Terbaru

Hukum

Skorsing Karyawan Menurut Hukum: Syarat dan Hak Selama Skorsing

Ditulis oleh Cintya Arum

Daftar Isi

Perusahaan curiga ada pelanggaran, lalu tiba-tiba kamu diminta berhenti masuk kerja.

Atau kantor sedang menyiapkan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan kamu dirumahkan lebih dulu.

Itulah skorsing karyawan, situasi yang sering bikin pekerja bingung soal nasib gaji dan statusnya.

Jawaban singkatnya begini: perusahaan boleh menskors, asal syaratnya terpenuhi dan upah serta hak lain yang biasa kamu terima tetap dibayar.

Dasarnya ada di Pasal 157A UU Nomor 13 Tahun 2003, yang disisipkan lewat UU Nomor 6 Tahun 2023.

Menurut saya sebagai praktisi hukum, skorsing semestinya jadi langkah sementara yang adil.

Menekan pekerja supaya mengundurkan diri tentu bukan tujuannya.

Di artikel ini kita bahas dasar hukum, syarat, hak karyawan, sampai langkah yang bisa ditempuh kalau perusahaan sengaja melanggar aturan.

Dasar Hukum Skorsing Karyawan di Indonesia

Undang-undang tidak menjelaskan arti skorsing secara khusus.

Yang ada hanyalah Pasal 157A ayat (2): pengusaha dapat menskors pekerja yang sedang menjalani proses PHK, dengan tetap membayar upah dan hak lain yang biasa diterima pekerja.

Ayat (1) dan ayat (3) melengkapinya. Selama perselisihan hubungan industrial belum selesai di tingkat mana pun, kedua pihak harus tetap menjalankan kewajiban masing-masing.

Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 ikut menguatkan arah ini, yakni PHK yang tidak disepakati harus lewat proses penyelesaian perselisihan. Ada kabar baru juga.

Pada 6 Oktober 2026, DPR mengesahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan. Sebelum mengambil keputusan, cek dulu nomor, tanggal pengundangan, dan ketentuan peralihannya.

Sampai aturan baru benar-benar berlaku, Pasal 157A tetap menjadi pegangan utama dalam praktik skorsing karyawan.

Baca Juga: Perjanjian Kerja Outsourcing vs Pemborongan Pekerjaan: Bedanya

Syarat Skorsing Karyawan yang Sah

Skorsing karyawan yang rapi biasanya memenuhi hal-hal berikut:

  • Perusahaan punya dasar yang jelas, misalnya dugaan pelanggaran disiplin atau proses PHK yang sedang berjalan.
  • Dasar itu tertulis di perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
  • Surat skorsing dibuat tertulis dan memuat alasan, tanggal mulai, serta lama skorsing.
  • Pekerja mendapat kesempatan menjelaskan duduk perkaranya atau membela diri.
  • Upah dan hak lain yang biasa diterima pekerja tetap dibayar.
Baca juga  Perjanjian Batal Demi Hukum dan Dapat Dibatalkan: Beda dan Akibatnya

Tanpa surat dan alasan yang jelas, skorsing gampang digugat. Prosedur yang tertib justru melindungi perusahaan dari sengketa panjang.

Satu tips praktis: serahkan surat skorsing langsung ke pekerja dan minta tanda terima. Langkah kecil ini membuktikan bahwa pekerja memang sudah tahu isi keputusannya.

Kalau suatu hari sengketa muncul, bukti seperti ini sering menentukan arah pembahasan di meja mediasi.

Skorsing Karyawan Menurut Hukum

Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!

Hak Karyawan Selama Skorsing

Masa skorsing tidak memutus hubungan kerja. Statusmu tetap karyawan, dan hak-hak berikut tetap melekat:

  • Upah pokok dan tunjangan tetap yang biasa kamu terima.
  • Hak lain menurut perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, misalnya cuti yang belum gugur.
  • Kepesertaan jaminan sosial, selama hubungan kerja belum berakhir.
  • Informasi tertulis soal alasan dan lama skorsing.
  • Kesempatan menempuh perundingan bipartit, mediasi, hingga Pengadilan Hubungan Industrial.

Kewajiban juga masih berjalan. Kamu perlu bersedia dihubungi dan datang saat dipanggil untuk klarifikasi.

Pekerja yang mengabaikan panggilan akan melemahkan posisinya sendiri, karena bisa dianggap menghambat proses.

Simpan bukti setiap panggilan beserta balasanmu. Dokumen itu sangat berguna kalau sengketa berlanjut ke mediasi atau pengadilan, dan hakmu pun lebih terlindungi.

Upah Selama Skorsing dan Langkah Hukum jika Tidak Dibayar

Sengketa skorsing paling sering berawal dari satu hal: upah yang ditahan. Padahal Pasal 157A ayat (2) jelas mewajibkan pembayarannya.

Penjelasan pasal itu menyebut hak lain mencakup hak yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Upah selama skorsing pun tidak boleh dipotong sepihak. Pasal 93 ayat (2) huruf f UU 13/2003 menambah pegangan: pengusaha wajib membayar upah ketika pekerja siap bekerja tetapi tidak dipekerjakan.

Kalau perusahaan tetap menahan upah, tempuh langkah berikut secara bertahap. Pertama, kirim surat keberatan tertulis dan ajak perusahaan berunding secara bipartit.

Kedua, laporkan ke dinas ketenagakerjaan setempat untuk mediasi atau pengawasan. Ketiga, ajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial jika dua langkah tadi buntu.

Baca juga  Dokumen yang Perlu Dilegalisir untuk Keperluan Hukum dan Kerja

Ada satu pengecualian. Pekerja yang ditahan pihak berwajib bukan atas pengaduan pengusaha diatur dalam Pasal 160 UU 13/2003, yaitu keluarganya menerima bantuan sebesar 25 sampai 50 persen dari upah, paling lama enam bulan.

Jadi, kamu tidak perlu ragu menuntut hak lewat jalur yang tersedia. Hasilnya memang tidak selalu cepat, tetapi setiap tahap meninggalkan catatan resmi yang memperkuat posisimu.

Perbedaan Skorsing Karyawan dan Alasan Perusahaan Melakukannya

Banyak orang mengira skorsing karyawan sama dengan PHK. Keduanya berbeda. Skorsing membebaskan pekerja dari kewajiban bekerja untuk sementara waktu, sementara hubungan kerja tetap berjalan.

PHK mengakhiri hubungan kerja secara permanen. Lalu, kenapa perusahaan menskors? Biasanya karena salah satu alasan ini:

  • Perusahaan sedang menyelidiki dugaan pelanggaran berat, seperti penggelapan atau pemalsuan dokumen.
  • Perusahaan ingin mencegah pekerja menghilangkan bukti atau memengaruhi saksi.
  • Proses PHK sedang berjalan dan pekerja belum menerima putusan akhir.
  • Perusahaan menjatuhkan sanksi disiplin sesuai peraturan perusahaan.

Apa pun alasannya, kewajiban membayar upah dalam proses PHK tetap ada. Karena itu, perusahaan perlu menimbang risiko hukum sebelum menerbitkan surat skorsing.

Kamu sebagai pekerja sebaiknya meminta salinan surat tersebut sebagai bukti. Dengan begitu, kamu bisa menilai sendiri apakah skorsing karyawan yang kamu terima sudah sesuai prosedur.

FAQ tentang Skorsing Karyawan

Berapa lama skorsing karyawan boleh berlangsung?

Pasal 157A tidak menyebut batas waktu tertentu. Skorsing berlaku selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial masih berjalan.

Meski begitu, sebaiknya perusahaan mencantumkan masa skorsing di surat dan tidak memperpanjangnya tanpa alasan.

Bolehkah perusahaan menskors tanpa membayar upah?

Untuk skorsing dalam proses PHK, tidak boleh. Upah dan hak lain yang biasa diterima pekerja wajib dibayar.

Perusahaan yang menahan upah bisa digugat di Pengadilan Hubungan Industrial dan diperiksa pengawas ketenagakerjaan. Jadi, bayarlah tepat waktu seperti biasa.

Apakah skorsing sama dengan PHK?

Tidak sama. Skorsing sifatnya sementara dan hubungan kerja tetap ada. PHK mengakhiri hubungan kerja.

Baca juga  Kode KLU Karyawan Swasta yang Benar, Ini Cara Menentukannya

Meski begitu, skorsing karyawan bisa berujung PHK kalau proses perundingan atau putusan pengadilan menyatakan PHK tersebut sah.

Skorsing Karyawan Menurut Hukum

Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!

Kesimpulan

Skorsing karyawan sah apabila perusahaan punya dasar jelas, menerbitkan surat tertulis, dan tetap membayar upah serta hak lain.

Pekerja, di sisi lain, berhak menolak penahanan upah dan boleh menempuh jalur perundingan hingga pengadilan.

Saran saya sederhana: simpan surat skorsing, pelajari peraturan perusahaan, dan catat setiap komunikasi.

Perusahaan yang disiplin pada prosedur menurut saya justru lebih aman secara hukum. Pekerja yang paham haknya juga akan lebih tenang menjalani proses ini.

Intinya, kedua pihak perlu menjalankan skorsing karyawan dengan itikad baik.

Dokumen ketenagakerjaan seperti perjanjian kerja atau surat skorsing kadang harus diterjemahkan secara resmi untuk keperluan hukum.

Kalau kamu butuh pendampingan, klik saja poster yang tersedia atau tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website ini.

Tim kami siap membantu dengan senang hati dan menjelaskan prosesnya selangkah demi selangkah.

Baca Juga: Cuti Melahirkan Menurut Hukum: Durasi dan Hak Pekerjanya

Ringkasan

  • Pasal 157A UU 13/2003 jo. UU 6/2023 menjadi dasar skorsing dalam proses PHK.
  • Perusahaan wajib tetap membayar upah dan hak lain selama masa skorsing karyawan berlangsung.
  • Skorsing yang sah memerlukan dasar jelas dan surat tertulis.
  • Skorsing karyawan bersifat sementara dan berbeda dengan PHK.
  • Pekerja dapat menempuh bipartit, mediasi, hingga Pengadilan Hubungan Industrial.
  • UU Pelindungan Ketenagakerjaan disahkan DPR pada 6 Oktober 2026, sehingga ketentuan baru perlu dicek.

Referensi

  • Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
  • Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Pasal 81 angka 49).
  • Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.
  • Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2026, 6 Oktober). RUU Pelindungan Ketenagakerjaan perkuat hak pekerja dan kepastian dunia usaha.
  • Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Informasi hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja.

Tag Terkait:

Bagikan:

Posted on Google Google
Anita Hermawan profile picture
Anita Hermawan
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5Trustindex verifies that the original source of the review is Google.
Kami merasa sangat terbantu dengan layanan pembuatan RUPST. Proses pelayanan berjalan dengan baik, profesional, dan komunikatif. Informasi serta persyaratan yang dibutuhkan disampaikan dengan jelas sehingga memudahkan kami dalam menyiapkan dokumen yang diperlukan. Proses pengerjaan juga berjalan lancar dan tepat waktu. Terima kasih atas pelayanan dan pendampingan yang diberikan. Semoga ke depannya layanan ini semakin baik dan terus memberikan kemudahan bagi perusahaan.
Posted on Google Google
Nexaminds Agency profile picture
Nexaminds Agency
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5Trustindex verifies that the original source of the review is Google.
Cepat dan lengkap informasi nya, sempat ada kendala kehilangan file dan bener-benar diurus sampai selesai Terima kasih yaaa , rekomendasi banget
Posted on Google Google
drh. Muhan profile picture
drh. Muhan
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5Trustindex verifies that the original source of the review is Google.
Alhamdulillah terima kasih sudah dibantu, proses cepat.
Posted on Google Google
Andri Anggoro profile picture
Andri Anggoro
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5Trustindex verifies that the original source of the review is Google.
Mba Millen dan rekan-rekan memberikan pelayanan yang baik dan cepat untuk kebutuhan laporan RUPS kami di NORSTECH, semoga kedepannya kita dapat berkolaborasi.
Posted on Google Google
Irwan Balalembang profile picture
Irwan Balalembang
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5Trustindex verifies that the original source of the review is Google.
Rekomendasi banget buat yang mau bikin PT, CV, atau urus izin usaha! Tim legalMp.id ramah banget, gercep, dan siap jelasin detail prosesnya dengan sabar. Pokoknya tinggal terima beres, anti ribet
Posted on Google Google
Rasmianto profile picture
Rasmianto
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5Trustindex verifies that the original source of the review is Google.
Terima kasih LegalMP.id yang telah membantu pengurusan Laporan RUSPT dengan cepat, profesional, ramah, komunikatif dan detail setiap informasi yang disampaikan. Untuk next kami tetap percayakan LegalMP.id untuk membantu kepengurusan legalitas lainnya. Salam sukses dan jaya selalu LegalMP.id
Posted on Google Google
Martin Suryana profile picture
Martin Suryana
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5Trustindex verifies that the original source of the review is Google.
Urus RUPS tahunan karena gak mau ribet kesana kemari jadi pakai jasa di sini melalui online, memang gercep rekomen banget
Posted on Google Google
BOZZ GENK profile picture
BOZZ GENK
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5Trustindex verifies that the original source of the review is Google.
Proses cepat dan lengkap tidak ragu buat dokumen apapun di sini
Posted on Google Google
nenymu profile picture
nenymu
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5Trustindex verifies that the original source of the review is Google.
Terima kasih banyak untuk tim LegalMP. id yang sudah membantu pengurusan RUPS Tahunan perusahaan kami di PT. Barkah Container Line (BCLine). Pelayanannya sangat memuaskan, komunikatif, ramah, dan fast respon dari awal konsultasi sampai dokumen selesai. Sangat membantu kami. Sukses selalu dan terima kasih.

Lihat review Legal MP

dari para pengusaha di seluruh Indonesia!

Artikel Terpopuler

Bagikan:

Seedbacklink
Seedbacklink

Daftar Isi