Izin Edar Kosmetik: Syarat Notifikasi BPOM dan Prosedurnya

Izin edar kosmetik wajib kamu kantongi sebelum menjual produk kecantikan apa pun di Indonesia. Wujudnya berupa nomor notifikasi yang diterbitkan BPOM.

Orang sering menyebut urusan ini sebagai “daftar BPOM”. Secara teknis, istilah yang tepat adalah notifikasi, dan jalurnya memang berbeda dari registrasi obat.

Alurnya begini: kamu memenuhi syarat notifikasi, mengajukan produk lewat sistem online, lalu menunggu nomor notifikasi keluar.

Dari kacamata hukum, saya sering menemukan pola yang sama di lapangan. Pelaku usaha menjual produk lebih dulu, baru mengurus izin belakangan.

Menurut saya, langkah itu terlalu berani. Risikonya nyata, mulai dari penarikan produk sampai pencabutan nomor notifikasi.

Karena itu, artikel ini mengupas syarat notifikasi BPOM dan prosedurnya secara berurutan, supaya kamu bisa menyiapkan semuanya dengan tenang.

Apa Itu Izin Edar Kosmetik dan Notifikasi BPOM?

Untuk kosmetik, BPOM menerapkan sistem notifikasi. Pelaku usaha menyerahkan data produk, lalu BPOM memeriksanya. Kalau data memenuhi ketentuan, BPOM menerbitkan nomor notifikasi.

Nomor itulah yang berfungsi sebagai izin edar kosmetik, dan kamu wajib mencantumkannya di kemasan.

Kode notifikasi terdiri atas huruf N, satu huruf lain (A sampai E), dan sebelas digit angka. Masa berlakunya tiga tahun. Begitu masa itu habis, pemilik produk harus mengajukan pembaruan.

Sistem notifikasi memang terkesan ringan. Meski begitu, pengawasannya tetap berjalan. BPOM memantau produk yang sudah beredar di pasar.

Jika menemukan pelanggaran, lembaga ini berwenang mencabut nomor notifikasi. Jadi, memegang nomor saja belum cukup. Kamu harus menjaga produknya tetap sesuai aturan.

Baca juga: Izin Praktik Psikolog: Syarat SIPP dan Cara Mengurusnya

Dasar Hukum Izin Edar Kosmetik di Indonesia

Izin edar kosmetik bersandar pada beberapa lapis regulasi. Kamu perlu mengenal aturan-aturan berikut

• UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Undang-undang ini menempatkan kosmetik dalam kelompok sediaan farmasi.
• PerBPOM Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika. Aturan ini menggantikan PerBPOM 12 Tahun 2020.
• PerBPOM Nomor 8 Tahun 2026 tentang Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB). Aturan ini menggantikan PerBPOM 33 Tahun 2021.
• PerBPOM Nomor 25 Tahun 2025 tentang persyaratan teknis bahan kosmetik. Aturan ini menggantikan PerBPOM 23 Tahun 2019 beserta perubahannya.
• PerBPOM Nomor 18 Tahun 2024 tentang penandaan, promosi, dan iklan kosmetik.
• PP Nomor 42 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal.

Satu catatan praktis. Banyak artikel lama masih mengutip PerBPOM 12/2020. Aturan itu sudah dicabut.

Sebelum mengajukan apa pun, cek dulu versi regulasi yang berlaku, supaya dokumenmu tidak mengacu pada pasal yang sudah hilang.

Layanan Pendirian PT Umum dan CV dengan Skema Bayar Setelah Jadi, Bonus Gabung Komunitas Pengusaha. KLIK DI SINI untuk KONSULTASI GRATIS!

Syarat Notifikasi Kosmetik BPOM

Syarat notifikasi kosmetik bisa kamu bagi menjadi dua bagian, yaitu status pemohon dan kelengkapan dokumen.

Selesaikan keduanya sebelum membuka sistem BPOM. Dengan begitu, kamu terhindar dari penolakan yang menyita waktu.

Siapa yang Boleh Menjadi Pemohon?

PerBPOM 21/2022 membagi pemohon ke dalam tiga kelompok:

1. Industri kosmetik lokal.
2. Usaha perorangan atau badan usaha yang membuat kontrak produksi (maklon) dengan industri lokal.
3. Importir kosmetik.

Apa pun kelompoknya, pemohon harus punya Nomor Induk Berusaha (NIB) yang cocok dengan bidang usahanya. Tanpa NIB, pengajuan tidak bisa jalan.

Khusus pemohon maklon dan importir, kamu juga perlu Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi dari UPT BPOM setempat. Pengecualiannya berlaku bila kamu sendiri sudah berstatus industri kosmetik.

Dokumen yang Perlu Kamu Siapkan

Daftar dokumen bergantung pada jenis pemohon. Secara umum, siapkan hal-hal berikut:

• NIB dengan bidang usaha yang sesuai.
• Sertifikat CPKB sesuai bentuk dan jenis sediaan, untuk industri lokal.
• Perjanjian kontrak dengan industri ber-CPKB, untuk pemohon maklon.
• Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi, untuk pemohon maklon dan importir.
• Surat penunjukan keagenan dan perjanjian kontrak dengan produsen luar negeri, untuk importir.
• Sertifikat CPKB atau sertifikat sejenis dari negara asal, juga untuk importir.
• Dokumen Informasi Produk (DIP) yang sudah lengkap.

Formula produk juga harus memenuhi persyaratan teknis bahan kosmetik. Siapkan pula desain label yang mengikuti aturan penandaan.

Satu hal sering terlewat: dokumen kontrak, keagenan, dan sertifikat CPKB punya batas minimal sisa masa berlaku. Lihat tanggal kedaluwarsanya sebelum kamu mengunggah.

Prosedur Notifikasi Kosmetik Langkah demi Langkah

Seluruh prosedur notifikasi kosmetik berjalan secara elektronik lewat layanan notifikasi kosmetik online milik BPOM. Urutan umumnya seperti ini:

1. Daftarkan akun badan usaha. Isi data perusahaan di sistem notifikasi online BPOM. Pemohon maklon dan importir mengurus Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi terlebih dahulu.
2. Lewati verifikasi data perusahaan. BPOM memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumenmu.
3. Isi template notifikasi. Masukkan data produk, formula, dan kemasan, lalu unggah dokumen pendukung.
4. Bayar sesuai surat perintah bayar (SPB). Sistem menerbitkan SPB setelah formulir lengkap.
5. Ikuti evaluasi BPOM. Dalam tahap ini, BPOM dapat meminta klarifikasi atau perbaikan data.
6. Terima nomor notifikasi. Bila semua syarat terpenuhi, BPOM menerbitkan nomornya.

Setelah nomor keluar, kamu boleh memproduksi atau mengimpor produk untuk diedarkan. Pastikan nomor itu tercetak di kemasan.

Selama proses evaluasi, pantau akunmu secara rutin. Permintaan klarifikasi yang kamu jawab cepat biasanya membuat proses lebih singkat.

Kewajiban Setelah Memiliki Nomor Notifikasi

Nomor notifikasi memang melegakan, tetapi urusanmu belum selesai. Setelah izin edar kosmetik terbit, beberapa kewajiban masih menunggu:

• Sertifikasi halal. Masa penahapan wajib halal kosmetik berakhir pada 17 Oktober 2026 menurut PP 42/2024, dan kewajiban bersertifikat halal berlaku efektif sejak 18 Oktober 2026. BPJPH menegaskan tidak ada penundaan. Pelanggaran dapat dikenai sanksi bertahap, mulai dari peringatan tertulis, denda administratif, pencabutan sertifikat halal, hingga penarikan produk dari peredaran. Produk yang memakai bahan non-halal wajib mencantumkan keterangan tidak halal.
• Penandaan, promosi, dan iklan. Kamu hanya boleh mempromosikan produk yang sudah bernotifikasi. Klaim iklan juga harus sejalan dengan PerBPOM 18/2024.
• Pembaruan notifikasi. Ajukan pembaruan sebelum masa berlaku tiga tahun berakhir. Produk dengan notifikasi kedaluwarsa tidak boleh diproduksi, diimpor, atau diedarkan. Produk yang sudah beredar hanya boleh tetap beredar paling lama enam bulan, itu pun kalau pembaruan atau notifikasi baru sedang diproses.
• Pengawasan pasca-edar. BPOM bisa menghentikan kegiatan sementara dan mencabut notifikasi kalau kamu melanggar.

Singkatnya, kepatuhan terhadap izin edar kosmetik berlangsung terus. Pantau perubahan regulasi, bahan, dan klaim produkmu secara berkala. Kebiasaan kecil ini menyelamatkan banyak usaha dari masalah besar.

Layanan Pendirian PT Umum dan CV dengan Skema Bayar Setelah Jadi, Bonus Gabung Komunitas Pengusaha. KLIK DI SINI untuk KONSULTASI GRATIS!

FAQ (Frequently Asked Questions)

Apakah izin edar kosmetik sama dengan nomor notifikasi BPOM?

Sama. Untuk kosmetik, nomor notifikasi BPOM berfungsi sebagai izin edar. Kamu wajib memilikinya sebelum menjual produk ke konsumen.

Berapa lama masa berlaku nomor notifikasi kosmetik?

Tiga tahun. Sesudah itu, kamu perlu mengajukan pembaruan kalau masih ingin mengedarkan produk.

Apakah usaha rumahan boleh menggunakan jasa maklon?

Boleh. Usaha perorangan atau badan usaha dapat menjadi pemohon lewat kontrak dengan industri kosmetik lokal. Industri maklon itu sendiri harus memenuhi ketentuan CPKB.

Kesimpulan

Izin edar kosmetik menentukan status produkmu di mata hukum. Kamu perlu memahami syarat notifikasi, menyiapkan dokumen dengan teliti, dan mengikuti prosedurnya secara tertib.

Sesudah nomor terbit, kewajiban halal, penandaan, dan pembaruan notifikasi tetap harus kamu penuhi.

Langkah yang saya sarankan cukup sederhana. Pertama, pastikan status pemohon dan NIB sudah sesuai. Kedua, tentukan mitra produksi yang memegang sertifikat CPKB. Ketiga, periksa ulang formula dan label sebelum kamu menekan tombol ajukan.

Menurut saya, biaya konsultasi di awal jauh lebih ringan daripada ongkos menarik produk dari pasar. Reputasi merek juga ikut terselamatkan. Pelaku usaha yang patuh sejak awal pun lebih leluasa memperluas pasarnya.

Masih bingung memilih skema pemohon atau menyiapkan dokumen notifikasi? Kamu tidak perlu menghadapinya sendirian. Klik poster yang tersedia atau tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website ini. Tim kami siap membantu kamu mengurus izin edar kosmetik dengan tenang dan sesuai hukum.

Baca juga: Izin Laboratorium Klinik: Syarat dan Prosedurnya

Ringkasan

• Izin edar kosmetik di Indonesia berwujud nomor notifikasi dari BPOM.
• PerBPOM 21/2022 menjadi acuan tata cara notifikasi dan telah menggantikan PerBPOM 12/2020.
• Pemohon bisa berupa industri lokal, pemohon maklon, atau importir, dan semuanya wajib punya NIB. Maklon dan importir juga memerlukan Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi.
• Dokumen utama mencakup sertifikat CPKB, dokumen kontrak atau keagenan, dan Dokumen Informasi Produk.
• Pengajuan berjalan online: daftar akun, verifikasi, isi template, bayar SPB, evaluasi, lalu penerbitan nomor.
• Nomor notifikasi berlaku tiga tahun dan harus diperbarui sebelum kedaluwarsa.
• Kosmetik wajib bersertifikat halal sejak 18 Oktober 2026 (masa penahapan berakhir 17 Oktober 2026), sedangkan produk berbahan non-halal wajib mencantumkan keterangan tidak halal.
• Promosi hanya boleh untuk produk yang sudah bernotifikasi dan harus mengikuti aturan iklan.

Referensi

1. Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika (Berita Negara RI Nomor 1020 Tahun 2022), peraturan.go.id.
2. Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2026 tentang Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik, BPOM RI.
3. Peraturan BPOM Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penandaan, Promosi, dan Iklan Kosmetik, peraturan.go.id.
4. Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2025 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik, peraturan.go.id dan JDIH BPOM.
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Pasal 161).
7. BPOM RI, siaran pers “PerBPOM 8 Tahun 2026, Permudah Perizinan Kosmetik bagi Pelaku Usaha dan Jamin Kosmetik Aman bagi Masyarakat”, 24 Juni 2026, pom.go.id.
8. BPJPH, “Produk Kosmetik Wajib Bersertifikat Halal pada Oktober 2026”, bpjph.halal.go.id.