Terbaru

Hukum

Asas Kemanfaatan: Pengertian dan Contohnya dalam Hukum

Ditulis oleh Penulis External

Daftar Isi

Asas kemanfaatan adalah prinsip bahwa hukum harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Dari prinsip inilah kita bisa menilai apakah sebuah aturan atau putusan benar-benar berguna.

Menurut saya sebagai penulis, asas kemanfaatan sering terlewat dalam praktik. Padahal justru asas inilah yang menentukan apakah hukum terasa hidup atau sekadar menjadi tumpukan pasal.

Pengertian Asas Kemanfaatan dalam Hukum

Secara sederhana, pengertian asas kemanfaatan menyangkut kebaikan bagi sebanyak mungkin orang. Hukum juga harus menjauhi kerugian yang sebenarnya bisa dihindari.

Sebagian ahli menyebutnya asas utilitas atau doelmatigheid. Intinya sama: hukum harus berdaya guna dan tepat sasaran.

Ciri utama asas kemanfaatan hukum bisa kamu lihat di bawah ini:

  • Hukum memberi dampak positif yang terasa langsung oleh masyarakat.
  • Setiap aturan ditimbang akibatnya sebelum diterapkan.
  • Kepentingan individu dan kepentingan bersama dijaga seimbang.
  • Penerapan yang kaku dan merugikan pihak tertentu dihindari.

Karena itu, penegak hukum diajak melihat hasil akhir. Berhenti pada kesesuaian prosedur saja jelas belum cukup.

a quo adalah

Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!

Asas Kemanfaatan dan Tiga Tujuan Hukum

Para pakar biasa membagi tujuan hukum ke dalam tiga nilai dasar. Gustav Radbruch menamainya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Ketiganya saling melengkapi. Meski begitu, pada situasi tertentu mereka bisa saling tarik-menarik.

Gagasan kemanfaatan berakar dari pemikiran Jeremy Bentham. Menurutnya, hukum yang baik membawa kebahagiaan terbesar bagi orang sebanyak-banyaknya.

Di Indonesia, Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum dibuat untuk manusia. Jadi hukumlah yang harus melayani kebutuhan manusia, dan kita tidak perlu memaksa manusia menyesuaikan diri dengan hukum.

Hubungan dengan Kepastian Hukum dan Keadilan

Kepastian hukum menjamin aturan berlaku jelas dan konsisten. Keadilan memastikan tiap orang mendapat haknya secara layak.

Lalu kemanfaatan hadir dengan pertanyaan yang lebih praktis. Apakah aturan ini berguna? Hakim dan pembuat kebijakan perlu menimbang ketiganya dengan porsi yang seimbang.

Baca juga  Asas Nullum Delictum: Arti dan Penerapannya

Radbruch sendiri berpendapat bahwa undang-undang yang sangat tidak adil kehilangan daya ikatnya. Pandangan ini kerap dipakai sebagai rujukan saat hukum tertulis menghasilkan akibat yang sulit diterima akal sehat.

Dasar Hukum Asas Kemanfaatan di Indonesia

Asas kemanfaatan punya tempat di luar teori. Beberapa peraturan perundang-undangan menyebutnya secara tegas, sebagian lain memuat semangatnya.

Berikut dasar hukum yang relevan:

  • UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 10 ayat (1) menempatkan kemanfaatan sebagai salah satu Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).
  • UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 5 ayat (1) mewajibkan hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat.
  • UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 5 memuat asas kedayagunaan dan kehasilgunaan yang sejalan dengan semangat kemanfaatan.
  • Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021. Dua aturan ini mengatur penyelesaian perkara lewat keadilan restoratif.

Penjelasan UU Administrasi Pemerintahan layak dicermati. Pejabat diminta menyeimbangkan banyak kepentingan, termasuk kepentingan individu, masyarakat, hingga generasi mendatang.

Dengan landasan seperti itu, asas kemanfaatan punya pijakan normatif yang kuat. Pejabat dan penegak hukum tidak bisa mengabaikannya begitu saja.

Contoh Asas Kemanfaatan dalam Praktik Hukum

Supaya lebih mudah dibayangkan, kita lihat beberapa contoh asas kemanfaatan di berbagai bidang.

Keadilan Restoratif pada Perkara Pidana Ringan

Kejaksaan bisa menghentikan penuntutan pada perkara tertentu. Syaratnya, antara lain, pelaku dan korban sudah berdamai dan kerugian telah dipulihkan.

Manfaatnya terasa bagi semua pihak. Korban memperoleh pemulihan, pelaku terhindar dari pemenjaraan yang tidak perlu, dan negara menghemat sumber daya.

Penyelesaian Sengketa melalui Mediasi

Sebelum perkara perdata diperiksa, pengadilan mewajibkan para pihak menempuh mediasi. Banyak sengketa berakhir lebih cepat dan lebih murah lewat jalur ini.

Baca juga  Dispensasi Nikah: Syarat, Alasan, dan Prosedur Pengajuannya

Hubungan para pihak pun lebih terjaga. Hasil seperti itu sulit didapat dari putusan menang-kalah.

Kebijakan dan Keputusan Pemerintah

Setiap pejabat yang menerbitkan izin atau kebijakan wajib menimbang dampaknya bagi masyarakat luas. Contohnya, pemerintah daerah menolak izin usaha di kawasan resapan air karena ada risiko banjir bagi warga sekitar.

Keputusan semacam ini mengutamakan kepentingan umum jangka panjang. Asas kemanfaatan lalu bekerja sebagai pagar bagi kewenangan pejabat.

Putusan Hakim yang Mempertimbangkan Dampak

Hakim sering menimbang akibat sosial sebelum menjatuhkan putusan. Pada perkara kecil seperti pencurian bernilai rendah, hakim dapat memutus pidana ringan dengan melihat kondisi terdakwa.

Pertimbangan itu menunjukkan bahwa hukum tidak berjalan secara mekanis. Hakim mencari hasil yang paling berguna dan layak.

a quo adalah

Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!

Tantangan Penerapan Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan punya risiko kalau dipakai sembarangan. Ukuran manfaat bisa berbeda dari satu orang ke orang lain.

Bahaya lainnya muncul ketika kepentingan mayoritas mengorbankan hak kelompok kecil. Karena itu, kemanfaatan tidak boleh berdiri sendirian.

Beberapa prinsip berikut membantu menjaga keseimbangan:

  • Kemanfaatan tidak boleh melanggar hak asasi manusia.
  • Kemanfaatan tidak boleh menghilangkan kepastian hukum secara sewenang-wenang.
  • Pertimbangan manfaat harus tertulis dan bisa diuji, misalnya dalam pertimbangan putusan.

Setelah itu, aparat perlu memakai asas ini dengan bertanggung jawab. Setiap keputusan wajib dijelaskan alasannya kepada publik.

FAQ (Frequently Asked Questions)

Apa yang dimaksud dengan asas kemanfaatan?

Asas kemanfaatan adalah prinsip bahwa hukum harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Hukum dinilai baik bila hasilnya berguna dan tidak menimbulkan kerugian yang tidak perlu.

Apa perbedaan asas kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan?

Kepastian hukum menjamin aturan jelas dan konsisten. Keadilan menjamin tiap orang mendapat haknya, sedangkan kemanfaatan menilai apakah hukum berguna bagi masyarakat.

Apakah asas kemanfaatan bisa mengalahkan kepastian hukum?

Pada kondisi tertentu, hakim dapat mengutamakan nilai lain demi hasil yang layak. Keputusan itu tetap harus punya alasan yang jelas dan menghormati batas hukum.

Baca juga  In Casu Adalah: Arti dan Contoh Penggunaannya

Kesimpulan

Asas kemanfaatan menuntut hukum berguna bagi masyarakat. Landasannya ada di UU Administrasi Pemerintahan, UU Kekuasaan Kehakiman, dan aturan keadilan restoratif.

Saran saya, pahami ketiga tujuan hukum secara utuh. Timbang kepastian, keadilan, dan kemanfaatan sebelum kamu mengambil keputusan hukum.

Menurut saya, hukum yang baik selalu bisa menjawab satu pertanyaan sederhana. Siapa yang diuntungkan, dan layakkah keuntungan itu?

Kalau kamu sedang menghadapi persoalan hukum dan ingin menilai langkah yang paling bermanfaat, tanyakan langsung kepada ahlinya. Klik poster yang tersedia atau tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website ini untuk berdiskusi dengan tim kami.

Ringkasan

  • Asas kemanfaatan adalah prinsip bahwa hukum harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
  • Asas ini menjadi satu dari tiga tujuan hukum bersama keadilan dan kepastian hukum.
  • Gagasannya berakar pada utilitarianisme Jeremy Bentham dan dikembangkan Gustav Radbruch.
  • UU Nomor 30 Tahun 2014 memasukkan kemanfaatan sebagai salah satu AUPB.
  • Contoh penerapannya mencakup keadilan restoratif, mediasi, kebijakan pemerintah, dan putusan hakim.
  • Kemanfaatan tidak boleh melanggar hak asasi manusia dan kepastian hukum.
  • Ukuran manfaat harus jelas, tertulis, dan bisa diuji.
  • Konsultasi dengan ahli hukum membantu menilai langkah yang paling bermanfaat.

Referensi

  • Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
  • Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
  • Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
  • Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
  • Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
  • Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti.
  • Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Kencana.

Tag Terkait:

Bagikan:

Posted on Google Google
Anita Hermawan profile picture
Anita Hermawan
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5Trustindex verifies that the original source of the review is Google.
Kami merasa sangat terbantu dengan layanan pembuatan RUPST. Proses pelayanan berjalan dengan baik, profesional, dan komunikatif. Informasi serta persyaratan yang dibutuhkan disampaikan dengan jelas sehingga memudahkan kami dalam menyiapkan dokumen yang diperlukan. Proses pengerjaan juga berjalan lancar dan tepat waktu. Terima kasih atas pelayanan dan pendampingan yang diberikan. Semoga ke depannya layanan ini semakin baik dan terus memberikan kemudahan bagi perusahaan.
Posted on Google Google
Nexaminds Agency profile picture
Nexaminds Agency
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5Trustindex verifies that the original source of the review is Google.
Cepat dan lengkap informasi nya, sempat ada kendala kehilangan file dan bener-benar diurus sampai selesai Terima kasih yaaa , rekomendasi banget
Posted on Google Google
drh. Muhan profile picture
drh. Muhan
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5Trustindex verifies that the original source of the review is Google.
Alhamdulillah terima kasih sudah dibantu, proses cepat.
Posted on Google Google
Andri Anggoro profile picture
Andri Anggoro
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5Trustindex verifies that the original source of the review is Google.
Mba Millen dan rekan-rekan memberikan pelayanan yang baik dan cepat untuk kebutuhan laporan RUPS kami di NORSTECH, semoga kedepannya kita dapat berkolaborasi.
Posted on Google Google
Irwan Balalembang profile picture
Irwan Balalembang
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5Trustindex verifies that the original source of the review is Google.
Rekomendasi banget buat yang mau bikin PT, CV, atau urus izin usaha! Tim legalMp.id ramah banget, gercep, dan siap jelasin detail prosesnya dengan sabar. Pokoknya tinggal terima beres, anti ribet
Posted on Google Google
Rasmianto profile picture
Rasmianto
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5Trustindex verifies that the original source of the review is Google.
Terima kasih LegalMP.id yang telah membantu pengurusan Laporan RUSPT dengan cepat, profesional, ramah, komunikatif dan detail setiap informasi yang disampaikan. Untuk next kami tetap percayakan LegalMP.id untuk membantu kepengurusan legalitas lainnya. Salam sukses dan jaya selalu LegalMP.id
Posted on Google Google
Martin Suryana profile picture
Martin Suryana
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5Trustindex verifies that the original source of the review is Google.
Urus RUPS tahunan karena gak mau ribet kesana kemari jadi pakai jasa di sini melalui online, memang gercep rekomen banget
Posted on Google Google
BOZZ GENK profile picture
BOZZ GENK
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5Trustindex verifies that the original source of the review is Google.
Proses cepat dan lengkap tidak ragu buat dokumen apapun di sini
Posted on Google Google
nenymu profile picture
nenymu
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5Trustindex verifies that the original source of the review is Google.
Terima kasih banyak untuk tim LegalMP. id yang sudah membantu pengurusan RUPS Tahunan perusahaan kami di PT. Barkah Container Line (BCLine). Pelayanannya sangat memuaskan, komunikatif, ramah, dan fast respon dari awal konsultasi sampai dokumen selesai. Sangat membantu kami. Sukses selalu dan terima kasih.

Lihat review Legal MP

dari para pengusaha di seluruh Indonesia!

Artikel Terpopuler

Bagikan:

Seedbacklink
Seedbacklink

Daftar Isi