Penyelenggara sertifikasi elektronik adalah lembaga yang menerbitkan dan mengelola sertifikat elektronik untuk memastikan identitas pemilik tanda tangan digital. Tanpa lembaga ini, keabsahan tanda tangan elektronik sulit dibuktikan di mata hukum.
Banyak pelaku usaha sudah menandatangani kontrak lewat layar ponsel. Sayangnya, tidak semua tahu siapa yang menjamin tanda tangan itu sah.
Jawaban singkatnya begini. Penyelenggara sertifikasi elektronik (PSrE) bertugas memverifikasi identitas pengguna, menerbitkan sertifikat elektronik, dan menjaga keamanannya.
Menurut pengamatan saya sebagai praktisi hukum, banyak perusahaan masih menganggap remeh urusan ini. Memakai PSrE yang tidak jelas statusnya bisa melemahkan kekuatan pembuktian kontrak digital milikmu.
Pengertian Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dan Dasar Hukumnya
Undang-Undang ITE mendefinisikan penyelenggara sertifikasi elektronik sebagai badan hukum yang berperan sebagai pihak tepercaya. Lembaga ini memberikan dan mengaudit sertifikat elektronik.
Gampangnya, PSrE bekerja seperti notaris di dunia digital. Ia memastikan orang di balik tanda tangan elektronik memang orang yang dimaksud.
Regulasi yang Menjadi Landasan
Beberapa aturan berikut menjadi pegangan utama dalam urusan sertifikasi elektronik:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 dan UU Nomor 1 Tahun 2024. Pasal 13 antara lain mengatur hak setiap orang menggunakan jasa PSrE untuk membuat tanda tangan elektronik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang mengatur sertifikasi elektronik dan tanda tangan elektronik tersertifikasi.
- Peraturan Menteri Kominfo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik.
Ketiganya saling melengkapi. Karena itu, kamu perlu membaca regulasi tersebut secara utuh, jangan sepotong-sepotong.
Jenis Penyelenggara yang Dikenal Hukum Indonesia
PP 71/2019 membagi PSrE menjadi PSrE Indonesia dan PSrE asing. PSrE asing wajib mendapat pengakuan dari kementerian yang membidangi komunikasi dan digital sebelum beroperasi di sini.
Selain itu, pemerintah menyediakan layanan sertifikasi untuk instansi negara lewat Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) milik BSSN. Masyarakat umum dan pelaku usaha biasanya memakai PSrE swasta yang berstatus tersertifikasi.

Fungsi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dalam Transaksi Digital
Fungsi penyelenggara sertifikasi elektronik menyentuh hampir seluruh tahapan transaksi digital. Berikut peran utamanya:
- Verifikasi identitas. PSrE memeriksa data calon pemilik sertifikat, misalnya KTP atau dokumen perusahaan, sebelum menerbitkan sertifikat.
- Penerbitan sertifikat elektronik. Sertifikat ini mengikat identitas seseorang dengan data pembuatan tanda tangan elektroniknya.
- Pengelolaan siklus sertifikat. PSrE memperpanjang, menangguhkan, atau mencabut sertifikat bila terjadi masalah.
- Penjagaan keamanan kunci. Infrastruktur kunci kriptografi harus aman agar tidak disalahgunakan pihak lain.
- Layanan pendukung. Beberapa PSrE juga menyediakan stempel waktu dan validasi dokumen.
Hasilnya jelas. Dokumen yang ditandatangani dengan sertifikat dari PSrE yang sah lebih mudah dipertanggungjawabkan.
Kaitannya dengan Kekuatan Pembuktian
Tanda tangan elektronik tersertifikasi memenuhi syarat keabsahan menurut UU ITE. Syarat itu mencakup keterkaitan data pembuatan tanda tangan hanya kepada penanda tangan dan kemampuan mendeteksi perubahan setelah penandatanganan.
Sebaliknya, tanda tangan elektronik tanpa sertifikat lebih rentan digugat. Pihak lawan bisa mempertanyakan siapa sebenarnya yang membubuhkannya.
Syarat Penyelenggara Sertifikasi Elektronik di Indonesia
Tidak sembarang perusahaan boleh menjadi penyelenggara sertifikasi elektronik. Pemerintah menetapkan syarat ketat karena lembaga ini memegang kepercayaan publik.
Syarat Badan Hukum dan Administratif
Secara umum, PSrE Indonesia harus memenuhi ketentuan berikut:
- Berbentuk badan hukum Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
- Memperoleh pengakuan dari menteri yang berwenang di bidang komunikasi dan digital.
- Menyusun kebijakan sertifikat (certificate policy) dan pernyataan praktik sertifikasi (certification practice statement).
- Menjalani audit oleh lembaga yang diakui sebelum dan sesudah beroperasi.
Syarat tersebut bersifat umum. Rincian dokumen dan prosedur selalu berubah mengikuti aturan terbaru, sehingga kamu sebaiknya memeriksa ketentuan yang berlaku saat mengajukan.
Syarat Teknis dan Tata Kelola
Dari sisi teknis, PSrE wajib menyiapkan infrastruktur yang andal. Aspek ini meliputi sistem keamanan informasi, pusat data, dan tenaga ahli yang kompeten.
Selanjutnya, PSrE harus menerapkan tata kelola data pribadi sesuai UU Pelindungan Data Pribadi. Data identitas pengguna adalah bahan baku layanan ini, jadi kebocoran sekecil apa pun berdampak besar.

Cara Memilih Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang Sah
Banyak penyedia layanan tanda tangan digital beredar di pasar. Beberapa di antaranya memakai sertifikat dari PSrE resmi, sebagian lagi tidak jelas asal-usulnya.
Lima hal berikut membantu kamu menilai kredibilitas penyedia:
- Cek apakah PSrE tercantum sebagai penyelenggara yang diakui di situs resmi Komdigi.
- Pastikan perusahaan berbadan hukum Indonesia dengan alamat yang bisa ditelusuri.
- Minta dokumen kebijakan sertifikat dan hasil audit terbaru.
- Pelajari mekanisme pencabutan sertifikat bila terjadi kebocoran kunci.
- Baca kebijakan pelindungan data pribadinya dengan teliti.
Langkah-langkah itu terlihat sederhana. Padahal sering menyelamatkan perusahaan dari sengketa panjang.
Risikonya nyata. Kontrak yang ditandatangani dengan sertifikat dari penyelenggara tak terdaftar dapat dibantah keabsahannya di pengadilan, dan kerugiannya ditanggung pihak yang memakainya.
FAQ: Pertanyaan Seputar Penyelenggara Sertifikasi Elektronik
Apa perbedaan tanda tangan elektronik tersertifikasi dan tidak tersertifikasi?
Tanda tangan elektronik tersertifikasi memakai sertifikat elektronik dari PSrE yang diakui. Versi tidak tersertifikasi dibuat tanpa jasa PSrE, sehingga pembuktiannya lebih lemah.
Apakah perusahaan wajib memakai PSrE untuk kontrak digital?
Untuk banyak transaksi, undang-undang tidak mewajibkannya. Namun, transaksi yang bernilai tinggi atau berisiko sengketa sebaiknya memakai tanda tangan tersertifikasi, dan sebagian sektor memang meminta hal itu.
Siapa yang mengawasi penyelenggara sertifikasi elektronik?
Kementerian yang membidangi komunikasi dan digital (Komdigi) memberi pengakuan dan mengawasi PSrE. BSSN juga berperan dalam aspek keamanan siber.
Kesimpulan
Penyelenggara sertifikasi elektronik menjadi fondasi kepercayaan dalam transaksi digital. Fungsinya mencakup verifikasi identitas, penerbitan sertifikat, dan penjagaan keamanan.
Langkah yang saya sarankan sederhana. Periksa status PSrE sebelum memakainya, lalu pastikan kontrak digitalmu ditandatangani dengan sertifikat yang sah.
Menurut saya, biaya memilih penyedia yang tepat jauh lebih murah daripada biaya sengketa akibat tanda tangan yang diragukan. Investasi kecil di awal menghemat banyak tenaga di belakang.
Masih ragu soal legalitas tanda tangan elektronik di perusahaanmu? Klik poster yang tersedia atau tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website, dan tim kami siap membantu.
Ringkasan
- Penyelenggara sertifikasi elektronik adalah badan hukum tepercaya yang menerbitkan dan mengaudit sertifikat elektronik.
- Dasar hukumnya meliputi UU ITE, PP 71/2019, dan Permenkominfo 11/2018.
- PSrE terdiri atas PSrE Indonesia dan PSrE asing yang wajib mendapat pengakuan pemerintah.
- Fungsi utamanya mencakup verifikasi identitas, penerbitan sertifikat, pengelolaan siklus sertifikat, dan keamanan kunci.
- Syarat PSrE meliputi badan hukum Indonesia, pengakuan menteri, infrastruktur andal, dan audit berkala.
- Tanda tangan elektronik tersertifikasi punya kekuatan pembuktian yang lebih kuat.
- Pilih penyedia yang tercatat resmi, transparan soal audit, dan serius menjaga data pribadi.
Referensi
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta perubahannya (UU 19/2016 dan UU 1/2024), dalam basis data peraturan.go.id dan jdih.komdigi.go.id.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, peraturan.go.id.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik, jdih.komdigi.go.id.
- Kementerian Komunikasi dan Digital, informasi penyelenggara sertifikasi elektronik, komdigi.go.id.
- Badan Siber dan Sandi Negara, Balai Sertifikasi Elektronik, bsre.bssn.go.id.





