PHK saat karyawan sakit pada dasarnya dilarang oleh hukum Indonesia. Larangan itu berlaku selama masa sakitnya belum melewati 12 bulan dan ada surat dokter sebagai bukti.
Bayangkan kamu harus menjalani pengobatan berbulan-bulan, lalu terbayang surat pemecatan di meja atasan. Cemas, pasti. Pengusaha pun sering bingung, sampai kapan bisnis wajib menunggu pekerja yang belum pulih?
Aturan terbarunya ada di UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, yang berlaku sejak 28 Oktober 2026. Inti jawabannya cukup ringkas.
Perusahaan tidak boleh memutus hubungan kerja hanya karena kamu sakit. Pintu PHK baru terbuka ketika sakitmu menembus 12 bulan dan kamu tidak sanggup bekerja lagi. Itu pun kamu masih berhak atas pesangon dengan pengali dua kali.
Sebagai praktisi hukum, saya menilai aturan ini sudah cukup adil di atas kertas. Praktiknya sering melenceng, terutama karena banyak pekerja tidak mengenal haknya sendiri. Karena itu, artikel ini mengurai dasar hukum, soal upah, hitungan pesangon, hingga langkah yang bisa kamu tempuh.
Baca juga: Bantuan Hukum Gratis LBH: Syarat dan Cara Mengajukan
Dasar Hukum PHK Saat Karyawan Sakit di Indonesia
Pegangan utama untuk larangan PHK saat karyawan sakit kini ada di Pasal 230 UU Nomor 27 Tahun 2026. Undang-undang ini mencabut UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, sekaligus klaster ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja.
Aturan pelaksana lama tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU baru. Pasal 230 melarang pengusaha mem-PHK pekerja yang tidak masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter. Batasnya 12 bulan berturut-turut.
Pasal yang sama juga melindungi pekerja yang sakit atau mengalami disabilitas akibat kecelakaan kerja. Sanksinya serius.
PHK yang melanggar larangan tersebut batal, sehingga pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerjanya. Penjelasan undang-undang pun menegaskan bahwa pekerja sakit adalah pekerja yang sakit menurut keterangan dokter.
Jadi, aturan ini berfungsi sebagai perisai bagi kamu yang sedang berjuang pulih. Satu syarat menyertainya: kamu harus punya bukti medis yang sah. Tanpa surat dokter, perisai itu kehilangan kekuatannya.
Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!
Kapan PHK karena Sakit Berkepanjangan Boleh Dilakukan?
Perlindungan hukum punya batas waktu. Agar PHK karena sakit berkepanjangan dianggap sah, beberapa kondisi ini harus terpenuhi:
- Pekerja sakit, atau disabilitas tetap akibat kecelakaan kerja, dan tidak bisa menjalankan pekerjaannya lagi.
- Masa sakit sudah melampaui 12 bulan.
- Keterangan dokter mendukung kondisi tersebut.
- Perusahaan menjalankan prosedur PHK sesuai undang-undang.
Landasannya adalah Pasal 231 huruf m UU 27/2026. Aturan ini membuka dua jalur. Pengusaha bisa memulai proses PHK, dan pekerja juga bisa mengajukannya sendiri lewat Pasal 246. Jalur kedua berguna bagi kamu yang ingin fokus sembuh tanpa terbebani status kerja.
Perusahaan tetap tidak boleh bergerak sendiri. Pasal 227 menempatkan pencegahan PHK sebagai langkah pertama. Sebelum sampai ke pemutusan, kedua pihak wajib duduk bersama dan berunding.
Aturan Upah Selama Karyawan Sakit
Hak pekerja yang sakit tidak berhenti di larangan PHK. Ada juga soal dompet. Prinsip “tidak bekerja, tidak dibayar” memiliki pengecualian untuk pekerja yang sakit.
Pasal 149 UU 27/2026 mengatur pengecualian itu. Supaya hakmu aman, siapkan keterangan dokter dan kabari atasan sejak awal.
Besarannya berjalan bertahap:
- Empat bulan pertama, upah dibayar penuh 100 persen.
- Empat bulan kedua, upah turun menjadi 75 persen.
- Empat bulan ketiga, upah menjadi 50 persen.
- Bulan-bulan sesudahnya, upah dibayar 25 persen sampai PHK dilakukan.
Dengan skema itu, penghasilanmu tetap mengalir selama pemulihan, meski jumlahnya menyusut. Sebagai tambahan, cek perjanjian kerja atau peraturan perusahaan milikmu. Sebagian perusahaan memberi tunjangan sakit yang lebih longgar daripada standar undang-undang.
Pesangon dan Hak Pekerja yang Di-PHK karena Sakit
Kalau PHK memang sah, kompensasi penuh menjadi hakmu. UU 27/2026 membagi hak ini ke tiga komponen.
Pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak dihitung berdasarkan Pasal 232, lalu dikalikan faktor sesuai alasan PHK.
Untuk pekerja yang mengajukan PHK karena sakit lebih dari 12 bulan, Pasal 246 memakai pengali dua kali untuk pesangon dan dua kali untuk penghargaan masa kerja.
Uang penggantian hak, seperti cuti tahunan yang belum diambil dan ongkos pulang, tetap ikut dibayar. Skala dasar pesangon naik satu bulan upah untuk setiap tambahan satu tahun masa kerja.
Angkanya berhenti di sembilan bulan upah untuk masa kerja delapan tahun atau lebih. Penghargaan masa kerja baru muncul pada masa kerja tiga tahun, dimulai dari dua bulan upah.
Coba hitung contoh sederhana. Masa kerjamu 5 tahun. Pesangon dasar untuk masa kerja itu 6 bulan upah, jadi dua kalinya menjadi 12 bulan upah.
Penghargaan masa kerja dasar untuk rentang 3 sampai kurang dari 6 tahun adalah 2 bulan upah, jadi dua kalinya 4 bulan upah. Totalnya 16 bulan upah, di luar uang penggantian hak.
Satu catatan soal status. Hitungan di atas berlaku untuk pekerja tetap (PKWTT). Pekerja kontrak (PKWT) mendapat uang kompensasi ketika kontraknya berakhir. Pastikan dulu status hubungan kerjamu sebelum menghitung apa pun.
Prosedur PHK yang Sah bagi Perusahaan
Perusahaan yang ingin melakukan PHK saat karyawan sakit harus mengikuti jalur resmi. Tahap pertama adalah pencegahan. Perusahaan perlu mencari opsi lain lebih dulu, misalnya penyesuaian tugas atau jam kerja.
Kalau PHK tak terhindarkan, perusahaan memberi tahu pekerja dan membuka perundingan bipartit. Perundingan itu berlangsung paling lama 30 hari kerja.
Kalau perundingan buntu, perkara masuk ke mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2004. Untuk PHK yang disengketakan, Pasal 228 mensyaratkan putusan berkekuatan hukum tetap lebih dulu.
Selama proses berjalan, perusahaan tetap memikul kewajiban seperti upah dan hak yang biasa diterima pekerja.
Perusahaan yang langsung menerbitkan surat PHK tanpa berunding menempuh jalan berisiko. Pengadilan bisa menilai langkah itu cacat prosedur.
Hasilnya bisa berupa kewajiban membayar kompensasi, bahkan perintah mempekerjakan kembali.
Langkah yang Bisa Kamu Ambil Jika Di-PHK Saat Sakit
Tarik napas dulu kalau perusahaan mulai mengancam PHK ketika kamu sakit. Panik tidak membantu. Langkah berikut jauh lebih berguna, dan sebaiknya kamu jalani berurutan:
- Kumpulkan surat dokter, hasil pemeriksaan, dan bukti bahwa kamu sudah memberi tahu perusahaan.
- Minta surat PHK tertulis beserta alasannya.
- Kirim penolakan tertulis jika PHK terjadi sebelum sakitmu melewati 12 bulan.
- Ikuti perundingan bipartit dan catat setiap hasilnya.
- Lapor ke dinas ketenagakerjaan setempat untuk mediasi jika perundingan gagal.
- Bawa perkara ke Pengadilan Hubungan Industrial dengan pendampingan hukum bila diperlukan.
Satu hal lagi, jangan tanda tangani surat pengunduran diri di bawah tekanan. Pengunduran diri sukarela membuatmu kehilangan hak pesangon yang semestinya kamu terima.
Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!
FAQ: Pertanyaan Seputar PHK Saat Karyawan Sakit
Apakah perusahaan boleh mem-PHK karyawan yang sakit?
Tidak boleh, selama sakitnya belum melewati 12 bulan berturut-turut dan ada keterangan dokter. PHK yang melanggar aturan ini batal, dan pekerja wajib dipekerjakan kembali. Lewat dari 12 bulan, PHK bisa berjalan melalui prosedur yang diatur undang-undang, dengan pengali pesangon dua kali.
Apakah gaji tetap dibayar saat karyawan sakit?
Ya. Pasal 149 UU 27/2026 mengatur pengecualian bagi pekerja yang sakit. Upah dibayar bertahap, dari 100 persen sampai 25 persen. Semakin lama masa sakit, semakin kecil persentasenya.
Bagaimana jika karyawan sakit tanpa surat dokter?
Undang-undang mendefinisikan pekerja sakit sebagai pekerja yang sakit menurut keterangan dokter. Tanpa surat itu, ketidakhadiranmu berisiko dianggap mangkir. Maka, simpan bukti medis dan kabari atasan sejak hari pertama sakit.
Kesimpulan
Aturan PHK saat karyawan sakit memberi perlindungan yang jelas bagi pekerja. Perusahaan dilarang mem-PHK selama sakit belum lewat 12 bulan dan surat dokter tersedia.
Sesudah batas itu, PHK bisa berjalan dengan pesangon dan penghargaan masa kerja berpengali dua kali, ditambah uang penggantian hak. Saran saya sederhana: simpan bukti medis, kenali hakmu, dan tempuh perundingan sebelum menerima keputusan apa pun.
Menurut saya, kunci perlindungan ini terletak pada disiplin administrasi. Banyak sengketa lahir karena pekerja tidak memegang bukti, sementara perusahaan melewatkan prosedur.
UU 27/2026 masih baru dan banyak aturan pelaksananya belum terbit. Komunikasi terbuka sejak hari pertama sakit akan menyelamatkan kedua pihak dari konflik panjang.
Sedang menghadapi ancaman PHK saat kondisimu belum pulih? Kamu tidak perlu menanggungnya sendirian. Tim kami siap membantu menilai kasusmu dengan cermat.
Silakan klik poster yang tersedia atau tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website ini. Ceritakan situasimu, lalu kami bantu memetakan langkah terbaik.
Baca juga: Gadai Saham Adalah: Cara Kerja dan Dasar Hukumnya
Ringkasan
- PHK saat karyawan sakit dilarang selama sakit belum melewati 12 bulan dan dibuktikan surat dokter (Pasal 230 UU 27/2026).
- PHK yang melanggar larangan batal, dan pekerja wajib dipekerjakan kembali.
- Setelah 12 bulan dan pekerja tidak mampu bekerja, PHK dapat dilakukan berdasarkan Pasal 231 huruf m.
- Upah selama sakit dibayar bertahap: 100, 75, 50, lalu 25 persen (Pasal 149).
- Pekerja yang mengajukan PHK karena sakit lebih dari 12 bulan mendapat pesangon 2 kali, penghargaan masa kerja 2 kali, dan uang penggantian hak (Pasal 246).
- Perusahaan wajib mengupayakan pencegahan PHK dan berunding bipartit maksimal 30 hari kerja.
- PHK yang disengketakan menunggu putusan berkekuatan hukum tetap (Pasal 228).
- Simpan semua bukti medis dan hindari mengundurkan diri di bawah tekanan.
Referensi
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2026 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7222), Pasal 149, 227 sampai 232, 246, dan 310 sampai 313. JDIH BPK: peraturan.bpk.go.id/Details/359755.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 tentang pemisahan pengaturan ketenagakerjaan dari UU Cipta Kerja.
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, JDIH Kemnaker (jdih.kemnaker.go.id).
