Label Halal: Ketentuan dan Cara Mencantumkannya

Label halal adalah tanda resmi yang menunjukkan sebuah produk sudah bersertifikat halal dan layak dikonsumsi umat Islam. Kelihatannya sepele.

Faktanya, banyak pelaku usaha masih bingung soal aturan dan cara memasangnya. Ada yang masih memakai logo lama, ada pula yang menempelkannya di sudut kemasan tanpa pikir panjang.

Hukum sebenarnya sudah mengatur semuanya dengan rinci. Intinya begini: produk yang sudah bersertifikat halal wajib memasang label halal Indonesia, dan pemasangannya harus mengikuti panduan teknis resmi dari BPJPH.

Sebagai praktisi hukum, saya melihat label ini sebagai janji hukum kepada konsumen. Sekali dipasang, pelaku usaha ikut menanggung kebenaran isinya. Karena itu, saya menyarankan kamu menganggapnya sebagai kewajiban yang serius.

Baca juga: Izin Laboratorium Klinik: Syarat dan Prosedurnya

Apa Itu Label Halal dan Apa Dasar Hukumnya?

Label halal menandakan bahwa sebuah produk sudah melewati pemeriksaan dan mengantongi sertifikat halal. Payung hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, atau UU JPH, yang kemudian diubah lewat UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Lewat Pasal 37, undang-undang ini meminta BPJPH menetapkan bentuk label halal yang berlaku secara nasional. Aturan pelaksanaannya kini ada di PP Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Peraturan itu berlaku sejak 17 Oktober 2024 dan mencabut PP Nomor 39 Tahun 2021.

Label Halal Indonesia Menurut BPJPH

Bentuk label yang kita kenal sekarang lahir dari Keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022. Aturan ini efektif sejak 1 Maret 2022 dan menggantikan label halal lama. Warna utamanya ungu, sedangkan hijau toska menjadi warna pendamping.

Desainnya terdiri atas logogram berbentuk gunungan dengan motif surjan, ditambah logotype. Tata cara penggunaannya diatur terpisah dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 145 Tahun 2022 yang diubah dengan Keputusan Nomor 88 Tahun 2023.

Siapa yang Wajib Memiliki Sertifikat Halal?

Kewajiban ini berjalan bertahap. Usaha menengah dan besar sudah terkena tenggat 17 Oktober 2024 untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan. Untuk usaha mikro dan kecil (UMK), tenggat semula jatuh pada 17 Oktober 2026.

Namun, pemerintah memperpanjangnya lewat perubahan PP 42/2024. Kini kewajiban bagi UMK baru berlaku mulai 18 Oktober 2028.

Satu hal perlu kamu catat. Perpanjangan ini menyangkut kewajiban sertifikasi. Produk yang sudah bersertifikat tetap wajib memasang label halal.

Layanan Pendirian PT Umum dan CV dengan Skema Bayar Setelah Jadi, Bonus Gabung Komunitas Pengusaha. KLIK DI SINI untuk KONSULTASI GRATIS!

Ketentuan Label Halal yang Wajib Dipatuhi Pelaku Usaha

Memasang label halal tidak bisa asal. Ada beberapa ketentuan yang harus kamu penuhi, dan berikut poin utamanya:

• Hanya untuk produk bersertifikat. Pasal 25 dan Pasal 38 UU JPH mewajibkan pelaku usaha yang sudah mengantongi sertifikat halal untuk mencantumkan label halal.
• Lokasi pemasangan. Label dipasang pada kemasan, bagian tertentu dari produk, dan/atau tempat tertentu pada produk.
• Mudah terlihat. Pasal 39 UU JPH meminta label mudah dilihat dan dibaca. Label juga tidak boleh gampang terhapus, terlepas, atau rusak.
• Bentuk resmi. Ikuti desain dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022 dan tata cara penggunaan dalam Keputusan Nomor 145 Tahun 2022 beserta perubahannya.
• Nomor sertifikat. Untuk produk yang baru bersertifikat, BPJPH meminta label dipasang bersama nomor sertifikat halal.
• Produk impor. Produk dengan sertifikat halal luar negeri yang sudah diregistrasi memakai label halal Indonesia disertai nomor registrasinya.
• Produk berbahan haram. Produk semacam ini tidak memperoleh sertifikat, sehingga tidak boleh berlabel halal. Pasal 26 UU JPH mewajibkan keterangan tidak halal pada produknya.

Ringkasnya, sertifikat harus ada, bentuk label harus resmi, dan penempatannya harus jelas. Tiga hal itu menentukan apakah label kamu sah di mata hukum.

Cara Mencantumkan Label Halal pada Produk

Prosesnya tidak rumit. Hanya saja, banyak orang melewatkan detail kecil yang ternyata penting. Ikuti urutan berikut:

1. Pastikan sertifikat halal sudah terbit. Ajukan permohonan lewat SIHALAL milik BPJPH, lalu tunggu penetapan kehalalan produk.
2. Unduh logo dan panduan resmi. Ambil dari laman BPJPH di halal.go.id, jangan dari sumber lain.
3. Tentukan lokasi pemasangan. Pilih bagian kemasan yang paling gampang dilihat pembeli.
4. Jaga bentuk logo. Proporsinya jangan diubah, dipotong, atau diberi hiasan tambahan.
5. Cantumkan nomor sertifikat. Letakkan di dekat label supaya mudah ditemukan.
6. Ganti kemasan lama. Masa peralihan label lama dilaporkan berakhir pada 17 Oktober 2026. Jadi, hentikan pemakaian kemasan lama.
7. Laporkan perubahan bahan. Beri tahu BPJPH setiap kali komposisi produk berubah, supaya label tetap sah.

Kemudahan bagi Pelaku UMK

Pemerintah menyediakan jalur sertifikasi pernyataan mandiri (self declare) untuk UMK. Lewat program SEHATI, biayanya ditanggung pemerintah.

Syaratnya, kamu punya NIB skala UMK, memakai bahan yang sudah dipastikan halal, dan menjalankan proses produksi sederhana. Kuotanya terbatas, yakni 1,35 juta sertifikat pada 2026. Jadi, jangan menunda terlalu lama.

Sanksi dan Kesalahan Umum dalam Pencantuman Label Halal

Melanggar ketentuan label halal punya konsekuensi hukum yang nyata. Peraturan BPJPH Nomor 2 Tahun 2026, yang diundangkan pada 5 Juni 2026, mengatur sanksi administratif atas pelanggaran di bidang jaminan produk halal.

Bagi pelaku usaha, sanksinya berupa peringatan tertulis, denda administratif, pencabutan sertifikat halal, hingga penarikan produk dari peredaran.

Tidak mencantumkan label halal dan nomor sertifikat termasuk pelanggaran yang bisa kena sanksi. Reputasi usaha juga ikut terancam saat konsumen kehilangan kepercayaan.

Berikut kesalahan yang paling sering terjadi:

• Memasang label halal sebelum sertifikat terbit.
• Memakai logo hasil modifikasi atau unduhan dari sumber yang tidak resmi.
• Mencetak label terlalu kecil atau buram, sehingga sulit dibaca.
• Lupa mencantumkan nomor sertifikat.
• Tetap memakai label setelah sertifikat tidak berlaku lagi.

Semua kesalahan itu mudah dicegah. Cukup periksa kemasan sebelum naik cetak.

Layanan Pendirian PT Umum dan CV dengan Skema Bayar Setelah Jadi, Bonus Gabung Komunitas Pengusaha. KLIK DI SINI untuk KONSULTASI GRATIS!

FAQ: Pertanyaan Seputar Label Halal

Apakah label halal lama masih boleh dipakai?

Tidak. Label halal Indonesia berlaku nasional sejak 1 Maret 2022 dan menggantikan label lama. Masa peralihannya dilaporkan berakhir pada 17 Oktober 2026. Kalau kamu masih punya kemasan lama, segera ganti.

Apakah UMK wajib mencantumkan label halal?

Ya, bila produknya sudah bersertifikat. Tenggat wajib sertifikasi bagi UMK untuk produk makanan dan minuman memang diperpanjang sampai 17 Oktober 2028. Namun, kewajiban memasang label tetap melekat pada produk yang sudah bersertifikat.

Bolehkah mencantumkan label halal sebelum sertifikat terbit?

Tidak boleh. Label halal baru sah setelah produk memperoleh sertifikat halal. Memasangnya lebih awal menyesatkan konsumen dan berpotensi mengundang sanksi.

Kesimpulan

Label halal adalah tanda hukum yang wajib dipasang pelaku usaha berdasarkan UU JPH. Syaratnya jelas.

Kamu harus punya sertifikat halal, memakai logo resmi BPJPH, menempatkannya di bagian yang terlihat, dan menyertakan nomor sertifikat. Pelanggaran bisa berujung pada sanksi administratif.

Langkah yang saya sarankan sederhana. Cek status sertifikatmu, cocokkan kemasan dengan panduan BPJPH, lalu perbaiki bagian yang belum sesuai. Bagi UMK yang belum bersertifikat, tenggat 2028 memang memberi napas.

Menurut saya, mengurus sertifikat lebih awal tetap lebih menguntungkan. Kepercayaan konsumen tumbuh, dan kuota gratis masih terbuka.

Masih ragu apakah label halal produkmu sudah sesuai aturan? Klik poster yang tersedia atau tekan tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website ini. Tim kami siap membantu kamu membereskan urusan legalitas dengan tenang.

Baca juga: Izin Edar Kosmetik: Syarat Notifikasi BPOM dan Prosedurnya

Ringkasan

• Label halal adalah tanda resmi bahwa produk sudah bersertifikat halal dari BPJPH.
• Dasar hukumnya adalah UU Nomor 33 Tahun 2014 (diubah UU Nomor 6 Tahun 2023) dan PP Nomor 42 Tahun 2024, yang mencabut PP Nomor 39 Tahun 2021.
• Bentuk label ditetapkan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022, sedangkan tata cara penggunaannya diatur Keputusan Nomor 145 Tahun 2022 jo. Nomor 88 Tahun 2023.
• Label dipasang pada kemasan atau bagian produk yang mudah dilihat, tidak gampang rusak, dan disertai nomor sertifikat.
• Produk berbahan haram tidak boleh berlabel halal dan wajib memuat keterangan tidak halal.
• Tenggat wajib sertifikasi UMK untuk makanan dan minuman diperpanjang hingga 17 Oktober 2028, tetapi produk yang sudah bersertifikat tetap wajib berlabel.
• Pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif sesuai Peraturan BPJPH Nomor 2 Tahun 2026, dari peringatan tertulis sampai penarikan produk.

Referensi

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
3. Keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal.
4. Keputusan Kepala BPJPH Nomor 145 Tahun 2022 tentang Penggunaan Logo Halal dan Label Halal pada Produk yang Telah Memperoleh Sertifikat Halal, sebagaimana diubah dengan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 88 Tahun 2023.
5. Surat Edaran Kepala BPJPH Nomor 7 Tahun 2025 tentang Publikasi Produk Halal dan Kewajiban Pencantuman Label Halal Indonesia pada Produk Bersertifikat Halal.
6. Peraturan BPJPH Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.
7. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, keterangan resmi perpanjangan penahapan kewajiban sertifikasi halal (16 dan 17 Oktober 2026), terkait perubahan atas PP Nomor 42 Tahun 2024.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama, [bpjph.halal.go.id](https://bpjph.halal.go.id/).