Legalitas Archives - Page 5 of 30

Panduan Lengkap NPWP Badan Usaha: Syarat, Cara Buat Online, & Fungsinya

April 28, 2026

Setiap bisnis yang ingin tumbuh tidak bisa mengabaikan legalitasnya. Tanpa fondasi hukum yang kuat, sebuah usaha akan kesulitan mengakses pembiayaan, menjalin kemitraan strategis, hingga mengikuti tender yang menggiurkan. Salah satu pilar legalitas terpenting bagi setiap entitas bisnis adalah NPWP badan usaha, yakni identitas resmi yang membuktikan bahwa perusahaan Anda terdaftar dan diakui negara sebagai Wajib Pajak yang sah. Kesadaran akan pentingnya administrasi perpajakan di kalangan pelaku usaha terus meningkat dari tahun ke tahun. Mengacu pada laporan kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan telah mencapai lebih dari 60 hingga 70 persen dalam beberapa tahun terakhir. Angka ini menegaskan bahwa semakin banyak entitas bisnis yang mulai sadar betapa pentingnya tertib administrasi perpajakan sebagai investasi kepercayaan jangka panjang. Namun masih banyak pelaku usaha yang belum memahami apa itu NPWP badan, apa bedanya dengan NPWP pribadi, dokumen apa saja yang dibutuhkan, dan bagaimana cara mengurusnya secara online. Artikel ini akan membahas semua hal tersebut secara tuntas. Mulai dari pengertian dan fungsi, perbedaan dengan NPWP pribadi, syarat untuk PT dan CV, langkah pendaftaran online, hingga risiko nyata jika usaha Anda belum memilikinya. Apa itu NPWP Badan Usaha dan Fungsinya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan adalah nomor identitas resmi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada entitas bisnis. Entitas yang dimaksud mencakup berbagai bentuk usaha, seperti Perseroan Terbatas (PT), Commanditaire Vennootschap (CV), yayasan, koperasi, maupun badan usaha lainnya. Nomor ini diberikan sebagai tanda bahwa entitas tersebut telah terdaftar sebagai Wajib Pajak dan memiliki kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Berbeda dengan NPWP pribadi yang melekat pada individu, NPWP badan melekat pada entitas hukum itu sendiri, terlepas dari siapa pun pengurusnya saat ini. Fungsi NPWP Badan Usaha Kepemilikan NPWP badan bukan sekadar formalitas administratif. Dalam praktik bisnis sehari-hari, nomor ini memiliki peran yang sangat vital bagi kelangsungan dan perkembangan usaha. 1. Identitas resmi Wajib Pajak Badan. NPWP badan adalah identitas resmi perusahaan di hadapan otoritas pajak, dan semua pelaporan serta pembayaran pajak perusahaan menggunakan nomor ini sebagai referensi utama. 2. Syarat mengurus perizinan usaha. Dalam sistem Online Single Submission (OSS), NPWP badan menjadi salah satu prasyarat untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB), dan tanpa NIB, operasional bisnis secara resmi tidak dapat berjalan. 3. Syarat membuka rekening giro perusahaan. Hampir seluruh bank di Indonesia mensyaratkan NPWP badan untuk membuka rekening atas nama perusahaan, dan ini penting untuk memisahkan arus kas bisnis dari keuangan pribadi pemilik. 4. Syarat mengikuti tender pemerintah dan swasta. Baik dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah maupun dalam proses seleksi vendor perusahaan swasta besar, NPWP badan adalah dokumen legalitas yang wajib dilampirkan. Pengamat perpajakan Yustinus Prastowo menegaskan bahwa kepemilikan NPWP bagi badan usaha merupakan fondasi awal bagi kredibilitas dan akuntabilitas bisnis di mata perbankan, investor, dan mitra usaha. Dengan kata lain, NPWP badan bukan hanya soal pajak, tetapi juga soal bagaimana dunia bisnis menilai keseriusan Anda dalam menjalankan usaha. Perbedaan NPWP Pribadi dan NPWP Badan Usaha Sebelum mengurus NPWP badan, penting untuk memahami perbedaan NPWP pribadi dan NPWP badan secara mendasar. Pemahaman ini diperlukan agar tidak keliru dalam proses pendaftaran maupun penggunaannya di kemudian hari. a) Perbedaan Format Nomor Berdasarkan Regulasi Terbaru Salah satu perbedaan paling signifikan dan relevan saat ini adalah soal format nomor NPWP itu sendiri. Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022 yang telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 136 Tahun 2023, format NPWP resmi berubah menjadi 16 digit untuk semua jenis Wajib Pajak terhitung mulai 1 Juli 2024. Namun cara pembentukan angka 16 digit tersebut berbeda antara NPWP pribadi dan NPWP badan. Untuk NPWP Pribadi, nomor 16 digit dibentuk langsung dari Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sudah dimiliki setiap warga negara Indonesia. Sementara untuk NPWP Badan Usaha, nomor 16 digit dibentuk dengan menambahkan angka “0” di depan NPWP lama yang berjumlah 15 digit. Perubahan format ini merupakan bagian dari integrasi data nasional yang bertujuan menyederhanakan sistem administrasi perpajakan dan menghubungkannya dengan basis data kependudukan secara lebih terpadu. b) Tabel Perbandingan NPWP Pribadi vs NPWP Badan Aspek NPWP Pribadi NPWP Badan Usaha Subjek Individu (karyawan, pengusaha perorangan) Entitas/organisasi (PT, CV, Yayasan, dll.) Format (PMK 136/2023) Menggunakan NIK (16 digit) Menambah angka 0 di depan NPWP lama (15 menjadi 16 digit) Beban Pajak Utama PPh Pasal 21, PPh Final UMKM PPh Badan (Pasal 25/29), PPh Pasal 23, PPN Memahami perbedaan ini penting agar pengurus perusahaan tidak menggunakan NPWP pribadi milik direktur untuk keperluan perpajakan entitas bisnis. Keduanya adalah subjek hukum yang terpisah dan memiliki kewajiban pajak yang berbeda satu sama lain. Syarat NPWP Badan Usaha PT dan CV Syarat NPWP badan usaha untuk PT dan CV memiliki beberapa perbedaan yang perlu diperhatikan. Perbedaan ini terutama berkaitan dengan dokumen legalitas pendirian masing-masing bentuk usaha yang memang berbeda secara hukum. a) Syarat untuk Perseroan Terbatas (PT) PT adalah badan hukum yang pendiriannya disahkan oleh negara melalui Kementerian Hukum dan HAM, sehingga dokumen yang dibutuhkan bersifat lebih formal. Berikut persyaratan untuk membuat NPWP badan usaha PT: Syarat untuk Persekutuan Komanditer (CV) CV memiliki karakteristik yang berbeda dari PT karena bukan merupakan badan hukum tersendiri, sehingga dokumen pendukungnya pun berbeda. Berikut persyaratan untuk membuat NPWP badan usaha CV: Cara Membuat NPWP Badan Usaha Secara Online Cara membuat NPWP badan usaha secara online kini jauh lebih mudah dan tidak mengharuskan siapa pun untuk antre berjam-jam di kantor pajak. DJP telah menyediakan sistem e-Registration atau e-Reg yang dapat diakses dari mana saja selama terhubung dengan internet. Berikut adalah panduan cara membuat NPWP badan usaha online langkah demi langkah. Efektivitas sistem ini telah dibuktikan secara akademis oleh penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal administrasi bisnis dan perpajakan oleh Widodo dan Santoso pada tahun 2020. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa sistem e-registration DJP terbukti secara signifikan mempermudah proses pendaftaran, memangkas biaya, dan mempercepat waktu pengurusan administrasi. Sistem ini dinilai sangat efektif dalam mendorong pengusaha baru untuk mendaftar tanpa harus datang langsung ke KPP, dan ini merupakan langkah modernisasi pelayanan publik yang nyata manfaatnya bagi pelaku usaha. Risiko Usaha Tanpa NPWP Badan dan Solusinya Banyak pelaku usaha yang menunda pengurusan NPWP badan karena menganggapnya rumit atau tidak mendesak. Padahal, risiko usaha tanpa

SELENGKAPNYA

Panduan Lengkap LKPM: Pengertian, Aturan Lapor di OSS, dan Sanksi Bagi PT

April 24, 2026

Pelaporan kegiatan usaha adalah tulang punggung dari sistem investasi nasional yang sehat dan terukur. Di Indonesia, instrumen utama yang digunakan untuk keperluan ini adalah LKPM atau Laporan Kegiatan Penanaman Modal, sebuah laporan wajib yang menghubungkan aktivitas bisnis di lapangan dengan data investasi yang dikelola oleh negara. Tanpa laporan yang rutin dan akurat dari para pelaku usaha, termasuk PT skala menengah sekalipun, pemerintah tidak akan pernah bisa memotret kondisi investasi nasional secara nyata. Mengutip data resmi Kementerian Investasi/BKPM RI, realisasi investasi Indonesia secara kumulatif sepanjang tahun 2024 menorehkan angka Rp 1.714,2 triliun dan berhasil menyerap sekitar 2,4 juta tenaga kerja. Pencapaian monumental itu tidak akan mungkin terdokumentasi dengan baik. Apalagi dijadikan acuan kebijakan, tanpa kepatuhan kolektif para pelaku usaha dalam mengisi dan mengirimkan LKPM secara rutin setiap periodenya. Apa Itu LKPM dan Dasar Hukumnya? LKPM adalah laporan wajib yang harus disampaikan oleh setiap pelaku usaha kepada pemerintah secara berkala. Isi dari laporan ini mencakup perkembangan realisasi investasi beserta kendala atau permasalahan yang dihadapi perusahaan dalam suatu periode tertentu. Laporan ini merupakan cerminan nyata dari sejauh mana modal yang telah dinyatakan dalam dokumen perizinan benar-benar bergerak, terserap, dan menghasilkan dampak ekonomi yang terukur di lapangan. Dasar hukum yang mengatur kewajiban ini bersandar pada Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Regulasi ini dirancang selaras dengan transformasi sistem perizinan nasional melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA), yang mengintegrasikan seluruh siklus perizinan. Mulai dari pendaftaran NIB hingga pengawasan kepatuhan rutin, ke dalam satu platform digital terpadu. Pentingnya konsistensi pelaporan ini pernah ditegaskan langsung oleh Bahlil Lahadalia, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM, dalam pernyataannya kepada Antara News. Beliau menyatakan bahwa LKPM dilaporkan guna mengetahui perkembangan realisasi penanaman modal dalam setiap kurun waktu, dan menegaskan bahwa jadwal pelaporan bersifat tetap tanpa ada pelonggaran, sebab pengusaha selalu berhadapan dengan masalah dan itulah justru alasan mengapa laporan harus terus berjalan. Siapa yang Wajib Lapor LKPM? Termasuk Kewajiban untuk PT Kewajiban menyampaikan LKPM berlaku bagi semua badan usaha, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), yang memiliki nilai investasi di atas Rp 1 miliar. Artinya, hampir seluruh PT yang beroperasi secara aktif dan telah mengantongi NIB masuk dalam kategori wajib lapor ini. Tanpa pengecualian berdasarkan sektor atau usia berdirinya perusahaan. Adapun pihak yang dikecualikan dari kewajiban ini adalah usaha mikro dengan nilai modal di bawah Rp 1 miliar, serta beberapa sektor yang telah memiliki instrumen pelaporan tersendiri, yakni sektor perbankan, asuransi, dan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Namun realitas di lapangan tidak selalu sesederhana bunyi aturan yang tertulis. Riset dari Resi Mulia Syafitri dari Universitas Andalas pada tahun 2023 dalam kajiannya tentang pelaksanaan kewajiban LKPM mengungkap fakta yang cukup mengkhawatirkan. Banyak perusahaan atau PT yang tercatat mangkir dari kewajiban pelaporan ini bukan karena kegiatan usahanya berhenti atau tidak ada aktivitas investasi yang berjalan, melainkan semata-mata karena tidak ada sumber daya manusia internal yang secara khusus memahami dan bertanggung jawab atas tata cara pelaporan yang berlaku. Perusahaan tetap beroperasi dan investasi tetap berjalan. Tetapi tidak ada satu pun orang di dalam organisasi yang tahu cara mengisinya atau bahkan mengingat kapan tenggat waktunya. Periode dan Cara Mengisi LKPM Online di OSS A) Periode Pelaporan Frekuensi penyampaian LKPM ditentukan berdasarkan skala usaha yang dimiliki. Pelaku Usaha Kecil dengan nilai modal antara Rp 1 miliar hingga Rp 5 miliar wajib melapor setiap 6 bulan sekali atau semesteran, yaitu pada akhir Juni dan akhir Desember setiap tahunnya. Sementara itu, Pelaku Usaha Menengah dan Besar dengan modal di atas Rp 5 miliar wajib melapor setiap 3 bulan sekali atau triwulanan, mengikuti periode Januari hingga Maret, April hingga Juni, Juli hingga September, dan Oktober hingga Desember. Tenggat waktu ini bersifat tetap dan tidak dapat diperpanjang atas permintaan pihak manapun. B) Cara Mengisi LKPM Online di OSS Proses pelaporan dilakukan sepenuhnya secara digital melalui platform resmi di oss.go.id. Berikut adalah alur pelaporan yang perlu diikuti secara berurutan. Alurnya memang tampak sederhana, namun dalam praktiknya tidak sedikit pemilik usaha yang tersandung justru di langkah paling awal, yaitu proses login. Riset dari Jurnal Birokrasi STIA YAPP pada tahun 2024 bertajuk “Pengaruh LKPM Terhadap Kemajuan NIB di Era Digitalisasi” menyoroti persoalan nyata ini secara spesifik. Banyak direktur PT yang mengurus NIB dan perizinan usaha di tahap awal menyerahkan seluruh prosesnya kepada pihak ketiga seperti notaris atau konsultan. Akibatnya, ketika sistem OSS-RBA mulai berjalan dan kewajiban operasional rutin seperti LKPM harus dipenuhi secara mandiri, para pemilik usaha tersebut kehilangan kendali atas akun OSS mereka sendiri atau kebingungan bagaimana cara mengaksesnya. Perizinan berhasil terbit, tetapi akuntabilitas digital atas akun OSS tidak pernah benar-benar dipegang oleh pihak internal perusahaan. Sanksi Jika Tidak Lapor LKPM Bagi PT yang mengabaikan kewajiban pelaporan ini, konsekuensinya nyata, bertahap, dan semakin berat apabila terus dibiarkan. Mengacu pada Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021, Pasal 50 hingga 51, sanksi administratif diberikan secara progresif dengan urutan sebagai berikut. Dampaknya jauh melampaui sekadar urusan birokrasi dan bisa mengancam keberlangsungan bisnis secara keseluruhan. Pemerintah pun tidak main-main dalam hal pengawasan ini. Wakil Menteri Investasi/Hilirisasi Todotua Pasaribu dalam rilis pers resmi BKPM menegaskan bahwa data LKPM merupakan fondasi penting bagi negara untuk mencapai target-target investasi hilirisasi skala besar. Kepatuhan pelaporan disebut sebagai bentuk kontribusi vital dari pelaku usaha bagi ekosistem investasi nasional, dan pemerintah menyatakan pengawasan akan terus diperketat seiring dengan meningkatnya target investasi dari tahun ke tahun. Solusi agar Kewajiban LKPM Tidak Pernah Terlewat Menjaga kepatuhan LKPM sebenarnya tidak membutuhkan sistem yang rumit. Yang diperlukan hanyalah disiplin sederhana dan pembagian tanggung jawab yang jelas di dalam internal perusahaan. Ada beberapa langkah praktis yang dapat segera diterapkan tanpa biaya besar. Langkah pertama adalah membuat Compliance Calendar atau kalender kepatuhan yang mencantumkan tenggat waktu LKPM secara berdampingan dengan jadwal pelaporan SPT pajak dan kewajiban periodik lainnya, sehingga tidak ada satu pun tenggat yang luput dari perhatian manajemen. Langkah kedua adalah menunjuk satu orang staf sebagai PIC atau Person in Charge yang secara khusus memegang dan memahami akses akun OSS perusahaan, serta bertanggung jawab penuh atas seluruh proses pelaporan berkala. Langkah ketiga adalah memverifikasi

SELENGKAPNYA

Strategi Merger dan Akuisisi di Indonesia: Panduan Lengkap Aspek Hukum, Pajak, dan Prosedur

April 23, 2026

Di tengah persaingan pasar global yang semakin ketat pada 2026, perusahaan tidak lagi bisa mengandalkan pertumbuhan dari dalam saja. Ekspansi melalui Merger dan Akuisisi (M&A) kini menjadi salah satu strategi paling banyak dipilih. Supaya dapat memperluas pangsa pasar, mendapatkan teknologi baru, atau memperkuat posisi di industri yang sedang berubah cepat. Berdasarkan proyeksi tren pasar modal dari Statista, nilai transaksi M&A di Asia Tenggara, khususnya Indonesia, diproyeksikan tetap kuat dengan fokus utama pada konsolidasi sektor energi terbarukan dan infrastruktur digital. Indonesia sebagai ekonomi terbesar di kawasan dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa, menjadi salah satu tujuan M&A paling menarik bagi investor domestik maupun asing. Namun di balik potensi besar tersebut, terdapat kompleksitas regulasi yang tidak bisa diabaikan. Aksi korporasi yang tidak mematuhi kerangka hukum yang berlaku. Ini berisiko menghadapi hambatan dari otoritas persaingan usaha, gugatan dari pemegang saham minoritas, hingga sanksi perpajakan. Memahami aspek legal secara menyeluruh dapat menjadi fondasi yang menentukan apakah sebuah transaksi M&A akan berhasil menciptakan nilai atau justru menjadi beban jangka panjang. 1. Beda Merger dan Akuisisi dalam Perspektif Hukum Sebelum membahas prosedur teknis, penting untuk memahami perbedaan mendasar antara merger dan akuisisi dari sudut pandang hukum Indonesia. Kedua istilah ini sering digunakan secara bergantian dalam percakapan bisnis sehari-hari. Namun, keduanya memiliki konsekuensi hukum yang sangat berbeda. A) Merger (Penggabungan) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), merger adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada. Akibat hukumnya, seluruh aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih secara otomatis kepada perseroan yang menerima penggabungan, tanpa perlu melalui proses likuidasi. Dalam skema merger, hanya ada satu entitas yang tersisa setelah proses selesai. Sebagai contoh, jika Perusahaan A bergabung ke dalam Perusahaan B. Maka Perusahaan A berakhir secara hukum dan seluruh hak serta kewajibannya berpindah kepada Perusahaan B. B) Akuisisi (Pengambilalihan) Akuisisi atau pengambilalihan berfokus pada perpindahan kendali atas sebuah perusahaan, bukan penggabungan entitasnya. Sesuai UUPT dan peraturan turunannya, akuisisi dapat dilakukan melalui dua cara. Yaitu pembelian saham yang sudah beredar atau pembelian saham baru yang diterbitkan oleh perseroan. Perbedaan paling mendasar dari merger adalah kedua perusahaan tetap berdiri secara hukum setelah transaksi selesai. Perusahaan yang diakuisisi tetap ada sebagai badan hukum tersendiri. Namun kendali atas perusahaan tersebut telah berpindah ke tangan pihak pengakuisisi. Tabel Perbandingan Merger vs. Akuisisi Aspek Merger Akuisisi Status Entitas Salah satu entitas bubar demi hukum Kedua entitas tetap ada Kepemilikan Saham Saham digabungkan atau dikonversi Saham berpindah ke pengakuisisi Dampak terhadap Karyawan Berpotensi ada efisiensi karena penyatuan fungsi Umumnya lebih terbatas, tergantung perjanjian Dasar Hukum Utama Pasal 122–137 UUPT Pasal 125–135 UUPT Kompleksitas Prosedur Lebih kompleks karena melibatkan dua RUPS Relatif lebih sederhana Kewajiban Notifikasi KPPU Wajib jika melampaui ambang batas Wajib jika melampaui ambang batas 2. Syarat dan Tahapan M&A sesuai Regulasi Terbaru Proses M&A di Indonesia tidak hanya dari negosiasi harga dan penandatanganan perjanjian. Ada serangkaian tahapan prosedural yang diwajibkan oleh hukum. Setiap tahapan memiliki tenggat waktu serta konsekuensi hukum tersendiri apabila tidak dipenuhi. Tahap 1: Penyusunan Rancangan Penggabungan atau Pengambilalihan Langkah pertama yang wajib dilakukan adalah penyusunan rancangan merger atau akuisisi oleh Direksi dari perseroan yang terlibat. Dalam menyusun rancangan ini, UUPT mewajibkan Direksi untuk memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas, karyawan, kreditur, masyarakat luas, serta persaingan usaha yang sehat. Rancangan tersebut harus memuat informasi yang lengkap. Mulai dari nama dan domisili perseroan yang terlibat, alasan dan penjelasan Direksi, laporan keuangan, metode pelaksanaan penggabungan, hingga rancangan perubahan anggaran dasar apabila diperlukan. Tahap 2: Persetujuan RUPS dan Notifikasi Publik Setelah rancangan disusun, dokumen tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) masing-masing perseroan. Syarat kuorum untuk RUPS yang membahas M&A lebih ketat dibandingkan RUPS biasa. Yaitu dihadiri paling sedikit tiga perempat dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan disetujui oleh paling sedikit tiga perempat bagian dari jumlah suara yang hadir. Sebelum RUPS diselenggarakan, perseroan juga wajib mengumumkan ringkasan rancangan penggabungan di satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Pengumuman ini berfungsi sebagai bentuk perlindungan bagi para kreditur, memberi mereka kesempatan untuk mengajukan keberatan apabila transaksi dinilai berpotensi merugikan kemampuan perseroan dalam memenuhi kewajibannya. Tahap 3: Kepatuhan Persaingan Usaha melalui PP Nomor 44 Tahun 2021 Aspek ini sering luput dari perhatian pelaku bisnis. Namun justru berpotensi menimbulkan masalah paling serius jika diabaikan. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur kewajiban notifikasi kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Perusahaan wajib melaporkan transaksi M&A kepada KPPU apabila nilai aset gabungan melebihi Rp5 triliun, atau nilai penjualan gabungan melebihi Rp15 triliun. Khusus untuk sektor perbankan, ambang batas aset yang wajib dinotifikasikan adalah Rp20 triliun. Notifikasi ini bersifat post-merger. Artinya dilakukan setelah transaksi efektif secara hukum, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja setelah tanggal penggabungan atau pengambilalihan berlaku secara yuridis. KPPU berwenang menilai apakah transaksi berpotensi menciptakan posisi dominan yang merugikan persaingan. Jika terbukti melanggar, KPPU dapat menjatuhkan denda bahkan memerintahkan pembatalan transaksi. Tahap 4: Aspek Pasar Modal melalui POJK No. 9/2018 Bagi perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, terdapat lapisan regulasi tambahan yang wajib dipatuhi. POJK Nomor 9/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka mengatur mekanisme khusus yang dirancang untuk melindungi kepentingan pemegang saham publik. Salah satu kewajiban terpenting dalam regulasi ini adalah Penawaran Tender Wajib atau mandatory tender offer. Apabila akuisisi mengakibatkan seseorang atau suatu pihak menguasai lebih dari 50 persen saham berhak suara suatu perusahaan terbuka, maka pihak tersebut wajib melakukan penawaran kepada seluruh pemegang saham publik lainnya dengan harga yang telah ditentukan sesuai ketentuan. 3. Efisiensi Pajak melalui PMK Nomor 1 Tahun 2026 Aspek perpajakan adalah salah satu pertimbangan paling krusial dalam setiap pengambilan keputusan M&A. Pada 2026, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan regulasi yang memberikan insentif signifikan bagi pelaku M&A melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 Tahun 2026. a. Insentif Nilai Buku dalam PMK Nomor 1 Tahun 2026 PMK Nomor 1 Tahun 2026 mengizinkan perusahaan yang melakukan merger atau akuisisi untuk menggunakan nilai buku sebagai dasar pengalihan harta dalam rangka restrukturisasi, bukan nilai pasar seperti yang berlaku dalam transaksi biasa.

SELENGKAPNYA

Panduan Lengkap Akta Notaris untuk Perusahaan: Fungsi, Jenis, dan Biaya Terkini

April 22, 2026

Membangun bisnis yang kredibel dan aman secara hukum adalah impian setiap pengusaha. Namun di balik semangat membangun usaha, banyak pelaku bisnis yang masih melewatkan satu fondasi paling krusial, yaitu legalitas dokumen bisnis. Fakta di lapangan cukup mengkhawatirkan. Sengketa antara mitra bisnis, perselisihan kepemilikan saham, hingga konflik internal perusahaan seringkali bukan disebabkan oleh niat buruk salah satu pihak. Melainkan karena kesepakatan yang dibuat hanya berdasarkan kepercayaan lisan atau dokumen informal yang tidak memiliki kekuatan hukum. Ketika masalah muncul, tidak ada satu pun dokumen yang bisa dijadikan pegangan di pengadilan. Di sinilah akta notaris berperan sangat penting. Dokumen ini dapat menjadi pelindung bisnis yang sesungguhnya. Artikel ini akan membahas tuntas mulai dari pengertian, fungsi, jenis-jenis, hingga estimasi biaya dan solusi pengurusannya agar bisnis Anda berdiri di atas fondasi hukum yang kokoh. Apa Itu Akta Notaris? Secara sederhana, akta notaris adalah dokumen resmi yang tergolong sebagai akta autentik. Dokumen ini dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, dalam hal ini adalah seorang Notaris. Akta notaris memiliki kedudukan hukum tertinggi dibandingkan dokumen biasa yang dibuat sendiri oleh para pihak, atau yang dikenal sebagai akta di bawah tangan. Landasan hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris secara tegas mengatur hal ini. Dalam Pasal 1 angka 7 disebutkan bahwa Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Ini berarti setiap akta yang dikeluarkan notaris mengikuti prosedur baku yang diatur oleh negara. Dalam dunia akademik hukum, pakar kenotariatan G.H.S. Lumban Tobing dalam bukunya Peraturan Jabatan Notaris menjelaskan bahwa akta autentik termasuk akta notaris pada hakikatnya memuat kebenaran formal yang memberikan pembuktian yang sempurna atau yang dikenal dengan istilah volledig bewijskracht. Artinya, segala sesuatu yang tertulis di dalam akta tersebut dianggap benar secara hukum. Hal itu berlaku sampai ada pihak yang mampu membuktikan sebaliknya melalui jalur pengadilan. Inilah yang membedakan akta notaris dari sekadar surat perjanjian biasa. Fungsi Akta Notaris untuk Perusahaan Memahami fungsi akta notaris untuk perusahaan adalah langkah pertama agar pelaku usaha tidak meremehkan perannya. Berikut tiga fungsi utama yang perlu diketahui setiap pelaku usaha. Pertama, sebagai bukti legalitas tertinggi dengan kekuatan pembuktian sempurna. Ketika sebuah transaksi atau kesepakatan bisnis dituangkan dalam akta notaris, kebenarannya tidak bisa begitu saja digugat oleh pihak lain. Jika ada pihak yang merasa dirugikan dan ingin membatalkan kesepakatan tersebut, ia harus membuktikannya secara hukum di pengadilan. Proses ini tentu tidak mudah. Sehingga akta notaris memberikan rasa aman dan kepastian bagi semua pihak yang terlibat. Kedua, menjadi syarat wajib untuk pengurusan dokumen legalitas lanjutan. Tanpa akta notaris, perusahaan tidak bisa melangkah ke tahap berikutnya. Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS, pendaftaran NPWP Badan di Direktorat Jenderal Pajak, hingga pembukaan rekening bank atas nama perusahaan, semuanya mensyaratkan akta pendirian yang sah dari notaris. Singkatnya, akta notaris adalah pintu gerbang pertama sebelum bisnis bisa beroperasi secara resmi dan diakui. Ketiga, mencegah sengketa internal maupun eksternal. Akta notaris memperjelas hak dan kewajiban setiap pihak secara hitam di atas putih. Berapa persen kepemilikan saham masing-masing pendiri, siapa yang berwenang menandatangani kontrak atas nama perusahaan, hingga bagaimana mekanisme jika salah satu pemegang saham ingin keluar, semua pertanyaan kritis ini dijawab dan dikunci secara hukum melalui akta notaris. Dengan begitu, potensi konflik di masa depan dapat diminimalkan sejak awal. Pandangan ini sejalan dengan kesimpulan penelitian Santoso, B. (2018) dalam jurnal Hukum dan Kenotariatan berjudul “Peran Notaris dalam Memberikan Kepastian Hukum bagi Pelaku Usaha Perseroan Terbatas”. Riset tersebut menyimpulkan bahwa kehadiran notaris tidak hanya bersifat administratif. Notaris berfungsi sebagai instrumen pencegahan konflik atau preventive law yang memastikan seluruh anggaran dasar perusahaan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan regulasi yang berlaku. Dengan kata lain, notaris bukan sekadar tukang cap, melainkan penjaga integritas hukum sebuah perusahaan sejak hari pertama berdirinya. Jenis-jenis Akta Notaris dalam Bisnis Akta notaris tidak hanya dibutuhkan saat mendirikan perusahaan. Dalam perjalanan bisnis, ada berbagai momen penting yang juga memerlukan akta notaris untuk memberikan kepastian hukum. 1. Akta Pendirian Perusahaan (PT, CV, Firma) Ini adalah jenis akta yang paling dikenal oleh masyarakat umum. Akta notaris untuk pendirian PT memuat anggaran dasar perusahaan, identitas para pendiri, struktur modal, serta susunan pengurus seperti direksi dan komisaris. Tanpa akta ini, sebuah PT tidak akan mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan secara hukum belum eksis sebagai badan hukum. Hal yang sama berlaku untuk CV dan Firma. Meskipun mekanisme pendaftarannya sedikit berbeda. 2. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Seiring perusahaan berkembang, keputusan-keputusan besar pasti akan mengikutinya. Ketika perusahaan hendak melakukan pergantian direksi atau komisaris, menambah atau mengurangi modal dasar, mengubah nama atau alamat perusahaan, hingga merombak struktur kepemilikan saham, semua keputusan strategis ini harus dicatat dan dikuatkan melalui Akta Berita Acara RUPS yang dibuat oleh notaris. Tanpa akta ini, perubahan yang dilakukan tidak memiliki kekuatan hukum yang sah. 3. Akta Perjanjian Kerjasama (Joint Venture/MoU) Ketika dua perusahaan atau lebih sepakat untuk berkolaborasi dalam sebuah proyek besar, mengikat perjanjian distribusi eksklusif, atau membentuk usaha patungan yang dikenal sebagai joint venture, menuangkan kesepakatan tersebut dalam akta notaris adalah langkah terbaik. Akta jenis ini memastikan bahwa hak, kewajiban, bagi hasil, hingga klausul penyelesaian sengketa antara para pihak memiliki kekuatan hukum yang tidak bisa diabaikan begitu saja. 4. Akta Jual Beli Saham Ketika terjadi transaksi pengalihan kepemilikan saham, baik karena salah satu pendiri ingin keluar, masuknya investor baru, maupun restrukturisasi kepemilikan, proses tersebut harus diikat dengan Akta Jual Beli Saham di hadapan notaris. Akta ini melindungi baik penjual maupun pembeli saham dari klaim kepemilikan yang tidak sah di kemudian hari. Sekaligus, akta ini menjadi dasar pencatatan perubahan dalam daftar pemegang saham perusahaan. Kapan Usaha Wajib Pakai Akta Notaris? Pertanyaan ini sering muncul. Terutama setelah hadirnya berbagai kemudahan perizinan usaha dalam beberapa tahun terakhir. Jawabannya bergantung pada bentuk badan usaha yang ingin didirikan. Perlu dipahami bahwa tidak semua usaha diwajibkan menggunakan akta notaris. Usaha perorangan skala kecil, misalnya, tidak memerlukan akta notaris untuk memulai operasinya. Namun, begitu seseorang ingin mendirikan usaha yang berbadan hukum, terutama Perseroan Terbatas (PT) Biasa yang didirikan oleh dua

SELENGKAPNYA

Pentingnya Kontrak Kerja Karyawan untuk UMKM: Panduan Lengkap & Contoh Sederhananya

April 21, 2026

Anda sudah merekrut karyawan terbaik, bisnis berjalan lancar. Lalu tiba-tiba terjadi perselisihan soal gaji atau tanggung jawab kerja. Tidak ada satu pun dokumen tertulis yang bisa dijadikan pegangan. Skenario seperti ini lebih sering terjadi di lingkungan UMKM daripada yang Anda kira. Tidak ada kontrak kerja yang sah justru menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak dan mengancam kelangsungan bisnis Anda. Kontrak kerja karyawan adalah perjanjian tertulis antara pengusaha dan pekerja yang memuat hak, kewajiban, serta syarat-syarat kerja yang disepakati bersama. Dokumen ini merupakan fondasi hukum yang melindungi kedua belah pihak secara setara. Bagi UMKM, kontrak kerja yang baik memberikan manfaat konkret. Mulai dari memberikan kepastian hukum atas hubungan kerja, melindungi aset dan rahasia bisnis, meminimalkan risiko gugatan dari karyawan, serta menciptakan lingkungan kerja yang profesional dan terstruktur. Perbedaan PKWT dan PKWTT Sebelum membuat kontrak kerja, hal pertama yang wajib dipahami oleh setiap pelaku UMKM adalah jenis kontrak kerja yang berlaku di Indonesia. Secara hukum, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta perubahannya melalui UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya yaitu PP No. 35 Tahun 2021, membagi perjanjian kerja menjadi dua jenis utama. 1. PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) adalah kontrak yang dibuat untuk hubungan kerja bersifat sementara, musiman, atau berbasis proyek dengan jangka waktu yang jelas. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 PP No. 35 Tahun 2021, PKWT didefinisikan sebagai perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. Jenis kontrak ini lazim digunakan untuk karyawan kontrak, tenaga lepas proyek, atau pekerjaan yang sifatnya tidak permanen. PKWT maksimal berlaku selama 5 tahun termasuk perpanjangannya. Selain itu, PKWT tidak mengenal masa percobaan (probation). Bila perusahaan nekat mencantumkan klausul masa percobaan dalam PKWT, klausul tersebut batal demi hukum. Ketika kontrak berakhir, karyawan berhak atas uang kompensasi sesuai masa kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 15 PP No. 35 Tahun 2021. 2. PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) adalah kontrak untuk karyawan tetap tanpa batas waktu yang telah ditentukan di awal. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 PP No. 35 Tahun 2021, PKWTT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap. PKWTT boleh disertai masa percobaan maksimal 3 bulan berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003. Selama masa percobaan tersebut, upah tidak boleh di bawah upah minimum yang berlaku. Hubungan kerja PKWTT baru berakhir apabila ada kondisi tertentu seperti PHK, pengunduran diri, atau pensiun, dengan konsekuensi hukum berupa pesangon yang diatur secara ketat. Berikut perbandingan keduanya secara ringkas: Aspek PKWT PKWTT Sifat Pekerjaan Sementara / Proyek / Musiman Tetap / Permanen Durasi Kontrak Maks. 5 tahun (termasuk perpanjangan) Tidak terbatas Masa Percobaan Tidak diperbolehkan Maks. 3 bulan Kompensasi Berakhir Kontrak Uang kompensasi sesuai masa kerja Pesangon (jika PHK) Peralihan Status Bisa menjadi PKWTT jika syarat dilanggar Berlaku sejak penandatanganan Bentuk Perjanjian Wajib tertulis dalam Bahasa Indonesia Bisa tertulis maupun lisan (namun tertulis sangat dianjurkan) Kesalahan memilih jenis kontrak bisa berujung pada konsekuensi hukum yang serius. Misalnya, PKWT yang tidak dibuat secara tertulis otomatis dianggap sebagai PKWTT oleh hukum. Maka dari itu, pemilihan jenis kontrak harus dilakukan secara cermat sejak awal. Syarat Kontrak Kerja Karyawan yang Sah secara Hukum Ada syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang harus dipenuhi agar kontrak tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dasar hukumnya mengacu pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal ini menetapkan empat syarat yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian sah di mata hukum. 1. Kesepakatan Kedua Belah Pihak Kontrak kerja harus lahir dari kesepakatan yang bebas, artinya tanpa paksaan, penipuan, atau kekhilafan dari salah satu pihak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1321 KUHPerdata. Karyawan harus benar-benar memahami isi kontrak sebelum menandatanganinya. Dalam praktiknya, UMKM sering membuat kesalahan dengan meminta karyawan menandatangani kontrak tanpa memberikan waktu untuk membaca dan memahami isinya. Ini berpotensi membatalkan keabsahan kontrak di kemudian hari. 2. Kemampuan atau Kecakapan Melakukan Perbuatan Hukum Para pihak yang menandatangani kontrak harus cakap secara hukum. Pasal 1330 KUHPerdata menjelaskan siapa yang dianggap tidak cakap untuk membuat perjanjian, di antaranya mereka yang belum dewasa atau berada di bawah pengampuan. Dalam konteks ketenagakerjaan, karyawan harus berusia minimal 18 tahun sesuai UU Ketenagakerjaan. Jika kontrak ditandatangani oleh perwakilan perusahaan, pastikan yang bersangkutan memang memiliki kewenangan hukum untuk itu. 3. Adanya Pekerjaan yang Diperjanjikan (Suatu Hal Tertentu) Objek perjanjian, dalam hal ini pekerjaan yang harus dilakukan, harus jelas, spesifik, dan dapat dilaksanakan. Kontrak yang hanya menyebutkan “karyawan umum” tanpa deskripsi tugas yang jelas sangat rentan menimbulkan konflik. Kejelasan lingkup pekerjaan melindungi kedua belah pihak dari potensi perselisihan di masa mendatang. 4. Sebab yang Halal (Tidak Bertentangan dengan Hukum) Syarat terakhir ini mengharuskan bahwa pekerjaan yang diperjanjikan tidak melanggar hukum, norma kesusilaan, maupun ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdata. Kontrak untuk pekerjaan yang secara hukum ilegal otomatis batal demi hukum, meski sudah ditandatangani dan disepakati kedua pihak. Perlu diketahui, dua syarat pertama (kesepakatan dan kecakapan) disebut syarat subjektif. Apabila tidak terpenuhi, kontrak dapat dibatalkan. Sedangkan dua syarat terakhir (hal tertentu dan sebab halal) disebut syarat objektif. Apabila tidak terpenuhi, kontrak langsung batal demi hukum sejak semula. Kesalahan Umum UMKM dalam Membuat Kontrak Kerja Belajar dari pengalaman pelaku UMKM lain adalah cara tercepat untuk menghindari jebakan hukum yang sama. Berikut adalah kesalahan-kesalahan yang paling sering ditemukan dan sering kali baru disadari setelah konflik terjadi. 1. Hanya Mengandalkan Perjanjian Lisan “Kita sudah sepakat kok, tidak perlu pakai surat-suratan.” Kalimat ini adalah awal dari banyak masalah. Perjanjian lisan memang diakui secara hukum untuk PKWTT, namun sangat sulit dibuktikan ketika terjadi perselisihan. Siapa yang bisa memastikan detail gaji, jam kerja, atau hak cuti yang disepakati dua tahun lalu? Tanpa dokumen tertulis, Anda kehilangan alat bukti yang paling kuat. Perlu dicatat pula bahwa untuk PKWT, Pasal 57 UU Ketenagakerjaan sebagaimana diubah oleh UU Cipta Kerja secara tegas mewajibkan perjanjian dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia. PKWT yang hanya dibuat secara lisan langsung berubah status menjadi PKWTT demi hukum. 2. Tidak Mencantumkan Hak dan Kewajiban Secara Spesifik Banyak UMKM menggunakan template kontrak yang sangat generik, hanya menyebutkan jabatan dan gaji pokok, tanpa merinci tugas, target, hak

SELENGKAPNYA

Cara Yayasan Terhindar dari TPPU (Pencucian Uang)

April 17, 2026

Yayasan kerap dipandang sebagai entitas nirlaba yang berorientasi pada sosial, pendidikan, atau keagamaan. Namun di balik citra tersebut, tidak sedikit yayasan yang justru berisiko terseret dalam praktik TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang). Baik karena kelalaian tata kelola maupun kurangnya pemahaman terhadap regulasi yang berlaku. Dalam ekosistem hukum dan perpajakan yang semakin ketat, yayasan tidak lagi bisa hanya mengandalkan niat bai. Harus memiliki sistem transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan yang kuat. Artikel ini akan membahas bagaimana yayasan dapat membangun mekanisme perlindungan yang tepat. Supaya yayasan terhindar dari risiko TPPU sekaligus menjaga kredibilitas dan keberlanjutan organisasinya. Apa Itu TPPU dan Mengapa Yayasan Rentan Terkena? TPPU atau Tindak Pidana Pencucian Uang adalah proses menyamarkan asal-usul uang hasil kejahatan agar tampak seperti dana yang sah dan legal. Sederhananya, uang kotor “dicuci” lewat transaksi yang terlihat resmi, lalu keluar sebagai uang bersih yang bebas digunakan. Mengapa yayasan rentan? Karena karakteristik dasarnya secara tidak sengaja menciptakan celah yang menarik bagi pelaku kejahatan. Yayasan adalah entitas nirlaba yang tidak berorientasi profit. Sehingga arus dananya tidak selalu diawasi seketat perusahaan komersial. Donasi dari publik atau luar negeri bisa masuk tanpa melewati mekanisme verifikasi yang ketat. Transparansi pelaporan keuangan sering diabaikan dengan dalih “ini kan lembaga sosial”. Struktur pengurus yang tidak aktif membuka ruang penyalahgunaan oleh pihak tertentu. Dari perspektif regulator, PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) secara tegas menempatkan yayasan dan organisasi nirlaba (NPO/Non-Profit Organization) sebagai kategori berisiko tinggi. Berdasarkan Panduan Penerapan Program APU-PPT yang diterbitkan OJK dan PPATK, pengurus yayasan secara eksplisit disebutkan memiliki tingkat risiko tinggi dalam kaitannya dengan potensi penyalahgunaan untuk pendanaan terorisme maupun pencucian uang. Dalam panduan tersebut ditegaskan bahwa independensi pendanaan NPO justru memunculkan risiko tersendiri. Di mana NPO dapat menjadi sarana pencucian uang melalui penempatan aset atas nama NPO. Selain itu, dapat pula disalahgunakan sebagai sarana pendanaan terorisme yang mengancam stabilitas keamanan negara. Konteks ini semakin relevan setelah Indonesia resmi menjadi anggota penuh FATF (Financial Action Task Force) pada Oktober 2023, yang kemudian dikukuhkan melalui Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2024. Sejak saat itu, tim bersama yang melibatkan 16 kementerian dan lembaga dibentuk untuk memperketat pengawasan terhadap seluruh ekosistem keuangan, termasuk yayasan. Rencana Aksi Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU-TPPT Tahun 2024 menjadi pedoman nasional yang mengikat seluruh pemangku kepentingan. Artinya, pengawasan terhadap yayasan akan semakin intensif ke depan. Modus Operandi TPPU yang Sering Terjadi di Yayasan Memahami modus ini penting bukan untuk meniru. Melainkan agar pengurus yayasan tahu persis apa yang harus dihindari dan diwaspadai dari pihak luar. 1. Penggunaan Dana Donasi Fiktif Modus ini memanfaatkan yayasan sebagai “jalur cuci” dengan cara memasukkan uang haram sebagai donasi. Pelaku mencatatnya sebagai sumbangan dari nama-nama fiktif atau donor anonim dalam jumlah besar. Karena yayasan tidak dikenakan pajak atas donasi yang masuk dan digunakan sesuai tujuan, uang tersebut menjadi “bersih” secara administratif. Contoh nyatanya. Yayasan menerima transfer rutin Rp 50-200 juta dari puluhan pengirim berbeda setiap bulan. Tidak ada program donor yang jelas, tidak ada perjanjian tertulis, dan uang segera ditransfer ke rekening pribadi pengurus dengan label “honorarium kegiatan.” 2. Transfer Dana Tanpa Tujuan Jelas Rekening yayasan digunakan sebagai rekening transit. Dana masuk dari sumber tidak jelas, lalu segera diteruskan ke pihak ketiga dengan alasan “kerjasama program” atau “bantuan sosial” yang tidak terdokumentasi sama sekali. Pola ini menciptakan lapisan transaksi. Ini bisa mempersulit penelusuran asal-usul dana oleh aparat penegak hukum. 3. Yayasan sebagai Penampung Dana Pihak Ketiga Yayasan dijadikan “brankas” oleh individu atau kelompok yang tidak ingin dananya terdeteksi secara langsung. Pengurus yayasan membiarkan pihak lain mengendalikan rekening atas nama yayasan. Baik dengan sadar maupun tidak. Ini adalah pelanggaran fatal yang bisa menjerat pengurus secara pidana. Bahkan jika mereka tidak mengetahui sumber asli dana tersebut. Ketidaktahuan bukan pembelaan yang kuat di hadapan hukum. 4. Manipulasi Laporan Keuangan Program yang tidak pernah dilaksanakan dicatat seolah sudah berjalan. Anggaran kegiatan sosial digelembungkan untuk menutupi penggunaan dana yang sesungguhnya. Penerimaan donasi dicatat parsial untuk menyembunyikan total arus kas yang sebenarnya. Ini adalah bentuk pemalsuan dokumen yang jika terungkap. Ancaman pidananya berlapis. Dugaan TPPU sekaligus pemalsuan dokumen. 5. Penggunaan Nama Yayasan untuk Transaksi Pribadi Modus paling umumnya yaitu pengurus menggunakan rekening yayasan untuk keperluan pribadi atas nama yayasan. Atau membeli aset seperti kendaraan dan properti atas nama yayasan untuk keuntungan pribadi. Ini termasuk pencampuradukan aset. Sehingga membuka pintu bagi tuduhan TPPU secara langsung. Tanda-Tanda Yayasan Berisiko Kena TPPU Jika yayasan Anda memiliki satu atau lebih ciri-ciri berikut, ini adalah sinyal bahaya yang perlu segera ditangani: Aturan Hukum yang Wajib Dipatuhi Yayasan di Indonesia UU Nomor 16 Tahun 2001 jo. UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan mengatur bahwa yayasan adalah badan hukum yang wajib memiliki pembukuan, menyusun laporan tahunan, dan melaporkan penggunaan kekayaan yayasan. Pasal 52 ayat (2) dan (3) mewajibkan yayasan yang memiliki kekayaan di luar harta wakaf sebesar Rp 20 miliar atau lebih untuk mengauditkan laporan keuangannya kepada Akuntan Publik dan mengumumkannya di surat kabar berbahasa Indonesia. UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU adalah payung hukum utama pemberantasan pencucian uang di Indonesia. Ancaman pidananya sangat serius. Berdasarkan Pasal 3, pelaku TPPU aktif yang terbukti menempatkan, mentransfer, atau menyamarkan hasil kejahatan dapat dipidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar. Berdasarkan Pasal 5, orang yang menerima atau menguasai harta yang patut diduganya hasil kejahatan, termasuk pengurus yayasan yang lalai, dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar. Kewajiban Pelaporan Keuangan kepada PPATK: Transaksi keuangan tunai minimal Rp 500 juta wajib dilaporkan oleh penyedia jasa keuangan sebagai LTKT (Laporan Transaksi Keuangan Tunai). Transaksi yang mencurigakan wajib dilaporkan sebagai LTKM (Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan). Transfer dana dari dan ke luar negeri yang terkait yayasan juga wajib dilaporkan. Dokumen terkait identitas dan transaksi wajib disimpan paling singkat 5 tahun. Rekomendasi FATF Nomor 8 tentang NPO mewajibkan setiap negara anggota FATF, termasuk Indonesia, untuk memiliki regulasi dan mekanisme pengawasan terhadap NPO yang berisiko tinggi terhadap pendanaan terorisme. Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden sebagai bentuk pemenuhan rekomendasi ini. KYC atau Know Your Customer untuk Donatur Besar: Untuk donasi dalam jumlah signifikan, terutama dari luar negeri, yayasan wajib menerapkan prinsip

SELENGKAPNYA

Cara Menyelesaikan Sengketa Hak Cipta dan Memenangkannya sesuai Hukum

April 16, 2026

Hak cipta adalah salah satu aset intelektual paling berharga yang dimiliki seseorang. Namun ironisnya juga menjadi salah satu yang paling sering dilanggar tanpa disadari. Berdasarkan data DJKI Kementerian Hukum RI, tercatat 296 perkara pelanggaran kekayaan intelektual terjadi dalam kurun 2019 hingga 2025. Tahun 2023 dan 2024 masing-masing mencapai angka tertinggi, yakni 53 kasus per tahun. Dari sisi kerugian ekonomi, survei Business Software Alliance (BSA) menemukan bahwa 83% software yang beredar di Indonesia adalah bajakan. Nilai komersialnya mencapai sekitar US$1,095 miliar. Saya meyakini bahwa banyak sengketa hak cipta sebenarnya bisa dihindari. Jika edukasi hukum soal kekayaan intelektual lebih merata dan mudah diakses oleh masyarakat umum. Sayangnya, kesadaran hukum yang masih rendah membuat banyak pelaku. Baik pelanggar maupun korban. Mereka tidak tahu langkah apa yang harus diambil ketika sengketa itu terjadi. Padahal, Indonesia sudah memiliki kerangka hukum yang cukup kuat untuk melindungi pencipta. Asalkan digunakan dengan tepat dan strategis. Artikel ini hadir sebagai panduan praktis agar kamu tidak hanya memahami sengketa hak cipta, tapi juga tahu persis cara menyelesaikan dan memenangkannya secara hukum. Penyebab Sengketa Hak Cipta yang Sering Terjadi di Indonesia Sengketa hak cipta tidak muncul begitu saja karena selalu ada akar permasalahan yang melatarbelakanginya. Memahami penyebabnya adalah langkah pertama yang krusial sebelum menentukan strategi penyelesaian. Berikut adalah penyebab paling umum yang sering dijumpai di Indonesia: 1. Penggunaan Karya Tanpa Izin (Infringement) Penggunaan karya orang lain tanpa izin adalah penyebab sengketa hak cipta yang paling klasik dan paling sering terjadi. Ini mencakup penggandaan lagu, penggunaan foto tanpa atribusi, hingga pengunggahan konten video yang mengandung musik berlisensi tanpa izin pemilik hak. Banyak pelaku melakukan ini dengan dalih “sudah tersebar bebas di internet”. Padahal ketersediaan suatu karya secara online tidak otomatis membebaskannya dari perlindungan hak cipta. Berdasarkan Pasal 9 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, setiap penggunaan karya untuk tujuan komersial wajib mendapatkan lisensi dari pemegang hak cipta. 2. Klaim Kepemilikan yang Tumpang Tindih Sengketa juga sering muncul ketika dua pihak atau lebih mengklaim sebagai pemilik sah atas karya yang sama atau serupa. Hal ini kerap terjadi dalam industri musik. Di mana melodi atau lirik yang mirip memicu tuduhan penjiplakan. Atau dalam dunia desain grafis ketika template serupa digunakan oleh dua merek berbeda. Ketidakjelasan kontrak kerja sama antara kreator dan pemberi kerja juga memperparah situasi. Terutama soal siapa yang memegang hak cipta atas karya yang dihasilkan dalam hubungan kerja. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik hadir untuk memperjelas mekanisme kepemilikan dan distribusi royalti agar konflik semacam ini bisa diminimalkan, sekaligus diperkuat oleh Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait yang mengatur prosedur pencatatan kepemilikan karya secara resmi. 3. Pelanggaran di Platform Digital Era digital membuka celah pelanggaran hak cipta yang lebih masif dan lebih sulit dikendalikan dibandingkan era konvensional. Konten kreator di YouTube, Instagram, hingga TikTok sering menghadapi takedown atau klaim monetisasi. Seringnya karena penggunaan musik, klip film, atau karya visual yang dilindungi hak cipta. Di sisi lain, karya kreator lokal pun tak jarang dicuri dan diunggah ulang oleh akun-akun tidak bertanggung jawab tanpa kredit maupun izin. Fenomena ini semakin diperhatikan pasca terbitnya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, yang mewajibkan platform digital untuk merespons laporan pelanggaran konten secara cepat dan akuntabel. 4. Ketidakjelasan Perjanjian Lisensi Banyak sengketa bermula bukan dari pelanggaran yang disengaja. Melainkan dari kontrak lisensi yang ambigu atau tidak lengkap. Misalnya, seorang fotografer yang menjual foto ke sebuah perusahaan tanpa perjanjian tertulis yang jelas tentang batasan penggunaan. Lalu mendapati fotonya dipakai untuk kampanye iklan berskala nasional. Ketidakjelasan ini menciptakan “zona abu-abu” yang mudah dieksploitasi oleh pihak yang lebih kuat secara ekonomi. Oleh karena itu, memahami dan menyusun perjanjian lisensi yang komprehensif sesuai ketentuan Pasal 80 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah langkah preventif yang tidak bisa diabaikan. Jenis Sengketa Hak Cipta Tidak semua sengketa hak cipta memiliki karakter yang sama. Perlu mengidentifikasi jenis sengketa yang dihadapi agar strategi penyelesaiannya bisa tepat sasaran. Berikut adalah klasifikasi utama sengketa hak cipta yang dikenal dalam praktik hukum di Indonesia: 1. Sengketa Perdata Sengketa perdata hak cipta adalah yang paling umum ditempuh karena fokusnya pada pemulihan kerugian finansial bagi pemegang hak. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga untuk menuntut ganti rugi, penghentian pelanggaran, atau pembatalan perjanjian yang merugikan. Pasal 99 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara eksplisit memberikan hak kepada pemegang hak cipta untuk mengajukan gugatan ganti rugi dan meminta penyitaan barang hasil pelanggaran. 2. Sengketa Pidana Pelanggaran hak cipta yang dilakukan secara komersial dan dengan niat jahat dapat dipidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ancaman hukumannya cukup serius, yaitu penjara hingga 10 tahun dan denda hingga Rp4 miliar berdasarkan Pasal 113 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Jalur pidana biasanya dipilih ketika pelanggar beroperasi dalam skala besar, seperti sindikat pembajakan atau distribusi ilegal yang terorganisir. 3. Sengketa Administratif Sengketa administratif terjadi ketika permasalahan berkaitan dengan pencatatan, pendaftaran, atau keputusan lembaga negara terkait hak cipta. Misalnya, ketika terjadi sengketa atas pencatatan hak cipta di DJKI yang dianggap tidak sah atau dilakukan berdasarkan data palsu. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait mengatur prosedur dan mekanisme pencatatan resmi yang menjadi dasar penyelesaian sengketa jenis ini. 4. Sengketa melalui Arbitrase atau Mediasi Tidak semua sengketa harus berakhir di pengadilan. Karena arbitrase dan mediasi adalah jalur alternatif yang lebih cepat, lebih hemat biaya, dan lebih menjaga kerahasiaan bisnis. Lembaga seperti BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) atau mediator bersertifikat dapat memfasilitasi penyelesaian secara musyawarah antara para pihak yang bersengketa. Jalur ini sangat direkomendasikan untuk sengketa antara pelaku industri kreatif yang ingin mempertahankan hubungan bisnis jangka panjang, sebagaimana dijamin oleh UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Cara Penyelesaian Sengketa Hak Cipta dan Memenangkannya Memahami cara menyelesaikan sengketa hak cipta bukan hanya soal mengetahui prosedurnya, tapi juga soal menyusun strategi yang tepat agar posisimu sebagai pemegang hak cipta semakin kuat di hadapan hukum. Berikut langkah-langkah yang bisa kamu tempuh: 1. Dokumentasikan

SELENGKAPNYA

Beda KKKPR dan PKKPR untuk Pembuatan NIB Tanpa RDTR

April 14, 2026

Salah satu syarat proses pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah kesesuaian tata ruang. Kini diwujudkan melalui mekanisme Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Menurut data resmi Kementerian Investasi/BKPM, hingga Februari 2026, sistem OSS telah menerbitkan lebih dari 15,4 juta NIB. Angka itu terus bertambah setiap hari. Namun di balik angka yang terlihat menggembirakan itu, masih banyak proses perizinan yang tersendat di tahap verifikasi tata ruang. Alasannya karena daerahnya belum punya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang terhubung ke sistem OSS. Saya berpendapat bahwa ini bukan sekadar masalah teknis. Ada cerminan dari ketimpangan. Pelaku usaha di wilayah dengan RDTR terintegrasi bisa mendapat konfirmasi tata ruang dengan lebih cepat. Sementara yang berada di daerah tanpa RDTR harus melewati proses yang jauh lebih panjang dan tidak sederhana. Data BKPM menunjukkan bahwa per awal 2024, baru sekitar 234 RDTR yang berhasil diintegrasikan ke dalam sistem OSS. Padahal target dalam RPJMN 2020-2024 mencapai 1.838 RDTR. Artinya, masih ada ribuan wilayah di Indonesia yang proses pembuatan NIB-nya tidak bisa berjalan otomatis dan lancar. Di sinilah dua instrumen KKPR berperan. Yaitu KKKPR (Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) dan PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang). Kendala Pembuatan NIB karena RDTR Dalam sistem OSS berbasis risiko yang kini diatur melalui PP No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang menggantikan PP No. 5 Tahun 2021, serta PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, konfirmasi tata ruang merupakan prasyarat yang harus dipenuhi sebelum NIB dapat diproses lebih lanjut untuk kegiatan usaha yang memerlukan lokasi fisik. Masalahnya, sistem OSS hanya bisa memberikan konfirmasi tata ruang secara otomatis jika wilayah lokasi usaha sudah memiliki RDTR yang terintegrasi secara digital ke dalam sistem. Faktanya, sebagian besar kabupaten/kota di Indonesia belum memiliki RDTR yang tersambung ke OSS. Terutama di luar Pulau Jawa. Ini membuat mekanisme otomatis itu tidak bisa berjalan sama sekali. Akibatnya, pengusaha yang berlokasi di wilayah tanpa RDTR terintegrasi tidak bisa mendapatkan konfirmasi tata ruang instan, proses perizinan mereka terhenti di tengah jalan, dan rencana investasi pun ikut tertunda. Kondisi ini diperparah minimnya sosialisasi di tingkat daerah, Banyak pelaku usaha terutama UMKM tidak tahu bahwa sebenarnya ada jalur resmi yang bisa ditempuh. Berdasarkan Permen ATR/BPN No. 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang, pemerintah memang sudah mengatur solusi untuk kondisi ini. Yaitu melalui dua mekanisme yang bisa dipilih pelaku usaha ketika RDTR belum tersedia dengan KKKPR dan PKKPR. Perbedaan KKKPR dan PKKPR di OSS Sebelum memilih jalur mana yang harus ditempuh,pelaku usaha perlu memahami perbedaan mendasar antara KKKPR dan PKKPR. Keduanya dirancang untuk kondisi yang berbeda. Juga memiliki implikasi yang berbeda dalam proses perizinan seperti pembuatan NIB. > KKKPR (Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) adalah mekanisme yang diberikan secara otomatis oleh sistem OSS ketika wilayah lokasi usaha sudah tercakup dalam RDTR yang telah diintegrasikan ke dalam sistem OSS oleh pemerintah daerah. KKKPR bukan produk dari proses pengajuan manual. Melainkan konfirmasi sistem yang keluar seketika karena data tata ruang daerah sudah tersedia secara digital. Berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 7 Permen ATR/BPN No. 13 Tahun 2021, KKKPR untuk kegiatan berusaha diberikan berdasarkan kesesuaian rencana lokasi dengan RDTR yang terintegrasi di OSS. Penerbitannya dilakukan melalui sistem elektronik tanpa perlu kajian manual. Pengurusan KKKPR umumnya lebih cepat. Tidak memerlukan kajian teknis tambahan dari instansi pemerintah. Kemudian prosesnya otomatis dan berbasis data yang sudah tervalidasi. > PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) adalah jalur yang ditempuh ketika wilayah lokasi usaha belum memiliki RDTR yang terintegrasi dengan OSS, sehingga konfirmasi otomatis tidak bisa dilakukan. Berbeda dengan KKKPR, PKKPR melibatkan proses kajian dan evaluasi teknis oleh Kementerian ATR/BPN untuk kegiatan non-pertanian. Pemohon wajib melengkapi sejumlah dokumen teknis. Kemudian membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Ini sesuai ketentuan PMK No. 143/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP Kebutuhan Mendesak atas Pelayanan Penerbitan KKPR yang Berlaku pada Kementerian ATR/BPN yang ditetapkan pada 22 Oktober 2021. Karena melalui proses kajian, waktu penerbitan PKKPR relatif lebih lama dibandingkan KKKPR. Namun tetap memiliki kekuatan hukum yang setara sebagai dasar penerbitan NIB melalui sistem OSS. Aspek KKKPR PKKPR Kepanjangan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Kondisi Wilayah sudah memiliki RDTR terintegrasi OSS Wilayah belum memiliki RDTR terintegrasi OSS Proses Otomatis oleh sistem OSS Kajian manual oleh Kementerian ATR/BPN Waktu Terbit Instan / otomatis (1×24 jam kerja) Maksimal 20 hari kerja sejak berkas lengkap Dokumen Minimal (data NIB dan lokasi) Lengkap (koordinat, peta, pernyataan mandiri, dll.) Biaya PNBP Tidak ada (Rp 0) Ada, sesuai PMK No. 143/PMK.02/2021 Berlaku Untuk Semua pelaku usaha Hanya non-UMK (usaha menengah dan besar) yang dikenai PNBP; UMK cukup pernyataan mandiri Kekuatan Hukum Setara Setara Dasar Regulasi PP No. 21 Tahun 2021 dan Permen ATR/BPN No. 13/2021 PP No. 21 Tahun 2021, Permen ATR/BPN No. 13/2021, PMK No. 143/PMK.02/2021 Cara Mengurus KKKPR: Dokumen, Langkah, dan Biaya PNBP KKKPR adalah jalur tercepat dalam mengurus kesesuaian tata ruang karena prosesnya berjalan otomatis melalui sistem OSS. Asalkan lokasi usaha berada di wilayah yang RDTR-nya sudah terintegrasi. Tidak ada pengajuan manual, tidak ada antrian di kantor dinas, dan hasilnya bisa keluar dalam hitungan satu hari kerja. A) Dokumen yang Diperlukan: Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Permen ATR/BPN No. 13 Tahun 2021, dokumen yang perlu disiapkan untuk pengajuan KKKPR meliputi: B) Langkah-Langkah Pengajuan KKKPR: C) Biaya PNBP dan Estimasi Waktu: Berbeda dengan yang banyak diasumsikan, KKKPR tetap dikenai PNBP bagi pelaku usaha non-UMK (usaha menengah dan besar). Berdasarkan PMK No. 143/PMK.02/2021, tarif PNBP KKKPR dihitung dengan rumus: Tarif KKKPR = Indeks Jenis Usaha x [Rp600.000 + (Luas Lahan x Indeks Daerah x Rp1.475.000)] Beberapa catatan penting: Estimasi waktu penerbitan KKKPR berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Permen ATR/BPN No. 13 Tahun 2021 adalah maksimal 1 hari kerja sejak persyaratan permohonan diterima secara lengkap oleh sistem OSS. Jika ditolak, sistem akan menyertakan alasan penolakan sehingga pemohon bisa segera mengambil langkah berikutnya. Cara Mengurus PKKPR: Dokumen, Langkah, dan Biaya PNBP Bagi pelaku usaha yang berlokasi di wilayah tanpa RDTR terintegrasi, PKKPR adalah satu-satunya jalur resmi yang bisa ditempuh. Prosesnya lebih panjang dibanding KKKPR. Karena melibatkan kajian teknis dari Kementerian ATR/BPN. Namun tetap

SELENGKAPNYA

Panduan Lapor Beneficial Owner Perusahaan di AHU Online

April 10, 2026

Kewajiban melaporkan Beneficial Owner (BO) atau Pemilik Manfaat tidak boleh diabaikan sama sekali. Sejak Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 diterbitkan, pemerintah secara serius membangun sistem transparansi kepemilikan korporasi yang terintegrasi dengan standar internasional. Data dari Ditjen AHU Kemenkumham mencatat bahwa hingga September 2025, tingkat kepatuhan pelaporan BO baru mencapai 51,17% dari seluruh korporasi yang terdaftar di sistem AHU Online (sumber: Kemenkumham Jawa Barat, September 2025). Artinya hampir separuh badan usaha di Indonesia masih belum patuh. Sementara itu, catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) per Agustus 2021 pernah menyebut. Angka kepatuhan berada di titik yang lebih rendah lagi, yakni 22,36%. Jadi, perjalanan menuju transparansi korporasi di negeri ini masih panjang. Seringkali UMKM yang baru naik kelas menjadi PT, masih menganggap pelaporan BO sebagai formalitas yang bisa dikerjakan kapan saja. Sejak terbitnya Permenkum 2/2025, konsekuensinya jauh lebih nyata. Artikel ini hadir sebagai panduan praktis agar Anda memahami apa itu BO, siapa yang wajib melaporkan, bagaimana caranya, dan apa yang terjadi jika perusahaan Anda abai. Apa Itu Beneficial Owner? Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Perpres 13/2018, Beneficial Owner (BO) atau Pemilik Manfaat didefinisikan sebagai orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari korporasi baik langsung maupun tidak langsung, serta merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi. Sederhananya, BO adalah manusia di balik perusahaan. Bukan nama yang tertulis di kertas. Melainkan orang yang benar-benar memegang kendali dan menikmati hasilnya. Konsep ini lahir dari desakan komunitas keuangan internasional. Tujuannya untuk membongkar struktur kepemilikan berlapis yang sering dijadikan tameng dalam kasus pencucian uang, korupsi, dan pendanaan terorisme. Mengapa Semua Badan Usaha Wajib Melaporkannya? Konsep Pemilik Manfaat yang diatur dalam Perpres 13/2018 berangkat dari rekomendasi FATF. Di mana BO merujuk pada orang perseorangan yang secara ultimate memiliki atau mengendalikan pihak lain, dan/atau orang yang kepentingannya dikendalikan oleh orang lain. Termasuk orang yang melaksanakan kendali efektif secara keseluruhan. Kewajiban pelaporan ini komitmen Indonesia terhadap sistem keuangan yang bersih. Terutama setelah resmi menjadi anggota penuh FATF. Keanggotaan penuh di FATF memiliki arti penting. Karena FATF adalah forum internasional yang menetapkan standar global rezim anti penipuan keuangan dan pendanaan terorisme. Juga hal-hal lain yang mengancam integritas dan stabilitas sistem keuangan internasional. Siapa yang Masuk Kriteria Beneficial Owner? Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Perpres 13/2018, seseorang ditetapkan sebagai Beneficial Owner pada PT apabila memenuhi salah satu dari kriteria berikut: Jika tidak ada individu yang memenuhi kriteria di atas, maka direktur utama atau pimpinan tertinggi perusahaan secara otomatis ditetapkan sebagai Beneficial Owner. Kewajiban ini berlaku untuk semua jenis korporasi. Baik dalam bentuk Perseroan Terbatas, Yayasan, Perkumpulan, Koperasi, Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan bentuk lainnya. Perubahan Besar Permenkum 2/2025: Dari Deklarasi Mandiri ke Verifikasi Wajib Sebagaimana diamanatkan Perpres 13/2018, kewajiban pelaporan dilakukan secara mandiri (self-declaration) oleh masing-masing entitas. Namun, mekanisme tersebut dinilai belum optimal. Alasannya karena tidak didukung oleh sistem verifikasi yang memadai. Alhasil keakuratan dan konsistensi data sering kali menjadi kendala. Untuk memperbaiki hal ini, Kementerian Hukum menerbitkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2025 tentang Verifikasi dan Pengawasan Pemilik Manfaat Korporasi (Permenkum 2/2025). Permenkum 2/2025 berlaku sejak 4 Februari 2025. Aturan ini mewajibkan korporasi meningkatkan kepatuhan dalam pelaporan pemilik manfaat demi transparansi bisnis yang lebih baik. Berikut perubahan signifikan yang perlu dipahami setiap pelaku usaha: Cara Lapor dan Update Data Pemilik Manfaat Lewat AHU Online Setiap Tahun Pelaporan Beneficial Owner dilakukan melalui portal resmi AHU Online milik Kementerian Hukum. Aksesnya ada di alamat ahu.go.id. Proses pelaporan dapat diselesaikan secara mandiri. Bisa langsung oleh pengurus perusahaan tanpa harus datang ke kantor Kemenkum. Berikut langkah-langkah lengkapnya: 1. Akses Portal AHU Online 2. Login dengan Akun Korporasi 3. Pilih Menu Pelaporan Pemilik Manfaat 4. Isi Data Beneficial Owner 5. Isi Kuesioner Pemilik Manfaat 6. Unggah Dokumen Pendukung 7. Verifikasi dan Kirim Laporan 8. Simpan Bukti Pelaporan Sanksi Blacklist dan Blokir AHU Online Jika Korporasi Tidak Patuh Lapor BO Berdasarkan Pasal 22 ayat (3) Permenkum 2/2025, perusahaan dapat dikenai sanksi administratif. Sanksinya berjenjang berupa teguran. Mulai dalam bentuk notifikasi melalui AHU Online, pencantuman dalam daftar hitam melalui pengumuman elektronik pada laman resmi Ditjen AHU, hingga pemblokiran akses ke seluruh layanan AHU. Termasuk perubahan data dan integrasi data dengan OSS-RBA. Pada sistem Online Single Submission (OSS) juga akan muncul pemberitahuan. Kalau korporasi sedang diblokir. Karena SABH dan OSS sudah terintegrasi sehingga dapat menjadi penghambat operasional perusahaan. Pemblokiran akses AHU ini berdampak besar pada proses pembaruan. Maupun juga perubahan data terkait anggaran dasar korporasi. Karena perubahan pada anggaran dasar perusahaan wajib mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum. Dalam praktik bisnis sehari-hari, dampak blacklist ini sangat merugikan. Bank dan lembaga pembiayaan semakin menggunakan rekam jejak kepatuhan korporasi sebagai bahan pertimbangan sebelum membuka rekening atau menyetujui fasilitas kredit. Oleh sebab itu, pengusaha perlu memenuhi kewajiban pelaporan BO setiap tahun. Supaya perusahaan dapat berdiri di atas fondasi yang bersih, transparan, dan siap bersaing secara serius. Referensi

SELENGKAPNYA

Daftar Izin Usaha Maklon: Syarat dan Dokumen Wajib yang Perlu Diurus

April 8, 2026

Industri maklon di Indonesia saat ini mengalami pertumbuhan yang cukup pesat dan menjadi sektor yang semakin diperhitungkan. Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Perindustrian, industri pengolahan non-migas tumbuh sebesar 4,69% sepanjang 2023 dan berkontribusi sebesar 16,75% terhadap PDB nasional, menjadikannya sektor dengan kontribusi terbesar dibanding lapangan usaha lain (Kemenperin, 2024). Saya mengamati bahwa semakin banyak pengusaha muda dan pelaku UMKM yang tertarik menggunakan skema maklon sebagai solusi praktis untuk membangun merek sendiri tanpa harus membangun fasilitas produksi dari nol. Hal ini merupakan pilihan bisnis yang cukup rasional. Namun, masih banyak pelaku usaha yang menghadapi hambatan pada tahap legalitas karena belum memahami dokumen apa saja yang harus dipersiapkan. Padahal, menjalankan usaha tanpa perizinan yang lengkap tidak hanya berisiko terkena sanksi administratif, tetapi juga dapat mengurangi tingkat kepercayaan dari mitra bisnis maupun calon konsumen. Proses perizinan usaha maklon sendiri memang cukup kompleks karena melibatkan beberapa instansi, mulai dari Kementerian Hukum dan HAM, OSS, Kementerian Perindustrian, hingga Badan Pengawas Obat dan Makanan. Artikel ini hadir untuk memandu Anda secara praktis, dari memahami dasar hukum maklon hingga daftar dokumen konkret yang harus dikantongi sebelum mulai beroperasi. Apa Itu Jasa Maklon dan Mengapa Kini Masuk Kategori Industri? Jasa maklon merupakan suatu skema produksi di mana satu pihak sebagai pemilik merek atau pemberi pesanan menyerahkan formula, desain, atau spesifikasi produk kepada pihak lain, yaitu produsen maklon, untuk diproduksi atas nama pihak pemberi pesanan tersebut. Anda punya merek dan formula, tapi tidak punya pabrik, maka pabrik maklonlah yang mengerjakan seluruh proses produksinya. Dalam hukum perpajakan Indonesia, definisi jasa maklon secara resmi tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) PMK No. 141/PMK.03/2015, yang menyebutkan bahwa jasa maklon adalah pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pemberi jasa, dengan spesifikasi dan bahan baku sepenuhnya disediakan oleh pengguna jasa, serta kepemilikan atas barang jadi tetap berada di tangan pengguna jasa. Jika dilihat dari perizinan, aktivitas maklon kini masuk ke dalam kerangka Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang menggantikan PP No. 5 Tahun 2021 dan mempertegas pendekatan perizinan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Klasifikasi KBLI 2020 yang relevan untuk jasa maklon di antaranya adalah KBLI 20231 (Industri Kosmetik Termasuk Pasta Gigi) untuk maklon kosmetik, KBLI 10799 (Industri Produk Makanan Lainnya) untuk maklon pangan olahan, dan KBLI 32909 (Industri Pengolahan Lainnya YTDL) untuk maklon manufaktur umum. Pemerintah menempatkan kegiatan maklon sebagai bagian dari sektor industri, bukan hanya jasa, karena terdapat proses pengolahan dari bahan mentah menjadi produk siap pakai. Oleh sebab itu, pelaku usaha maklon wajib mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian dan, untuk bidang tertentu, juga berada di bawah pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Artinya, kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) saja belum mencukupi. Pelaku usaha tetap harus melengkapi izin teknis sektoral yang sesuai dengan jenis produk yang dihasilkan. Hal ini juga dipertegas melalui Peraturan BPOM Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB), yang secara tegas mewajibkan sertifikasi bagi industri yang menerima kontrak produksi kosmetik, termasuk dalam skema maklon. Syarat dan Dokumen Izin Usaha Maklon Pelaku usaha maklon perlu menyiapkan berbagai dokumen perizinan sebelum kegiatan operasional dimulai. Dokumen tersebut tersusun secara bertahap, mulai dari legalitas dasar badan usaha hingga perizinan teknis sektoral yang menyesuaikan dengan jenis produksi yang dijalankan. Berikut ini adalah daftar dokumen dan persyaratan yang perlu kamu penuhi secara berurutan. 1. Akta Pendirian Badan Usaha dan SK Kemenkumham Langkah pertama dan mendasar adalah memastikan usaha maklon Anda berdiri di atas badan hukum yang sah, umumnya berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau Commanditaire Vennootschap (CV). Akta pendirian Badan Usaha dibuat di hadapan notaris dan bersisikan informasi lengkap tentang nama perusahaan, struktur kepemilikan saham, modal dasar dan modal disetor, serta maksud dan tujuan usaha yang harus mencantumkan kode KBLI sesuai dengan kegiatan maklon yang akan dijalankan. Untuk badan usaha berbentuk PT, akta pendirian wajib memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM melalui sistem AHU Online. Proses ini akan menghasilkan Surat Keputusan (SK) Pengesahan sebagai bukti bahwa badan hukum tersebut telah diakui secara resmi oleh negara. Pastikan juga bahwa maksud dan tujuan usaha yang tercantum dalam akta sudah secara jelas mencantumkan kegiatan seperti “jasa maklon” atau “industri pengolahan” sesuai dengan KBLI yang dipilih. Ketidaksesuaian pada bagian ini dapat berdampak pada terhambatnya proses perizinan di tahap berikutnya. Adapun dasar hukum pendirian PT mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang memberikan kemudahan dalam proses pendirian perusahaan, khususnya bagi pelaku UMKM. 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS RBA NIB merupakan identitas tunggal yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha sebelum menjalankan kegiatan usaha apapun di Indonesia, termasuk usaha maklon. Pengurusan NIB dilakukan secara online melalui sistem OSS Risk-Based Approach yang dapat diakses di laman oss.go.id. Laman ini adalah sebuah sistem yang dikelola oleh Kementerian Investasi/BKPM dan telah mengintegrasikan perizinan dari berbagai sektor dalam satu platform. Pada saat mengisi data di sistem OSS, kamu akan diminta untuk memilih kode KBLI yang sesuai. Di tahap ini, pemahaman mengenai klasifikasi KBLI untuk usaha maklon menjadi sangat penting agar NIB yang diterbitkan benar-benar mencerminkan kegiatan usaha yang dijalankan. NIB yang diperoleh melalui OSS RBA juga secara otomatis berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), sehingga menggantikan beberapa dokumen yang sebelumnya harus diurus secara terpisah dan membuat proses perizinan menjadi lebih sederhana. Adapun dasar hukum terkait NIB mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang mewajibkan seluruh pelaku usaha, termasuk usaha mikro dan kecil, untuk memiliki NIB sebagai bentuk legalitas dasar sebelum menjalankan kegiatan usaha secara komersial. 3. Izin Usaha Industri (IUI) atau Sertifikat Standar Usaha maklon diklasifikasikan sebagai kegiatan industri, maka setelah memiliki NIB, dokumen berikutnya yang wajib diperoleh adalah Izin Usaha Industri (IUI) atau Sertifikat Standar. Hal ini bergantung pada skala dan tingkat risiko usaha Anda. Berdasarkan PP No. 28 Tahun 2025, usaha industri dengan nilai investasi yang masuk kategori risiko menengah tinggi hingga tinggi memerlukan Sertifikat Standar yang diverifikasi pemerintah atau IUI penuh dari Kementerian Perindustrian. Dokumen yang dibutuhkan untuk mengurus Izin

SELENGKAPNYA

Category: Legalitas