Day: September 28, 2026

Dividen interim adalah dividen yang dibagikan perseroan sebelum tahun buku berakhir. Dengan skema ini, pemegang saham bisa menerima bagian laba lebih awal tanpa menunggu RUPS tahunan. Meski begitu, hukum perseroan di Indonesia memasang syarat yang cukup ketat. Sebagai praktisi hukum, saya sering melihat perseroan tertutup membagi dividen interim tanpa dasar yang rapi. Ini berbahaya. Pembagian yang keliru bisa membuat direksi menanggung tanggung jawab pribadi. Pengertian Dividen Interim Dividen interim (interim dividend) adalah pembagian sebagian laba perseroan kepada pemegang saham di tengah tahun buku. Perseroan membayarkannya sebelum laporan keuangan tahunan disahkan. Itulah yang membedakannya dari dividen final, yang baru diputuskan dalam RUPS tahunan. Dalam praktiknya, perseroan biasanya membagikan dividen ini pada akhir semester atau akhir kuartal. Nilainya umumnya lebih kecil daripada dividen final. Sebagian perseroan memakai skema ini untuk menjaga hubungan baik dengan investor. Layanan Pendirian PT Umum dan CV dengan Skema Bayar Setelah Jadi, Bonus Gabung Komunitas Pengusaha. KLIK DI SINI untuk KONSULTASI GRATIS! Perbedaan dengan Dividen Final Dividen final diputuskan RUPS setelah tahun buku berakhir. Dividen interim datang lebih awal, dan wewenang memutuskannya bisa berada di tangan direksi. Sifatnya juga sementara. Pada akhir tahun, perseroan memperhitungkan dividen interim itu dengan dividen final. Hasilnya, total dividen setahun tetap mengikuti laba bersih yang sebenarnya. Dasar Hukum Dividen Interim menurut UU PT Pasal 72 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) mengatur dividen interim. Perseroan yang ingin membagi laba lebih awal harus berpegang pada pasal ini. Pasal 71 UU PT juga ikut berperan karena mengatur pemakaian laba bersih. Perseroan wajib menyisihkan cadangan wajib lebih dulu. Barulah sisanya boleh dibagikan sebagai dividen. Ada beberapa prinsip hukum yang perlu kamu pahami: Perseroan terbuka punya lapisan aturan tambahan dari pasar modal. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan bursa efek mewajibkan keterbukaan informasi untuk setiap pembagian dividen. Syarat Dividen Interim Syarat dividen interim tidak boleh kamu abaikan. Pasal 72 UU PT menetapkan beberapa syarat yang semuanya harus terpenuhi. Berikut syarat utamanya: Ada satu syarat tambahan yang sering terlewat. Kalau tahun buku ternyata berakhir dengan kerugian, pemegang saham wajib mengembalikan dividen interim yang sudah diterima. Bila mereka tidak mengembalikannya, direksi dan dewan komisaris ikut menanggung kerugian perseroan secara tanggung renteng. Menurut saya, aturan pengembalian inilah yang paling sering dilupakan. Maka dari itu, perseroan sebaiknya menuliskan mekanisme pengembalian langsung di dalam risalah keputusan pembagian. Cara Pembagian Dividen Interim Cara pembagian dividen interim harus tertib dan terdokumentasi. Tiap tahap butuh bukti tertulis supaya posisi perseroan aman secara hukum. Alur yang umum dipakai perseroan adalah sebagai berikut: Contoh Sederhana Pembagian Bayangkan PT Maju Bersama membukukan laba semester pertama sebesar Rp2 miliar. Anggaran dasarnya mengizinkan dividen interim. Setelah dewan komisaris setuju, direksi membagikan Rp500 juta kepada pemegang saham sesuai porsi sahamnya. Akhir tahun tiba, dan laba bersih ternyata mencapai Rp3 miliar. RUPS memutuskan total dividen sebesar Rp1,2 miliar. Perseroan pun membayar selisihnya, yaitu Rp700 juta, sebagai dividen final. Pajak Dividen Interim Dividen interim dikenai pajak seperti dividen pada umumnya. Perlakuannya berbeda-beda, tergantung siapa penerimanya. Bagi pemegang saham orang pribadi dalam negeri, dividen dapat dikecualikan dari objek PPh. Syaratnya, dividen itu harus diinvestasikan di wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu. UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan beserta aturan turunannya mengatur ketentuan ini. Lain halnya dengan wajib pajak luar negeri. Dividen yang mereka terima umumnya kena PPh Pasal 26 dengan tarif 20 persen, kecuali tax treaty menetapkan tarif yang lebih rendah. Perseroan juga wajib memotong, menyetor, dan melaporkan pajak atas dividen tersebut. Aturan pajak sering berubah. Jadi, tanyakan dulu kepada konsultan pajak sebelum kamu melakukan pembayaran. Layanan Pendirian PT Umum dan CV dengan Skema Bayar Setelah Jadi, Bonus Gabung Komunitas Pengusaha. KLIK DI SINI untuk KONSULTASI GRATIS! FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan) Siapa yang berwenang memutuskan dividen interim? Direksi menetapkan dividen interim setelah dewan komisaris menyetujuinya. Anggaran dasar, meski begitu, harus mengizinkan skema ini lebih dulu. Tanpa izin itu, pembagian berisiko cacat hukum. Apakah dividen interim harus dikembalikan jika perseroan rugi? Ya. Kalau tahun buku berakhir dengan kerugian, pemegang saham wajib mengembalikan dividen interim. Perseroan berhak menagihnya. Bila penagihan gagal, direksi dan dewan komisaris ikut menanggung kerugiannya. Apa bedanya dividen interim dengan dividen final? Dividen interim dibagikan sebelum tahun buku berakhir, tanpa menunggu RUPS tahunan. Dividen final diputuskan RUPS setelah tahun buku berakhir. Perseroan kemudian menghitung keduanya untuk mendapatkan total dividen setahun. Kesimpulan Dividen interim adalah cara yang sah untuk membagi laba lebih awal, selama perseroan memenuhi syarat dalam Pasal 72 UU PT. Anggaran dasar harus mengizinkan, ekuitas harus terjaga, dan kreditor tidak boleh dirugikan. Jika tahun buku ditutup dengan rugi, pemegang saham juga wajib mengembalikan dividen yang sudah diterima. Langkah yang saya sarankan cukup jelas. Cek anggaran dasar, susun laporan keuangan interim, lalu minta persetujuan tertulis dewan komisaris. Dari pengalaman saya, perseroan yang disiplin mendokumentasikan proses ini jarang berurusan dengan sengketa di kemudian hari. Masih ragu menyusun keputusan dividen interim? Jangan ambil risikonya sendirian. Klik poster yang tersedia atau tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan atas website ini. Tim kami siap membantu kamu memastikan pembagian dividen berjalan aman dan sesuai hukum. Ringkasan Referensi

Konsinyasi adalah sistem titip jual. Kamu menyerahkan barang ke pihak lain, dan pembayaran baru datang setelah barang itu laku terjual. Skema ini banyak dipakai pelaku usaha kecil yang ingin masuk ke pasar tanpa modal besar. Di Indonesia, istilah ini punya dua wajah, yaitu konsinyasi dalam dunia dagang dan konsinyasi dalam hukum perdata. Sebagai praktisi hukum, saya sering menemukan konsinyasi berjalan hanya dengan janji lisan. Kebiasaan ini berisiko. Hampir semua sengketa stok dan pembayaran yang saya tangani berawal dari kesepakatan yang kabur sejak hari pertama. Pengertian Konsinyasi Konsinyasi (consignment) adalah perjanjian ketika pemilik barang menitipkan produknya kepada pihak lain untuk dijual. Pemilik barang disebut consignor. Penerima titipan disebut consignee. Barang tetap menjadi milik consignor sampai ada pembeli akhir. Consignee hanya bertugas menjualkan, jadi ia tidak membeli barang itu lebih dulu. Setelah barang laku, consignee menyetorkan uang hasil penjualan kepada consignor, lalu memotong komisinya. Hukum Indonesia juga mengenal arti lain dari kata ini. Konsinyasi hukum adalah penitipan uang atau barang di pengadilan negeri, yang terjadi ketika pihak penerima menolak pembayaran. Aturannya ada di KUHPerdata. Dua makna itu berbeda jauh. Kenali dulu konteksnya sebelum kamu menerapkan salah satunya. Cara Kerja Konsinyasi dalam Bisnis Cara kerja konsinyasi terlihat sederhana. Meski begitu, setiap tahapnya perlu dicatat dengan rapi. Alur umumnya seperti ini: Sesudah itu, kedua pihak sebaiknya rutin mencocokkan data stok. Langkah ini kelihatan sepele. Padahal selisih jumlah barang adalah pemicu utama cekcok dalam kerja sama konsinyasi. ayanan Pendirian PT Umum dan CV dengan Skema Bayar Setelah Jadi, Bonus Gabung Komunitas Pengusaha. KLIK DI SINI untuk KONSULTASI GRATIS! Hak dan Kewajiban Para Pihak Consignor berhak atas pembayaran barang yang terjual. Ia juga berhak menarik kembali barang yang belum laku. Kewajibannya, ia harus menyerahkan barang yang sesuai spesifikasi dalam kesepakatan. Di pihak consignee, hak utamanya adalah komisi atau selisih harga. Kewajibannya lebih banyak. Ia harus menjaga barang titipan, melaporkan penjualan dengan jujur, dan membayar tepat waktu. Bagaimana kalau barang rusak atau hilang? Jawabannya harus sudah tertulis sejak awal. Karena itu, masukkan klausul tanggung jawab ini secara jelas ke dalam perjanjian. Dasar Hukum dan Perjanjian Konsinyasi Indonesia belum punya undang-undang khusus untuk konsinyasi dagang. Praktiknya tetap sah karena berpijak pada asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Perjanjian konsinyasi harus memenuhi empat syarat sah menurut Pasal 1320 KUHPerdata: Hubungan konsinyasi juga mirip dengan hubungan komisioner yang diatur mulai Pasal 76 KUHD. Ketika sengketa muncul, hakim biasanya memakai ketentuan itu sebagai bahan rujukan. Sebuah perjanjian konsinyasi yang baik memuat hal-hal berikut: Urusan pajak juga perlu kamu perhatikan. Penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak kepada pedagang perantara termasuk penyerahan yang dikenai PPN, sebagaimana tercantum dalam UU PPN. Untuk pencatatan dan pelaporan yang tepat, tanyakan langsung kepada konsultan pajak. Dari sisi akuntansi, PSAK 72 mengatur pengakuan pendapatan atas barang konsinyasi. Prinsipnya jelas. Consignor mengakui pendapatan setelah barang terjual kepada pihak ketiga. Konsinyasi di Pengadilan (Penitipan Uang atau Barang) Sekarang kita masuk ke makna kedua, yaitu penitipan di pengadilan. Mekanisme ini berlaku saat kreditur menolak pembayaran yang sah dari debitur. Menurut Pasal 1404 KUHPerdata, debitur boleh menawarkan pembayaran tunai lebih dulu. Kalau kreditur tetap menolak, debitur dapat menitipkan uang atau barang itu ke pengadilan negeri. Begitu penitipan dinyatakan sah, kewajiban debitur gugur. Contoh yang paling sering muncul ada di pengadaan tanah untuk kepentingan umum. UU Nomor 2 Tahun 2012 membolehkan penitipan ganti kerugian ke pengadilan negeri, jika pemilik tanah menolak nilai ganti rugi atau tidak bisa ditemukan. Perma Nomor 3 Tahun 2016 mengatur tata caranya secara lebih rinci. Menurut saya, konsinyasi pengadilan adalah jalan keluar yang adil bagi debitur beritikad baik. Prosedurnya ketat, sih. Maka dari itu, pendampingan hukum sangat saya sarankan. Contoh Konsinyasi Tiga contoh berikut akan membantu kamu membayangkan kedua jenis konsinyasi. Contoh 1: Konsinyasi dagang. Seorang pengrajin makanan ringan menitipkan 200 bungkus keripik di toko oleh-oleh. Mereka sepakat komisi toko sebesar 20 persen. Dalam sebulan, toko berhasil menjual 150 bungkus. Hasil penjualan dibayarkan setelah dipotong komisi, dan 50 bungkus sisanya dikembalikan. Contoh 2: Konsinyasi di ritel modern. Sebuah merek kosmetik lokal menitipkan produknya di gerai ritel. Setiap akhir bulan, gerai membayar sesuai laporan penjualan. Contoh 3: Konsinyasi pengadilan. Seorang penyewa hendak melunasi uang sewa yang sudah jatuh tempo. Pemilik rumah menolak menerimanya tanpa alasan yang sah. Penyewa lalu menawarkan pembayaran secara resmi dan menitipkan uangnya ke pengadilan negeri. ayanan Pendirian PT Umum dan CV dengan Skema Bayar Setelah Jadi, Bonus Gabung Komunitas Pengusaha. KLIK DI SINI untuk KONSULTASI GRATIS! Kelebihan dan Kekurangan Konsinyasi Konsinyasi membawa untung dan risiko sekaligus. Timbang keduanya sebelum kamu menyetujui kerja sama. Kelebihan bagi consignor: Kelebihan bagi consignee: Kekurangan: FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan) Apa perbedaan konsinyasi dan jual putus? Pada konsinyasi, barang tetap milik consignor sampai terjual. Pada jual putus, kepemilikan pindah begitu transaksi selesai. Akibatnya, pembeli jual putus menanggung sendiri risiko barang tidak laku. Apakah perjanjian konsinyasi harus tertulis? Hukum tidak mewajibkan bentuk tertulis untuk konsinyasi dagang. Meski begitu, perjanjian tertulis sangat berguna sebagai alat bukti. Dengan dokumen yang jelas, sengketa jauh lebih mudah diselesaikan. Apa yang terjadi jika consignee tidak membayar hasil penjualan? Consignor bisa menagih langsung dan mengirim somasi. Kalau consignee terus mengabaikannya, consignor dapat menggugat wanprestasi ke pengadilan. Perjanjian, surat jalan, dan laporan stok akan menentukan kuat tidaknya gugatan itu. Kesimpulan Konsinyasi adalah cara efektif untuk menjual barang tanpa modal besar. Di ranah hukum perdata, konsinyasi juga menjadi mekanisme yang melindungi debitur ketika pembayarannya ditolak. Dalam bisnis, kuncinya ada pada perjanjian yang jelas dan pencatatan stok yang rapi. Dalam perkara pengadilan, kuncinya ada pada prosedur penitipan yang benar. Langkah yang saya sarankan cukup sederhana. Buat perjanjian tertulis, cantumkan komisi dan pembagian risiko, lalu cocokkan stok secara berkala. Dari pengalaman saya, pelaku usaha yang disiplin pada tiga hal itu jarang berujung sengketa besar. Masih ragu menyusun perjanjian konsinyasi, atau sedang menghadapi masalah pembayaran? Jangan tunggu sampai urusannya membesar. Klik poster yang tersedia atau tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan atas website ini. Tim kami siap membantu kamu menemukan langkah hukum yang paling aman. Ringkasan Referensi

Cessie piutang adalah cara hukum untuk memindahkan hak tagih atas sebuah utang ke pihak lain. Bayangkan kamu punya tagihan yang belum cair, sementara kas usaha sedang seret. Kamu bisa menjual tagihan itu ke pihak lain lewat cessie. Syaratnya jelas: ada akta tertulis dan debitur mendapat pemberitahuan, sesuai Pasal 613 KUHPerdata. Sebagai praktisi hukum, saya melihat cessie sering dianggap urusan administrasi biasa. Padahal, satu surat pemberitahuan yang terlewat bisa membuat seluruh transaksi kehilangan daya ikatnya terhadap debitur. Pengertian Cessie Piutang dan Dasar Hukumnya Cessie adalah penyerahan piutang atas nama, atau hak kebendaan tak berwujud lainnya, kepada pihak lain. Aturan utamanya ada di Pasal 613 KUHPerdata. Pasal ini mengizinkan penyerahan lewat akta otentik maupun akta di bawah tangan. Dalam satu transaksi cessie, selalu ada tiga pihak yang terlibat. Masing-masing punya sebutan sendiri. Banyak orang mencampur cessie dengan novasi. Keduanya memang sama-sama menyangkut pengalihan piutang. Pada novasi, perikatan lama hapus lalu lahir perikatan baru. Pada cessie, perikatan yang lama tetap berjalan dan yang berganti hanya pemegang hak tagihnya. Perbedaan Cessie dengan Subrogasi Subrogasi diatur dalam Pasal 1400 KUHPerdata dan pasal-pasal sesudahnya. Dalam subrogasi, pihak ketiga melunasi utang debitur, lalu menempati posisi kreditur yang lama. Cessie berjalan lewat jalur lain. Ia lahir dari kesepakatan antara cedent dan cessionaris, misalnya lewat jual beli piutang. Perbedaan dasar itulah yang membuat konsekuensi hukum keduanya tidak sama. Syarat Cessie Piutang agar Sah Secara Hukum Syarat cessie piutang bersumber dari dua pasal, yaitu Pasal 613 dan Pasal 1320 KUHPerdata. Pasal 1320 mengatur syarat sahnya perjanjian secara umum. Pasal 613 menambahkan syarat khusus untuk pengalihan piutang. Kedua lapis syarat ini harus terpenuhi sekaligus. Rinciannya sebagai berikut: Pentingnya Pemberitahuan kepada Debitur Pasal 613 ayat (2) KUHPerdata menyebut penyerahan piutang tidak berakibat apa pun bagi debitur sebelum ia diberi tahu atau menyetujuinya secara tertulis. Konsekuensinya nyata. Kalau debitur masih membayar ke kreditur lama, pembayaran itu tetap sah dan ia bebas dari kewajiban. Karena itu, cessionaris sebaiknya bergerak cepat. Kirim pemberitahuan tertulis begitu akta selesai. Untuk pengirimannya, pilih surat tercatat atau jasa juru sita. Bukti kirim itu akan sangat berguna kalau suatu hari muncul sengketa. Layanan Pendirian PT Umum dan CV dengan Skema Bayar Setelah Jadi, Bonus Gabung Komunitas Pengusaha. KLIK DI SINI untuk KONSULTASI GRATIS! Prosedur Pembuatan Akta Cessie Prosedur akta cessie tergolong sederhana, tetapi kecermatan tetap menentukan. Sebelum menandatangani apa pun, para pihak perlu membaca perjanjian utang aslinya dengan teliti. Langkah ini melindungi cessionaris dari risiko membeli piutang bermasalah. Urutan yang lazim ditempuh: Soal bentuk akta, akta notaris punya kekuatan pembuktian yang sempurna. Untuk piutang bernilai besar, saya menyarankan kamu memakai akta otentik. Biayanya memang bertambah. Namun, biaya itu jauh lebih kecil daripada ongkos sengketa. Akibat Hukum Cessie Piutang Akibat hukum cessie menyentuh ketiga pihak sekaligus. Begitu cessie sah, hak tagih pindah ke tangan cessionaris. Hak yang melekat pada piutang itu ikut berpindah, seperti jaminan, bunga, dan hak istimewa. Ketentuan ini bisa kamu telusuri di Pasal 1533 KUHPerdata tentang jual beli piutang. Dampaknya bagi masing-masing pihak: Akibat Jika Cessie Tidak Memenuhi Syarat Cessie yang belum diberitahukan tidak bisa dipaksakan kepada debitur. Pembayaran debitur kepada kreditur lama tetap dianggap sah. Cessionaris lalu hanya bisa menuntut cedent. Selain itu, cessie dapat dibatalkan jika ada cacat kehendak, atau jika syarat sah perjanjian tidak terpenuhi. Kepastian hukum, dengan begitu, sangat bergantung pada disiplin mengikuti prosedur. Layanan Pendirian PT Umum dan CV dengan Skema Bayar Setelah Jadi, Bonus Gabung Komunitas Pengusaha. KLIK DI SINI untuk KONSULTASI GRATIS! FAQ (Frequently Asked Questions) Apakah cessie piutang harus dibuat di hadapan notaris? Tidak wajib. Pasal 613 KUHPerdata mengizinkan akta di bawah tangan. Meski begitu, akta notaris memberi pembuktian yang lebih kuat, jadi pilihan ini lebih aman. Apakah cessie piutang memerlukan persetujuan debitur? Tidak perlu. Debitur cukup diberi tahu. Pemberitahuan itu tetap wajib, sebab tanpa itu cessie belum mengikat debitur. Apa perbedaan cessie piutang dan novasi? Pada cessie, perikatan lama tetap hidup dan hanya krediturnya yang berganti. Pada novasi, perikatan lama berakhir dan perikatan baru lahir sebagai gantinya. Kesimpulan Cessie piutang adalah jalur yang sah dan efektif untuk mengalihkan hak tagih, asalkan memenuhi Pasal 613 KUHPerdata. Kuncinya ada pada akta tertulis dan pemberitahuan kepada debitur. Setelah itu, hak tagih beserta jaminannya berpindah ke kreditur baru. Langkah yang saya sarankan cukup runtut. Periksa dulu keabsahan piutangnya, susun akta dengan rapi, lalu kirim pemberitahuan dengan bukti yang jelas. Menurut saya sebagai pakar hukum, sengketa cessie hampir selalu bermula dari dokumen yang digarap terburu-buru. Pendampingan profesional sejak awal biasanya jauh lebih murah daripada menyelesaikan perkara di belakang. Sedang merencanakan pengalihan piutang, atau justru terjebak sengketa cessie? Ceritakan kasusmu kepada tim ahli kami. Klik poster yang tersedia atau tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website ini. Ringkasan Referensi Catatan sebelum publikasi:

Novasi adalah istilah hukum yang sering terdengar ketika seseorang mengalihkan utang atau mengganti perjanjian lama dengan yang baru. Anehnya, banyak orang mengira novasi sama saja dengan memperpanjang perjanjian. Begini singkatnya. Novasi adalah pembaruan utang, yaitu perjanjian yang menghapus perikatan lama sekaligus melahirkan perikatan baru. KUHPerdata mengaturnya dalam Pasal 1413 sampai Pasal 1424. Sebagai pakar hukum, saya menilai novasi sebagai alat penyelesaian utang yang sangat berguna. Namun, alat ini bisa merugikan kalau para pihak tidak memahami akibatnya, terutama soal hilangnya jaminan lama. Pengertian Novasi Menurut KUHPerdata Untuk memahami pengertian novasi, kita mulai dari Pasal 1381 KUHPerdata. Di pasal ini, pembaruan utang tercatat sebagai salah satu cara hapusnya perikatan, sejajar dengan pembayaran, kompensasi, dan pembebasan utang. Berikutnya, Pasal 1413 KUHPerdata menjelaskan bagaimana novasi terjadi. Intinya sederhana. Perikatan lama berakhir, lalu perikatan baru yang berdiri sendiri mengambil tempatnya. Karena itu, novasi mengubah hubungan hukum secara menyeluruh. Para pihak benar-benar menutup hubungan yang lama dan membangun hubungan yang baru dari awal. Lalu bagaimana dengan addendum? Addendum hanya mengubah sebagian isi perjanjian, sementara perjanjian awal tetap berlaku. Perbedaan inilah yang sering luput dari perhatian. Syarat Sah Novasi Agar sah di mata hukum, novasi harus memenuhi beberapa syarat. Berikut daftarnya: Itulah sebabnya praktisi hukum menyarankan penulisan novasi secara tegas dan tertulis. Dokumen yang rapi melindungi semua pihak ketika sengketa muncul di kemudian hari. Layanan Pendirian PT Umum dan CV dengan Skema Bayar Setelah Jadi, Bonus Gabung Komunitas Pengusaha. KLIK DI SINI untuk KONSULTASI GRATIS! Jenis Novasi dan Dasar Hukumnya Dasar hukum novasi ada pada Pasal 1413 KUHPerdata. Pasal ini menyebut tiga cara pembaruan utang, yang oleh para ahli disebut sebagai jenis novasi. Novasi Objektif Dalam novasi objektif, debitur dan kreditur tetap orang yang sama. Yang berubah adalah objek perikatannya. Debitur membuat perikatan baru kepada kreditur untuk menggantikan utang lama. Contohnya, utang jual beli barang diubah menjadi utang pinjam uang. Perikatan lama hapus, dan perjanjian pinjam uang menjadi landasan hubungan yang baru. Novasi Subjektif Pasif Kali ini, pihak yang berubah adalah debitur. Debitur baru masuk menggantikan debitur lama, lalu kreditur membebaskan debitur lama dari kewajibannya. Menariknya, Pasal 1416 KUHPerdata membolehkan penunjukan debitur baru tanpa bantuan debitur lama. Meski begitu, kreditur tetap harus setuju dan membebaskan debitur lama secara tegas. Novasi Subjektif Aktif Pada jenis ketiga, kreditur baru menggantikan kreditur lama. Perubahan ini lahir dari persetujuan baru yang melibatkan debitur. Dalam praktik, jenis ini paling jarang muncul. Kebanyakan orang memilih cessie karena prosedurnya lebih ringkas. Contoh Kasus Novasi dalam Praktik Teori akan lebih mudah dipahami lewat contoh kasus novasi. Berikut tiga ilustrasi yang kerap terjadi di lapangan: Ketiganya punya pola yang sama. Perikatan lama selesai. Perikatan baru mengambil alih. Di dunia perbankan, novasi juga sering muncul saat restrukturisasi kredit atau ketika pihak ketiga mengambil alih utang nasabah. Biasanya, bank menuangkannya dalam akta yang rinci supaya tidak ada ruang untuk keraguan. Layanan Pendirian PT Umum dan CV dengan Skema Bayar Setelah Jadi, Bonus Gabung Komunitas Pengusaha. KLIK DI SINI untuk KONSULTASI GRATIS! Akibat Hukum dan Perbedaan Novasi dengan Cessie Novasi membawa konsekuensi hukum yang cukup besar bagi semua pihak. Sebelum menandatangani perjanjian pembaruan, kamu sebaiknya memahami dulu dampaknya. Akibat Hukum Novasi Akibat utamanya jelas: perikatan lama hapus. Selain itu, hak istimewa dan jaminan yang melekat pada utang lama pada dasarnya tidak berpindah ke utang baru. Ada satu pengecualian. Jaminan tetap berlanjut jika kreditur secara tegas mencadangkannya. Menurut saya, poin ini sering terlewat dan akhirnya menghilangkan jaminan milik kreditur. Satu hal lagi. Kalau novasi kemudian dibatalkan, perikatan lama tidak otomatis hidup kembali. Para pihak harus membuat kesepakatan baru untuk menghidupkannya. Perbedaan Novasi dan Cessie Novasi sering tertukar dengan cessie, padahal keduanya berbeda. Berikut perbandingannya: Subrogasi dalam Pasal 1400 KUHPerdata juga punya karakter sendiri. Lewat subrogasi, hak kreditur beralih kepada pihak ketiga yang membayar utang debitur. FAQ Seputar Novasi 1. Apakah novasi harus dibuat secara tertulis?Pasal 1415 KUHPerdata mensyaratkan kehendak novasi harus tampak jelas dan tidak boleh dipersangkakan. Karena itu, praktisi menyarankan bentuk tertulis, bahkan berupa akta, agar pembuktiannya kuat. 2. Apa bedanya novasi dengan addendum perjanjian?Novasi menghapus perjanjian lama lalu menggantinya dengan yang baru. Sementara itu, addendum hanya mengubah sebagian isi perjanjian tanpa menghapusnya. 3. Apakah jaminan utang lama tetap berlaku setelah novasi?Pada dasarnya tidak. Jaminan lama baru berlanjut jika kreditur menyatakan secara tegas akan mencadangkannya dalam perjanjian pembaruan. Kesimpulan Jadi, novasi adalah pembaruan utang yang menghapus perikatan lama dan melahirkan perikatan baru menurut Pasal 1413 sampai 1424 KUHPerdata. Jenisnya ada tiga, yaitu novasi objektif, subjektif pasif, dan subjektif aktif. Langkah yang saya sarankan cukup sederhana. Tuangkan novasi secara tertulis, nyatakan niat pembaruan dengan tegas, lalu periksa nasib jaminan sebelum menandatangani apa pun. Menurut saya, perjanjian novasi yang disusun cermat bisa mencegah sengketa berkepanjangan. Sedang mempertimbangkan pengalihan utang atau pembaruan perjanjian, tetapi masih ragu soal risikonya? Kamu tidak perlu memutuskannya sendirian. Klik poster di bawah ini atau tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website untuk mendapatkan pendampingan hukum dari tim ahli kami. Ringkasan Referensi