Lex superior derogat legi inferiori adalah asas hukum yang menyatakan bahwa peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Sederhananya, kalau dua aturan bertabrakan, aturan di tingkat atas yang berlaku.
Masalah ini sering muncul di kehidupan sehari-hari. Bayangkan sebuah peraturan daerah melarang sesuatu yang justru dibolehkan undang-undang.
Menurut saya sebagai praktisi hukum, asas ini adalah pagar utama yang menjaga sistem hukum kita tetap tertib. Tanpa pagar itu, setiap lembaga bisa membuat aturan sendiri dan masyarakat bingung memilih mana yang harus dipatuhi.
Artikel ini mengupas arti asasnya, dasar hukumnya, sampai contoh penerapannya. Simak sampai akhir ya.
Arti Lex Superior Derogat Legi Inferiori dalam Ilmu Hukum
Secara harfiah, frasa Latin ini berarti hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah. Kalangan akademisi sering menyebutnya asas lex superior.
Gagasan dasarnya sederhana. Sistem hukum tersusun bertingkat, dan setiap tingkat punya kekuatan berbeda.
Akar pemikirannya datang dari teori jenjang norma (stufenbau theorie) milik Hans Kelsen. Hans Nawiasky kemudian mengembangkannya, dan para sarjana Indonesia memakainya untuk menjelaskan tata urutan peraturan kita.
Dalam praktik, asas ini memuat tiga pegangan penting:
- Aturan yang lebih tinggi menjadi dasar pembentukan aturan di bawahnya.
- Aturan bawahan tidak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya.
- Aturan bawahan yang bertentangan bisa dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku.
Ketiganya membuat seluruh aturan bergerak ke arah yang sama.

Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!
Dasar Hukum Asas Lex Superior di Indonesia
Indonesia mengatur tingkatan aturan lewat Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-undang ini sudah dua kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022.
Pasal 7 ayat (2) menegaskan bahwa kekuatan hukum setiap jenis peraturan mengikuti urutan tersebut. Dari sinilah asas lex superior mendapat pijakan tertulis.
Urutan Hierarki Peraturan Perundang-undangan
Berikut urutan dari yang tertinggi sampai terendah menurut Pasal 7 ayat (1):
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah
- Peraturan Presiden
- Peraturan Daerah Provinsi
- Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
Semakin ke atas posisinya, semakin kuat daya ikatnya. Aturan di bawah harus menyesuaikan diri.
Peraturan di Luar Hierarki
Lalu bagaimana dengan peraturan menteri atau peraturan lembaga? Pasal 8 ayat (1) mengakui jenis peraturan tersebut, misalnya yang ditetapkan oleh menteri, Bank Indonesia, atau badan dan lembaga setingkat.
Pasal 8 ayat (2) menambahkan syaratnya. Peraturan itu mengikat sepanjang diperintahkan oleh aturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
Jadi, meskipun tidak tercantum dalam Pasal 7, peraturan jenis ini tetap tunduk pada aturan induknya.
Contoh Penerapan Lex Superior Derogat Legi Inferiori
Contoh berikut berupa ilustrasi umum agar mudah kamu bayangkan. Setiap contoh menunjukkan cara asas ini bekerja saat aturan saling bertabrakan.
- Perda melawan undang-undang. Sebuah kabupaten menetapkan jenis pungutan yang tidak diizinkan undang-undang di bidang pajak dan retribusi daerah. Pungutan itu bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, sehingga perdanya dapat dibatalkan.
- Peraturan menteri melawan peraturan pemerintah. Seorang menteri menambah syarat perizinan usaha yang tidak ada dalam peraturan pemerintah. Syarat tambahan itu rawan dibatalkan karena melampaui aturan induknya.
- Peraturan presiden memuat sanksi pidana. Pasal 15 UU 12 Tahun 2011 menyebut ketentuan pidana hanya boleh dimuat dalam undang-undang dan peraturan daerah. Karena itu, perpres yang memuat pidana menyalahi aturan yang lebih tinggi.
- Undang-undang melawan konstitusi. Pasal dalam undang-undang bisa bertabrakan dengan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang menguji dan, kalau terbukti, membatalkannya.
Pola pikirnya selalu sama. Periksa dulu aturan yang lebih tinggi, baru nilai aturan di bawahnya.
Dalam praktik di lapangan, pelaku usaha sering terkena dampaknya. Aturan teknis yang berubah-ubah membuat mereka perlu memastikan dasar hukum setiap kewajiban yang dibebankan.
Perbedaan dengan Lex Specialis dan Lex Posterior
Asas lex superior bukan satu-satunya alat untuk menyelesaikan konflik norma. Ada dua asas lain yang sering muncul bersamaan, dan banyak orang mencampuradukkannya.
- Lex specialis derogat legi generali. Aturan khusus mengesampingkan aturan umum, selama keduanya setingkat dan mengatur hal yang sama.
- Lex posterior derogat legi priori. Aturan yang lebih baru mengesampingkan aturan yang lebih lama, juga dengan syarat setingkat.
Perbedaannya terletak pada arah penilaiannya. Lex superior melihat tingkatan, sedangkan dua asas lainnya melihat kekhususan dan waktu terbit.
Karena itu, para ahli umumnya menilai lex superior lebih dulu. Kalau kedua aturan berada di tingkat yang sama, barulah hakim atau praktisi beralih ke lex specialis dan lex posterior.

Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!
Cara Menguji dan Menyelesaikan Aturan yang Bertentangan
Konstitusi sudah menyediakan jalurnya. Pasal 9 UU 12 Tahun 2011 membagi kewenangan pengujian ke dua lembaga.
- Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap UUD 1945 berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.
- Mahkamah Agung menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang berdasarkan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945.
Pengujian ini sering disebut hak uji materi. Siapa pun yang haknya dirugikan oleh sebuah aturan dapat mengajukan permohonan.
Soal pembatalan perda, ada perkembangan penting. Mahkamah Konstitusi lewat Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016 menghapus kewenangan pemerintah pusat membatalkan perda secara langsung, sehingga pengujiannya kini melalui Mahkamah Agung.
Kalau kamu menemukan aturan yang terasa janggal, langkah praktisnya begini:
- Catat aturan yang kamu persoalkan beserta nomor dan tahunnya.
- Cari aturan yang lebih tinggi sebagai pembanding.
- Bandingkan isinya pasal demi pasal.
- Konsultasikan hasilnya dengan ahli hukum sebelum mengajukan permohonan.
Langkah keempat sering dilewatkan, padahal penting. Permohonan uji materi punya syarat formal yang ketat.
FAQ (Frequently Asked Questions)
Apa arti lex superior derogat legi inferiori secara singkat?
Artinya, peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Asas ini menjaga agar aturan bawahan tetap sejalan dengan aturan di atasnya.
Apa yang terjadi kalau peraturan bawahan bertentangan dengan peraturan di atasnya?
Peraturan bawahan itu dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku lewat pengujian. Selama belum ada putusan, aturan tersebut secara formal masih berjalan.
Lembaga mana yang berwenang menguji peraturan yang bertentangan?
Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Mahkamah Agung menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
Kesimpulan
Asas lex superior derogat legi inferiori menempatkan aturan tertinggi sebagai penentu saat terjadi benturan norma. Pasal 7 UU 12 Tahun 2011 memberi urutannya, sementara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung menjadi pintu pengujiannya.
Langkah yang saya sarankan sederhana. Telusuri dulu aturan yang lebih tinggi sebelum kamu menaati atau menggugat sebuah ketentuan.
Menurut pandangan saya, banyak sengketa hukum bisa dicegah kalau orang membiasakan diri membaca hierarki aturan sejak awal. Kebiasaan kecil ini menghemat waktu, biaya, dan tenaga.
Kalau kamu sedang menghadapi dokumen hukum yang rumit atau butuh pendampingan memahaminya, jangan ragu bertanya. Klik poster yang tersedia atau tekan tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website ini, dan tim kami siap membantu.
Ringkasan
- Lex superior derogat legi inferiori berarti aturan yang lebih tinggi mengesampingkan aturan yang lebih rendah.
- Asas ini berakar dari teori jenjang norma Hans Kelsen dan Hans Nawiasky.
- Pasal 7 ayat (1) UU 12 Tahun 2011 menetapkan tujuh tingkatan peraturan perundang-undangan.
- Peraturan menteri dan peraturan lembaga mengikat sepanjang diperintahkan aturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan (Pasal 8).
- Peraturan presiden tidak boleh memuat sanksi pidana, karena ketentuan pidana hanya ada dalam undang-undang dan perda.
- Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap UUD 1945, sedangkan Mahkamah Agung menguji peraturan di bawah undang-undang.
- Lex superior dinilai lebih dulu, baru lex specialis dan lex posterior untuk aturan yang setingkat.
Referensi
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 24C ayat (1).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 dan UU Nomor 13 Tahun 2022.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016, tersedia di mkri.id.
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIH), peraturan.go.id.
- Maria Farida Indrati S., Ilmu Perundang-undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya, Kanisius.





