Izin usaha toko bangunan adalah legalitas yang diterbitkan melalui sistem Online Single Submission Berbasis Risiko atau OSS RBA.
Untuk mendapatkannya, pemilik toko perlu memilih kode KBLI yang sesuai, mengisi data lokasi, dan memenuhi persyaratan yang muncul dalam sistem OSS.
Bisnis toko bangunan memiliki peluang pasar yang cukup stabil karena kebutuhan pembangunan dan renovasi properti terus berjalan.
Namun, persediaan barang yang lengkap dan lokasi yang strategis belum cukup untuk menjaga kelangsungan usaha.
Pemilik toko juga perlu memastikan kegiatan usaha, tempat usaha, dan bentuk badan usahanya sudah tercatat secara resmi.
Menurut saya, pengusaha jangan menganggap legalitas sebagai beban biaya yang berat di awal
Legalitas justru menjadi investasi jangka panjang untuk melindungi kegiatan usaha, meningkatkan kepercayaan pemasok, dan membuka peluang ekspansi.
Artikel ini akan membahas peluang bisnis, KBLI perdagangan bahan bangunan terbaru, persyaratan izin, serta cara mengurus NIB toko bangunan melalui OSS RBA.
Peluang Bisnis Toko Bangunan dan Pentingnya Legalitas
Legalitas usaha jual material membantu toko bangunan beroperasi sesuai aturan dan terlihat lebih terpercaya.
Dokumen usaha yang lengkap juga dibutuhkan ketika pemilik toko ingin mengajukan pinjaman, menjadi distributor, membuka cabang, atau mengikuti pengadaan barang.
Permintaan material bangunan sangat berkaitan dengan kegiatan pembangunan dan renovasi properti.
Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,03% sepanjang 2024.
Sementara itu, sektor konstruksi di Jawa Timur tumbuh sebesar 6,90% pada periode yang sama.
Pertumbuhan kegiatan konstruksi dapat meningkatkan kebutuhan terhadap berbagai produk berikut:
- Semen, pasir, batu, dan kapur;
- Besi, kawat, paku, baut, dan bahan konstruksi logam;
- Bata, genteng, keramik, kaca, dan cat;
- Pipa, perlengkapan sanitasi, dan alat pertukangan;
- Kayu, papan, tripleks, kusen, dan material pelapis.
Selain itu, legalitas menjadi semakin penting ketika toko mulai melayani kontraktor, perusahaan, atau proyek pemerintah.
Pelanggan bisnis biasanya membutuhkan identitas usaha, dokumen penawaran, rekening atas nama badan usaha, bukti transaksi, dan dokumen perpajakan.
Karena itu, legalitas usaha jual material dapat membantu toko bangunan menjangkau pasar yang lebih besar.
Jenis Izin dan KBLI Toko Bangunan Terbaru
KBLI toko bangunan ditentukan berdasarkan jenis barang, target pembeli, dan cara penjualannya.
Berdasarkan KBLI 2025, toko yang menjual bahan konstruksi langsung kepada konsumen dapat menggunakan KBLI 47521.
Sementara itu, usaha yang menjual berbagai material bangunan dalam jumlah besar kepada toko, kontraktor, atau perusahaan dapat menggunakan KBLI 46738.
KBLI 47521 untuk Toko Material Eceran
KBLI 47521 adalah kode untuk kegiatan Perdagangan Eceran Bahan dan Material Konstruksi.
Kode tersebut mencakup toko yang menjual beragam bahan konstruksi secara langsung kepada konsumen akhir.
Produk yang dapat masuk dalam KBLI 47521 cukup luas, mulai dari bahan logam, kayu, semen, pasir, batu, hingga perlengkapan sanitasi.
Contoh kegiatan usaha yang dapat menggunakan KBLI 47521 antara lain:
- Menjual semen, pasir, batu, dan kapur secara eceran;
- Menjual tripleks, papan, kusen, dan bahan konstruksi dari kayu;
- Menjual paku, baut, engsel, kawat, dan seng;
- Menjual genteng, bata, ubin, dan perlengkapan sanitasi.
Pemilik toko tetap perlu memeriksa seluruh produk yang dijual sebelum memilih KBLI.
Langkah tersebut penting karena satu toko bisa menjual beberapa kelompok barang yang memiliki kode berbeda.
KBLI 46738 untuk Distributor Material Bangunan
KBLI 46738 adalah kode untuk kegiatan Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan.
Kode tersebut cocok digunakan oleh distributor atau pedagang besar yang menjual material kepada toko, kontraktor, atau pelaku usaha lainnya.
Produk yang termasuk dalam KBLI 46738 antara lain semen, pasir, paku, cat, dan berbagai jenis material bangunan lainnya.
Perlu diketahui bahwa KBLI 46632 yang tercantum dalam kerangka awal bukan kode umum untuk distributor material bangunan.
Dalam KBLI 2020, KBLI 46632 digunakan khusus untuk perdagangan besar kaca.
Kemudian, dalam KBLI 2025, perdagangan besar kaca lembaran masuk ke dalam KBLI 46732.
Berikut beberapa KBLI yang dapat digunakan dalam kegiatan perdagangan material bangunan:
| Model usaha | KBLI 2025 | Keterangan |
| Toko material yang menjual kepada konsumen akhir | 47521 | Perdagangan Eceran Bahan dan Material Konstruksi |
| Distributor berbagai material bangunan | 46738 | Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan |
| Distributor semen, kapur, pasir, dan batu | 46734 | Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir, dan Batu |
| Distributor kaca lembaran | 46732 | Perdagangan Besar Kaca Lembaran |
| Distributor cat | 46737 | Perdagangan Besar Cat |
Satu toko dapat membutuhkan lebih dari satu KBLI apabila menjalankan kegiatan penjualan eceran sekaligus perdagangan besar.
Karena itu, pemilihan KBLI harus mengikuti kegiatan yang benar-benar dijalankan oleh toko.
Pemilik usaha sebaiknya tidak asal memilih banyak KBLI untuk kegiatan yang belum pernah dijalankan.
Regulasi Perizinan Toko Bangunan yang Berlaku
Perizinan toko bangunan saat ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Peraturan tersebut menggantikan sekaligus mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.
Dengan demikian, PP Nomor 28 Tahun 2025 menjadi dasar terbaru untuk mengurus perizinan melalui OSS RBA.
Kemudian, petunjuk pelaksanaannya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2025.
Peraturan tersebut mengatur tata cara pengurusan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS.
Jenis dokumen yang diterbitkan kepada pelaku usaha akan bergantung pada beberapa faktor berikut:
- KBLI yang dipilih;
- Skala usaha;
- Tingkat risiko kegiatan;
- Lokasi dan kesesuaian tata ruang;
- Produk yang diperdagangkan;
- Peran usaha sebagai pengecer, distributor, atau agen.
Pemilik toko tidak boleh langsung menganggap bahwa NIB menjadi satu-satunya dokumen yang dibutuhkan.
Sistem OSS dapat menampilkan kewajiban tambahan berupa persyaratan dasar, Sertifikat Standar, atau perizinan penunjang sesuai kegiatan usaha.
Syarat Izin Toko Material Bangunan
Syarat izin toko material bangunan umumnya mencakup identitas pemilik, data badan usaha, alamat toko, kode KBLI, modal, dan informasi produk.
Selain itu, pemilik usaha mungkin perlu memenuhi persyaratan tata ruang dan lingkungan sesuai lokasi serta kegiatan tokonya.
Berikut dokumen dan data yang umumnya perlu disiapkan:
- NIK dan KTP pemilik atau pengurus usaha;
- NPWP orang pribadi atau badan usaha;
- Nomor telepon dan alamat email aktif;
- Akta pendirian dan SK pengesahan untuk badan usaha;
- Alamat dan titik koordinat lokasi toko atau gudang;
- Bukti kepemilikan, sewa, atau penggunaan lokasi;
- Data luas lahan dan bangunan;
- Nilai investasi dan modal usaha;
- Daftar produk atau material yang diperdagangkan;
- Data jumlah tenaga kerja;
- Dokumen persetujuan lingkungan apabila diwajibkan;
- Dokumen kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang apabila diwajibkan.
Surat Keterangan Domisili Usaha tidak selalu menjadi persyaratan utama untuk mendapatkan NIB.
Namun, pemilik toko tetap perlu memiliki bukti penggunaan lokasi yang sah.
Bukti tersebut dapat berupa sertifikat kepemilikan, perjanjian sewa, atau dokumen lain yang menjelaskan hak penggunaan tempat usaha.
Selain itu, SPPL juga tidak selalu diwajibkan untuk semua toko bangunan.
Jenis dokumen lingkungan akan ditentukan berdasarkan skala, lokasi, dan dampak kegiatan usaha melalui sistem OSS.
Penelitian Prasiwi, Mursyidah, dan Sutanto menunjukkan bahwa pelaksanaan perizinan UMK melalui OSS masih dipengaruhi oleh pemahaman pelaku usaha.
Selain itu, kemampuan menggunakan sistem digital, kejelasan informasi, dan pendampingan petugas juga dapat memengaruhi kelancaran proses perizinan.
Karena itu, pemilik toko perlu menyiapkan data secara lengkap sebelum mulai mengurus izin.
Cara Urus NIB Toko Bangunan melalui OSS RBA
Cara urus NIB toko bangunan dimulai dengan membuat akun OSS, melengkapi profil usaha, memilih KBLI, dan mengisi data lokasi.
Setelah seluruh data diperiksa dan pernyataan pelaku usaha disetujui, sistem akan menerbitkan NIB serta menampilkan kewajiban lanjutan yang perlu dipenuhi.
Berikut langkah-langkah mengurus NIB toko bangunan:
- Buka situs resmi OSS
Kunjungi OSS Indonesia, lalu buat akun menggunakan NIK atau data penanggung jawab badan usaha. - Pilih skala usaha
Tentukan apakah usaha masuk dalam kategori usaha mikro dan kecil atau non-UMK.
Penentuan skala usaha dilakukan berdasarkan nilai modal usaha sesuai ketentuan yang berlaku. - Lengkapi profil pelaku usaha
Masukkan data pemilik, pengurus, badan usaha, alamat, NPWP, nomor telepon, dan email aktif. - Tambahkan bidang usaha
Pilih KBLI 47521 apabila toko menjual material secara eceran kepada konsumen akhir.
Jika usaha bertindak sebagai distributor, pilih KBLI perdagangan besar yang sesuai dengan jenis material yang dijual. - Masukkan data lokasi usaha
Isi alamat lengkap, titik koordinat, luas lahan, luas bangunan, dan status penggunaan lokasi. - Isi data investasi dan operasional
Cantumkan nilai modal, jumlah tenaga kerja, kapasitas kegiatan, serta jenis barang yang diperdagangkan. - Periksa persyaratan dasar
Sistem OSS akan menampilkan kebutuhan dokumen tata ruang dan lingkungan berdasarkan data yang dimasukkan. - Setujui pernyataan mandiri
Baca setiap pernyataan dengan teliti sebelum memberikan persetujuan.
Pastikan seluruh pernyataan sesuai dengan kondisi toko yang sebenarnya. - Terbitkan dan unduh NIB
Setelah proses selesai, unduh NIB serta dokumen tambahan yang diterbitkan atau diminta oleh sistem.
Sebelum memilih KBLI, buatlah daftar seluruh produk yang dijual oleh toko.
Sebagai contoh, toko yang menjual semen, cat, perlengkapan listrik, dan alat pertukangan mungkin membutuhkan beberapa KBLI.
Dengan daftar tersebut, pemilik usaha dapat memilih KBLI secara lebih tepat dan mengurangi risiko kesalahan data.
Risiko Menjalankan Toko Bangunan Tanpa Izin
Toko bangunan tanpa izin yang sesuai dapat menghadapi sanksi administratif, kesulitan mendapatkan pembiayaan, dan hambatan kerja sama.
Jenis sanksinya akan bergantung pada bentuk pelanggaran dan aturan yang berlaku pada kegiatan usaha tersebut.
Risiko yang dapat dialami toko bangunan tanpa legalitas lengkap antara lain:
- NIB atau KBLI tidak sesuai dengan kegiatan usaha;
- Kesulitan menjadi pemasok proyek perusahaan atau pemerintah;
- Hambatan saat mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan;
- Penolakan kerja sama dari produsen atau distributor besar;
- Kesulitan membuka cabang atau gudang baru;
- Masalah penggunaan lokasi, tata ruang, atau lingkungan;
- Peringatan, pembatasan kegiatan, atau penghentian usaha.
Penelitian Fathurrohman dan tim menunjukkan bahwa pendampingan legalitas dapat meningkatkan pemahaman pelaku UMKM.
Dalam penelitian tersebut, sebanyak 70% peserta berhasil mendapatkan NIB atau izin usaha lainnya setelah mengikuti pendampingan.
Selain itu, lebih dari 90% peserta mengaku lebih memahami pentingnya legalitas usaha setelah mengikuti kegiatan penyuluhan.
Pemilik toko sebenarnya dapat mengurus NIB secara mandiri melalui OSS tanpa biaya penerbitan.
Namun, pendampingan profesional dapat dipertimbangkan apabila toko menggunakan badan usaha PT atau CV.
Pendampingan juga dapat dibutuhkan jika toko memiliki beberapa gudang, menjalankan perdagangan eceran sekaligus grosir, atau mengalami kendala terkait lokasi usaha.
Kesimpulan
Mengurus izin usaha toko bangunan menjadi langkah penting untuk menjaga kegiatan usaha tetap aman dan sesuai aturan.
Toko yang menjual material secara eceran dapat menggunakan KBLI 47521.
Sementara itu, distributor berbagai macam material bangunan dapat menggunakan KBLI 46738 sesuai KBLI 2025.
Pemilik usaha juga perlu memastikan data lokasi, jenis produk, skala usaha, dan kegiatan perdagangan sudah dimasukkan dengan benar ke dalam OSS.
Menurut saya, legalitas bukan hanya dokumen untuk memenuhi aturan pemerintah.
Legalitas juga menjadi fondasi penting untuk meningkatkan kelas bisnis dan memperluas pasar.
Toko yang memiliki KBLI tepat, NIB aktif, dan lokasi sesuai aturan akan memiliki posisi tawar lebih kuat di hadapan pemasok, bank, kontraktor, dan pelanggan perusahaan.
Karena itu, segera periksa kesesuaian KBLI dan data toko melalui OSS.
Perbaikan sejak awal akan lebih mudah dibandingkan mengurus kesalahan ketika toko sudah mengikuti tender, mengajukan pinjaman, atau menghadapi pemeriksaan.
Ringkasan
- Izin usaha toko bangunan diproses melalui sistem OSS RBA.
- Regulasi terbaru yang digunakan adalah PP Nomor 28 Tahun 2025.
- PP Nomor 28 Tahun 2025 telah mencabut PP Nomor 5 Tahun 2021.
- KBLI 47521 digunakan untuk perdagangan eceran bahan dan material konstruksi.
- KBLI 46738 digunakan untuk perdagangan besar berbagai macam material bangunan.
- KBLI 46632 bukan kode umum untuk distributor material bangunan.
- Pemilik usaha perlu menyiapkan identitas, data lokasi, modal, daftar produk, dan informasi tenaga kerja.
- Dokumen tata ruang dan lingkungan akan mengikuti lokasi serta jenis kegiatan usaha.
- Toko yang menjalankan penjualan eceran dan grosir dapat membutuhkan lebih dari satu KBLI.
- Legalitas dapat membantu toko mendapatkan pembiayaan, kerja sama pemasok, dan peluang proyek.
Referensi
- Badan Pusat Statistik. 2025. Ekonomi Indonesia Tahun 2024 Tumbuh 5,03 Persen. BPS Republik Indonesia.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2025. Profil Pasar Konstruksi Provinsi Jawa Timur 2024.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2025. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. 2025. Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2025.
- OSS Indonesia. 2026. KBLI 2025 Nomor 47521: Perdagangan Eceran Bahan dan Material Konstruksi.
- OSS Indonesia. 2026. KBLI 2025 Nomor 46738: Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan.
- Prasiwi, S. D., Mursyidah, L., dan Sutanto, S. H. 2024. “Implementasi Kebijakan Perizinan Usaha Mikro dan Kecil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.” Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan, 18(1), 59–73.
- Fathurrohman, Marthanu, I. W., Fahreza, R., dan Rayhan, T. M. 2024. “Peningkatan Kepatuhan Hukum dan Akses Pendanaan UMKM melalui Penyuluhan Legalitas Usaha.” AMMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 3(3), 268–277.
