Terbaru

Hukum

Praperadilan Adalah: Pengertian, Objek, dan Prosedur Pengajuannya

Ditulis oleh Cintya Arum

Daftar Isi

Praperadilan adalah kewenangan pengadilan negeri untuk menguji apakah tindakan aparat penegak hukum sudah sah, jauh sebelum perkara pokok masuk ruang sidang.

Sayangnya, banyak orang baru mengenal istilah ini ketika anggota keluarganya sudah ditangkap atau hartanya sudah disita.

Padahal, mekanisme ini ada untuk menjaga warga dari tindakan sewenang-wenang.

Sejak 2 Januari 2026, dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.

Sebagai pakar hukum, saya menilai praperadilan sebagai pagar pengaman paling penting dalam hukum acara pidana.

Meski begitu, banyak pencari keadilan gagal memakainya karena tidak paham syarat dan prosedurnya.

Karena itu, artikel ini mengurai pengertian, objek, pemohon, dan langkah pengajuannya secara runtut.

Pengertian Praperadilan Menurut KUHAP Baru

Pasal 158 UU 20/2025 memberi pengadilan negeri wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara praperadilan.

Cakupannya meliputi pengujian upaya paksa, penghentian perkara, serta ganti rugi dan rehabilitasi.

Hakim tunggal yang ditunjuk ketua pengadilan negeri memimpin sidangnya, sesuai Pasal 159 ayat (2).

Jadi, hakim tidak sedang menilai kamu atau orang lain bersalah. Hakim hanya memeriksa satu hal: apakah aparat sudah bertindak sesuai aturan.

Dulu, Pasal 77 UU Nomor 8 Tahun 1981 membatasi objek praperadilan pada beberapa hal saja.

Lalu datang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang memperluasnya, termasuk sampai penetapan tersangka.

Pembentuk undang-undang kemudian memasukkan perluasan itu ke dalam KUHAP baru secara tegas.

Hasilnya, pemohon punya kepastian hukum yang jauh lebih baik.

Baca Juga: Law Firm Adalah: Pengertian, Fungsi, dan Contohnya

Tujuan dan Manfaat Praperadilan

Praperadilan punya tiga tujuan utama. Pertama, mencegah penangkapan dan penahanan yang semena-mena.

Kedua, memastikan penyitaan hanya mengenai benda yang berkaitan dengan tindak pidana. Ketiga, membuka jalan pemulihan nama baik lewat ganti rugi dan rehabilitasi.

Manfaatnya juga terasa di sisi aparat. Penyidik akan menyiapkan alat bukti dan dokumen secara rapi, sebab hakim bisa menguji tindakan mereka kapan saja.

Kualitas penegakan hukum ikut terangkat, dan kepercayaan publik pun perlahan tumbuh.

Bagi masyarakat, dampaknya nyata, karena siapa pun bisa suatu hari berhadapan dengan proses pidana.

Baca juga  Perjanjian Pisah Harta Setelah Menikah: Syarat dan Prosedurnya

Perlindungan ini menjangkau tersangka, korban, sekaligus pihak ketiga yang barangnya ikut disita.

Praperadilan Adalah

Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!

Objek Praperadilan yang Dapat Diuji

Pasal 158 UU 20/2025 memuat daftar objek yang lebih luas dari aturan lama.

Berikut hal-hal yang bisa kamu ajukan:

  • sah tidaknya upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyadapan, dan pemblokiran;
  • sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
  • permintaan ganti rugi dan rehabilitasi, termasuk akibat tidak sahnya penghentian perkara;
  • penyitaan benda yang tidak berkaitan dengan tindak pidana;
  • penundaan penanganan perkara tanpa alasan yang sah;
  • penangguhan atau pembantaran penahanan.

Cakupan seluas itu tetap punya batas. Menurut Pasal 160 ayat (3), permohonan pengujian upaya paksa hanya boleh diajukan satu kali untuk hal yang sama. Satu kesempatan saja.

Selain itu, Pasal 160 ayat (4) menutup pintu bagi tersangka yang melarikan diri atau berstatus daftar pencarian orang (DPO), baik untuk pengujian upaya paksa maupun untuk ganti rugi dan rehabilitasi.

Maka susunlah alasan dengan matang sebelum mendaftar, dan bicarakan rencanamu dengan advokat lebih dulu.

Siapa yang Berhak Mengajukan Praperadilan

Pasal 160 sampai Pasal 162 UU 20/2025 menentukan siapa saja yang boleh mengajukan permohonan.

Pembagiannya berbeda dari KUHAP lama:

  • Tersangka, keluarga tersangka, atau advokatnya mengajukan pengujian upaya paksa, sesuai Pasal 160 ayat (1).
  • Pihak ketiga yang berkepentingan mengajukan keberatan atas penyitaan benda yang tidak terkait tindak pidana, sesuai Pasal 160 ayat (2).
  • Korban, pelapor, atau kuasa hukumnya mengajukan pengujian penghentian penyidikan atau penuntutan, sesuai Pasal 161.
  • Korban atau pelapor mengajukan ganti rugi dan rehabilitasi akibat tidak sahnya penghentian perkara, sesuai Pasal 162.

Satu perubahan layak dicatat. Penyidik dan penuntut umum tidak lagi memegang hak mengajukan praperadilan atas penghentian perkara.

Menurut saya, langkah ini tepat. Pihak yang diuji semestinya tidak ikut menjadi penggugat.

Prosedur Pengajuan Praperadilan

Prosedur pengajuan praperadilan sebenarnya tidak serumit bayangan banyak orang.

Namun, ketelitian administrasi sering menentukan hasil akhirnya. Jalani langkah-langkah ini secara berurutan:

  1. Kumpulkan dokumen pendukung, misalnya surat perintah penangkapan, surat penahanan, dan berita acara penyitaan.
  2. Susun surat permohonan tertulis yang memuat identitas para pihak, uraian kejadian, dan alasan hukum.
  3. Ajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang.
  4. Hadiri sidang pemeriksaan, tempat pemohon dan termohon menyampaikan dalil, bukti, dan saksi.
  5. Tunggu putusan hakim tentang sah tidaknya tindakan yang diuji.
Baca juga  Akta Kematian Terlambat: Syarat dan Prosedurnya

Waktunya singkat. Menurut Pasal 163 ayat (1), hakim menetapkan hari sidang dalam tiga hari sejak permohonan diterima, dan putusan harus jatuh paling lama tujuh hari sejak permohonan dibacakan.

Kalau termohon dua kali tidak hadir, sidang tetap berjalan.

Tips Menyusun Permohonan yang Kuat

Mulailah dengan kronologi tindakan aparat, tulis berurutan dan ringkas.

Sebutkan pula pasal yang menurutmu dilanggar. Lampirkan bukti tertulis, seperti salinan surat perintah atau tanda terima penyitaan.

Terakhir, minta putusan yang jelas, misalnya pernyataan bahwa tindakan itu tidak sah atau pemberian ganti rugi.

Permohonan yang rapi membuat hakim lebih cepat menangkap inti perkara dan menilainya dengan tepat.

Dampak terhadap Perkara Pokok

Tahap ini membawa perubahan besar dalam KUHAP baru. Pasal 163 ayat (1) huruf e melarang pengadilan memeriksa pokok perkara selama praperadilan belum diputus.

Di bawah KUHAP lama, praperadilan justru gugur begitu pemeriksaan pokok perkara dimulai.

Artinya, sidang pokok perkara harus menunggu putusan praperadilan.

Upaya Hukum setelah Putusan

Menurut Pasal 164 ayat (1), putusan praperadilan tidak dapat dibanding.

Ayat (2) memberi satu pengecualian, yaitu putusan yang menyatakan penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah.

Untuk putusan jenis itu, para pihak boleh meminta putusan akhir ke pengadilan tinggi setempat.

FAQ Praperadilan

Apakah putusan praperadilan bisa dibanding?

Pada umumnya tidak. Pasal 164 ayat (1) UU 20/2025 melarang banding.

Pengecualiannya hanya untuk putusan yang menyatakan penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah.

Apakah praperadilan menghentikan perkara pokok?

Praperadilan tidak menghentikan perkara secara permanen.

Meski begitu, pengadilan tidak boleh memeriksa pokok perkara selama praperadilan belum diputus, sesuai Pasal 163 ayat (1) huruf e.

Bolehkah penyidik mengajukan praperadilan?

Untuk penghentian penyidikan atau penuntutan, tidak lagi.

Baca juga  Kompetensi Relatif dan Absolut Pengadilan

Pasal 161 hanya memberi hak itu kepada korban, pelapor, atau kuasa hukumnya.

Praperadilan Adalah

Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!

Kesimpulan

Praperadilan adalah sarana kontrol pengadilan atas kerja aparat penegak hukum.

KUHAP baru memperluas objeknya, mempertegas siapa pemohonnya, dan menahan perkara pokok selama praperadilan berjalan.

Saran saya sederhana. Begitu terjadi penangkapan atau penyitaan, langsung kumpulkan dokumen.

Setelah itu, rumuskan alasan hukum yang kuat, sebab kamu hanya punya satu kesempatan untuk hal yang sama.

Menurut saya, praperadilan baru berguna kalau masyarakat berani memakainya.

Hak yang tidak dipahami akan berhenti sebagai teks di atas kertas.

Karena itu, kenali hakmu sejak dini. Jika kamu membutuhkan pendampingan, terutama untuk menerjemahkan dan melegalisasi dokumen hukum, tim kami siap membantu.

Silakan klik poster yang tersedia atau tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website ini.

Baca Juga: Perbedaan Mediasi dan Konsiliasi: Pengertian dan Contoh Kasusnya

Ringkasan

  • Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri menguji sah tidaknya tindakan aparat, tanpa menentukan bersalah atau tidaknya seseorang.
  • Dasar hukumnya kini UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, yang berlaku sejak 2 Januari 2026.
  • Pasal 158 memperluas objek praperadilan, mulai dari upaya paksa hingga penangguhan penahanan.
  • Pasal 160 sampai 162 mengatur pemohon: tersangka, keluarga, advokat, pihak ketiga, serta korban atau pelapor.
  • Pengujian upaya paksa hanya dapat diajukan satu kali untuk hal yang sama.
  • Tersangka yang melarikan diri atau berstatus DPO tidak dapat mengajukan praperadilan atas upaya paksa maupun ganti rugi.
  • Pokok perkara tidak dapat diperiksa selama praperadilan belum diputus.
  • Putusan praperadilan tidak dapat dibanding, kecuali putusan tentang tidak sahnya penghentian perkara.

Referensi

  • Republik Indonesia. (2025). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
  • Republik Indonesia. (1981). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
  • Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2015). Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014.
  • Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2026). Membedah praperadilan di KUHAP baru. MariNews.

Tag Terkait:

Bagikan:

Posted on Google Google
Anita Hermawan profile picture
Anita Hermawan
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5Trustindex verifies that the original source of the review is Google.
Kami merasa sangat terbantu dengan layanan pembuatan RUPST. Proses pelayanan berjalan dengan baik, profesional, dan komunikatif. Informasi serta persyaratan yang dibutuhkan disampaikan dengan jelas sehingga memudahkan kami dalam menyiapkan dokumen yang diperlukan. Proses pengerjaan juga berjalan lancar dan tepat waktu. Terima kasih atas pelayanan dan pendampingan yang diberikan. Semoga ke depannya layanan ini semakin baik dan terus memberikan kemudahan bagi perusahaan.
Posted on Google Google
Nexaminds Agency profile picture
Nexaminds Agency
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5Trustindex verifies that the original source of the review is Google.
Cepat dan lengkap informasi nya, sempat ada kendala kehilangan file dan bener-benar diurus sampai selesai Terima kasih yaaa , rekomendasi banget
Posted on Google Google
drh. Muhan profile picture
drh. Muhan
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5Trustindex verifies that the original source of the review is Google.
Alhamdulillah terima kasih sudah dibantu, proses cepat.
Posted on Google Google
Andri Anggoro profile picture
Andri Anggoro
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5Trustindex verifies that the original source of the review is Google.
Mba Millen dan rekan-rekan memberikan pelayanan yang baik dan cepat untuk kebutuhan laporan RUPS kami di NORSTECH, semoga kedepannya kita dapat berkolaborasi.
Posted on Google Google
Irwan Balalembang profile picture
Irwan Balalembang
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5Trustindex verifies that the original source of the review is Google.
Rekomendasi banget buat yang mau bikin PT, CV, atau urus izin usaha! Tim legalMp.id ramah banget, gercep, dan siap jelasin detail prosesnya dengan sabar. Pokoknya tinggal terima beres, anti ribet
Posted on Google Google
Rasmianto profile picture
Rasmianto
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5Trustindex verifies that the original source of the review is Google.
Terima kasih LegalMP.id yang telah membantu pengurusan Laporan RUSPT dengan cepat, profesional, ramah, komunikatif dan detail setiap informasi yang disampaikan. Untuk next kami tetap percayakan LegalMP.id untuk membantu kepengurusan legalitas lainnya. Salam sukses dan jaya selalu LegalMP.id
Posted on Google Google
Martin Suryana profile picture
Martin Suryana
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5Trustindex verifies that the original source of the review is Google.
Urus RUPS tahunan karena gak mau ribet kesana kemari jadi pakai jasa di sini melalui online, memang gercep rekomen banget
Posted on Google Google
BOZZ GENK profile picture
BOZZ GENK
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5Trustindex verifies that the original source of the review is Google.
Proses cepat dan lengkap tidak ragu buat dokumen apapun di sini
Posted on Google Google
nenymu profile picture
nenymu
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5Trustindex verifies that the original source of the review is Google.
Terima kasih banyak untuk tim LegalMP. id yang sudah membantu pengurusan RUPS Tahunan perusahaan kami di PT. Barkah Container Line (BCLine). Pelayanannya sangat memuaskan, komunikatif, ramah, dan fast respon dari awal konsultasi sampai dokumen selesai. Sangat membantu kami. Sukses selalu dan terima kasih.

Lihat review Legal MP

dari para pengusaha di seluruh Indonesia!

Artikel Terpopuler

Bagikan:

Seedbacklink
Seedbacklink

Daftar Isi