barang sudah terjamin. 3 Perizinan Usaha Oleh-oleh Haji yang Harus Dilengkapi Supaya usaha bisa berjalan legal, aman, dan siap berkembang, ada beberapa dokumen perizinan yang wajib dipenuhi. Tanpa izin resmi, pelaku usaha bisa menghadapi risiko seperti kesulitan distribusi, kendala ekspor-impor, hingga penolakan kerjasama dengan mitra besar. Berikut beberapa perizinan usaha wajib yang harus dilengkapi bisnis oleh-oleh haji: 1. Nomor Induk Berusaha (NIB) NIB adalah identitas resmi yang diberikan pemerintah kepada setiap pelaku usaha. Dengan adanya NIB, bisnis oleh-oleh haji mendapatkan pengakuan sah dan bisa tercatat dalam sistem perizinan nasional. NIB juga menjadi pintu untuk mengakses fasilitas lain, seperti kepabeanan, impor barang, hingga sertifikasi halal. 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) NPWP berfungsi sebagai identitas perpajakan badan usaha. Dengan NPWP, bisnis oleh-oleh haji dapat mengurus kewajiban perpajakan secara resmi, mendapatkan bukti kepatuhan hukum, serta memudahkan pendaftaran saat mau menjalin kerjasama dengan pihak luar. 3. Akta Pendirian Usaha (PT atau CV) Akta pendirian menjadi bukti hukum berdirinya sebuah perusahaan. Dokumen ini dibuat melalui notaris dan disahkan oleh Kemenkumham. Dengan memiliki PT atau CV, pelaku usaha mendapatkan status badan hukum yang lebih dipercaya, sekaligus memudahkan saat mencari pendanaan, investor, atau menjalin kemitraan skala nasional maupun internasional. Solusi Perizinan Usaha Mudah dan Lengkap Mengurus dokumen perizinan secara mandiri seringkali memakan waktu, energi, bahkan bisa menimbulkan kesalahan teknis yang merugikan. Tidak heran bila banyak pengusaha cerdas memilih untuk menyerahkan urusan birokrasi ini kepada konsultan legalitas yang berpengalaman. Legal MP hadir sebagai solusi one-stop service yang memberikan kemudahan: Dengan dukungan ini, pelaku usaha bisa lebih fokus pada pengembangan produk, pemasaran, hingga memperluas distribusi. Sementara urusan legalitas dan birokrasi ditangani oleh pihak profesional yang memastikan seluruh dokumen sah, lengkap, dan siap digunakan. Mulai Sekarang dengan KLIK LINK DI SINI!

SELENGKAPNYA

6 Cara Meningkatkan Pendapatan Perusahaan di Era Persaingan Ketat

August 22, 2025

Pendapatan perusahaan yang tidak kunjung bertambah adalah sinyal bahaya bagi pengusaha. Perusahaan yang keuangannya stagnan, stabil, tetap, tidak bertambah atau berkurang, adalah perusahaan yang akan mati. Begitulah kesimpulan dari teori boiling frog syndrome atau sindrom katak mendidih. Dalam analogi ini, katak yang dimasukkan ke dalam air mendidih akan langsung melompat keluar karena langsung merasakan bahayanya. Namun, beda kalau dimasukkan ke dalam air dingin yang dipanaskan perlahan-lahan. Katak itu tidak akan menyadari bahaya yang terjadi sampai akhirnya mati karena tidak mampu melarikan diri. Metafora ini sering dipakai untuk menggambarkan bagaimana seseorang atau kelompok tidak menyadari atau lambat bereaksi atas perubahan buruk yang terjadi secara bertahap. Ini nyambung dengan topik utama kita. Pendapatan perusahaan yang tidak bertambah, adalah kondisi di mana perusahaan tersebut “masuk ke dalam air dingin”. Selama beberapa waktu, keuangan dan operasional perusahaan akan terasa baik-baik saja. Mereka tidak tahu bahaya yang akan terjadi dan terjebak di zona nyaman. Padahal, mereka “mendidih” secara perlahan jika terus tidak menaikkan pendapatannya. Oleh sebab itu, pengusaha tidak boleh membiarkan pendapatan perusahaannya stagnan. Harus sedini mungkin mencari cara meningkatkan pendapatan perusahaan dengan berbagai cara berikut: 1. Meningkatkan Kualitas Produk dan Layanan Produk yang baik bukan dari kemasan atau penampilan dari luar saja. Konsistensi mutu yang diberikan ke pelanggan adalah yang utama. Begitu juga dengan pelayanan yang kamu berikan. Pelanggan akan merasa dihargai kalau kamu bersikap ramah, cepat menanggapi, dan memberikan solusi di setiap masalah yang mereka rasakan. Bagaimana cara mencapai hal itu? Studi Kasus: Contoh nyatanya bisa dilihat dari Gojek Indonesia. Gojek yang awalnya berdiri pada tahun 2010 sebagai layanan ojek panggilan sederhana, mampu berkembang pesat berkat riset pasar berkelanjutan dan komitmen mendengarkan masukan pelanggan secara konsisten. Setiap keluhan dan kebutuhan pelanggan diterjemahkan menjadi inovasi nyata. Seperti kesulitan mencari driver melahirkan fitur GPS tracking real-time, kebutuhan pengiriman barang menghasilkan layanan GoSend, dan permintaan pesan makanan menjadi dasar lahirnya GoFood. Gojek juga memperkuat pengalaman pengguna dengan menghadirkan sistem rating untuk setiap perjalanan, layanan pelanggan 24 jam, serta program interaktif “Ngobrol Sama Gojek” yang membuka ruang komunikasi langsung. Berbagai langkah tersebut membuahkan hasil signifikan. Mulai dari meningkatnya rating konsumen hingga 4,3 dari 5, penurunan waktu tunggu rata-rata dari 15 menit menjadi hanya 5–8 menit, serta pertumbuhan pengguna aktif lebih dari 55 juta dengan valuasi mencapai 10,5 miliar dolar AS. 2. Perluas Pasar dan Variasi Penawaran Setelah meningkatkan kualitas produk dan layanan, baru mulai memikirkan cara memperluas jangkauan pasar. Caranya yaitu melakukan segmentasi pasar dengan membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil berdasarkan karakterstik tertentu. Bisa dari usia, gender, lokasi, tingkat pendapatan, gaya hidup, dan sebagainya. Contoh penerapanannya, jika kamu pengusaha yang menjual baju daster, cara melakukan segmentasi pasarnya yaitu: Berdasarkan Usia Berdasarkan Gaya Hidup & Lokasi Berdasarkan Tingkat Pendapatan Berdasarkan Fungsi & Kebutuhan Spesifik Kalau sudah melakukan segmentasi pasar, langkah berikutnya adalah membuat variasi penawaran yang sesuai dengan tiap segmen. Tujuannya supaya setiap kelompok konsumen merasa produk yang kamu tawarkan benar-benar relevan dengan kebutuhan mereka. Contoh tahapan yang dilakukan antara lain: a) Membuat Produk Turunan (Product Line Extension) Kembangkan varian sesuai segmen, seperti daster reguler, premium, hingga multifungsi. Tiap varian harus punya ciri khas agar tidak saling bersaing. b) Sesuaikan Strategi Harga (Price Differentiation) Buat tier harga dari low budget, mid, sampai premium. Tambahkan promo bundling untuk segmen hemat dan limited edition untuk segmen eksklusif. c) Diversifikasi Channel Distribusi Manfaatkan online (marketplace, live shopping) dan offline (toko lokal, pameran). Gunakan juga reseller/agen untuk memperluas pasar dengan biaya minim. d) Kampanye Pemasaran Terarah Sesuaikan konten dengan segmen. Instagram/TikTok untuk anak muda, Facebook/WhatsApp untuk ibu-ibu. Pastikan pesan dan visual sesuai bahasa audiensnya. 3. Bangun Loyalitas Pelanggan Mencari pelanggan baru itu membutuhkan biaya yang jauh lebih besar daripada membuat pelanggan lama menjadi loyal dan setia. Menurut studi Harvard Business Review, biaya mendapatkan pelanggan baru bisa 5 sampai 25 kali lebih mahal dibanding mempertahankan pelanggan lama. Oleh karena itu, perusahaan jangan hanya fokus mencari pelanggan baru. Mulailah coba perhatian dan membangun loyalitas pelanggan dengan berbagai cara berikut: a) Berikan Layanan Pelanggan yang Konsisten Memberikan pelayanan yang selalu tanggap, ramah, dan solutif akan membuat pelanggan merasa dihargai sekaligus menumbuhkan rasa percaya terhadap brand. b) Program Loyalitas & Reward Menerapkan sistem poin, diskon khusus, atau hadiah bagi pelanggan setia dapat menjadi cara efektif untuk membuat mereka terus kembali bertransaksi. c) Personalisasi Pengalaman Dengan memahami kebutuhan pelanggan secara individual melalui data, perusahaan bisa menawarkan penawaran yang relevan dan terasa lebih personal. d) Bangun Komunitas Mengajak pelanggan bergabung dalam komunitas, menghadiri event, atau ikut forum akan menumbuhkan ikatan emosional yang membuat mereka merasa menjadi bagian dari brand. e) Follow Up & Engagement Rutin Melakukan tindak lanjut berupa ucapan terima kasih, survei kepuasan, atau pembaruan produk akan menjaga hubungan tetap hangat dan pelanggan merasa diperhatikan. f) Transparansi & Kepercayaan Menjaga komunikasi yang jujur, bahkan ketika menghadapi masalah, akan memperkuat integritas brand dan memelihara kepercayaan pelanggan. g) Inovasi Produk & Layanan Memberikan pembaruan secara berkala, meluncurkan fitur baru, atau menambahkan nilai yang relevan akan membuat pelanggan tidak mudah bosan dan selalu tertarik untuk mencoba. 4. Kolaborasi dan Kemitraan Strategis Di dunia bisnis modern, tidak ada perusahaan yang bisa berdiri sendiri. Banyak perusahaan besar yang berhasil tumbuh karena berani menjalin kolaborasi dan kemitraan dengan pihak lain. Cara kolaborasinya bisa bermacam-macam. Bisa bekerja sama dengan perusahaan yang produknya saling melengkapi, kampanye pemasaran bersama, hingga distribusi produk melalui jaringan mitra strategis. Misalnya, sebuah perusahaan minuman dapat berkolaborasi dengan brand makanan cepat saji untuk menciptakan paket hemat yang ditawarkan secara bersamaan. Dari kerja sama tersebut, kedua pihak memperoleh pelanggan baru, sementara biaya promosi bisa dibagi, sehingga lebih efisien. Contoh di Dunia Nyata Ada beberapa brand besar yang berhasil memperluas pasar dan meningkatkan pendapatannya, seperti: a) GoPay x Tokopedia GoPay menjalin kemitraan strategis dengan Tokopedia dengan menjadi salah satu metode pembayaran utama di platform tersebut. Langkah ini membantu GoPay memperluas jangkauan penggunanya ke segmen pembeli online, sementara Tokopedia memperoleh nilai tambah berupa insentif untuk mendorong transaksi digital di ekosistemnya. b) Oreo x McFlurry (McDonald’s) Oreo menggandeng McDonald’s untuk meluncurkan varian menu McFlurry Oreo. Dari kerja sama ini, Oreo berhasil mendapatkan eksposur yang lebih luas, sedangkan McDonald’s menambah variasi produk

SELENGKAPNYA

Staff Office Adalah Kunci Operasional Bisnis, Tapi Apakah Legalitas Usaha Anda Sudah Siap?

August 19, 2025

Bisnis yang mau berkembang dan bersaing di pasar, seringkali fokusnya sebatas di strategi pemasaran, kualitas produk, serta inovasi layanan. Ini memang tidak salah. Sebab, ketiga elemen ini menjadi faktor penentu apakah bisnis bisa bertahan atau tidak. Banyak atau tidaknya omset bisnis sangat bergantung dari jalannya ketiga faktor itu. Sayangnya, ada masalah sepele yang sering luput oleh bisnis yang baru berdiri atau masih berskala kecil. Meskipun sepele, elemen ini bisa juga menjadi penentu operasional bisnis sehari-hari. Ia adalah staff office. Apa Itu Staff Office dan Pentingnya dalam Bisnis? Sederhananya, definisi staff office merupakan pegawai kantor yang bertugas mengurus pekerjaan administratif dan operasional dalam perusahaan. Semua urusan dokumen perusahaan, mereka yang mengaturnya. Contoh beberapa perannya sebagai berikut: Jadi, staff office tidak bertugas sebatas merapikan dokumen perusahaan semata. Mereka adalah “penjaga ritme”. Memastikan setiap bagian perusahaan bergerak dan berjalan sesuai dengan alur kerja semestinya. Sebuah perusahaan yang staff office-nya berantakan, ibarat rumah yang pondasinya sedang rapuh. Dari luar kelihatan kokoh. Terlihat baik-baik saja. Namun, ketika dihajar masalah, sangat sekali mudah roboh. Di sinilah perannya staff office. Menjadi pondasi perusahaan agar tetap kokoh berdiri serta orang di dalamnya bisa bekerja dengan nyaman dan lancar. Tugas dan Jenis Pekerjaan Staff Office Tugas dan jenis pekerjaan staff office sudah disinggung sedikit sebelumnya secara umum. Untuk lebih detailnya, berikut beberapa pekerjaan dari staff office: Jenis pekerjaan staff office juga sangat beragam, bergantung pada skala dan jenis organisasi: Staff Office dan Tantangan Legalitas Usaha Salah satu tantangan tersulit bagi staff office adalah ketika mereka mulai bersentuhan dengan dokumen legalitas perusahaan. Baik ketika perusahaan baru mau berdiri, maupun ketika sudah berjalan bertahun-tahun. Pasti nanti akan berhubungan dengan dokumen legalitas usaha. Contohnya seperti: Mengapa mereka sangat kesusahan menangani ini? Pertama, bahasa hukum yang digunakan dalam dokumen legalitas umumnya penuh dengan istilah teknis yang rumit, sehingga sulit dipahami oleh orang awam yang tidak memiliki latar belakang hukum. Kedua, prosedur yang harus ditempuh juga panjang dan birokratis, mulai dari mengurus dokumen melalui OSS, berkoordinasi dengan notaris, hingga berhadapan dengan berbagai instansi pemerintah yang memiliki aturan masing-masing. Terakhir, ada rasa takut salah langkah yang cukup besar, sebab kesalahan kecil seperti keliru mengisi data, terlambat memperpanjang izin, atau salah mengunggah dokumen bisa berdampak fatal bagi kelangsungan operasional perusahaan. Gabungan faktor ini bisa membuat tugas mengurus legalitas terasa menjadi salah satu beban terberat bagi staff office. Kalau sampai salah, maka bisa berdampak buruk ke ke perusahaan. Mulai dari paling kecil risikonya. Seperti hilang peluang tender atau kerjasama dengan pihak ketiga. Sampai risiko yang paling besar. Seperti menurunkan kredibilitas perusahaan di mata klien, investor, dan kena sanksi administratif, denda, bahkan pencabutan izin usaha. Untuk mencegahnya, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan, antara lain: 1. Adakan Pelatihan Internal Staff office perlu dibekali pemahaman dasar mengenai berbagai jenis dokumen legalitas perusahaan. Contohnya Akta Pendirian dan Perubahan, Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang kini sudah terintegrasi di OSS, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan, serta dokumen pendukung lain seperti izin lokasi, izin operasional khusus sesuai bidang usaha, dan sertifikat halal atau SBU/SKA untuk sektor tertentu. Selain itu, ikuti terus mengikuti perkembangan aturan atau regulasi terbaru agar tidak tertinggal informasi penting. 2. Susun Kalender Legalitas Buat sistem pengingat internal untuk memperbarui dokumen jauh sebelum masa berlaku habis. Dengan begitu, perusahaan tidak akan panik mendekati tenggat waktu perpanjangan. 3. Catat Setiap Perubahan Perusahaan Setiap perubahan penting harus segera tercatat dan diperbarui pada akta maupun sistem OSS. Seperti pergantian alamat, perubahan pemegang saham, hingga penyesuaian bidang usaha, 4. Bangun Sistem Arsip yang Tertata Pastikan seluruh dokumen legalitas tersimpan rapi baik dalam bentuk fisik maupun digital. Tambahkan pula pengingat masa berlaku agar dokumen mudah dilacak dan tidak terlewat untuk diperbarui. 5. Manfaatkan Jasa Profesional Untuk urusan yang kompleks, tidak ada salahnya menggandeng notaris, konsultan legalitas, atau penyedia jasa layanan legal. Dengan begitu, risiko kesalahan bisa ditekan sekaligus menghemat waktu dan energi staff office. Legalitas Usaha: Tugas Berat yang Perlu Diserahkan pada Ahlinya Urusan legalitas usaha bisa sangat kompleks pengurusannya. Terlebih lagi, informasi yang didapatkan tidak cukup hanya dari browsing di Google. Mau membaca regulasi dan aturan langsung dari pemerintah, bahasanya cukup sulit dimengerti orang awam. Oleh sebab itu, acap kali kita perlu membutuhkan bantuan profesional di bidangnya. Tidak bisa kalau hanya dibebankan ke staff office. Jika perusahaan mencoba mengurus sendiri, potensi risikonya adalah: Solusi Praktis: Gunakan Jasa Pembuatan PT, CV, dan Legalitas Usaha Profesional Untuk menghindari risiko yang tidak diinginkan, solusi paling praktis adalah bekerja sama dengan jasa pembuatan PT, CV, dan legalitas usaha profesional seperti Legal MP. Manfaat yang bisa dirasakan perusahaan antara lain: Jika perusahaan Anda ingin tumbuh tanpa hambatan birokrasi, jangan tunda lagi. Hubungi Legal MP untuk mendapatkan layanan konsultasi gratis dan pengurusan legalitas usaha yang cepat, tepat, serta terpercaya. Mulai Konsultasi GRATIS dengan KLIK LINK DI SINI!

SELENGKAPNYA

Pengadaan Barang dan Jasa: Panduan Lengkap Legalitas & Cara Ikut Tender Pemerintah

August 15, 2025

Secara definisi, pengadaan barang dan jasa merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh suatu produk, pekerjaan konstruksi, atau layanan tertentu melalui proses pembelian, penyewaan atau perjanjian kontrak. Proses ini bisa dilakukan oleh pemerintah maupun swasta melalui badan usaha yang didirikan. Tujuan utamanya yaitu memastikan ketersediaan barang dan jasa sesuai dengan standar kualitas, harga, serta waktu yang sudah ditentukan. Beberapa contoh dari bisnis yang bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa sangat beragam. Untuk pengadaan barang, bisa seperti: Sementara pengadaan jasa, contohnya seperti: Pengadaan barang dan jasa memiliki sistem dan prosedur yang diatur secara ketat melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Terlebih ketika prosesnya terkait tender, aturan mainnya menjadi jauh lebih detail dan selektif. Oleh sebab itu, para pelaku usaha wajib memahami setiap ketentuan yang berlaku, mulai dari aspek legalitas usaha hingga tata cara pendaftaran tender secara resmi. Legalitas yang Wajib Dimiliki Pengadaan Barang dan Jasa Legalitas merupakan bukti bahwa suatu badan usaha beroperasi secara sah, memiliki kredibilitas, dan layak dipercaya oleh pihak penyelenggara tender. Berikut beberapa legalitas yang harus dilengkapi dalam pengadaan barang dan jasa: 1. Akta Pendirian PT atau CV Akta pendirian adalah dokumen hukum yang menjadi bukti resmi berdirinya sebuah badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau Commanditaire Vennootschap (CV). Dokumen ini memuat informasi detail mengenai tanggal pendirian, jenis usaha, modal dasar, serta susunan pengurus perusahaan. Setiap perubahan seperti penambahan modal, perubahan nama, atau pergantian direksi juga harus dicatat dalam akta perubahan. Tanpa akta ini, perusahaan tidak memiliki dasar hukum yang sah untuk beroperasi maupun mengikuti tender. 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) NIB merupakan identitas tunggal bagi pelaku usaha yang diterbitkan melalui sistem OSS (Online Single Submission) dan kunci mengakses berbagai layanan perizinan. Dokumen ini sekaligus berfungsi sebagai perizinan dasar seperti SIUP, TDP, dan API dalam satu nomor. Adanya NIB ini memudahkan proses administrasi karena pelaku usaha tidak perlu mengurus izin terpisah untuk setiap aktivitas perdagangan. 3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) SIUP adalah izin yang secara khusus diberikan kepada perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan barang dan jasa. Sejak penerapan sistem OSS, SIUP tidak lagi diperlukan sebagai dokumen terpisah karena telah terintegrasi dalam NIB. Namun, dalam beberapa kasus SIUP tetap dibutuhkan. Misalnya, perusahaan dengan modal dan kekayaan bersih di atas Rp10 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan) tetap diwajibkan memiliki SIUP, meskipun sudah mengantongi NIB. Selain itu, usaha yang dinilai memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian nasional juga masuk dalam kategori yang memerlukan SIUP. Bahkan, Menteri yang membidangi urusan perdagangan dapat menetapkan bidang usaha tertentu yang tetap harus memiliki SIUP. 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha NPWP adalah identitas resmi yang digunakan untuk memenuhi kewajiban perpajakan badan usaha. Setiap perusahaan wajib memiliki NPWP agar tercatat dalam sistem administrasi perpajakan negara. Kepemilikan NPWP juga menunjukkan bahwa perusahaan tunduk pada regulasi fiskal yang berlaku, seperti pelaporan dan pembayaran pajak. Dalam urusan tender, NPWP menjadi salah satu indikator kredibilitas dan kepatuhan hukum perusahaan. 5. Surat Kuasa (jika dikuasakan) Apabila proses pengadaan dikuasakan kepada pihak lain, wajib ada surat kuasa yang menyatakan pelimpahan wewenang secara sah. Surat ini harus disertai bukti bahwa penerima kuasa adalah karyawan tetap di perusahaan pemberi kuasa. Tujuannya untuk mencegah adanya penyalahgunaan wewenang oleh pihak eksternal yang tidak berhak. Dengan prosedur ini, keamanan dan legalitas proses pengadaan dapat tetap terjaga. 6. Bukti Kualifikasi Usaha Bukti kualifikasi usaha adalah dokumen yang menunjukkan kemampuan teknis dan administratif perusahaan dalam melaksanakan pekerjaan pengadaan. Bentuknya bisa berupa sertifikat kualifikasi, daftar pengalaman proyek, atau dokumen resmi lain yang diakui. Dokumen ini menjadi tolak ukur bahwa perusahaan memiliki sumber daya dan keahlian yang memadai untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai standar. Tanpa bukti kualifikasi, peluang memenangkan tender akan sangat kecil. 7. Jaminan Pengadaan Barang/Jasa Jaminan pengadaan adalah bentuk komitmen perusahaan untuk melaksanakan kontrak sesuai kesepakatan, biasanya berbentuk bank garansi atau surety bond. Jaminan ini melindungi penyelenggara tender dari potensi kerugian jika penyedia jasa gagal memenuhi kewajibannya. Selain itu, jaminan ini juga menjadi sinyal bahwa perusahaan memiliki integritas dan kesiapan finansial yang memadai. Dengan adanya jaminan, hubungan bisnis dalam pengadaan menjadi lebih aman dan terpercaya. Mengapa Perizinan Harus Diurus Profesional Memang, setiap pelaku usaha dapat mengurus sendiri proses perizinannya. Namun dalam praktiknya, banyak hambatan yang membuat proses ini menjadi rumit dan memakan waktu. Apalagi pemilik usaha tersebut juga memiliki jadwal yang padat mengurus operasional hariannya. Jika kurang fokus mengurus legalitas usaha, maka akan berdampak buruk seperti Keuntungan Menggunakan Jasa Profesional Sementara jika menggunakan jasa profesional pengurusan legalitas, pelaku usaha bisa tetap fokus mengurus bisnisnya. Semua kebutuhan administrasi dan prosedur pembuatan legalitas bisa diserahkan ke ahlinya. Solusi Jasa Pengurusan Legalitas Pengadaan Barang dan Jasa Bagi pelaku usaha yang ingin memastikan seluruh dokumen legalitasnya lengkap, LEgal MP menyediakan layanan pengurusan perizinan khusus untuk pengadaan barang dan jasa. Proses pengurusannya berlangsung cepat, aman, dan bebas hambatan birokrasi. Paket Layanan Lengkap Testimoni Klien “Prosesnya sangat cepat dan timnya profesional. Pelayanan ramah dan benar-benar membantu dari awal hingga akhir.” — PT EXSSIN EXPRES INDONESIA “Seluruh proses pengurusan izin saya terbantu dengan baik. Legal MP benar-benar mempermudah segalanya.” — CV TIGA PILAR GRACIA “Responnya cepat dan semua dokumen tersusun rapi. Saya belum pernah menemukan layanan sebaik ini.” — PT SMIBRICK BATA INDONESIA Segera Mulai Pengurusan Legalitas Anda Peluang untuk memenangkan tender, baik dari pemerintah maupun swasta, sering kali datang tiba-tiba. Pastikan seluruh persyaratan legalitas usaha Anda telah siap sebelum pendaftaran dibuka. Dengan skema DP 0% dan bonus bergabung ke komunitas pengusaha, tidak ada alasan untuk menunda. KLIK DI SINI untuk memulai pembuatan PT atau CV, melengkapi izin usaha, dan membuka jalan menuju proyek-proyek besar di Indonesia.

SELENGKAPNYA

Perusahaan Kontraktor: Peluang, Tantangan, dan Cara Mengembangkannya

August 14, 2025

Perusahaan kontraktor merupakan pihak yang mengurus pekerjaan membangun atau merenovasi bangunan. Pekerjaan yang ditangani mulai dari rumah, gedung, sampai fasilitas umum. Selain jenis pekerjaannya yang beragam, perusahaan kontraktor juga memiliki beberapa kategori. Contohnya kontraktor bangunan yang mengerjakan proyek besar. Ada kontraktor rumah yang hanya fokus membangun huniah. Sampai kontraktor interior yang bertugas membuat bagian ruangan menjadi lebih rapi, nyaman, dan indah. Saat ini, ada banyak sekali perusahaan kontraktor di Indonesia yang beroperasi. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), setidaknya ada lebih dari 190.000 perusahaan konstruksi yang beroperasi secara badan hukum. Baik itu skala kecil, menengah, sampai besar. Mengapa sektor usaha ini sangat diminati? Alasannya simple. Kebutuhannya tidak pernah habis. Bangunan punya siklus yang terus hidup dari pembangunan baru, renovasi, sampai pemeliharaan. Jadi, peluang bisnis di sini akan selalu ada. Terlebih lagi pemerintah lagi gencar mendorong percepatan pembangunan melalui Proyek Strategis Nasional (PSN). Kalau kamu tertarik memiliki perusahaan kontraktor, ada beberapa peluang dan tantangan yang harus diperhatikan. Peluang Bisnis Perusahaan Kontraktor 1. Banyak Proyek Infrastruktur Semakin banyak proyek pemerintah dan swasta berarti semakin banyak kebutuhan kontraktor. Kalau bisa ikut mengerjakan, ini jadi peluang besar untuk dapat pengalaman dan membangun reputasi. Supaya kamu lebih siap, berikut beberapa tips memanfaatkan peluang ini: 2. Pasar Rumah dan Renovasi yang Stabil Permintaan pembangunan dan renovasi akan terus ada. Selalu ada saja orang yang ingin memperbaiki atau membangun rumah, apalagi saat ekonomi membaik. Untuk memanfaatkan peluang ini, kamu bisa: 3. Permintaan Kontraktor Interior Tinggi Sekarang, banyak bisnis baru yang bermunculan secara pesat. Bisnis ini membutuhkan tempat kerja yang cepat jadi. Nah, sektor kontraktor interior bisa mengambil pekerjaan ini. Biasanya, perusahaan ini menawarkan proyek pembangunan bangunan sekaligus desain interiornya sehingga prosesnya jadi lebih cepat dan efisien. Melihat peluang ini, kamu bisa: Tantangan Bisnis Perusahaan Kontraktor Meski bisnis kontraktor punya segudang peluang yang ada, namun tantangannya juga banyak. Harus dipikirkan secara matang-matang supaya bisnis kamu tidak merugi. Berikut beberapa tantangan yang biasanya terjadi di lapangan: 1. Persaingan Ketat Industri konstruksi sudah sangat banyak dipenuhi oleh pemainnya. Mulai dari yang skala kecil sampai besar. Kalau tidak punya pembeda dari kompetitor, klien tidak akan melirik perusahaan kontraktor kamu. Selain itu, klien biasanya selalu melimpahkan proyeknya kepada perusahaan kepercayaannya yang terbukti pernah mengerjakan tugas tersebut dengan baik. Jadi, ini bisa jadi peluang jangka panjang. Kalau kamu sudah pernah menerima klien, pastikan kerjakan dengan pelayanan yang maksimal. Bukan tidak mungkin, suatu saat klien tersebut akan memercayakan proyeknya lagi ke kamu. 2.Harga Bahan yang Naik-Turun Harga material konstruksi bisa saja sangat fluktuatif, atau berubah-ubah dalam beberapa waktu. Contohnya seperti semen, baja, kayu, dan material lainnya. Beda harga sedikit saja, pasti sangat memengaruhi keseluruhan perencanaan anggaran proyek kamu. Meskipun material itu naik harga sedikit, tapi dampaknya besar nantinya. Sebab, material itu dibutuhkan dan digunakan dalam jumlah besar saat mengerjakan proyek. 3. Aturan dan Izin yang Banyak Perusahaan kontraktor punya beberapa perizinan yang harus dilengkapi. Tanpa izin ini, berarti tidak bisa beroperasi. Beberapa contohnya seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), legalitas badan usaha PT atau CV, Sertifikat Badan Usaha (SBU), Sertifikat Tenaga Kerja, sampai izin K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja). Untuk mengurus itu semua, pasti membutuhkan banyak waktu serta biaya yang tidak sedikit. Jenis Layanan Kontraktor Jika kamu sudah mantap ingin menjalani bisnis kontraktor, kamu juga harus memikirkan ingin fokus di bidang pengerjaan apa. Ada beberapa jenis layanan kontraktor yang sering dibutuhkan. Contohnya seperti: 1. Kontraktor Bangunan Kontraktor bangunan berfokus pada pengerjaan konstruksi fisik, mulai dari tahap perencanaan, persiapan lahan, hingga penyelesaian bangunan. Layanan ini sangat dibutuhkan baik untuk proyek skala kecil seperti rumah tinggal, maupun skala besar seperti gedung perkantoran dan fasilitas umum. Kontraktor ini biasanya bekerja sama dengan arsitek, insinyur sipil, serta pihak pemasok material untuk memastikan proyek berjalan tepat waktu dan sesuai standar. Contoh layanan yang disediakan: 2. Kontraktor Interior Kontraktor interior fokus pada pengerjaan desain dan penataan ruang dalam bangunan agar sesuai konsep dan kebutuhan klien. Layanan ini cuma fokus soal estetika semata. Harus juga mempertimbangkan fungsi, ergonomi, dan pemanfaatan ruang secara optimal. Mereka sering bekerja sama dengan desainer interior, arsitek, serta tim pengadaan furniture dan dekorasi. Contoh layanan yang disediakan: 3. Kontraktor Renovasi Rumah Kontraktor renovasi rumah membantu melakukan pembaruan atau perubahan pada bangunan yang sudah ada. Layanan ini bisa mencakup perbaikan struktural, penambahan ruang, atau sekadar memperbarui tampilan interior maupun eksterior. Fokusnya adalah meningkatkan nilai fungsi dan estetika rumah tanpa harus membangun dari nol. Contoh layanan yang disediakan: Tips Mengembangkan Bisnis Kontraktor Setelah kamu memiliki bisnis kontraktor, langkah selanjutnya adalah bagaimana cara mengembangkannya. Bisnis yang tidak berkembang atau stuck terus-menerus, itu adalah bisnis yang akan mati nantinya. Supaya bisa bertahan, bisnis kontraktor perlu menerapkan strategi yang tepat, baik dari sisi operasional, pemasaran, maupun legalitasnya. 1. Membangun Portofolio Proyek yang Kredibel Portofolio adalah etalase utama yang mencerminkan profesionalisme dan pengalaman bisnis kontraktor. Setiap proyek yang sudah diselesaikan perlu didokumentasikan secara detail dengan foto, video, dan deskripsi ringkas. Cantumkan informasi seperti nilai kontrak, lokasi, jenis pekerjaan, hingga hasil akhir untuk kredibilitas di mata calon klien. 2. Menerapkan Manajemen Proyek yang Efektif Pengelolaan proyek yang terstruktur berguna untuk memastikan pekerjaan selesai tepat waktu, sesuai anggaran, dan memenuhi standar mutu. Proses ini dimulai dari perencanaan yang jelas, pembagian tugas, penentuan jadwal, sampai pengawasan biaya. Setelah proyek selesai, kamu wajib evaluasi bersama tim untuk perbaikan di pekerjaan berikutnya. 3. Menggunakan Teknologi & Software Manajemen Konstruksi Pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan proyek konstruksi. Software manajemen membantu mengatur jadwal, memantau progres, dan mengelola laporan keuangan secara terintegrasi. Dengan sistem pelaporan digital, klien pun dapat memantau perkembangan proyek secara real-time. 4. Strategi Pemasaran Online Memperluas jangkauan bisnis tidak cukup hanya mengandalkan rekomendasi dari jaringan pribadi. Kamu bisa membangun website yang dioptimalkan secara SEO (Search Engine Optimization) untuk memudahkan calon klien menemukan layanan di mesin pencari seperti Google. Selain itu, kamu juga bisa memanfaatkan media sosial untuk memamerkan portofolio, berbagi tips, dan mengikuti tren desain yang relevan. 5. Menjalin Relasi dengan Pemasok Material dan Subkontraktor Kerja sama yang solid dengan pemasok dan subkontraktor berperan besar dalam kelancaran proyek. Hubungan kerja sama yang baik bisa mempermudah negosiasi harga dan menjamin kualitas material maupun tenaga kerja. Komunikasi

SELENGKAPNYA

Author: Fabby Daraja