Hak pasien adalah hak hukum yang melekat pada siapa pun yang sedang berobat, mulai dari hak mendapat informasi sampai hak menolak tindakan medis. Sayangnya, banyak orang belum tahu soal ini. Akibatnya, pasien sering mengangguk saja ketika dokter menjelaskan, padahal mereka boleh bertanya, menolak, bahkan meminta pendapat lain.
Jawaban singkatnya ada di Pasal 276 UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Pasal itu memuat tujuh hak pasien. Isinya meliputi informasi kesehatan, penjelasan layanan, layanan bermutu, hak menolak atau menyetujui tindakan, akses rekam medis, pendapat kedua, dan hak lain dari peraturan perundang-undangan.
Menurut saya sebagai praktisi hukum, hak pasien baru berguna kalau pasiennya mau memakainya. Posisi dokter dan pasien memang belum setara. Dokter menguasai ilmunya, sementara pasien merasa awam. Karena itu, kenali hak kamu selagi masih sehat.
Apa Itu Hak Pasien dan Apa Dasar Hukumnya?
Hak pasien adalah kepentingan hukum yang wajib dihormati oleh tenaga medis, tenaga kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan. Hak ini punya pijakan yang jelas. Ada konstitusi, ada undang-undang, dan ada aturan turunannya.
Pijakan pertama adalah Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Pasal itu menjamin hak setiap orang untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Lalu UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 menjabarkannya lebih rinci, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 menjadi aturan pelaksananya.
UU Perlindungan Konsumen juga ikut berperan. Pasien bisa berstatus sebagai konsumen jasa kesehatan, jadi hak atas informasi yang benar dan jujur turut melindungi mereka. Dengan begitu, kamu punya lebih dari satu pintu perlindungan hukum.
Satu catatan kecil soal rujukan. UU Kesehatan yang baru menggantikan UU Nomor 36 Tahun 2009. Sebagian rumusan hak pasien berubah, sehingga referensi lama sering sudah tidak akurat.
Baca Juga: Panduan ISO 27001: Manfaat, Klausul, dan Biayanya
Daftar Hak Pasien Menurut Pasal 276 UU Kesehatan
Pasal 276 UU Kesehatan menyebut apa saja yang menjadi hak pasien. Berikut penjelasan ketujuh hak itu dalam bahasa yang lebih ringan.
1. Hak atas Informasi Kesehatan dan Penjelasan Layanan
Kamu berhak tahu kondisi kesehatan kamu sendiri. Kamu juga berhak mendapat penjelasan yang memadai tentang layanan yang kamu terima. Penjelasan itu mencakup diagnosis, tujuan tindakan, alternatif pengobatan, risiko, dan perkiraan biaya.
Dokter tidak boleh sekadar menyodorkan formulir lalu meminta tanda tangan. Tanyakan sampai kamu benar-benar paham.
2. Hak atas Layanan Bermutu Sesuai Kebutuhan Medis
Layanan yang kamu terima harus sesuai kebutuhan medis, standar profesi, dan mutu yang baik. Tenaga medis tidak boleh memberi tindakan berlebihan demi keuntungan. Mereka juga tidak boleh menunda tindakan yang memang kamu perlukan.
3. Hak Menolak atau Menyetujui Tindakan Medis
Kamu bebas memutuskan, menyetujui atau menolak tindakan medis. Ada satu pengecualian. Hak menolak tidak berlaku untuk tindakan pencegahan penyakit menular dan penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) atau wabah.
Alasannya masuk akal. Negara perlu melindungi kesehatan masyarakat luas.
4. Hak Mengakses Rekam Medis
Kamu berhak mengakses informasi dalam rekam medis kamu, sesuai Pasal 297 UU Kesehatan. Dengan akses itu, kamu bisa meminta ringkasan atau salinan informasi medis. Hal ini berguna, misalnya, saat kamu berpindah berobat ke rumah sakit lain.
5. Hak Meminta Pendapat Tenaga Medis Lain
Kamu boleh meminta pendapat kedua (second opinion) dari tenaga medis atau tenaga kesehatan lain. Dokter tidak boleh melarang atau mempersulit hak ini. Langkah tersebut wajar sekali, terutama untuk penyakit serius atau tindakan berisiko tinggi.
6. Hak Lain Menurut Peraturan Perundang-undangan
Huruf terakhir Pasal 276 membuka ruang bagi hak lain yang diatur regulasi berbeda. Salah satu contohnya adalah hak atas keamanan dan kerahasiaan data penyakit, seperti tercantum dalam Permenkes Nomor 4 Tahun 2018.
Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!
Hak Pasien atas Persetujuan Tindakan Medis dan Rekam Medis
Dua hak berikut paling sering memicu sengketa. Jadi, mari kita bahas lebih dalam.
Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent)
Pasal 293 UU Kesehatan mengatur persetujuan tindakan pelayanan kesehatan. Prinsipnya sederhana. Persetujuan dianggap sah bila kamu memberikannya setelah mendapat penjelasan yang cukup.
Tanda tangan tanpa pemahaman tentu tidak mencerminkan persetujuan yang sebenarnya. Sebelum menyetujui apa pun, coba lakukan hal-hal ini:
- Tanyakan tujuan dan manfaat tindakan.
- Minta penjelasan soal risiko dan komplikasi yang mungkin muncul.
- Tanyakan apakah ada alternatif yang lebih ringan.
- Baca formulir persetujuan sampai tuntas sebelum menandatanganinya.
Kajian hukum terbaru menegaskan hal serupa. UU Kesehatan menekankan pemahaman pasien atas informasi, dan syarat administratif saja tidak cukup.
Hak atas Rekam Medis
Rekam medis memuat identitas, riwayat penyakit, hasil pemeriksaan, dan tindakan yang pernah dilakukan. Dokumen fisiknya memang milik fasilitas kesehatan. Meski begitu, kamu tetap berhak mengakses informasi di dalamnya.
Fasilitas kesehatan wajib menjaga kerahasiaan isinya. Keluarga juga tidak otomatis boleh membuka rekam medis kamu. Umumnya, pembukaan informasi memerlukan persetujuan pasien atau dasar hukum tertentu.
Karena itu, tunjuk saja anggota keluarga yang kamu percaya untuk menerima informasi medis kamu. Langkah kecil ini bisa mencegah kebingungan di kemudian hari.
Hak dan Kewajiban Pasien: Dua Sisi yang Harus Seimbang
Pembahasan hak dan kewajiban pasien selalu berjalan beriringan. UU Kesehatan memberi hak, tetapi juga menuntut tanggung jawab dari pasien. Hubungan dokter dan pasien berjalan dua arah, jadi keduanya perlu bekerja sama.
Secara umum, kewajiban pasien meliputi hal-hal berikut:
- memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang kondisi kesehatannya;
- mematuhi nasihat dan petunjuk tenaga medis dan tenaga kesehatan;
- menaati ketentuan yang berlaku di fasilitas pelayanan kesehatan;
- membayar imbalan jasa atas layanan yang diterima.
Rumusan lengkapnya bisa kamu baca langsung di teks resmi undang-undang.
Dari pengalaman saya, banyak sengketa medis berawal dari informasi yang kurang lengkap. Contohnya, pasien lupa menyebut alergi obat atau riwayat penyakit keluarga. Jadi, keterbukaan kamu justru melindungi diri kamu sendiri.
Cara Menuntut Hak Pasien Jika Dilanggar
Kalau layanan kesehatan melanggar hakmu, jangan langsung menyerah. Ada beberapa langkah yang bisa kamu tempuh secara bertahap.
Langkah Awal: Bicara dan Mengadu ke Fasilitas Kesehatan
Mulailah dengan menyampaikan keberatan langsung kepada dokter atau pihak manajemen. Setelah itu, ajukan pengaduan tertulis ke bagian pelayanan pelanggan rumah sakit atau klinik. Simpan semua bukti, seperti kuitansi, hasil pemeriksaan, dan catatan percakapan.
Langkah Lanjutan: Majelis Disiplin Profesi dan Jalur Hukum
Pasal 305 UU Kesehatan membuka jalan bagi pasien atau keluarga yang merasa dirugikan. Mereka dapat mengadukan tindakan tenaga medis atau tenaga kesehatan kepada majelis yang menangani disiplin profesi. UU Kesehatan juga mengatur penyelesaian di luar pengadilan, misalnya lewat mediasi, untuk sengketa tertentu.
Jika kerugiannya serius, kamu bisa mengajukan gugatan perdata atau laporan pidana. Pikirkan langkah ini baik-baik. Sebaiknya kamu didampingi pihak yang paham hukum.
FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)
Apa saja hak pasien menurut UU Kesehatan?
Pasal 276 UU Kesehatan mengatur tujuh hak pasien. Hak itu mencakup informasi kesehatan, penjelasan layanan yang memadai, layanan bermutu, hak menolak atau menyetujui tindakan, akses rekam medis, pendapat tenaga medis lain, dan hak lain menurut peraturan perundang-undangan.
Bolehkah pasien menolak tindakan medis?
Boleh. Pasien berhak menolak atau menyetujui tindakan medis. Namun, penolakan tidak berlaku untuk tindakan pencegahan penyakit menular dan penanggulangan KLB atau wabah. Dokter juga wajib menjelaskan akibat dari penolakan tersebut.
Ke mana pasien mengadu jika haknya dilanggar?
Mulailah dari manajemen fasilitas kesehatan tempat kamu berobat. Berikutnya, kamu atau keluarga dapat mengadukan tenaga medis kepada majelis disiplin profesi sesuai Pasal 305 UU Kesehatan. Jalur hukum perdata atau pidana tetap tersedia bila diperlukan.
Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!
Kesimpulan
Hak pasien menjadi fondasi layanan kesehatan yang adil. UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 sudah menjamin hak atas informasi, layanan bermutu, persetujuan atau penolakan tindakan, akses rekam medis, dan pendapat kedua. Pasien sendiri juga punya kewajiban, yaitu jujur dan taat pada aturan fasilitas kesehatan.
Langkah yang saya sarankan cukup sederhana. Ajukan pertanyaan sebelum menyetujui tindakan. Simpan salinan dokumen medis kamu, dan jangan ragu meminta pendapat kedua untuk tindakan berisiko. Kalau merasa dirugikan, segera cari bantuan hukum.
Menurut saya, kebiasaan bertanya adalah pelindung terbaik bagi pasien. Dokter yang baik justru senang melayani pasien yang kritis. Pasien yang diam lebih mudah kehilangan haknya tanpa sadar.
Kalau kamu atau keluarga sedang bermasalah dengan layanan kesehatan dan bingung menentukan langkah, kamu tidak perlu menghadapinya sendirian. Klik poster yang tersedia di halaman ini atau tekan tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website kami. Ceritakan masalahmu, dan tim kami siap membantu kamu memahami pilihan hukum yang ada.
Ringkasan
- Hak pasien adalah hak hukum yang melekat pada setiap orang saat menerima layanan kesehatan.
- Pasal 276 UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 mengatur tujuh hak pasien.
- Pasien berhak atas informasi kesehatan dan penjelasan layanan yang memadai sebelum tindakan.
- Pasien berhak menolak atau menyetujui tindakan medis, kecuali untuk pencegahan penyakit menular dan penanggulangan KLB atau wabah.
- Pasien berhak mengakses rekam medis dan meminta pendapat tenaga medis lain.
- Pasien juga wajib memberi informasi jujur, mengikuti petunjuk medis, dan menaati aturan fasilitas kesehatan.
- Pasien yang haknya dilanggar dapat mengadu ke fasilitas kesehatan, majelis disiplin profesi (Pasal 305), atau menempuh jalur hukum.
- Bertanya, mendokumentasikan, dan berkonsultasi hukum sejak dini adalah cara terbaik menjaga hak pasien.
Referensi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (khususnya Pasal 276, 293, 297, dan 305).
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kemenkes, https://jdih.kemkes.go.id.
- Febriyanti, S. N. U., Bachriani, R. D., & Ramadhani, S. “Informed Consent di Era UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.” Sasana Law Journal (SLJ), Vol. 5 No. 2.
