Delik biasa adalah tindak pidana yang bisa diproses aparat tanpa menunggu pengaduan dari korban. Jenis ini berlawanan arah dengan delik aduan, yang baru berjalan setelah pihak yang dirugikan melapor secara resmi.
Banyak orang masih keliru soal ini. Tak sedikit yang mengira perkara otomatis selesai begitu laporan dicabut.
Sejak 2 Januari 2026, Indonesia memakai KUHP baru lewat UU Nomor 1 Tahun 2023. Aturan itu menegaskan beberapa hal yang perlu kamu ketahui.
Menurut saya sebagai pakar hukum, pemahaman dasar ini wajib dimiliki masyarakat awam. Begitu paham bedanya, kamu bisa memilih langkah yang tepat saat menjadi korban.
Pengertian Delik Biasa dalam Hukum Pidana Indonesia
Sederhananya, delik biasa berarti penuntutan perkara tidak bergantung pada kemauan korban.
Polisi cukup memegang informasi awal untuk mulai bekerja. Informasi itu bisa datang dari laporan warga, temuan di lapangan, atau pelaku yang tertangkap tangan.
Negara memegang peran utama di sini. Alasannya jelas: perbuatan semacam ini mengganggu ketertiban umum dan kepentingan masyarakat luas.
Dasar hukumnya kini ada di UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Hukum acaranya mengikuti UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, yang mulai berlaku pada tanggal yang sama.
Sebelumnya, aturan ini bersumber dari KUHP lama peninggalan Belanda. Banyak konsepnya tetap dipakai sampai sekarang.
Berikut hal pokok yang menandai sebuah delik biasa:
- Proses hukum berjalan tanpa pengaduan korban.
- Laporan dari siapa saja bisa membuka penyidikan.
- Pencabutan laporan tidak otomatis menghentikan perkara.
- Negara bertindak atas nama kepentingan umum.
Karena itu, pelaku tidak bisa lolos hanya karena korban memaafkan. Kepolisian dan kejaksaan tetap berwenang melanjutkan perkara.

Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!
Ciri dan Contoh Delik Biasa yang Sering Terjadi
Mengenali ciri delik biasa akan membantu kamu menilai posisi sebuah perkara.
Pada umumnya, delik biasa menyangkut kepentingan yang dianggap sangat berharga bagi masyarakat. Contohnya nyawa, tubuh, harta benda, dan martabat korban.
Beberapa ciri yang paling mudah dikenali:
- Tidak ada ketentuan pasal yang mensyaratkan pengaduan.
- Aparat boleh bergerak lebih dulu.
- Penyidik tetap bisa memanggil saksi meski korban enggan bicara.
- Perkara terus berjalan sampai ada putusan atau alasan hukum lain yang menghentikannya.
Contoh Delik Biasa
Contoh delik biasa ada banyak, dan sebagian besar akrab di telinga kita. Berikut beberapa di antaranya beserta pasalnya:
- Pembunuhan. Diatur dalam Pasal 338 KUHP lama dan Pasal 458 KUHP baru.
- Pencurian. Diatur dalam Pasal 362 KUHP lama dan Pasal 476 KUHP baru.
- Penganiayaan. Diatur dalam Pasal 351 KUHP lama dan Pasal 466 KUHP baru.
- Perkosaan. Diatur dalam Pasal 285 KUHP lama dan Pasal 473 KUHP baru.
- Pencabulan. Tetap termasuk delik biasa karena menyangkut hak tubuh dan martabat korban.
Satu catatan. UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana mengubah sejumlah ketentuan dalam KUHP baru, jadi selalu cek teks terbarunya sebelum mengutip pasal.
Delik Aduan: Pengertian, Jenis, dan Contohnya
Delik aduan adalah tindak pidana yang hanya bisa dituntut jika pihak berkepentingan mengajukan pengaduan.
Tanpa pengaduan, polisi tidak punya dasar untuk memproses. Hukum memberi korban kendali penuh atas jalannya perkara.
Alasannya masuk akal. Perkara jenis ini umumnya menyentuh ranah pribadi, sehingga negara tidak ingin masuk terlalu jauh tanpa izin korban.
Delik aduan terbagi dua, yaitu absolut dan relatif.
Delik Aduan Absolut
Perkara ini baru bisa berjalan kalau ada pengaduan, dan pengaduan itu menyasar perbuatannya. Contoh paling dikenal adalah perzinahan dan pencemaran nama baik.
Pasal 411 KUHP baru mengatur perzinahan sebagai delik aduan. Pengaduan datang dari suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan. Bagi yang tidak terikat perkawinan, pengaduan datang dari orang tua atau anaknya.
Pasal 412 KUHP baru tentang kohabitasi juga berstatus delik aduan. Pembatasan siapa yang boleh mengadu sengaja dibuat agar masyarakat tidak main hakim sendiri.
Delik Aduan Relatif
Pada jenis ini, tindak pidananya pada dasarnya delik biasa. Namun karena pelaku punya hubungan keluarga dengan korban, penuntutan baru jalan setelah ada pengaduan.
Contohnya pencurian atau penggelapan dalam lingkungan keluarga. Hukum ingin memberi ruang penyelesaian di dalam keluarga lebih dulu.
Perbedaan Delik Biasa dan Delik Aduan
Perbedaan delik biasa dan delik aduan paling jelas terlihat pada siapa yang memegang kunci proses hukum.
Berikut perbandingan ringkasnya:
- Syarat proses: delik biasa berjalan tanpa pengaduan, sedangkan delik aduan wajib menunggu pengaduan.
- Penentu perkara: pada delik biasa negara yang menentukan, pada delik aduan korban yang menentukan.
- Pencabutan laporan: pada delik biasa perkara tetap bisa lanjut, pada delik aduan pencabutan dalam waktu yang ditentukan hukum dapat menghentikan penuntutan.
- Batas waktu: delik aduan punya tenggat pengaduan, sedangkan delik biasa tidak terikat syarat itu.
- Kepentingan yang dilindungi: delik biasa menyangkut kepentingan umum, delik aduan menyangkut kepentingan pribadi atau keluarga.
- Contoh: pembunuhan dan pencurian untuk delik biasa, perzinahan dan pencemaran nama baik untuk delik aduan.
Jadi, kunci pembedanya ada pada pengaduan. Kamu cukup bertanya: apakah pasalnya mensyaratkan pengaduan? Kalau ya, itu delik aduan.
Tentu saja, tidak semua pasal langsung terbaca jelas. Dalam kasus tertentu, kamu perlu membaca rumusan pasalnya dengan teliti atau bertanya kepada ahli hukum.

Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!
Pencabutan Laporan dan Langkah Praktis bagi Korban
Soal pencabutan laporan, aturan mainnya berbeda untuk tiap jenis delik.
Apa yang Terjadi Setelah Laporan Dicabut?
Pada delik aduan, korban boleh menarik pengaduan dalam jangka waktu tertentu menurut hukum. Setelah itu, penuntutan dapat berhenti.
Pada delik biasa, ceritanya lain. Laporan dicabut pun, penyidik masih boleh melanjutkan karena perkara itu milik negara.
Dalam praktik, pencabutan sering terjadi karena korban berdamai atau mendapat tekanan. Hakim dan jaksa tetap bisa mempertimbangkan perdamaian itu, tetapi tidak wajib menghentikan perkara.
Langkah yang Bisa Kamu Lakukan
Kalau kamu menjadi korban, ikuti urutan berikut:
- Catat kronologi kejadian selengkap mungkin.
- Kumpulkan bukti, misalnya foto, pesan, rekaman, atau surat.
- Laporkan ke kepolisian terdekat dan minta tanda bukti lapor.
- Cek apakah pasal yang dilanggar termasuk delik biasa atau delik aduan.
- Konsultasikan strategi dengan advokat sebelum mengambil keputusan, terutama soal damai atau pencabutan.
Langkah keempat sering terlewat. Padahal, status delik menentukan seberapa besar kendali kamu atas perkara.
FAQ (Frequently Asked Questions)
Apa bedanya delik biasa dengan delik aduan secara singkat?
Delik biasa bisa diproses tanpa pengaduan korban. Delik aduan baru diproses kalau korban atau pihak yang berhak mengadu melapor secara resmi.
Apakah laporan delik biasa bisa dicabut?
Bisa, tetapi pencabutan itu tidak otomatis menghentikan perkara. Aparat tetap boleh melanjutkan karena delik biasa menyangkut kepentingan umum.
Apakah perzinahan termasuk delik biasa?
Tidak. Perzinahan berstatus delik aduan, dan Pasal 411 KUHP baru membatasi siapa saja yang boleh mengadu.
Kesimpulan
Delik biasa dan delik aduan sama-sama diatur dalam KUHP, tetapi kunci prosesnya berbeda. Delik biasa berjalan tanpa pengaduan, sedangkan delik aduan menunggu korban melapor.
Langkah yang saya sarankan sederhana. Kenali pasal yang berlaku, simpan bukti sejak awal, dan jangan buru-buru mencabut laporan sebelum paham akibatnya.
Menurut pandangan saya, pembedaan dua jenis delik ini sudah cukup adil. Negara menjaga kepentingan umum lewat delik biasa, sementara korban tetap punya ruang menentukan sikap pada perkara yang sangat pribadi.
Masih ragu soal status perkara yang sedang kamu hadapi? Klik poster yang tersedia atau tombol KONSULTASI GRATIS di pojok kanan website ini, dan tim kami siap membantu kamu membaca situasinya dengan tenang.
Ringkasan
- Delik biasa adalah tindak pidana yang bisa diproses tanpa pengaduan korban.
- Delik aduan hanya bisa dituntut jika pihak yang berhak mengadu melapor secara resmi.
- Pembunuhan, pencurian, penganiayaan, dan perkosaan adalah contoh delik biasa.
- Perzinahan, kohabitasi, dan pencemaran nama baik adalah contoh delik aduan.
- Delik aduan terbagi menjadi absolut dan relatif, tergantung hubungan antara pelaku dan korban.
- Pencabutan laporan pada delik biasa tidak otomatis menghentikan perkara.
- KUHP baru (UU 1/2023) dan KUHAP baru (UU 20/2025) berlaku sejak 2 Januari 2026.
- Cek status delik sebelum memutuskan damai atau mencabut laporan.
Referensi
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Peraturan.bpk.go.id.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana. JDIH Kementerian Hukum Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. JDIH Kementerian Hukum Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP lama).
- Mahkamah Agung RI. βSejarah Perkembangan dan Masa Depan KUHP di Indonesia.β marinews.mahkamahagung.go.id.
- Jurnal Justisia, Universitas Semarang. βTindak Pidana Kohabitasi sebagai Delik Aduan Absolut.β journals.usm.ac.id.





