Terbaru

Legalitas

Penyelenggara Sistem Elektronik: Jenis dan Kewajibannya

Ditulis oleh Destiana

Daftar Isi

Penyelenggara sistem elektronik atau PSE menjadi istilah yang makin sering muncul seiring maraknya situs, aplikasi, dan platform digital. Banyak pemilik usaha baru tahu soal kewajiban ini ketika layanan mereka diblokir. Secara sederhana, penyelenggara sistem elektronik adalah setiap orang, badan usaha, atau instansi yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan sistem elektronik untuk keperluan sendiri atau pihak lain.

Sebagai penulis yang menekuni hukum teknologi, saya menilai kewajiban PSE adalah salah satu aturan digital yang paling sering diremehkan pelaku usaha kecil. Alasannya jelas, karena sanksinya langsung menyentuh keberlangsungan layanan. Oleh karena itu, pemilik situs dan aplikasi perlu memahami jenis dan kewajiban PSE sebelum meluncurkan produk.

Artikel ini akan membahas pengertian PSE, dasar hukumnya, jenis-jenisnya, kewajiban yang melekat, hingga sanksi bila lalai. Dengan begitu, Anda dapat menilai apakah layanan digital Anda wajib terdaftar.

Pengertian Penyelenggara Sistem Elektronik

Pengertian penyelenggara sistem elektronik merujuk pada pihak yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan sistem elektronik. Pihak itu dapat berupa orang, penyelenggara negara, badan usaha, atau masyarakat, dan mengoperasikannya sendiri maupun untuk pihak lain.

Selanjutnya, sistem elektronik dapat berbentuk situs web, aplikasi seluler, platform marketplace, layanan pembayaran, atau layanan komunikasi. Karena itu, cakupan PSE sangat luas dan menyentuh hampir semua bisnis digital.

Sebagai tambahan, pemerintah menempatkan PSE dalam sistem pengawasan melalui kewajiban pendaftaran. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), yang dahulu bernama Kominfo, menjalankan pengawasan tersebut.

penyelenggara sistem elektronik

Layanan Pendirian PT Umum dan CV dengan Skema Bayar Setelah Jadi, Bonus Gabung Komunitas Pengusaha. KLIK DI SINI untuk KONSULTASI GRATIS!

Contoh PSE dalam Kehidupan Sehari-hari

Agar lebih jelas, berikut contoh PSE yang mudah dijumpai.

  • Toko daring dan marketplace yang menawarkan barang atau jasa.
  • Aplikasi pembayaran dan layanan transaksi keuangan.
  • Platform pesan, media sosial, dan layanan surel.
  • Mesin pencari dan platform konten digital.

Dasar Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik

Dasar hukum PSE tersebar dalam undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri. Ketiganya membentuk kerangka kewajiban yang saling melengkapi.

  • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagaimana diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 dan UU Nomor 1 Tahun 2024.
  • Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang mengatur klasifikasi dan kewajiban PSE.
  • Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, sebagaimana diubah dengan Permenkominfo Nomor 10 Tahun 2021.
  • Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, yang mengatur kewajiban pengendali dan pemroses data pribadi.
Baca juga  Syarat Pendirian Yayasan Terbaru 2026: Dokumen, Kekayaan Awal, dan Cara Daftar AHU

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020, setiap PSE Lingkup Privat wajib melakukan pendaftaran. Kewajiban itu berlaku sebelum sistem elektronik mulai digunakan oleh pengguna.

Menurut pandangan saya, kewajiban pendaftaran sebelum beroperasi menunjukkan arah kebijakan yang tegas. Negara ingin mengetahui siapa yang menyelenggarakan layanan digital bagi masyarakat Indonesia.

Jenis-Jenis PSE: Lingkup Publik dan Lingkup Privat

Jenis-jenis PSE dibedakan menjadi dua kelompok besar menurut PP Nomor 71 Tahun 2019. Pembedaan ini menentukan aturan yang berlaku dan mekanisme pendaftarannya.

  1. PSE Lingkup Publik adalah sistem elektronik yang diselenggarakan oleh instansi penyelenggara negara atau institusi yang ditunjuk oleh instansi tersebut.
  2. PSE Lingkup Privat adalah sistem elektronik yang diselenggarakan oleh orang, badan usaha, dan masyarakat.

Selanjutnya, Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 merinci PSE Lingkup Privat. Kelompok ini mencakup PSE yang diatur atau diawasi kementerian atau lembaga, serta PSE yang memiliki portal, situs, atau aplikasi internet untuk kegiatan tertentu.

Berikut kegiatan yang termasuk kriteria PSE Lingkup Privat.

  • Penyediaan, pengelolaan, atau pengoperasian penawaran dan perdagangan barang atau jasa.
  • Layanan transaksi keuangan.
  • Pengiriman materi atau muatan digital berbayar melalui jaringan data.
  • Layanan komunikasi, termasuk pesan, surel, dan jejaring sosial.
  • Layanan mesin pencari dan penyediaan informasi elektronik berupa tulisan, suara, gambar, video, atau permainan.
  • Pemrosesan data pribadi untuk kegiatan operasional yang melayani masyarakat dalam transaksi elektronik.

Perlu dicatat, kewajiban pendaftaran juga berlaku bagi PSE asing. Syaratnya, layanan digunakan di Indonesia, pelaku melakukan usaha di Indonesia, atau sistem ditawarkan di wilayah Indonesia.

PSE User Generated Content dan Komputasi Awan

Sebagai tambahan, aturan membedakan PSE yang memuat konten buatan pengguna. PSE jenis ini memiliki kewajiban moderasi dan pemutusan akses konten terlarang. Penyelenggara komputasi awan memperoleh pengecualian dari sebagian ketentuan pemutusan akses.

Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik

Kewajiban PSE mencakup pendaftaran, keamanan, dan kepatuhan terhadap permintaan pemerintah. Berikut kewajiban pokok yang perlu diperhatikan.

  1. Mendaftarkan sistem elektronik. PSE Lingkup Privat mendaftar sebelum sistem digunakan pengguna.
  2. Memutakhirkan data pendaftaran. Perubahan informasi perlu dilaporkan agar data tetap akurat.
  3. Memutus akses konten terlarang. PSE wajib memutus akses informasi atau dokumen elektronik yang dilarang bila diperintahkan.
  4. Memberi akses kepada kementerian dan penegak hukum. PSE wajib memberi akses sistem dan data untuk pengawasan dan penegakan hukum sesuai ketentuan.
  5. Melindungi data pribadi. PSE yang memproses data pribadi tunduk pada UU Pelindungan Data Pribadi.
  6. Menjaga keamanan dan keandalan sistem. PP 71/2019 mewajibkan PSE menyelenggarakan sistem yang andal, aman, dan bertanggung jawab.
Baca juga  PT Perseorangan vs CV: Mana yang Cocok untuk UMKM?

Sebagai tambahan, UU Pelindungan Data Pribadi mewajibkan pengendali data memberi pemberitahuan tertulis atas kegagalan pelindungan data. Pemberitahuan itu diberikan paling lambat 3 x 24 jam kepada subjek data dan lembaga yang berwenang.

Menurut saya pribadi, kewajiban pelindungan data adalah kewajiban yang paling berat bagi usaha kecil. Namun, kebocoran data dapat merusak kepercayaan pelanggan dalam waktu singkat.

Cara Mendaftarkan PSE Lingkup Privat

Pendaftaran PSE Lingkup Privat dilakukan secara daring melalui sistem OSS. Pelaku usaha memilih perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha, lalu memilih pendaftaran PSE Lingkup Privat.

Berikut tahapan umum yang dapat ditempuh.

  1. Menyiapkan NIB dan data usaha pada sistem OSS.
  2. Masuk ke menu perizinan penunjang kegiatan usaha dan memilih pendaftaran PSE Lingkup Privat.
  3. Mengisi informasi pendaftaran, antara lain identitas PSE dan gambaran sistem elektronik.
  4. Mengajukan permohonan dan menunggu verifikasi oleh Komdigi.
  5. Menerima tanda daftar PSE bila permohonan memenuhi ketentuan.

Sanksi bagi Penyelenggara Sistem Elektronik

Sanksi bagi PSE yang lalai bersifat administratif. Pasal 7 Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 mengatur sanksi bagi PSE Lingkup Privat yang tidak melakukan pendaftaran.

Bentuk utamanya adalah pemutusan akses terhadap sistem elektronik atau access blocking. Selain itu, PSE yang sudah terdaftar tetapi tidak memenuhi kewajiban tertentu dapat dikenai penghentian sementara.

Sebagai gambaran, Komdigi pada 26 Juni 2026 mengirim surat pemberitahuan kepada 25 PSE Lingkup Privat, terdiri atas 15 PSE asing dan 10 PSE domestik. Komdigi meminta pendaftaran paling lambat 3 Juli 2026 dan menyatakan akan menindaklanjuti dengan sanksi termasuk pemutusan akses bila diabaikan.

Perlu dicatat, kasus ini menunjukkan bahwa penegakan berjalan aktif. Karena itu, pelaku usaha sebaiknya tidak menunggu surat pemberitahuan sebelum mendaftar.

penyelenggara sistem elektronik

Layanan Pendirian PT Umum dan CV dengan Skema Bayar Setelah Jadi, Bonus Gabung Komunitas Pengusaha. KLIK DI SINI untuk KONSULTASI GRATIS!

FAQ Seputar Penyelenggara Sistem Elektronik

Apakah semua situs dan aplikasi wajib terdaftar sebagai PSE? Tidak semua, tetapi layanan yang memenuhi kriteria PSE Lingkup Privat, seperti perdagangan daring, layanan komunikasi, atau pemrosesan data pribadi, wajib mendaftar.

Baca juga  Perjanjian Pemegang Saham: Fungsi, Isi, dan Cara Menyusunnya

Apakah PSE asing wajib mendaftar di Indonesia? Ya, kewajiban berlaku bagi PSE asing yang layanannya digunakan, ditawarkan, atau menjalankan usaha di Indonesia.

Apa sanksi jika PSE tidak mendaftar? Menteri dapat memberikan sanksi administratif berupa pemutusan akses terhadap sistem elektronik berdasarkan Pasal 7 Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, penyelenggara sistem elektronik adalah pihak yang menyediakan dan mengoperasikan sistem elektronik, dan terbagi menjadi PSE Lingkup Publik dan Lingkup Privat. PSE Lingkup Privat wajib mendaftar sebelum layanan digunakan, serta menjalankan kewajiban pelindungan data, akses pemerintah, dan pemutusan akses konten terlarang.

Sebagai penulis, saya berpendapat bahwa pelaku usaha digital sebaiknya memasukkan pendaftaran PSE ke dalam daftar tugas peluncuran produk. Langkah yang disarankan adalah memeriksa kriteria, mengurus NIB, lalu mendaftar melalui OSS sebelum layanan dibuka untuk umum.

Apabila Anda membutuhkan pendampingan hukum terkait pendaftaran PSE, kepatuhan data pribadi, atau legalitas platform digital lainnya, jangan ragu untuk klik poster di bawah ini atau tombol KONSULTASI GRATIS di pojok kanan website untuk mendapatkan pendampingan langsung dari tim kami.

Ringkasan

  • Penyelenggara sistem elektronik adalah pihak yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan sistem elektronik.
  • Dasar hukumnya meliputi UU ITE, PP 71/2019, Permenkominfo 5/2020 jo. 10/2021, dan UU Pelindungan Data Pribadi.
  • PSE terbagi menjadi PSE Lingkup Publik dan PSE Lingkup Privat menurut PP 71/2019.
  • PSE Lingkup Privat wajib mendaftar sebelum sistem digunakan, termasuk PSE asing yang melayani pengguna di Indonesia.
  • Kriteria PSE Lingkup Privat mencakup perdagangan daring, transaksi keuangan, komunikasi, mesin pencari, dan pemrosesan data pribadi.
  • Pendaftaran dilakukan melalui OSS pada menu perizinan penunjang kegiatan usaha.
  • PSE yang tidak mendaftar dapat dikenai pemutusan akses menurut Pasal 7 Permenkominfo 5/2020.

Referensi

  1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
  3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021.
  4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
  5. Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, jdih.komdigi.go.id dan portal.komdigi.go.id.
  6. Sistem Online Single Submission,

Tag Terkait:

Bagikan:

Posted on Google Google
Anita Hermawan profile picture
Anita Hermawan
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5Trustindex verifies that the original source of the review is Google.
Kami merasa sangat terbantu dengan layanan pembuatan RUPST. Proses pelayanan berjalan dengan baik, profesional, dan komunikatif. Informasi serta persyaratan yang dibutuhkan disampaikan dengan jelas sehingga memudahkan kami dalam menyiapkan dokumen yang diperlukan. Proses pengerjaan juga berjalan lancar dan tepat waktu. Terima kasih atas pelayanan dan pendampingan yang diberikan. Semoga ke depannya layanan ini semakin baik dan terus memberikan kemudahan bagi perusahaan.
Posted on Google Google
Nexaminds Agency profile picture
Nexaminds Agency
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5Trustindex verifies that the original source of the review is Google.
Cepat dan lengkap informasi nya, sempat ada kendala kehilangan file dan bener-benar diurus sampai selesai Terima kasih yaaa , rekomendasi banget
Posted on Google Google
drh. Muhan profile picture
drh. Muhan
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5Trustindex verifies that the original source of the review is Google.
Alhamdulillah terima kasih sudah dibantu, proses cepat.
Posted on Google Google
Andri Anggoro profile picture
Andri Anggoro
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5Trustindex verifies that the original source of the review is Google.
Mba Millen dan rekan-rekan memberikan pelayanan yang baik dan cepat untuk kebutuhan laporan RUPS kami di NORSTECH, semoga kedepannya kita dapat berkolaborasi.
Posted on Google Google
Irwan Balalembang profile picture
Irwan Balalembang
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5Trustindex verifies that the original source of the review is Google.
Rekomendasi banget buat yang mau bikin PT, CV, atau urus izin usaha! Tim legalMp.id ramah banget, gercep, dan siap jelasin detail prosesnya dengan sabar. Pokoknya tinggal terima beres, anti ribet
Posted on Google Google
Rasmianto profile picture
Rasmianto
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5Trustindex verifies that the original source of the review is Google.
Terima kasih LegalMP.id yang telah membantu pengurusan Laporan RUSPT dengan cepat, profesional, ramah, komunikatif dan detail setiap informasi yang disampaikan. Untuk next kami tetap percayakan LegalMP.id untuk membantu kepengurusan legalitas lainnya. Salam sukses dan jaya selalu LegalMP.id
Posted on Google Google
Martin Suryana profile picture
Martin Suryana
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5Trustindex verifies that the original source of the review is Google.
Urus RUPS tahunan karena gak mau ribet kesana kemari jadi pakai jasa di sini melalui online, memang gercep rekomen banget
Posted on Google Google
BOZZ GENK profile picture
BOZZ GENK
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5Trustindex verifies that the original source of the review is Google.
Proses cepat dan lengkap tidak ragu buat dokumen apapun di sini
Posted on Google Google
nenymu profile picture
nenymu
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5Trustindex verifies that the original source of the review is Google.
Terima kasih banyak untuk tim LegalMP. id yang sudah membantu pengurusan RUPS Tahunan perusahaan kami di PT. Barkah Container Line (BCLine). Pelayanannya sangat memuaskan, komunikatif, ramah, dan fast respon dari awal konsultasi sampai dokumen selesai. Sangat membantu kami. Sukses selalu dan terima kasih.

Lihat review Legal MP

dari para pengusaha di seluruh Indonesia!

Artikel Terpopuler

Bagikan:

Seedbacklink
Seedbacklink

Daftar Isi