Dalam pembahasan hukum, kamu mungkin pernah menemukan istilah inter partes. Istilah Latin ini sering muncul ketika seseorang membicarakan perjanjian, putusan pengadilan, atau hubungan hukum antara beberapa pihak.
Secara sederhana, inter partes adalah istilah yang merujuk pada hubungan atau akibat hukum di antara pihak-pihak tertentu. Artinya, suatu ketentuan atau keputusan pada umumnya berlaku bagi orang atau badan hukum yang terlibat di dalamnya.
Istilah ini cukup penting untuk dipahami. Sebab, akibat hukum dari sebuah perjanjian atau putusan pengadilan dapat berbeda, bergantung pada siapa saja pihak yang terikat. Dengan memahami konsep inter partes, kamu bisa mengetahui siapa yang memiliki hak, siapa yang wajib memenuhi kewajiban, dan sejauh mana suatu keputusan berlaku.
Apa Arti Inter Partes dalam Hukum?
Kata inter partes berasal dari bahasa Latin. Kata inter berarti antara, sedangkan partes berarti pihak-pihak. Jika digabungkan, istilah tersebut memiliki arti antara para pihak.
Dalam praktik hukum, inter partes menggambarkan hubungan hukum yang melibatkan pihak-pihak tertentu. Akibat hukumnya pada umumnya berlaku bagi mereka yang terlibat dalam hubungan tersebut.
Misalnya, dua orang membuat perjanjian pinjaman uang. Pihak pertama bertindak sebagai pemberi pinjaman, sedangkan pihak kedua menjadi peminjam. Setelah perjanjian disepakati, keduanya memiliki hak dan kewajiban sesuai isi kesepakatan.
Orang lain yang tidak terlibat dalam perjanjian itu pada dasarnya tidak otomatis memiliki kewajiban untuk membayar pinjaman tersebut. Hubungan hukum tersebut berlaku di antara pemberi pinjaman dan peminjam.
Begitulah gambaran sederhana konsep inter partes.
Dalam penerapannya, istilah ini juga digunakan untuk menjelaskan ruang lingkup keberlakuan putusan pengadilan. Pada perkara perdata, misalnya, putusan umumnya mengikat pihak-pihak yang menjadi bagian dari perkara tersebut. Meski begitu, akibat hukum dalam perkara tertentu dapat dipengaruhi oleh ketentuan khusus yang berlaku.
Dasar Hukum dan Asas Inter Partes di Indonesia
Dalam hukum Indonesia, konsep inter partes dapat ditemukan dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHPerdata. Beberapa pasal mengatur hubungan antara para pihak dalam perjanjian.
Pasal 1315 KUHPerdata
Pasal 1315 KUHPerdata pada dasarnya menyatakan bahwa seseorang umumnya tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.
Ketentuan ini menunjukkan bahwa seseorang membuat perjanjian untuk kepentingan dan tanggung jawabnya sendiri. Karena itu, pihak yang tidak ikut dalam perjanjian pada umumnya tidak langsung terikat oleh kesepakatan tersebut.
Pasal 1317 KUHPerdata
Pasal 1317 memberikan ruang bagi pengecualian. Ketentuan ini mengatur kemungkinan adanya janji untuk kepentingan pihak ketiga.
Sebagai contoh, seseorang membuat perjanjian dengan pihak lain dan mencantumkan manfaat tertentu bagi orang ketiga. Apabila syarat hukum yang berlaku terpenuhi, pihak ketiga tersebut dapat memperoleh hak dari perjanjian itu.
Dengan demikian, cakupan hubungan hukum dalam perjanjian dapat melibatkan pihak di luar orang-orang yang menandatanganinya.
Pasal 1338 KUHPerdata
Pasal 1338 KUHPerdata menyebutkan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
Artinya, para pihak wajib mematuhi isi perjanjian selama kesepakatan tersebut memenuhi ketentuan hukum. Mereka juga tidak dapat mengubah atau membatalkannya secara sepihak, kecuali terdapat alasan yang dibenarkan.
Pasal 1340 KUHPerdata
Pasal 1340 menjadi salah satu dasar penting untuk memahami asas inter partes dalam perjanjian.
Pasal tersebut menegaskan bahwa perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Pada prinsipnya, perjanjian tidak dapat membawa kerugian bagi pihak ketiga dan tidak dapat memberikan keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam pengecualian yang ditentukan hukum.
Dari sejumlah ketentuan tersebut, terlihat bahwa hubungan kontraktual pada dasarnya mengikat para pihak yang membuat kesepakatan. Namun, penerapannya tetap perlu memperhatikan pengecualian dan aturan hukum lain yang relevan.
Contoh Inter Partes dalam Perkara Hukum
Konsep inter partes dapat ditemukan dalam berbagai aktivitas hukum sehari-hari. Berikut beberapa contoh yang mudah dipahami.
1. Perjanjian Jual Beli
Seorang penjual sepakat menjual kendaraan kepada pembeli. Keduanya kemudian menyetujui harga, cara pembayaran, serta waktu penyerahan kendaraan.
Setelah perjanjian terbentuk secara sah, penjual dan pembeli memiliki kewajiban masing-masing. Penjual harus menyerahkan kendaraan sesuai kesepakatan. Sementara itu, pembeli wajib membayar harga yang telah ditentukan.
Orang lain yang tidak ikut dalam perjanjian tersebut pada dasarnya tidak memiliki kewajiban untuk memenuhi pembayaran.
2. Perjanjian Pinjaman Uang
Contoh berikutnya adalah pinjaman uang antara dua orang. Pemberi pinjaman menyerahkan sejumlah dana kepada peminjam dengan kesepakatan bahwa uang tersebut akan dikembalikan pada waktu tertentu.
Hubungan hukum muncul di antara kedua pihak. Peminjam berkewajiban mengembalikan uang, sedangkan pemberi pinjaman berhak menerima pembayaran sesuai perjanjian.
Keluarga atau teman peminjam tidak otomatis ikut bertanggung jawab. Namun, keadaan dapat berbeda apabila mereka ikut menjadi penjamin atau memiliki dasar hukum lain untuk dimintai pertanggungjawaban.
3. Perjanjian Kerja
Dalam hubungan kerja, perusahaan dan pekerja memiliki hak serta kewajiban yang diatur dalam perjanjian kerja dan ketentuan ketenagakerjaan.
Pekerja berkewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan. Perusahaan wajib memenuhi hak pekerja berdasarkan perjanjian dan peraturan yang berlaku.
Hubungan tersebut memiliki pihak-pihak yang jelas. Karena itu, kewajiban berdasarkan perjanjian kerja pada prinsipnya berlaku bagi perusahaan dan pekerja yang bersangkutan.
4. Putusan dalam Perkara Perdata
Bayangkan dua orang bersengketa mengenai pembayaran utang. Setelah melalui proses persidangan, pengadilan memutus bahwa salah satu pihak wajib membayar sejumlah uang kepada pihak lainnya.
Putusan tersebut pada umumnya mengikat para pihak yang berperkara. Orang yang tidak menjadi pihak dalam perkara tidak otomatis dibebani kewajiban berdasarkan putusan itu.
Meski demikian, ruang lingkup akibat hukum sebuah putusan perlu dilihat dari jenis perkara, objek sengketa, serta ketentuan yang mengaturnya.
Perbedaan Inter Partes dan Erga Omnes
Selain inter partes, terdapat istilah erga omnes dalam pembahasan hukum. Keduanya berkaitan dengan cakupan keberlakuan akibat hukum suatu keputusan atau ketentuan.
Inter partes merujuk pada akibat hukum yang berlaku di antara pihak-pihak tertentu. Sementara itu, erga omnes menggambarkan keberlakuan yang mengikat atau berlaku terhadap semua orang.
Perbedaan tersebut dapat dilihat dalam contoh berikut.
| Aspek | Inter Partes | Erga Omnes |
|---|---|---|
| Cakupan | Pihak-pihak tertentu | Bersifat umum terhadap semua orang |
| Hubungan hukum | Terbatas pada pihak terkait | Memiliki akibat hukum yang lebih luas |
| Contoh | Perjanjian pinjaman dua pihak | Putusan pengujian undang-undang oleh MK |
| Dampak | Mengikat pihak dalam hubungan hukum terkait | Berlaku umum sesuai ruang lingkup putusannya |
Salah satu contoh putusan yang memiliki karakter erga omnes adalah putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang. Putusan tersebut berkaitan dengan keberlakuan norma hukum dalam sistem peraturan perundang-undangan.
Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Putusan dalam perkara pengujian undang-undang dapat berdampak terhadap keberlakuan norma secara umum.
Karena itu, jangan langsung menganggap semua putusan pengadilan memiliki sifat erga omnes. Cakupan akibat hukumnya perlu diperiksa berdasarkan jenis perkara dan dasar hukumnya.
Mengapa Konsep Inter Partes Penting Dipahami?
Memahami inter partes membantu kamu membaca hubungan hukum dengan lebih cermat. Terutama ketika berhadapan dengan perjanjian atau perkara perdata.
Ada beberapa alasan mengapa konsep ini perlu diperhatikan.
Pertama, kamu dapat mengetahui siapa yang bertanggung jawab dalam suatu perjanjian. Dengan begitu, kewajiban tidak dibebankan sembarangan kepada orang yang tidak memiliki hubungan hukum.
Kedua, konsep ini membantu saat menyusun kontrak. Identitas para pihak, hak, kewajiban, dan ruang lingkup kesepakatan perlu ditulis secara jelas agar tidak menimbulkan penafsiran berbeda.
Ketiga, pemahaman inter partes berguna ketika membaca putusan pengadilan. Kamu dapat menilai siapa yang terikat oleh putusan dan apa akibat hukum yang harus mereka jalankan.
Keempat, konsep ini membantu mengurangi risiko sengketa. Sebelum menandatangani dokumen, pastikan kamu memahami posisi dan tanggung jawab yang tercantum di dalamnya.
Perlu diperhatikan pula bahwa pihak yang tidak menandatangani perjanjian belum tentu selalu bebas dari tanggung jawab. Misalnya, seseorang dapat terikat melalui kedudukan sebagai penjamin atau berdasarkan ketentuan hukum tertentu. Oleh sebab itu, setiap kasus tetap perlu diperiksa berdasarkan fakta dan dasar hukumnya.
FAQ Seputar Inter Partes
1. Apa yang dimaksud dengan inter partes?
Inter partes adalah istilah hukum yang berarti antara para pihak. Istilah ini menjelaskan hubungan atau akibat hukum yang pada umumnya berlaku bagi pihak-pihak tertentu dalam perjanjian maupun perkara.
2. Apa dasar hukum asas inter partes di Indonesia?
Konsep ini antara lain berkaitan dengan Pasal 1315, Pasal 1317, Pasal 1338, dan Pasal 1340 KUHPerdata. Pasal-pasal tersebut mengatur pihak yang terikat dalam perjanjian serta pengecualian untuk kepentingan pihak ketiga.
3. Apa perbedaan inter partes dan erga omnes?
Inter partes berlaku di antara pihak-pihak tertentu, sedangkan erga omnes memiliki cakupan keberlakuan umum. Contoh inter partes dapat ditemukan dalam perjanjian pinjaman. Sementara itu, putusan pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi memiliki karakter erga omnes.
Kesimpulan
Inter partes adalah konsep hukum yang menjelaskan hubungan atau akibat hukum di antara pihak-pihak tertentu. Penerapannya dapat ditemukan dalam perjanjian jual beli, pinjaman uang, hubungan kerja, hingga perkara perdata.
Dasar pemahamannya dapat ditelusuri melalui beberapa pasal KUHPerdata, terutama Pasal 1315, 1317, 1338, dan 1340. Ketentuan tersebut menjelaskan siapa yang terikat dalam perjanjian serta kemungkinan munculnya hak bagi pihak ketiga.
Menurut saya, memahami konsep ini penting sebelum kamu menandatangani kontrak atau terlibat dalam suatu perkara. Periksa identitas para pihak, isi kesepakatan, dan akibat hukum yang mungkin muncul. Jangan ragu meminta bantuan ahli hukum apabila terdapat klausul yang sulit dipahami atau berpotensi menimbulkan sengketa.
Untuk mendapatkan penjelasan hukum sesuai persoalan yang kamu hadapi, kamu dapat mengklik poster atau tombol KONSULTASI GRATIS di bagian kanan atas website.
Ringkasan
- Inter partes berarti hubungan atau akibat hukum di antara pihak-pihak tertentu.
- Konsep ini berkaitan erat dengan hubungan kontraktual dan perkara perdata.
- Pasal 1315 KUHPerdata mengatur prinsip bahwa seseorang pada umumnya membuat perikatan untuk dirinya sendiri.
- Pasal 1317 KUHPerdata membuka kemungkinan adanya janji untuk kepentingan pihak ketiga.
- Pasal 1338 dan 1340 KUHPerdata menjelaskan kekuatan mengikat perjanjian serta batas keberlakuannya.
- Inter partes memiliki cakupan berbeda dari erga omnes yang berlaku secara umum.
- Penerapan konsep ini harus memperhatikan fakta perkara, jenis perjanjian, dan ketentuan hukum terkait.
Referensi
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1315, Pasal 1317, Pasal 1338, dan Pasal 1340.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24C ayat (1).
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta perubahannya.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
