Terbaru

Bisnis

HPS Adalah: Harga Perkiraan Sendiri dan Cara Menyusunnya

Ditulis oleh Destiana

Daftar Isi

HPS adalah angka kunci dalam setiap pengadaan barang dan jasa pemerintah. Angka ini menentukan apakah penawaran penyedia dianggap wajar atau tidak.

Jawaban singkatnya: HPS (Harga Perkiraan Sendiri) adalah perkiraan harga barang atau jasa yang ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). PPK harus menghitungnya secara keahlian dan memakai data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai pakar hukum, saya melihat banyak masalah pengadaan berawal dari HPS yang disusun asal-asalan. Harga yang terlalu tinggi membuka ruang mark-up, sedangkan harga terlalu rendah membuat tender sepi peminat.

Oleh karena itu, mari kita bahas pengertian, fungsi, dan cara menyusun HPS secara runtut. Dengan begitu, Anda bisa bekerja lebih aman dan terhindar dari risiko hukum.

Pengertian HPS dan Dasar Hukumnya

Harga Perkiraan Sendiri adalah perkiraan harga barang atau jasa yang ditetapkan oleh PPK. Perkiraan itu sudah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Definisi tersebut tercantum dalam Pasal 1 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pemerintah mengubahnya beberapa kali, terakhir lewat Perpres Nomor 46 Tahun 2025.

Beberapa regulasi lain melengkapi kerangka hukumnya:

  • Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 dan Perpres Nomor 46 Tahun 2025.
  • Peraturan LKPP sebagai aturan turunan, misalnya pedoman perencanaan pengadaan.
  • UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan demikian, HPS bukan sekadar angka di atas kertas. Dokumen ini punya konsekuensi hukum yang nyata.

Apakah HPS Bersifat Rahasia?

Pasal 26 Perpres 16/2018 hasil perubahan terakhir mengatur kerahasiaan HPS secara tegas. Nilai HPS bersifat tidak rahasia, sedangkan rincian HPS bersifat rahasia.

Artinya, penyedia boleh mengetahui total nilai HPS. Namun, PPK dan panitia harus menjaga detail perhitungannya.

Pasal yang sama menegaskan bahwa HPS dihitung secara keahlian dan memakai data yang dapat dipertanggungjawabkan. Dua kata kunci ini menjadi tolok ukur utama saat auditor memeriksa HPS.

Fungsi HPS dalam Pengadaan Barang dan Jasa

HPS punya beberapa fungsi penting. Fungsi ini menjelaskan mengapa penyusunannya harus teliti.

Baca juga  Management Buyout: Pengertian, Skema, dan Contohnya

Berikut fungsi utamanya:

  1. Alat menilai kewajaran penawaran. PPK membandingkan harga penawaran dengan HPS, termasuk kewajaran harga satuannya.
  2. Dasar batas tertinggi penawaran. Penawaran yang melebihi HPS pada umumnya tidak dapat diterima.
  3. Dasar jaminan penawaran. Besaran jaminan penawaran mengacu pada nilai HPS.
  4. Dasar anggaran pelaksanaan. HPS membantu memastikan kebutuhan biaya sesuai pagu anggaran.

Pasal 26 ayat (5) mengatur penggunaan HPS tersebut. Silakan cek teks lengkapnya untuk rincian fungsi pada tiap metode pemilihan.

Menurut saya, fungsi penilaian kewajaran paling sering terabaikan. Banyak panitia hanya mengejar penawaran di bawah HPS, padahal harga yang terlalu rendah juga perlu diklarifikasi.

hps adalah

Layanan Pendirian PT Umum dan CV dengan Skema Bayar Setelah Jadi, Bonus Gabung Komunitas Pengusaha. KLIK DI SINI untuk KONSULTASI GRATIS!

Cara Menyusun HPS yang Benar

Penyusunan HPS adalah tanggung jawab PPK. Namun, PPK boleh dibantu tim atau ahli agar hasilnya lebih akurat.

Ikuti langkah berikut:

  1. Pahami kebutuhan dan spesifikasi. Baca kerangka acuan kerja atau spesifikasi teknis dengan teliti.
  2. Kumpulkan data harga. Cari minimal beberapa sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
  3. Hitung biaya langsung. Jumlahkan harga barang, upah, bahan, dan peralatan sesuai volume.
  4. Tambahkan biaya tidak langsung dan keuntungan. Masukkan overhead serta margin yang wajar.
  5. Tambahkan PPN. Gunakan tarif yang berlaku saat penetapan.
  6. Tetapkan dan dokumentasikan. PPK menetapkan HPS, lalu menyimpan seluruh data pendukungnya.

Pertama, jangan menyalin harga dari satu sumber saja. Selanjutnya, bandingkan beberapa data supaya hasilnya lebih objektif.

Sumber Data Harga yang Lazim Dipakai

Aturan turunan LKPP menjabarkan sumber data yang dapat PPK gunakan. Sumber ini umumnya mencakup:

  • Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS.
  • Daftar harga atau tarif resmi dari pabrikan atau distributor.
  • Harga kontrak sebelumnya untuk pekerjaan sejenis.
  • Data statistik atau informasi biaya yang dipublikasikan lembaga resmi.
  • Perhitungan biaya dari tenaga ahli atau konsultan.
  • Standar harga satuan yang ditetapkan pemerintah daerah.

Catat sumber, tanggal, dan alasan pemilihan datanya. Catatan ini akan menjadi pembelaan Anda saat pemeriksaan.

Contoh Perhitungan Ilustrasi

Misalkan sebuah instansi ingin membeli 10 unit laptop. Anggap harga pasar yang PPK temukan Rp12.000.000 per unit. Angka ini hanya ilustrasi.

  • Harga barang: 10 Γ— Rp12.000.000 = Rp120.000.000
  • Biaya tidak langsung dan keuntungan (misalnya 10%): Rp12.000.000
  • Subtotal: Rp132.000.000
  • PPN efektif 11%: Rp14.520.000
  • HPS: Rp146.520.000
Baca juga  Perbedaan Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun: Manfaat dan Syarat Cair

Dalam praktik, besaran overhead dan keuntungan bergantung pada jenis pekerjaan. Karena itu, sesuaikan dengan ketentuan dan kondisi pasar.

Kesalahan Penyusunan HPS dan Risiko Hukumnya

HPS yang keliru berisiko besar. KPK berulang kali mengingatkan bahwa penyusunan HPS bisa menjadi pintu masuk dugaan korupsi.

Beberapa kesalahan yang sering muncul:

  • Memakai satu sumber harga tanpa pembanding.
  • Menaikkan harga tanpa dasar yang jelas atau mark-up.
  • Menyusun HPS setelah menentukan calon pemenang.
  • Membocorkan rincian HPS kepada pihak tertentu.
  • Tidak mendokumentasikan data pendukung.

Kesalahan ini dapat berujung pada kerugian keuangan negara. Dalam kasus berat, pelakunya bisa dijerat UU Tipikor.

Sebagai tambahan, sanksi administratif dan tuntutan ganti rugi juga mungkin muncul. Sebaliknya, HPS yang tersusun rapi menjadi bukti itikad baik PPK.

hps adalah

Layanan Pendirian PT Umum dan CV dengan Skema Bayar Setelah Jadi, Bonus Gabung Komunitas Pengusaha. KLIK DI SINI untuk KONSULTASI GRATIS!

Tips Mencegah Masalah

Terapkan kebiasaan berikut agar HPS Anda aman:

  • Gunakan data yang terbaru dan terverifikasi.
  • Libatkan tim teknis untuk spesifikasi yang kompleks.
  • Minta reviu dari pihak internal, misalnya APIP.
  • Jaga kerahasiaan rincian HPS sampai proses selesai.
  • Simpan arsip dokumen secara tertib.

Menurut pendapat saya, dokumentasi sering menjadi pembeda antara PPK yang aman dan yang tersandung perkara. Tanpa catatan, niat baik sulit dibuktikan.

FAQ (Frequently Asked Questions)

1. Siapa yang berwenang menetapkan HPS?

PPK berwenang menetapkan HPS. Ia boleh meminta bantuan tim atau ahli untuk menghitung, tetapi tanggung jawab akhir tetap melekat pada PPK.

2. Apakah nilai HPS boleh diumumkan?

Boleh. Nilai HPS bersifat tidak rahasia. Sebaliknya, rincian perhitungannya bersifat rahasia dan tidak boleh dibuka kepada pihak yang tidak berwenang.

3. Apa akibatnya jika HPS disusun tidak wajar?

HPS yang tidak wajar dapat memicu pengadaan gagal atau kerugian negara. Jika terbukti ada mark-up, pihak terkait dapat menghadapi sanksi pidana korupsi.

Baca juga  Strategi Ekspansi Bisnis ke Jakarta Lewat Virtual Office

Kesimpulan

HPS adalah perkiraan harga yang PPK tetapkan berdasarkan keahlian dan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Fungsinya mencakup penilaian kewajaran penawaran, batas tertinggi penawaran, dan dasar jaminan penawaran.

Langkah yang saya sarankan: pahami spesifikasi, kumpulkan beberapa sumber harga, hitung komponen biaya, lalu dokumentasikan seluruh prosesnya dengan rapi.

Menurut pendapat pribadi saya, HPS yang baik melindungi negara sekaligus melindungi pejabat yang menyusunnya. Kehati-hatian di tahap ini jauh lebih murah daripada menghadapi pemeriksaan di kemudian hari.

Jika Anda sedang menyusun HPS atau ragu dengan perhitungan dalam proyek pengadaan, jangan menebak sendiri. Klik poster yang tersedia atau tombol β€œKONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website ini. Tim kami siap membantu Anda memahami aturan dan menyusun langkah yang aman.

Ringkasan

  • HPS adalah perkiraan harga barang atau jasa yang ditetapkan PPK dengan memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan, dan PPN.
  • Dasar hukumnya Perpres 16/2018 sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres 46/2025.
  • Pasal 26 mewajibkan HPS dihitung secara keahlian dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
  • Nilai HPS bersifat tidak rahasia, sedangkan rincian HPS bersifat rahasia.
  • HPS berfungsi menilai kewajaran penawaran, menetapkan batas tertinggi penawaran, dan menjadi dasar jaminan penawaran.
  • Langkah penyusunan meliputi memahami spesifikasi, mengumpulkan data harga, menghitung biaya, menambah PPN, lalu menetapkan dan mendokumentasikan.
  • HPS yang tidak wajar atau mark-up berisiko menimbulkan kerugian negara dan jerat UU Tipikor.
  • Dokumentasi sumber data dan reviu internal membantu melindungi PPK dari risiko hukum.

Referensi

  1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, khususnya Pasal 1 dan Pasal 26.
  2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018.
  3. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018.
  4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.
  6. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, jdih.lkpp.go.id.
  7. Komisi Pemberantasan Korupsi, kpk.go.id.

Tag Terkait:

Bagikan:

Posted on Google Google
Anita Hermawan profile picture
Anita Hermawan
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5Trustindex verifies that the original source of the review is Google.
Kami merasa sangat terbantu dengan layanan pembuatan RUPST. Proses pelayanan berjalan dengan baik, profesional, dan komunikatif. Informasi serta persyaratan yang dibutuhkan disampaikan dengan jelas sehingga memudahkan kami dalam menyiapkan dokumen yang diperlukan. Proses pengerjaan juga berjalan lancar dan tepat waktu. Terima kasih atas pelayanan dan pendampingan yang diberikan. Semoga ke depannya layanan ini semakin baik dan terus memberikan kemudahan bagi perusahaan.
Posted on Google Google
Nexaminds Agency profile picture
Nexaminds Agency
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5Trustindex verifies that the original source of the review is Google.
Cepat dan lengkap informasi nya, sempat ada kendala kehilangan file dan bener-benar diurus sampai selesai Terima kasih yaaa , rekomendasi banget
Posted on Google Google
drh. Muhan profile picture
drh. Muhan
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5Trustindex verifies that the original source of the review is Google.
Alhamdulillah terima kasih sudah dibantu, proses cepat.
Posted on Google Google
Andri Anggoro profile picture
Andri Anggoro
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5Trustindex verifies that the original source of the review is Google.
Mba Millen dan rekan-rekan memberikan pelayanan yang baik dan cepat untuk kebutuhan laporan RUPS kami di NORSTECH, semoga kedepannya kita dapat berkolaborasi.
Posted on Google Google
Irwan Balalembang profile picture
Irwan Balalembang
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5Trustindex verifies that the original source of the review is Google.
Rekomendasi banget buat yang mau bikin PT, CV, atau urus izin usaha! Tim legalMp.id ramah banget, gercep, dan siap jelasin detail prosesnya dengan sabar. Pokoknya tinggal terima beres, anti ribet
Posted on Google Google
Rasmianto profile picture
Rasmianto
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5Trustindex verifies that the original source of the review is Google.
Terima kasih LegalMP.id yang telah membantu pengurusan Laporan RUSPT dengan cepat, profesional, ramah, komunikatif dan detail setiap informasi yang disampaikan. Untuk next kami tetap percayakan LegalMP.id untuk membantu kepengurusan legalitas lainnya. Salam sukses dan jaya selalu LegalMP.id
Posted on Google Google
Martin Suryana profile picture
Martin Suryana
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5Trustindex verifies that the original source of the review is Google.
Urus RUPS tahunan karena gak mau ribet kesana kemari jadi pakai jasa di sini melalui online, memang gercep rekomen banget
Posted on Google Google
BOZZ GENK profile picture
BOZZ GENK
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5Trustindex verifies that the original source of the review is Google.
Proses cepat dan lengkap tidak ragu buat dokumen apapun di sini
Posted on Google Google
nenymu profile picture
nenymu
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5Trustindex verifies that the original source of the review is Google.
Terima kasih banyak untuk tim LegalMP. id yang sudah membantu pengurusan RUPS Tahunan perusahaan kami di PT. Barkah Container Line (BCLine). Pelayanannya sangat memuaskan, komunikatif, ramah, dan fast respon dari awal konsultasi sampai dokumen selesai. Sangat membantu kami. Sukses selalu dan terima kasih.

Lihat review Legal MP

dari para pengusaha di seluruh Indonesia!

Artikel Terpopuler

Bagikan:

Seedbacklink
Seedbacklink

Daftar Isi