Hukum e-commerce di Indonesia sedang berubah. Pemerintah baru saja menerbitkan Permendag Nomor 19 Tahun 2026 yang menggantikan aturan lama, dan banyak penjual online belum tahu soal ini.
Pembeli pun sering kebingungan. Saat barang yang datang tidak sesuai foto, mereka tidak tahu harus mengadu ke mana dan hak apa yang bisa dituntut.
Jawaban singkatnya begini. Penjual wajib punya legalitas usaha, menulis informasi produk dengan jujur, dan menjaga data pembeli. Pembeli berhak menerima barang sesuai janji, mendapat informasi yang benar, dan menuntut ganti rugi kalau dirugikan.
Menurut saya sebagai praktisi hukum, kewajiban memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sudah tepat arahnya. Hanya saja, pelaku UMKM butuh pendampingan yang nyata. Tanpa itu, aturan yang bagus bisa terasa seperti beban baru.
Karena itu, artikel ini mengajak kamu membahas dasar hukumnya, kewajiban penjual, hak pembeli, hingga cara menyelesaikan sengketa.
Dasar Hukum E-Commerce di Indonesia
Indonesia belum punya satu undang-undang khusus untuk e-commerce. Aturannya tersebar di beberapa regulasi, dan kamu perlu mengenal semuanya.
Berikut regulasi utama yang menjadi pegangan:
- UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK): mengatur hak, kewajiban, dan larangan bagi pelaku usaha.
- UU ITE (UU 11/2008, terakhir diubah dengan UU 1/2024): mengatur informasi dan transaksi elektronik.
- UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP): mengatur cara mengelola data pribadi konsumen.
- PP Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik: menjadi payung umum bagi penyelenggaraan e-commerce.
- Permendag Nomor 19 Tahun 2026: memuat ketentuan teknis penyelenggaraan usaha perdagangan online.
Apa yang Berubah dalam Permendag 19/2026?
Aturan baru ini membawa beberapa pembaruan. Cakupan penyelenggara PMSE kini lebih luas, sebab layanan ride-hailing dan agen perjalanan online ikut masuk.
Soal perizinan, ketentuannya makin tegas. Seluruh pedagang di platform digital wajib memiliki NIB.
Ada pula bab baru tentang kecerdasan artifisial (AI). Kalau penjual memakai AI untuk membuat promosi, ia harus mencantumkan keterangan itu. Platform juga harus punya tata kelola internal untuk penggunaan AI, dan biaya yang dikenakan marketplace kepada pedagang harus transparan.
Jadi, panduan lama sudah tidak cukup. Penjual perlu menyesuaikan praktik usahanya sekarang, sebelum pengawasan makin ketat.
Baca Juga: Hukum Positif Adalah Aturan yang Berlaku: Pengertian & Contoh
Kewajiban Pelaku Usaha E-Commerce
Kewajiban pelaku usaha e-commerce berkisar pada tiga hal, yaitu izin, informasi, dan data pribadi. Ketiganya saling terhubung. Kalau satu terlewat, risikonya merembet ke bagian lain.
Legalitas Toko Online dan NIB
Legalitas toko online adalah syarat paling dasar. Setiap pedagang di platform wajib memiliki izin usaha yang dibuktikan dengan NIB, baik pedagang dalam negeri maupun luar negeri.
Platform ikut menanggung tugas. Pasal 4 ayat (4) Permendag 19/2026 mewajibkan marketplace menolak pendaftaran pedagang baru yang belum punya perizinan berusaha.
Untuk pedagang lama, pemerintah menyediakan masa transisi. Meski begitu, urus NIB lewat sistem OSS secepatnya. Dengan begitu, akun tokomu tidak kena pembatasan di tengah jalan.
Informasi Produk yang Jujur dan Lengkap
Pasal 7 UUPK meminta pelaku usaha memberi informasi yang benar, jelas, dan jujur. Pasal 49 PP 80/2019 menambahkan satu hal lagi: penjual harus menyediakan keterangan lengkap soal syarat kontrak, produsen, dan produk.
Supaya aman, tampilkan hal-hal berikut di etalase online:
- Nama dan identitas penjual yang jelas.
- Deskripsi, spesifikasi, dan harga barang yang akurat.
- Syarat pengiriman, pengembalian, dan pembatalan.
- Bukti pemenuhan standar dan persyaratan teknis untuk produk tertentu.
Pasal 8 UUPK juga melarang penjualan barang yang tidak sesuai label atau janji promosi. Hindari klaim berlebihan di iklan, apalagi kalau kamu memakai gambar buatan AI.
Pelindungan Data Pribadi Konsumen
Setiap transaksi meninggalkan jejak. Toko online mengumpulkan nama, alamat, dan nomor telepon pembeli, lalu menyimpannya di sistem.
Menurut UU PDP, penjual berperan sebagai pengendali data pribadi. Ia wajib mengamankan data itu dan memakainya hanya untuk tujuan yang jelas.
Pelanggaran bisa berujung sanksi administratif berupa denda paling tinggi 2 persen dari pendapatan tahunan. Jangan pernah membagikan atau menjual data pembeli tanpa dasar hukum yang sah.
Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!
Hak dan Kewajiban Konsumen dalam Belanja Online
Perlindungan konsumen e-commerce melibatkan dua pihak, yaitu penjual dan pembeli. Masing-masing memegang hak dan kewajiban. Kalau kamu paham bagian milikmu, transaksi terasa jauh lebih tenang.
Hak Konsumen Belanja Online
Pasal 4 UUPK memberi jaminan atas sejumlah hak. Hak konsumen belanja online yang paling sering dipakai antara lain:
- Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan saat memakai barang atau jasa.
- Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur.
- Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya.
- Hak mendapat pembinaan dan advokasi perlindungan konsumen.
- Hak atas kompensasi, ganti rugi, atau penggantian bila barang tidak sesuai perjanjian.
Pasal 18 UUPK juga melarang klausula baku yang melepaskan tanggung jawab pelaku usaha. Kalimat seperti “barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan dalam kondisi apa pun” berpotensi batal demi hukum jika merugikan konsumen.
Kewajiban Konsumen
Pasal 5 UUPK menyebut tiga kewajiban utama pembeli. Pembeli harus membaca informasi dan petunjuk pemakaian, beritikad baik, serta membayar sesuai nilai tukar yang disepakati.
Intinya, klaim harus punya dasar. Komplain asal-asalan akan melemahkan posisimu sendiri kalau sengketa sampai ke meja penyelesaian.
Sanksi dan Penyelesaian Sengketa E-Commerce
Pelanggaran hukum e-commerce membawa konsekuensi nyata. Bentuknya berjenjang, mulai dari teguran sampai pidana. Pelaku usaha sebaiknya menghitung risiko ini sejak awal.
Jenis Sanksi bagi Pelaku Usaha
Ada tiga jalur sanksi yang perlu kamu tahu:
- Sanksi administratif: Kementerian Perdagangan dapat memberi peringatan, membatasi akses, hingga mencabut izin.
- Sanksi pidana UUPK: Pasal 62 ayat (1) mengancam pelanggaran tertentu dengan penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp2 miliar.
- Ganti rugi: Pasal 19 UUPK mewajibkan pelaku usaha mengganti kerugian konsumen dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi.
Satu catatan lagi. Ketentuan pidana di UU ITE dan KUHP masih terus menyesuaikan, jadi cek versi terbarunya sebelum mengambil keputusan hukum.
Cara Menyelesaikan Sengketa
Mulailah dari langkah paling sederhana. Hubungi penjual, lalu simpan semua bukti, mulai dari struk, tangkapan layar percakapan, sampai foto barang.
Berikutnya, ajukan pengaduan lewat fitur resolusi di platform. Permendag 19/2026 sendiri mengutamakan musyawarah untuk mufakat.
Belum selesai? Konsumen bisa mengadu ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Pasal 45 UUPK juga membuka jalur pengadilan, dan konsumen boleh melapor ke Kementerian Perdagangan atau lembaga perlindungan konsumen.
FAQ: Pertanyaan Seputar Hukum E-Commerce
Apakah semua penjual online wajib punya NIB?
Ya. Permendag 19/2026 mewajibkan seluruh pelaku usaha yang berjualan lewat sistem elektronik memiliki izin usaha yang dibuktikan dengan NIB.
Pedagang yang sudah terdaftar mendapat masa transisi. Pengajuan NIB dilakukan lewat sistem OSS tanpa biaya.
Apakah pembeli bisa mengembalikan barang yang tidak sesuai deskripsi?
Bisa. Pasal 4 dan Pasal 8 UUPK melindungi pembeli dari barang yang menyimpang dari informasi atau janji penjual.
Simpan bukti pembelian, lalu ajukan komplain lewat platform terlebih dahulu. Pembeli berhak meminta penggantian atau ganti rugi.
Siapa yang bertanggung jawab jika terjadi penipuan di marketplace?
Pedagang yang menipu menanggung tanggung jawab langsung. Platform juga punya kewajiban mengawasi dan menangani pengaduan sesuai regulasi PMSE.
Korban dapat melapor ke platform, BPSK, atau kepolisian.
Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!
Kesimpulan
Hukum e-commerce menuntut kepatuhan dari dua sisi. Penjual harus mengurus NIB, menulis informasi yang jujur, dan menjaga data pembeli. Pembeli perlu memahami haknya dan menyimpan bukti transaksi.
Langkah awal yang saya sarankan sederhana. Penjual cek legalitas usahanya hari ini, sedangkan pembeli baca syarat pengembalian sebelum membayar.
Pendapat saya, kepatuhan hukum itu investasi kepercayaan. Pelanggan lebih mudah percaya pada toko yang jelas aturannya, dan toko semacam itu jarang terseret sengketa.
Masih ragu apakah toko onlinemu sudah sesuai aturan terbaru? Kamu tidak perlu mencari tahu sendirian. Klik poster yang tersedia di halaman ini atau tekan tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website, dan tim kami akan membantu kamu menemukan langkah yang paling pas.
Baca Juga: Hukum Kodrat: Pengertian dan Bedanya dengan Hukum Positif
Ringkasan
- Hukum e-commerce di Indonesia tersebar di UUPK, UU ITE, UU PDP, PP 80/2019, dan Permendag 19/2026.
- Permendag 19/2026 berlaku sejak 8 Juni 2026 dan menggantikan Permendag 31/2023.
- Seluruh pedagang online wajib punya NIB, dan marketplace harus menolak pedagang baru tanpa izin.
- Pelaku usaha wajib memberi informasi produk yang benar, jelas, dan jujur.
- Promosi yang dibuat dengan bantuan AI harus mencantumkan keterangan penggunaan AI.
- Konsumen berhak atas informasi yang benar, kompensasi, dan ganti rugi menurut Pasal 4 UUPK.
- Penjual wajib menjaga data pribadi pembeli sesuai UU PDP.
- Sengketa bisa diselesaikan lewat musyawarah, platform, BPSK, atau pengadilan.
Referensi
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 (dicabut), Database Peraturan BPK: peraturan.bpk.go.id.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia: kemendag.go.id.
- Sistem OSS (Online Single Submission): oss.go.id.
