Izin praktik bidan menentukan sah tidaknya kamu membuka pintu praktik. Banyak bidan, terutama lulusan baru yang berniat membuka praktik mandiri, masih bingung soal ini.
Wajar saja. Aturannya berubah sejak UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terbit, dan istilah SIPB yang dulu akrab di telinga kini resmi disebut Surat Izin Praktik (SIP).
Lalu, apa intinya? Urus STR lebih dulu. Setelah itu, ajukan SIP ke pemerintah daerah kabupaten/kota untuk setiap tempat praktik yang kamu jalankan.
Sebagai praktisi hukum, saya melihat perubahan ini menguntungkan bidan. STR sekarang berlaku seumur hidup, jadi urusan administrasi jauh berkurang.
Meski begitu, kewajiban SIP tetap berjalan, dan praktik tanpa izin masih menyimpan risiko hukum. Jadi, kalau kamu belum punya SIP, urus dulu sebelum menerima pasien pertama.
Baca juga: Modal Dasar PT Perorangan: Aturan dan Ketentuannya
Apa Itu Izin Praktik Bidan dan Dasar Hukumnya
Izin praktik bidan adalah bukti tertulis yang memberi kewenangan kepada bidan untuk menjalankan praktik. Permenkes Nomor 13 Tahun 2025 merumuskan SIP sebagai bukti tertulis pemberian kewenangan praktik bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan.
Karena itu, SIP berbeda fungsi dengan STR. STR menunjukkan bahwa kamu terdaftar dan kompeten. SIP menunjukkan bahwa kamu boleh berpraktik di tempat tertentu.
Regulasi yang Berlaku Saat Ini
Beberapa aturan menjadi payung hukum izin praktik bidan:
- UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pasal 260 mewajibkan STR, Pasal 263 mewajibkan SIP yang diterbitkan pemerintah daerah kabupaten/kota, dan Pasal 264 mengatur syarat SIP.
- PP Nomor 28 Tahun 2024 sebagai peraturan pelaksana UU Kesehatan. Pasal 682 ayat (2) menyebut satu SIP hanya berlaku untuk satu tempat praktik.
- Permenkes Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan. Menteri Kesehatan menetapkannya pada 18 Oktober 2025, dan pemerintah mengundangkannya pada 3 November 2025.
Nasib Permenkes 28 Tahun 2017
Bertahun-tahun lamanya, Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 jadi pegangan utama izin praktik bidan. Sekarang situasinya sudah lain. Permenkes 13/2025 mencabut aturan itu, dan JDIH BPK mencatat statusnya tidak berlaku.
Jadi, hindari menjadikan aturan lama sebagai rujukan utama. Satu hal lagi yang perlu kamu tahu: SIP yang terbit sebelum UU 17/2023 tetap berlaku sampai masa berlakunya habis.
Syarat Izin Praktik Bidan (SIPB) Terbaru
Syarat izin praktik bidan kini lebih ringkas dibanding aturan lama. Pasal 264 ayat (1) UU 17/2023 hanya menyebut dua syarat dasar, yaitu STR dan tempat praktik.
Permenkes 13/2025 menjabarkannya menjadi permohonan dengan STR dan keterangan tempat praktik. Selain dua dokumen itu, ada beberapa syarat lain yang bergantung pada kondisi kamu.
Persyaratan Inti SIP Bidan
Siapkan dokumen berikut sebelum mengajukan permohonan:
- STR bidan yang masih aktif (berlaku seumur hidup).
- Surat keterangan tempat praktik. Bentuk dan penerbitnya mengikuti formulir dari dinas setempat.
- Bukti kecukupan SKP (Satuan Kredit Profesi) untuk perpanjangan SIP. Pedoman Menteri Kesehatan menetapkan kebutuhan SKP bidan sebanyak 50 SKP dalam lima tahun.
- SIP tempat praktik sebelumnya, bila kamu mengajukan SIP untuk lokasi berikutnya.
- Bukti pemenuhan kompetensi, bila kamu belum pernah memiliki SIP atau sudah berhenti praktik lebih dari lima tahun.
Persyaratan Tambahan untuk Praktik Mandiri Bidan
Beberapa pemerintah daerah menambahkan syarat teknis, terutama untuk praktik mandiri bidan. Contohnya:
- surat pengantar dari kepala puskesmas setempat,
- surat keterangan sehat jasmani dan rohani,
- hasil pemeriksaan kualitas air, dan
- perjanjian pengelolaan limbah B3.
Daftar ini bukan syarat nasional. Syarat dasar menurut UU hanya STR dan tempat praktik. Ombudsman Jawa Timur pernah mengungkap dugaan pemda yang mempersulit penerbitan SIP baru.
Karena itu, tanyakan ke Dinas Kesehatan atau DPMPTSP kabupaten/kota, lalu minta dasar aturan untuk setiap syarat tambahan. Cara ini menghemat waktu. Berkas yang kurang sering kembali ke pemohon dan memperlambat proses.
Cara Mengurus Izin Praktik Bidan Langkah demi Langkah
Proses pengurusan SIP sedang bergerak ke arah digital. Kementerian Kesehatan menghubungkan data STR, SKP, dan SIP lewat ekosistem SATUSEHAT.
Meski begitu, mekanisme pengajuan SIP tetap mengikuti ketentuan pemerintah daerah masing-masing.
Langkah 1: Pastikan STR dan Data Profil Beres
Mulailah dari portal SATUSEHAT SDMK. Login, lalu perbarui data profil, termasuk data pekerjaan dan tempat praktik.
Cek juga apakah STR seumur hidup sudah terbit. Data yang tidak sinkron kerap jadi biang keladi permohonan yang tertunda.
Langkah 2: Siapkan Dokumen dan Tempat Praktik
Kumpulkan semua dokumen persyaratan. Pindai dengan jelas. Pastikan nama dan nomor identitas sama di setiap berkas. Bila kamu akan membuka praktik mandiri, siapkan pula ruang praktik yang memenuhi standar daerah.
Langkah 3: Ajukan Permohonan ke Pemerintah Daerah
Selanjutnya, ajukan permohonan ke Dinas Kesehatan atau DPMPTSP kabupaten/kota tempat kamu berpraktik. Banyak daerah sudah membuka layanan unggah dokumen secara daring. Petugas akan memeriksa berkasmu, dan bila ada yang kurang, mereka mengembalikannya untuk diperbaiki.
Langkah 4: Verifikasi dan Penerbitan SIP
Bila semua syarat lengkap, pemerintah daerah menerbitkan SIP. Simpan salinannya. UU 17/2023 juga mewajibkan tenaga kesehatan yang membuka praktik perseorangan menampilkan identitas, termasuk nomor SIP dan STR, di tempat praktik. Catat tanggal berakhirnya SIP agar kamu bisa memperpanjang tepat waktu.
Masa Berlaku, Perpanjangan, dan Batasan Tempat Praktik
SIP bidan berlaku lima tahun dan bisa diperpanjang. STR tidak memerlukan perpanjangan karena berlaku seumur hidup. Dengan skema ini, penjagaan mutu bidan berpindah ke SIP, dan SKP menjadi syarat perpanjangannya.
Soal tempat praktik, aturannya cukup rinci. Satu SIP hanya berlaku untuk satu tempat praktik. Permenkes 13/2025 menyebut penerbitan SIP maksimal untuk tiga tempat praktik, dan Menteri menetapkan jumlah SIP untuk tiap jenis tenaga.
Misalnya kamu bekerja di klinik sekaligus membuka praktik mandiri. Dalam kasus itu, kamu butuh SIP untuk masing-masing lokasi. Tanyakan ke dinas berapa SIP yang boleh kamu miliki sebagai bidan.
Bagaimana kalau kamu pindah lokasi? SIP tidak berlaku lagi bila tempat praktiknya berubah, sehingga kamu perlu mengajukan SIP baru untuk lokasi tersebut.
Saran saya, kumpulkan SKP sejak dini. Banyak bidan baru sibuk mencari SKP ketika SIP hampir habis. Hasilnya, perpanjangan tersendat dan praktik terpaksa berhenti sementara. Sayang sekali, padahal masalah ini mudah dihindari.
Sanksi bagi Bidan yang Berpraktik Tanpa Izin
Berpraktik tanpa SIP membawa risiko serius. UU 17/2023 mengatur sanksi dalam dua jalur. Pertama, tenaga kesehatan yang berpraktik tanpa STR dan/atau SIP dikenai sanksi administratif berupa denda administratif.
Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan yang lalai menjalankan kewajiban perizinan juga dikenai sanksi administratif.
Kedua, ada ancaman pidana. Orang yang mempekerjakan tenaga kesehatan tanpa SIP terancam penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.
Ancaman yang sama berlaku bagi orang yang menggunakan identitas atau cara lain yang menimbulkan kesan seolah-olah memiliki STR dan/atau SIP (Pasal 441).
Ada risiko lain yang sering luput dari perhatian. Bila terjadi sengketa pelayanan, pasien dapat mempersoalkan legalitas praktikmu.
Pada saat itu, posisi hukum kamu melemah. Karena itu, perlakukan SIP sebagai dokumen penting yang menjaga posisimu sebagai tenaga profesional.
FAQ: Pertanyaan Seputar Izin Praktik Bidan
Apakah SIPB masih berlaku setelah UU Kesehatan 2023?
Masih. SIP yang terbit sebelum UU 17/2023 tetap berlaku sampai masa berlakunya habis. Setelah itu, kamu mengurus SIP baru atau perpanjangan dengan syarat terbaru. Istilah resminya kini SIP, dengan fungsi yang sama seperti SIPB.
Apakah bidan masih perlu rekomendasi organisasi profesi?
Tidak. UU 17/2023 menghapus rekomendasi organisasi profesi sebagai syarat SIP. Namun, praktik di lapangan bisa berbeda.
Sebagian dinas masih melakukan visitasi ke tempat praktik mandiri bersama pihak terkait. Tanyakan prosedur terkini ke dinas setempat, dan minta dasar aturannya bila ada syarat yang terasa berlebihan.
Berapa lama masa berlaku SIP bidan?
Lima tahun. Kamu bisa memperpanjangnya dengan memenuhi syarat, termasuk kecukupan SKP.
Kesimpulan
Izin praktik bidan terdiri dari dua lapis dokumen, yaitu STR seumur hidup dan SIP lima tahunan untuk tiap tempat praktik. Syarat dasarnya mencakup STR dan tempat praktik, ditambah bukti SKP saat perpanjangan.
Langkah yang saya sarankan cukup jelas. Perbarui data di SATUSEHAT SDMK, tanyakan syarat teknis ke dinas setempat, lalu ajukan SIP dan pantau prosesnya.
Menurut saya, aturan baru ini adil dan lebih ringan bagi bidan, asalkan kamu disiplin menjaga kompetensi lewat SKP. Aturan yang sering berubah memang membuat banyak bidan salah langkah.
Maka, jangan ragu meminta pendampingan hukum sebelum mengajukan izin atau membuka praktik mandiri.
Masih ragu soal dokumen atau prosedur di daerahmu? Klik poster yang tersedia di halaman ini, atau tekan tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website. Tim kami siap membantumu berpraktik dengan tenang dan sesuai hukum.
Baca juga: Aset Kripto Bappebti: Daftar, Aturan, dan Pengawasannya
Ringkasan
- Izin praktik bidan wajib dimiliki sebelum bidan menjalankan praktik, baik mandiri maupun di fasilitas kesehatan.
- Istilah SIPB kini disebut SIP dalam regulasi, berdasarkan UU 17/2023, PP 28/2024, dan Permenkes 13/2025.
- STR bidan berlaku seumur hidup, sedangkan SIP berlaku lima tahun dan bisa diperpanjang.
- Syarat dasar SIP menurut UU adalah STR dan tempat praktik, ditambah bukti SKP untuk perpanjangan.
- Satu SIP hanya berlaku untuk satu tempat praktik, dengan batas maksimal penerbitan untuk tiga tempat praktik. Pindah lokasi berarti mengajukan SIP baru.
- Syarat teknis tambahan untuk praktik mandiri berbeda di tiap daerah, jadi minta dasar aturannya bila ada yang janggal.
- Praktik tanpa SIP berujung denda administratif. Pihak yang mempekerjakan tenaga tanpa SIP atau memakai identitas seolah-olah ber-SIP terancam pidana hingga lima tahun atau denda Rp500 juta.
- Perbarui data di SATUSEHAT SDMK dan kumpulkan SKP sejak dini agar perpanjangan berjalan lancar.
Referensi
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 105), khususnya Pasal 260, 263, 264, 313, 441, dan 449.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan. jdih.kemkes.go.id dan peraturan.bpk.go.id.
- Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/1911/2023 tentang Penyelenggaraan Registrasi dan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca Terbitnya UU 17/2023.
- Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/6/2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1561/2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pemenuhan Kecukupan SKP bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.
- Kementerian Kesehatan RI. “Urus STR Makin Mudah, Cepat, dan Transparan.” kemkes.go.id.
- Kementerian Kesehatan RI. “Dokter Tetap Bisa Praktik di Tiga Tempat, Ini Syaratnya.” kemkes.go.id.
- Kementerian Kesehatan RI. “Surat Izin Praktik Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Bisa Digunakan sampai Masa Berlaku Habis.” kemkes.go.id.
- Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur. “Ombudsman Temukan Pemda di Jatim Mempersulit Izin Praktik Nakes.” ombudsman.go.id (28 November 2024).
