IKM Adalah: Pengertian, Kriteria, dan Contohnya

IKM adalah salah satu istilah yang paling sering muncul ketika membahas dunia usaha di Indonesia. Mulai dari urusan perizinan sampai insentif pajak. Tapi anehnya, masih banyak pelaku usaha yang keliru membedakannya dengan UMKM.

Padahal keduanya punya dasar hukum yang berbeda. Singkatnya begini: IKM adalah kelompok usaha industri berskala kecil dan menengah yang diatur langsung oleh Undang-Undang Perindustrian. Klasifikasinya ditentukan dari dua hal saja, yaitu jumlah tenaga kerja dan nilai investasi.

Sebagai orang yang bergelut dengan regulasi ini bertahun-tahun, saya melihat pemahaman soal status IKM bukan perkara sepele. Status tersebut menentukan fasilitas hukum apa yang bisa didapat, insentif fiskal mana yang berhak diakses, sampai kewajiban perizinan yang harus dipenuhi.

Pengertian IKM Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Untuk memahami pengertian IKM, kita perlu kembali ke akarnya: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Regulasi inilah yang menjadi fondasi seluruh kebijakan industri nasional.

Kemudian muncul Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, yang mempertegas definisi tersebut. Menurut aturan ini, IKM adalah perusahaan industri yang skala usahanya ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan nilai investasi oleh Menteri Perindustrian.

Ada lagi satu hal menarik. Kementerian Keuangan, lewat berbagai Peraturan Menteri Keuangan, juga memakai istilah IKM dalam konteks fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor atau KITE. Di sini, IKM didefinisikan sebagai badan usaha yang memenuhi kriteria usaha kecil atau menengah sesuai ketentuan di bidang UMKM.

Jadi wajar kalau IKM dan UMKM sering dianggap sama. Padahal, secara kelembagaan, keduanya berada di bawah naungan yang berbeda. IKM dibina Kementerian Perindustrian, bukan Kementerian Koperasi dan UKM.

Layanan Pendirian PT Umum dan CV dengan Skema Bayar Setelah Jadi, Bonus Gabung Komunitas Pengusaha. KLIK DI SINI untuk KONSULTASI GRATIS!

Perbedaan IKM dan UMKM Secara Hukum

Meski sering dipakai bergantian, IKM dan UMKM punya dasar hukum yang tidak sama. Berikut rinciannya:

• Dasar hukum: IKM diatur UU No. 3/2014 dan PP No. 29/2018. Sementara UMKM diatur UU No. 20/2008 yang sudah disesuaikan lewat UU Cipta Kerja.
• Ruang lingkup: IKM fokus pada sektor industri pengolahan saja. UMKM jauh lebih luas, mencakup jasa dan perdagangan juga.
• Instansi pembina: IKM dibina Kementerian Perindustrian. UMKM dibina Kementerian Koperasi dan UKM.
• Parameter klasifikasi: IKM memakai tenaga kerja dan investasi sebagai tolok ukur. UMKM kini lebih menekankan modal usaha dan hasil penjualan tahunan.

Menariknya, satu usaha bisa saja menyandang status IKM sekaligus UMKM dalam waktu bersamaan.

Kriteria IKM Berdasarkan Regulasi Terbaru

Kriteria IKM dibuat rinci agar memudahkan klasifikasi usaha di lapangan. Pemerintah membaginya menjadi dua kelompok besar: industri kecil dan industri menengah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian, kriteria tersebut mengacu pada dua indikator utama:

• Industri Kecil: nilai investasi antara Rp1 juta sampai Rp1 miliar, di luar tanah dan bangunan tempat usaha.
• Industri Menengah: nilai investasi lebih dari Rp1 miliar hingga Rp15 miliar, juga di luar tanah dan bangunan.
• Jumlah tenaga kerja: industri kecil biasanya mempekerjakan sampai 19 orang, sedangkan industri menengah bisa mencapai 99 orang.

Perlu dicatat, angka-angka investasi ini bisa berubah mengikuti penyesuaian kebijakan Kementerian Perindustrian dari waktu ke waktu. Karena itu, sebaiknya selalu cek regulasi terbaru sebelum mengambil keputusan bisnis.

Selain investasi dan tenaga kerja, ada satu syarat lagi yang wajib dipenuhi. Legalitas usaha. IKM harus memiliki Nomor Induk Berusaha atau NIB yang diterbitkan lewat sistem Online Single Submission (OSS).

Mengapa Kriteria Ini Penting bagi Pelaku Usaha?

Kepastian kriteria ini bukan sekadar urusan administratif belaka. Status IKM membuka pintu ke berbagai insentif. Mulai dari pembiayaan bersubsidi, pendampingan sertifikasi halal, sampai fasilitas pajak tertentu.

Sayangnya, dari pengamatan saya, banyak pelaku usaha kehilangan hak atas insentif ini. Alasannya sederhana: mereka tidak paham klasifikasi mereka sendiri. Akibatnya, program pemerintah yang sebenarnya sudah tersedia justru terlewatkan begitu saja.

Contoh IKM di Berbagai Sektor Industri

Contoh IKM bisa ditemukan hampir di setiap sudut sektor manufaktur Indonesia. Umumnya bersifat padat karya dan mengandalkan sumber daya lokal.

Berikut beberapa contoh yang paling sering dijumpai:

• Industri makanan dan minuman, seperti produsen keripik rumahan, kopi kemasan, atau kue tradisional skala kecil.
• Industri tekstil dan konveksi, misalnya produsen pakaian jadi, batik, atau tenun daerah.
• Industri kerajinan tangan, termasuk pengrajin kayu, rotan, anyaman, dan perhiasan.
• Industri logam dan mesin ringan, seperti bengkel las skala kecil atau produsen alat pertanian sederhana.
• Industri furnitur, misalnya usaha mebel rumah tangga berbasis kayu atau bambu.

Karakteristik operasionalnya cenderung sederhana. Namun jangan salah, kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja lokal cukup besar.

Kebanyakan IKM lahir dari usaha keluarga yang berkembang pelan-pelan. Dorongannya biasanya datang dari permintaan pasar lokal, ditambah program pemberdayaan pemerintah daerah.

Layanan Pendirian PT Umum dan CV dengan Skema Bayar Setelah Jadi, Bonus Gabung Komunitas Pengusaha. KLIK DI SINI untuk KONSULTASI GRATIS!

Manfaat dan Tantangan Hukum bagi Pelaku IKM

Menyandang status IKM memberi sejumlah keuntungan hukum yang nyata. Namun di sisi lain, ada tantangan kepatuhan yang tetap harus diwaspadai.

Beberapa manfaat hukum yang bisa didapat pelaku IKM antara lain:

• Kemudahan perizinan berusaha lewat sistem OSS Risiko Rendah.
• Akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah.
• Perlindungan hukum atas kekayaan intelektual, seperti merek dan desain produk.
• Peluang mengikuti program sertifikasi standar nasional Indonesia (SNI) yang disubsidi.

Meski begitu, tantangannya tetap ada. Banyak pelaku IKM belum mengantongi legalitas lengkap. Akibatnya, mereka rentan terjebak sengketa kontrak atau kesulitan mengakses pembiayaan formal.

Dari kacamata hukum, saya percaya edukasi legalitas usaha harus jadi prioritas utama. Tanpa dasar hukum yang jelas, pelaku IKM akan kesulitan bertahan menghadapi persaingan maupun risiko sengketa bisnis.

FAQ Seputar IKM

1. Apa perbedaan utama IKM dan UKM?
IKM khusus mengacu pada sektor industri pengolahan yang diatur Kementerian Perindustrian. UKM cakupannya lebih luas, meliputi berbagai sektor termasuk jasa dan perdagangan, di bawah Kementerian Koperasi dan UKM.

2. Apakah IKM wajib memiliki izin usaha resmi?
Ya. IKM wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) lewat sistem OSS. Legalitas ini jadi syarat mutlak untuk mengakses insentif dan fasilitas hukum lainnya.

3. Apa dasar hukum utama yang mengatur IKM di Indonesia?
Dasar hukum utamanya adalah UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, ditambah PP No. 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri.

Kesimpulan

Jadi, IKM adalah kategori usaha industri berskala kecil dan menengah yang diatur secara khusus lewat UU Perindustrian dan PP Pemberdayaan Industri. Klasifikasinya sederhana: dilihat dari nilai investasi dan jumlah tenaga kerja.

Bagi kamu yang sedang menjalankan usaha, langkah paling disarankan adalah segera mengurus legalitas lewat sistem OSS. Dengan begitu, kamu berhak memperoleh insentif dan perlindungan hukum yang tersedia. Sebagai orang yang menekuni bidang ini, saya menegaskan bahwa kepatuhan legalitas itu fondasi keberlangsungan usaha, bukan beban administratif semata.

Masih ragu soal status hukum usahamu, kriteria IKM, atau proses perizinan yang tepat? Jangan biarkan keraguan itu menghambat langkahmu. Klik poster di bawah ini atau tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website untuk mendapatkan pendampingan hukum langsung dari tim ahli kami.

Ringkasan

• IKM adalah industri kecil dan menengah yang diatur UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
• Klasifikasi IKM ditentukan dari nilai investasi dan jumlah tenaga kerja.
• Industri kecil punya investasi sampai Rp1 miliar, industri menengah sampai Rp15 miliar.
• IKM berbeda dari UMKM, baik dari dasar hukum maupun instansi pembina.
• Contoh IKM tersebar di sektor makanan, tekstil, kerajinan, logam, dan furnitur.
• Status IKM membuka akses insentif seperti KUR, sertifikasi SNI, dan kemudahan OSS.
• Legalitas usaha lewat NIB adalah syarat wajib bagi setiap pelaku IKM.

Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri.
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2016.
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (sebagaimana diubah melalui UU Cipta Kerja).
5. Direktori Kamus Hukum, JDIH Kementerian Keuangan Republik Indonesia (jdih.kemenkeu.go.id).