Asas kemanfaatan adalah prinsip bahwa hukum harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Dari prinsip inilah kita bisa menilai apakah sebuah aturan atau putusan benar-benar berguna.
Menurut saya sebagai penulis, asas kemanfaatan sering terlewat dalam praktik. Padahal justru asas inilah yang menentukan apakah hukum terasa hidup atau sekadar menjadi tumpukan pasal.
Pengertian Asas Kemanfaatan dalam Hukum
Secara sederhana, pengertian asas kemanfaatan menyangkut kebaikan bagi sebanyak mungkin orang. Hukum juga harus menjauhi kerugian yang sebenarnya bisa dihindari.
Sebagian ahli menyebutnya asas utilitas atau doelmatigheid. Intinya sama: hukum harus berdaya guna dan tepat sasaran.
Ciri utama asas kemanfaatan hukum bisa kamu lihat di bawah ini:
- Hukum memberi dampak positif yang terasa langsung oleh masyarakat.
- Setiap aturan ditimbang akibatnya sebelum diterapkan.
- Kepentingan individu dan kepentingan bersama dijaga seimbang.
- Penerapan yang kaku dan merugikan pihak tertentu dihindari.
Karena itu, penegak hukum diajak melihat hasil akhir. Berhenti pada kesesuaian prosedur saja jelas belum cukup.

Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!
Asas Kemanfaatan dan Tiga Tujuan Hukum
Para pakar biasa membagi tujuan hukum ke dalam tiga nilai dasar. Gustav Radbruch menamainya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.
Ketiganya saling melengkapi. Meski begitu, pada situasi tertentu mereka bisa saling tarik-menarik.
Gagasan kemanfaatan berakar dari pemikiran Jeremy Bentham. Menurutnya, hukum yang baik membawa kebahagiaan terbesar bagi orang sebanyak-banyaknya.
Di Indonesia, Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum dibuat untuk manusia. Jadi hukumlah yang harus melayani kebutuhan manusia, dan kita tidak perlu memaksa manusia menyesuaikan diri dengan hukum.
Hubungan dengan Kepastian Hukum dan Keadilan
Kepastian hukum menjamin aturan berlaku jelas dan konsisten. Keadilan memastikan tiap orang mendapat haknya secara layak.
Lalu kemanfaatan hadir dengan pertanyaan yang lebih praktis. Apakah aturan ini berguna? Hakim dan pembuat kebijakan perlu menimbang ketiganya dengan porsi yang seimbang.
Radbruch sendiri berpendapat bahwa undang-undang yang sangat tidak adil kehilangan daya ikatnya. Pandangan ini kerap dipakai sebagai rujukan saat hukum tertulis menghasilkan akibat yang sulit diterima akal sehat.
Dasar Hukum Asas Kemanfaatan di Indonesia
Asas kemanfaatan punya tempat di luar teori. Beberapa peraturan perundang-undangan menyebutnya secara tegas, sebagian lain memuat semangatnya.
Berikut dasar hukum yang relevan:
- UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 10 ayat (1) menempatkan kemanfaatan sebagai salah satu Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).
- UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 5 ayat (1) mewajibkan hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat.
- UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 5 memuat asas kedayagunaan dan kehasilgunaan yang sejalan dengan semangat kemanfaatan.
- Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021. Dua aturan ini mengatur penyelesaian perkara lewat keadilan restoratif.
Penjelasan UU Administrasi Pemerintahan layak dicermati. Pejabat diminta menyeimbangkan banyak kepentingan, termasuk kepentingan individu, masyarakat, hingga generasi mendatang.
Dengan landasan seperti itu, asas kemanfaatan punya pijakan normatif yang kuat. Pejabat dan penegak hukum tidak bisa mengabaikannya begitu saja.
Contoh Asas Kemanfaatan dalam Praktik Hukum
Supaya lebih mudah dibayangkan, kita lihat beberapa contoh asas kemanfaatan di berbagai bidang.
Keadilan Restoratif pada Perkara Pidana Ringan
Kejaksaan bisa menghentikan penuntutan pada perkara tertentu. Syaratnya, antara lain, pelaku dan korban sudah berdamai dan kerugian telah dipulihkan.
Manfaatnya terasa bagi semua pihak. Korban memperoleh pemulihan, pelaku terhindar dari pemenjaraan yang tidak perlu, dan negara menghemat sumber daya.
Penyelesaian Sengketa melalui Mediasi
Sebelum perkara perdata diperiksa, pengadilan mewajibkan para pihak menempuh mediasi. Banyak sengketa berakhir lebih cepat dan lebih murah lewat jalur ini.
Hubungan para pihak pun lebih terjaga. Hasil seperti itu sulit didapat dari putusan menang-kalah.
Kebijakan dan Keputusan Pemerintah
Setiap pejabat yang menerbitkan izin atau kebijakan wajib menimbang dampaknya bagi masyarakat luas. Contohnya, pemerintah daerah menolak izin usaha di kawasan resapan air karena ada risiko banjir bagi warga sekitar.
Keputusan semacam ini mengutamakan kepentingan umum jangka panjang. Asas kemanfaatan lalu bekerja sebagai pagar bagi kewenangan pejabat.
Putusan Hakim yang Mempertimbangkan Dampak
Hakim sering menimbang akibat sosial sebelum menjatuhkan putusan. Pada perkara kecil seperti pencurian bernilai rendah, hakim dapat memutus pidana ringan dengan melihat kondisi terdakwa.
Pertimbangan itu menunjukkan bahwa hukum tidak berjalan secara mekanis. Hakim mencari hasil yang paling berguna dan layak.

Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!
Tantangan Penerapan Asas Kemanfaatan
Asas kemanfaatan punya risiko kalau dipakai sembarangan. Ukuran manfaat bisa berbeda dari satu orang ke orang lain.
Bahaya lainnya muncul ketika kepentingan mayoritas mengorbankan hak kelompok kecil. Karena itu, kemanfaatan tidak boleh berdiri sendirian.
Beberapa prinsip berikut membantu menjaga keseimbangan:
- Kemanfaatan tidak boleh melanggar hak asasi manusia.
- Kemanfaatan tidak boleh menghilangkan kepastian hukum secara sewenang-wenang.
- Pertimbangan manfaat harus tertulis dan bisa diuji, misalnya dalam pertimbangan putusan.
Setelah itu, aparat perlu memakai asas ini dengan bertanggung jawab. Setiap keputusan wajib dijelaskan alasannya kepada publik.
FAQ (Frequently Asked Questions)
Apa yang dimaksud dengan asas kemanfaatan?
Asas kemanfaatan adalah prinsip bahwa hukum harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Hukum dinilai baik bila hasilnya berguna dan tidak menimbulkan kerugian yang tidak perlu.
Apa perbedaan asas kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan?
Kepastian hukum menjamin aturan jelas dan konsisten. Keadilan menjamin tiap orang mendapat haknya, sedangkan kemanfaatan menilai apakah hukum berguna bagi masyarakat.
Apakah asas kemanfaatan bisa mengalahkan kepastian hukum?
Pada kondisi tertentu, hakim dapat mengutamakan nilai lain demi hasil yang layak. Keputusan itu tetap harus punya alasan yang jelas dan menghormati batas hukum.
Kesimpulan
Asas kemanfaatan menuntut hukum berguna bagi masyarakat. Landasannya ada di UU Administrasi Pemerintahan, UU Kekuasaan Kehakiman, dan aturan keadilan restoratif.
Saran saya, pahami ketiga tujuan hukum secara utuh. Timbang kepastian, keadilan, dan kemanfaatan sebelum kamu mengambil keputusan hukum.
Menurut saya, hukum yang baik selalu bisa menjawab satu pertanyaan sederhana. Siapa yang diuntungkan, dan layakkah keuntungan itu?
Kalau kamu sedang menghadapi persoalan hukum dan ingin menilai langkah yang paling bermanfaat, tanyakan langsung kepada ahlinya. Klik poster yang tersedia atau tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website ini untuk berdiskusi dengan tim kami.
Ringkasan
- Asas kemanfaatan adalah prinsip bahwa hukum harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
- Asas ini menjadi satu dari tiga tujuan hukum bersama keadilan dan kepastian hukum.
- Gagasannya berakar pada utilitarianisme Jeremy Bentham dan dikembangkan Gustav Radbruch.
- UU Nomor 30 Tahun 2014 memasukkan kemanfaatan sebagai salah satu AUPB.
- Contoh penerapannya mencakup keadilan restoratif, mediasi, kebijakan pemerintah, dan putusan hakim.
- Kemanfaatan tidak boleh melanggar hak asasi manusia dan kepastian hukum.
- Ukuran manfaat harus jelas, tertulis, dan bisa diuji.
- Konsultasi dengan ahli hukum membantu menilai langkah yang paling bermanfaat.
Referensi
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti.
- Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Kencana.





