Aset kripto Bappebti adalah frasa yang masih sering dicari, padahal pengawasan kripto di Indonesia sudah berpindah tangan. Sejak 10 Januari 2025, wewenang pengaturan dan pengawasannya beralih dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan.
Sebagai praktisi hukum yang kerap menerima pertanyaan investor soal legalitas platform, saya melihat banyak orang masih memakai informasi lama. Ada yang mencari daftar di situs Bappebti, padahal rujukan resminya kini ada di OJK.
Singkatnya, kripto di Indonesia sempat berstatus komoditi yang diperdagangkan di bawah Bappebti. Sekarang statusnya masuk kelompok aset keuangan digital di bawah OJK.
Nah, di artikel ini kita bahas masa Bappebti, peralihan ke OJK, daftar aset dan penyelenggara, aturan utama, serta cara menghindari platform ilegal. Kamu juga akan tahu risiko hukum yang perlu diwaspadai.
Aset Kripto di Bawah Bappebti: Latar Belakang dan Dasar Hukum
Aset kripto adalah aset digital yang memakai kriptografi dan teknologi buku besar terdistribusi. Contohnya Bitcoin dan Ethereum.
Bappebti adalah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi di bawah Kementerian Perdagangan. Lembaga ini mengawasi perdagangan berjangka komoditi menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011.
Pemerintah pada 2018 menetapkan aset kripto sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan. Dasarnya adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018, yang kemudian dilengkapi serangkaian Peraturan Bappebti.
Kripto dalam kerangka itu diperlakukan sebagai komoditas, bukan alat pembayaran. Bank Indonesia melarang penggunaan kripto untuk pembayaran, karena Undang-Undang Mata Uang mewajibkan rupiah dalam transaksi pembayaran di Indonesia.
Peraturan Bappebti mengatur pedagang fisik aset kripto, bursa berjangka, lembaga kliring, dan kustodian. Aturan itu juga mengatur kriteria aset yang boleh diperdagangkan dan kewajiban perlindungan pelanggan.
Menurut saya, kerangka Bappebti pada masanya cukup berjasa. Ia memberi payung hukum ketika industri kripto tumbuh jauh lebih cepat dari undang-undang.
Peralihan Pengawasan Kripto dari Bappebti ke OJK
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UU P2SK menjadi titik balik. Undang-undang ini memindahkan pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital, termasuk aset kripto, ke OJK.
Pelaksanaannya diatur Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024 tentang peralihan tugas pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital termasuk aset kripto serta derivatif keuangan. Peralihan resmi berlaku pada 10 Januari 2025.
OJK menerbitkan Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan perdagangan aset keuangan digital termasuk aset kripto. Peraturan ini diundangkan pada Desember 2024 dan berlaku sejak 10 Januari 2025.
Surat Edaran OJK Nomor 20 Tahun 2024 melengkapinya dengan mekanisme pelaporan dan pengawasan. POJK 27/2024 kemudian disesuaikan melalui POJK Nomor 23 Tahun 2025.
OJK menerapkan peralihan dalam tiga fase. Fase pertama adalah masa peralihan yang banyak mengadopsi aturan Bappebti dengan penyempurnaan, sehingga perubahan terasa halus bagi pelaku industri.
Perizinan yang masih berproses di Bappebti dilanjutkan OJK sesuai POJK 27/2024. OJK dan Bappebti juga membentuk kelompok kerja untuk menyelesaikan dokumen pasca peralihan.
Kementerian Perdagangan kemudian mencabut aturan lama terkait kripto. Karena itu, kamu sebaiknya tidak lagi mengutip Peraturan Bappebti tentang kripto sebagai aturan yang berlaku.
Apa yang Masih Dipegang Bappebti
Bappebti tetap ada dan aktif. Lembaga ini masih mengawasi perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas.
Jadi, peralihan ini hanya memindahkan kripto dan derivatif keuangan tertentu. Fungsi Bappebti di komoditas konvensional tidak berubah.
Daftar Aset Kripto dan Penyelenggara Berizin
Pertanyaan yang paling sering muncul adalah, kripto mana yang boleh diperdagangkan dan platform mana yang sah. Jawabannya terletak pada dua daftar yang berbeda.
Daftar Aset Kripto yang Boleh Diperdagangkan
Tidak semua token boleh diperdagangkan di platform berizin. Regulator menetapkan kriteria untuk aset yang dapat diperdagangkan.
Kriteria itu mencakup aspek teknologi, utilitas, keamanan, dan tata kelola penerbit. Penilaian juga memperhatikan manfaat ekonomi dan hasil analisis risiko.
Pada masa Bappebti, daftar aset ditetapkan lewat peraturan Bappebti dan jumlahnya mencapai ratusan aset. Setelah peralihan, daftar dan kriteria mengacu pada POJK 27/2024 dan ketentuan turunannya.
Karena daftar diperbarui berkala, cek informasi terbaru dari OJK atau dari platform berizin. Jangan memakai daftar lama yang beredar di media sosial.
Daftar Penyelenggara Berizin
Perdagangan aset kripto hanya boleh melalui penyelenggara yang berizin. Ekosistemnya terdiri dari beberapa pihak:
- Pedagang aset keuangan digital yang memfasilitasi jual beli bagi pelanggan.
- Bursa tempat transaksi dilaksanakan.
- Lembaga kliring dan penjaminan untuk penyelesaian transaksi.
- Lembaga penyimpanan atau kustodian yang menyimpan aset pelanggan.
Contoh bursa kripto di Indonesia adalah CFX atau Central Finansial X. Platform pedagang yang dikenal masyarakat umumnya terdaftar dan berizin.
Cara termudah memeriksa legalitas adalah melihat daftar penyelenggara resmi di situs OJK. Cocokkan nama badan hukum, bukan hanya nama aplikasi.
Menurut pengalaman saya, banyak korban penipuan tergiur platform dengan tampilan meyakinkan. Mereka tidak memeriksa apakah badan hukumnya terdaftar di daftar resmi.
Aturan Utama Perdagangan Aset Kripto
POJK 27/2024 memuat sejumlah aturan pokok. Berikut yang paling relevan bagi pengguna dan pelaku usaha.
- Perdagangan harus dilakukan melalui penyelenggara berizin, bukan transaksi di platform tanpa izin.
- Penyelenggara wajib menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan keamanan sistem informasi serta siber.
- Penyelenggara wajib menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dan pencegahan pencucian uang serta pendanaan terorisme.
- Aset dan dana pelanggan harus dipisahkan dari aset perusahaan dan disimpan oleh kustodian.
- Penyelenggara wajib menjaga data pribadi dan melindungi konsumen.
- Penyelenggara wajib menyampaikan laporan, termasuk laporan keuangan tahunan, kepada OJK.
- Transaksi harus wajar, transparan, dan bebas manipulasi pasar.
Pelanggan perlu menyelesaikan verifikasi identitas sebelum bertransaksi. Proses ini biasanya memakai KTP, swafoto, dan data rekening bank.
Penyelenggara dilarang menjanjikan keuntungan pasti. Janji imbal hasil tetap atas kripto adalah tanda bahaya.
Untuk transaksi, ada juga ketentuan perpajakan. Pajak atas perdagangan aset kripto diatur peraturan menteri keuangan yang telah beberapa kali berubah, dengan peraturan terbaru berlaku sejak 2025, jadi cek ketentuan terbaru di Direktorat Jenderal Pajak.
Sebagai contoh, investor membeli kripto di platform berizin. Penyelenggara memotong dan menyetor pajak transaksi sesuai ketentuan, dan investor menerima bukti pemotongan.
Pengawasan dan Sanksi bagi Pelanggaran
OJK mengawasi penyelenggara perdagangan aset keuangan digital secara berkelanjutan. Pengawasan mencakup perizinan, tata kelola, pelaporan, dan perlindungan konsumen.
Penyelenggara yang melanggar dapat dikenai sanksi administratif. Bentuknya antara lain peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan, hingga pencabutan izin.
OJK juga menegaskan sanksi bagi penyelenggara yang tidak menyampaikan laporan keuangan sesuai jadwal. Karena itu, penyelenggara perlu menyiapkan pelaporan sejak awal.
Untuk platform ilegal, penegakannya lebih luas. Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau PASTI dapat memblokir situs dan aplikasi, serta mengumumkan entitas yang tidak berizin.
Pelaku yang menipu pengguna dapat dijerat pidana. Dasarnya antara lain pasal penipuan dalam KUHP, ketentuan Undang-Undang ITE, dan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Bagi korban, kerugian di platform ilegal sulit dipulihkan. Tidak ada perlindungan kustodian dan penjaminan bagi dana yang disetor ke entitas tidak berizin.
Menurut saya, inilah alasan utama untuk berpegang pada daftar resmi. Legalitas penyelenggara menentukan apakah kamu punya jalur penyelesaian bila terjadi sengketa.
Tips Aman Bertransaksi Aset Kripto
Beberapa langkah berikut membantu kamu menjaga keamanan dan kepatuhan.
- Pastikan platform terdaftar dalam daftar penyelenggara resmi OJK.
- Cek badan hukum, alamat, dan kontak resmi penyelenggara.
- Hindari platform yang menjanjikan keuntungan pasti atau bonus berlebihan.
- Aktifkan keamanan berlapis, seperti autentikasi dua faktor.
- Simpan catatan transaksi, bukti pajak, dan riwayat transfer.
- Investasikan dana yang siap kamu tanggung risikonya.
- Laporkan penawaran mencurigakan ke OJK atau Satgas PASTI.
Hindari membagikan kata sandi, kode verifikasi, atau frasa pemulihan dompet kepada siapa pun. Penipu sering menyamar sebagai petugas platform.
Pelaku usaha yang ingin membuka platform kripto perlu memahami persyaratan perizinan. Persyaratan itu mencakup kelembagaan, permodalan, tata kelola, dan sistem keamanan yang ketat.
Konsultasikan dengan penasihat hukum sebelum mengajukan izin. Perizinan yang keliru dapat membuat usaha berhenti sebelum beroperasi.
FAQ Seputar Aset Kripto Bappebti
Apakah aset kripto masih diawasi Bappebti?
Tidak. Sejak 10 Januari 2025, pengaturan dan pengawasan aset kripto beralih ke OJK berdasarkan UU P2SK, PP 49/2024, dan POJK 27/2024. Bappebti tetap mengawasi perdagangan berjangka komoditi, resi gudang, dan pasar lelang.
Apakah kripto boleh dipakai untuk membayar barang di Indonesia?
Tidak. Kripto tidak diakui sebagai alat pembayaran, dan transaksi pembayaran di Indonesia wajib memakai rupiah. Kripto diperlakukan sebagai aset yang diperdagangkan.
Bagaimana cara mengecek apakah platform kripto legal?
Periksa nama badan hukumnya dalam daftar penyelenggara resmi di situs OJK. Hindari platform yang tidak tercantum atau yang menjanjikan keuntungan pasti.
Kesimpulan
Aset kripto Bappebti merujuk pada masa ketika kripto diatur sebagai komoditi, dan sekarang pengawasannya berada di OJK lewat POJK 27/2024. Perdagangan hanya sah melalui penyelenggara berizin, dengan aturan tata kelola, pemisahan dana, dan perlindungan konsumen yang ketat.
Dari pengalaman saya, investor yang memeriksa legalitas platform sebelum menyetor dana jauh lebih aman. Perbarui rujukanmu ke aturan OJK dan jangan memakai informasi lama.
Kalau kamu ingin mendirikan platform aset digital, memeriksa legalitas penyelenggara, atau menghadapi sengketa kripto, klik poster yang tersedia atau tombol KONSULTASI GRATIS di pojok kanan website ini. Tim kami siap membantu menelaah dokumen dan menyusun langkah hukum yang tepat.
Ringkasan
- Kripto sempat diatur sebagai komoditi di bawah Bappebti berdasarkan UU Perdagangan Berjangka Komoditi dan Permendag 99/2018.
- Pengawasan kripto beralih ke OJK sejak 10 Januari 2025 melalui UU P2SK dan PP Nomor 49 Tahun 2024.
- POJK 27/2024 dan SEOJK 20/2024 menjadi dasar aturan, dan POJK 23/2025 menyesuaikannya.
- Bappebti tetap mengawasi perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas.
- Perdagangan kripto wajib melalui penyelenggara berizin, seperti pedagang, bursa, kliring, dan kustodian.
- Kripto tidak diakui sebagai alat pembayaran di Indonesia.
- Platform ilegal dapat diblokir Satgas PASTI, dan pelaku penipuan dapat dijerat pidana.
- Cek daftar penyelenggara resmi OJK sebelum menyetor dana ke platform mana pun.
Referensi
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024 tentang Peralihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto serta Derivatif Keuangan.
- Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto beserta perubahannya.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Otoritas Jasa Keuangan, ojk.go.id, dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, bappebti.go.id.
