PSE lingkup privat adalah penyelenggara sistem elektronik yang dikelola orang, badan usaha, atau masyarakat, dan wajib mendaftar ke pemerintah sebelum layanannya dipakai pengguna di Indonesia. Aplikasi, situs web, dan platform digital masuk dalam kelompok ini.
Banyak pelaku usaha digital baru sadar akan kewajiban tersebut setelah Komdigi mengirim surat peringatan. Saat itu, ancaman pemutusan akses sudah dekat.
Ringkasnya, pelaku usaha harus mendaftar lewat sistem OSS, lengkap dengan data penanggung jawab dan deskripsi layanan. Kalau tidak, pemerintah dapat memutus akses terhadap sistem elektronik tersebut.
Sebagai praktisi hukum, saya melihat pendaftaran PSE sebagai urusan kepatuhan dasar. Biayanya murah, tetapi sering terlewat. Menurut saya, pelaku usaha sebaiknya mendaftar lebih dulu daripada menunggu teguran, sebab risikonya jauh lebih mahal.
Pengertian dan Dasar Hukum PSE Lingkup Privat
Mulailah dari istilah dan payung hukumnya. Dari situ, kamu bisa menilai apakah layananmu wajib daftar.
Pengertian PSE Lingkup Privat
PSE lingkup privat adalah penyelenggaraan sistem elektronik oleh orang, badan usaha, dan masyarakat. Sistem elektronik sendiri berarti rangkaian perangkat dan prosedur untuk mengolah, menyimpan, dan mengirimkan informasi elektronik.
Marketplace, aplikasi pesan, platform streaming, layanan keuangan digital, dan mesin pencari termasuk contohnya.
Dasar Hukum yang Perlu Kamu Ketahui
Beberapa regulasi berikut menjadi pegangan:
- Permenkominfo No. 5 Tahun 2020 tentang PSE Lingkup Privat, sebagaimana diubah dengan Permenkominfo No. 10 Tahun 2021.
- PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- UU ITE (UU No. 11 Tahun 2008, diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2024).
- UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) kini menjalankan fungsi yang dulu dipegang Kominfo. Permenkominfo 5/2020 tetap menjadi rujukan utama dalam penegakan.
PSE Lingkup Privat dan PSE Lingkup Publik
Dua istilah ini punya arti berbeda:
- Lingkup publik: penyelenggaraan oleh instansi pemerintah atau institusi yang ditunjuknya.
- Lingkup privat: penyelenggaraan oleh orang, badan usaha, dan masyarakat.
Artikel ini membahas lingkup privat, karena kelompok inilah yang paling banyak bersentuhan dengan pelaku usaha.

Siapa yang Wajib Mendaftar sebagai PSE Lingkup Privat
Tidak semua situs wajib daftar. Kriterianya ada di Pasal 2 Permenkominfo 5/2020.
Kriteria Wajib Daftar
PSE wajib mendaftar bila layanannya termasuk salah satu kategori berikut:
- Menyediakan, mengelola, atau mengoperasikan penawaran dan perdagangan barang atau jasa.
- Menyediakan layanan transaksi keuangan.
- Mengirimkan materi atau muatan digital berbayar lewat jaringan data.
- Menyediakan layanan komunikasi, seperti pesan, panggilan suara atau video, dan surel.
- Menyediakan mesin pencari atau layanan informasi elektronik.
- Mengolah data pribadi untuk kegiatan operasional layanan masyarakat terkait transaksi elektronik.
Baca rincian kategori dalam teks resmi peraturan. Ragu? Tanyakan kepada Komdigi atau konsultan hukum.
PSE Asing
Aturan ini juga mengikat PSE asing. Kewajiban daftar berlaku bagi PSE yang menyediakan layanan di Indonesia, menjalankan usaha di Indonesia, atau yang sistem elektroniknya dipakai pengguna di Indonesia.
Komdigi menegaskan bahwa kewajiban ini berlaku untuk PSE domestik dan asing.
Kapan Harus Mendaftar
Pendaftaran harus rampung sebelum sistem elektronik mulai dipakai pengguna. Daftarkan layananmu sebelum peluncuran, jangan menunggu teguran.
Cara Mendaftar PSE Lingkup Privat lewat OSS
Pendaftaran PSE berjalan secara daring dan terhubung dengan sistem OSS. Siapkan dokumen dan datanya dengan rapi.
Dokumen dan Data yang Disiapkan
Kumpulkan data berikut:
- NIB dan identitas badan usaha atau perorangan.
- Data penanggung jawab, termasuk KTP dan kontak.
- Nama sistem elektronik, domain atau nama aplikasi, dan deskripsi fungsi layanan.
- Penjelasan model bisnis dan cara kerja layanan.
- Informasi pengelolaan data, termasuk lokasi penyimpanan dan pengolahan.
- Dokumen pendukung lain sesuai kategori layanan.
Langkah Pendaftaran
Alurnya secara umum begini:
- Masuk ke OSS (oss.go.id) dengan akun pelaku usahamu.
- Pilih layanan pendaftaran PSE yang terhubung dengan portal PSE Komdigi.
- Isi data sistem elektronik dengan lengkap dan benar.
- Unggah dokumen pendukung yang diminta.
- Kirim permohonan, lalu tunggu verifikasi.
- Terima tanda daftar PSE setelah Komdigi menyetujuinya.
Tanda daftar menunjukkan bahwa sistem elektronikmu sudah tercatat. Simpan dan tampilkan sesuai ketentuan.
Perbarui Data Bila Ada Perubahan
Pasal 5 Permenkominfo 5/2020 mewajibkan PSE melaporkan perubahan data pendaftaran. Perubahan model bisnis, alamat domain, atau mekanisme pengolahan data termasuk di dalamnya.
Sanksi bagi PSE Lingkup Privat yang Tidak Mendaftar
Penegakan aturan ini nyata dan berjalan terus. Pasal 7 Permenkominfo 5/2020 mengatur sanksi administratif, dengan pemutusan akses sebagai sanksi terberat.
Bentuk Sanksi
Komdigi dapat mengambil langkah bertahap. Prosesnya meliputi surat pemberitahuan, surat peringatan, lalu sanksi administratif berupa pemutusan akses (access blocking) terhadap sistem elektronik.
Menurut Komdigi, sanksi pemutusan akses menyasar PSE yang belum berupaya mendaftar. Komdigi juga membuka ruang koordinasi bagi PSE yang menemui kendala saat mendaftar.
Contoh Penegakan
Beberapa contoh yang tercatat dalam pemberitaan:
- Pada Juni 2025, Komdigi memutus akses tiga PSE, termasuk eBay dan KLM, karena belum mendaftar.
- Pada April 2026, Komdigi memberi tenggat kepada Wikimedia Foundation untuk mendaftar, dan Wikimedia sempat terancam penghentian sementara.
- Pada Juni dan September 2026, Komdigi mengirim surat pemberitahuan kepada puluhan PSE lingkup privat, lengkap dengan tenggat pendaftaran dan ancaman pemutusan akses.
Rangkaian fakta ini menunjukkan keseriusan pemerintah mengawasi kepatuhan PSE, domestik maupun asing.
Dampak bagi Bisnis
Akses yang diputus membuat layanan tidak bisa dibuka pengguna di Indonesia. Bisnis lalu kehilangan pelanggan, transaksi, dan reputasi. Memulihkan akses juga butuh proses tersendiri.

Kewajiban Lanjutan dan Catatan Kritis
Mendaftar baru langkah pertama. PSE masih memikul kewajiban lain.
Kewajiban Lanjutan
Beberapa hal yang perlu kamu perhatikan:
- Menjaga keamanan sistem elektronik dan data pengguna.
- Memenuhi kewajiban pelindungan data pribadi sesuai UU PDP.
- Memastikan sistem tidak memuat atau memfasilitasi konten terlarang.
- Menyediakan akses bagi aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
- Memperbarui data pendaftaran bila terjadi perubahan.
Catatan Kritis
Sejumlah kalangan, termasuk organisasi pers, pernah mengkritik aturan ini. Mereka menyoroti kewenangan pemerintah dalam mengakses data dan memutus akses. Karena itu, pelaku usaha perlu memahami isi aturan secara utuh dan mengikuti perkembangan regulasinya.
FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)
Apakah semua situs web dan aplikasi wajib mendaftar sebagai PSE?
Tidak semuanya. Kewajiban berlaku bagi sistem elektronik yang memenuhi kriteria Pasal 2 Permenkominfo 5/2020, misalnya layanan perdagangan, transaksi keuangan, komunikasi, mesin pencari, dan pengolahan data pribadi untuk layanan transaksi elektronik.
Apakah PSE asing juga wajib mendaftar?
Ya. Kewajiban berlaku bagi PSE asing yang menyediakan layanan di Indonesia atau yang sistem elektroniknya dipakai pengguna di Indonesia.
Apa sanksi jika PSE tidak mendaftar?
Komdigi dapat menjatuhkan sanksi administratif hingga pemutusan akses terhadap sistem elektronik, sesuai Pasal 7 Permenkominfo 5/2020. Pemerintah biasanya mengirim surat pemberitahuan dan peringatan lebih dulu.
Kesimpulan
PSE lingkup privat wajib mendaftar sebelum layanannya dipakai pengguna di Indonesia. Dasarnya Permenkominfo 5/2020 beserta perubahannya. Pendaftaran berlangsung lewat OSS dan portal PSE Komdigi, dengan pemutusan akses sebagai sanksi terberat.
Langkah yang saya sarankan jelas. Periksa apakah layananmu masuk kriteria, siapkan dokumen, dan daftarkan sebelum peluncuran. Setelah itu, perbarui data bila ada perubahan.
Menurut pendapat saya, kepatuhan PSE paling aman bila masuk daftar periksa legalitas sejak tahap awal pengembangan produk, bukan setelah ada surat peringatan.
Ragu apakah platformmu wajib daftar, atau sudah menerima surat dari Komdigi? Jangan menunda. Klik poster yang tersedia di halaman ini, atau tekan tombol βKONSULTASI GRATISβ di pojok kanan website. Kami siap membantumu dengan ramah dan jelas.
Ringkasan
- PSE lingkup privat adalah penyelenggara sistem elektronik yang dikelola orang, badan usaha, atau masyarakat.
- Dasar hukum utamanya Permenkominfo No. 5 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Permenkominfo No. 10 Tahun 2021.
- Kewajiban daftar berlaku bagi PSE domestik dan asing yang memenuhi kriteria Pasal 2.
- Pendaftaran harus selesai sebelum sistem elektronik dipakai pengguna.
- Pendaftaran berlangsung melalui OSS yang terhubung dengan portal PSE Komdigi.
- Pasal 5 mewajibkan PSE melaporkan perubahan data pendaftaran.
- Pasal 7 mengatur sanksi administratif hingga pemutusan akses (access blocking).
- Komdigi aktif menegakkan aturan ini sejak 2025 hingga 2026 terhadap PSE domestik maupun asing.
Referensi
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, khususnya Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 7.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- Kementerian Komunikasi dan Digital RI (komdigi.go.id) dan Sistem OSS (oss.go.id).





