Perbedaan tersangka, terdakwa, dan terpidana kerap bikin orang bingung. Coba perhatikan berita sehari-hari. Ketiga istilah itu muncul bergantian, seolah-olah artinya sama.
Padahal beda. Tersangka berada di tahap penyidikan, terdakwa menjalani sidang di pengadilan, dan terpidana sudah mengantongi putusan yang berkekuatan hukum tetap.
Sejak 2 Januari 2026, UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP resmi berlaku dan menggantikan KUHAP lama. Ketiga status itu kini punya definisi tersendiri di Pasal 1 undang-undang tersebut, jadi pemahaman ini masih sangat terpakai.
Sebagai pakar hukum, saya punya pandangan sendiri soal ini. Salah menyebut status hukum seseorang sering dianggap remeh.
Menurut saya, kekeliruan semacam itu berbahaya. Nama baik orang bisa rusak, dan asas praduga tak bersalah ikut terabaikan.
Karena itu, artikel ini mengurai ketiga status satu per satu, lengkap dengan dasar hukum dan hak yang melekat pada masing-masing.
Baca juga: Mengenal Gugatan Class Action: Dasar Hukum, Syarat, dan Prosedurnya
Pengertian Tersangka dalam Proses Hukum Pidana
Tersangka adalah orang yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan minimal dua alat bukti. Rumusan ini tercantum di Pasal 1 angka 28 UU Nomor 20 Tahun 2025.
Status tersebut muncul saat penyidikan, jauh sebelum perkara sampai ke pengadilan. Penyidik yang menetapkannya, entah dari kepolisian atau lembaga lain yang berwenang.
Syarat Penetapan Status Tersangka
Penyidik tidak bisa asal menunjuk seseorang sebagai tersangka. Pasal 90 ayat (1) mewajibkan minimal dua alat bukti. Aturan ini punya sejarah panjang.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 lebih dulu menegaskan syarat tersebut, lalu KUHAP baru memasukkannya ke dalam pasal. Penetapan tersangka pun kini tergolong upaya paksa, jadi prosedurnya harus sah.
Ciri tersangka bisa kamu kenali lewat poin berikut:
- Penyidik masih mengumpulkan dan memeriksa bukti.
- Berkas perkara belum sampai ke pengadilan.
- Penyidik boleh menangkap atau menahan tersangka selama syarat undang-undang terpenuhi.
Upaya Hukum bagi Tersangka
Merasa dirugikan? Tersangka boleh mengajukan praperadilan. Berdasarkan Pasal 158 UU Nomor 20 Tahun 2025, hakim menguji sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa, termasuk penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan. Mekanisme ini menjadi pengaman agar aparat tidak bertindak sewenang-wenang.
Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!
Pengertian dan Ciri Status Terdakwa
Terdakwa adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. Definisi ini ada di Pasal 1 angka 29 UU Nomor 20 Tahun 2025.
Statusnya berganti begitu jaksa penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan. Setelah itu, jaksa membacakan surat dakwaan di hadapan majelis hakim.
Di titik ini, pemegang kendali ikut berganti. Saat penyidikan, penyidik yang memimpin. Saat sidang, majelis hakim mengatur jalannya pemeriksaan, sedangkan jaksa bertugas membuktikan dakwaannya.
Berikut ciri status terdakwa:
- Jaksa penuntut umum sudah menyusun surat dakwaan.
- Pengadilan negeri sudah menerima pelimpahan perkara.
- Majelis hakim memeriksa saksi, ahli, dan alat bukti lain.
- Putusan belum berkekuatan hukum tetap.
Terdakwa tetap dianggap tidak bersalah sampai ada putusan final. Tuntutan jaksa dan vonis tingkat pertama belum menjadikan seseorang terpidana. Jalannya masih panjang, sebab terdakwa bisa mengajukan banding dan kasasi.
Pengertian Terpidana dan Perbedaannya dengan Narapidana
Terpidana adalah terdakwa yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Rumusannya ada di Pasal 1 angka 30 UU Nomor 20 Tahun 2025.
Istilah hukumnya inkracht van gewijsde. Putusan mencapai tahap itu ketika upaya hukum biasa sudah habis. Bisa karena batas waktu banding terlewati, para pihak menerima putusan, atau kasasi sudah diputus.
Banyak orang menyamakan terpidana dengan narapidana. Keduanya berbeda.
Pasal 1 angka 6 UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebut narapidana sebagai terpidana yang sedang menjalani pidana penjara, baik waktu tertentu maupun seumur hidup, atau terpidana mati yang menunggu pelaksanaan putusan, sambil menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.
Semua narapidana pasti terpidana. Sebagian terpidana lain tidak pernah masuk lapas, misalnya yang hanya dijatuhi pidana denda, pidana pengawasan, atau pidana kerja sosial menurut KUHP baru.
Terpidana atau ahli warisnya masih bisa menempuh upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Dasarnya Pasal 318 UU Nomor 20 Tahun 2025.
Jalur ini terbuka kalau ada keadaan baru atau bukti baru, atau alasan lain yang ditentukan undang-undang. PK umumnya hanya bisa diajukan satu kali, dengan pengecualian tertentu.
Selain itu, narapidana yang memenuhi syarat berhak atas pembinaan, remisi, dan asimilasi sesuai Pasal 10 UU Pemasyarakatan.
Perbedaan Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana secara Ringkas
Biar gampang diingat, lihat perbedaan ketiga status berdasarkan tahap prosesnya:
- Tersangka: berada di tahap penyidikan. Penyidik menetapkan statusnya berdasarkan minimal dua alat bukti.
- Terdakwa: berada di tahap penuntutan dan persidangan. Statusnya lahir setelah perkara dilimpahkan ke pengadilan.
- Terpidana: berada di tahap pelaksanaan putusan. Statusnya lahir setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
Urutan ini berjalan bertahap. Meski begitu, tidak semua perkara sampai ke ujung. Penyidik bisa menghentikan penyidikan.
Hakim juga bisa membebaskan terdakwa. Dalam kasus seperti itu, seseorang tidak pernah menyandang status terpidana.
Hak Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana yang Wajib Dihormati
Setiap status membawa hak yang berbeda. Negara wajib menjaminnya, sesuai amanat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang kepastian hukum yang adil.
Hak Tersangka dan Terdakwa
Asas praduga tak bersalah menjadi payung utamanya. Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa setiap orang wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan final.
KUHAP baru kemudian memperkuat hak tersangka dan terdakwa, termasuk larangan bagi penyidik melakukan perbuatan yang menimbulkan praduga bersalah saat menetapkan tersangka.
Beberapa hak pentingnya:
- Mendapat pendampingan advokat sejak awal pemeriksaan.
- Mengetahui dengan jelas sangkaan atau dakwaan.
- Memberikan keterangan tanpa tekanan.
- Memakai penerjemah bila belum memahami bahasa Indonesia.
- Mengajukan upaya hukum seperti praperadilan, banding, dan kasasi.
Hak Terpidana dan Narapidana
Terpidana juga masih punya hak. Ia berhak mengajukan peninjauan kembali bila syaratnya terpenuhi.
Bila terpidana menjadi narapidana, ia berhak atas pembinaan, perlakuan manusiawi, dan layanan kesehatan. Narapidana yang memenuhi syarat tertentu juga bisa mendapat remisi dan asimilasi.
Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!
FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)
Apakah tersangka pasti bersalah?
Belum tentu. Status tersangka hanya menunjukkan bahwa penyidik punya minimal dua alat bukti yang membuat seseorang patut diduga sebagai pelaku.
Hakimlah yang menentukan bersalah atau tidaknya seseorang lewat putusan pengadilan. Selama putusan itu belum ada, hukum menganggap tersangka tidak bersalah.
Kapan terdakwa berubah menjadi terpidana?
Perubahan terjadi saat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Putusan tingkat pertama belum cukup, karena terdakwa masih bisa mengajukan banding dan kasasi. Selama upaya hukum itu berjalan, statusnya tetap terdakwa.
Apa bedanya terpidana dengan narapidana?
Terpidana adalah orang yang sudah menerima putusan berkekuatan hukum tetap. Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara, atau terpidana mati yang menunggu pelaksanaan putusan, dan sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Jadi, narapidana selalu berstatus terpidana, sedangkan terpidana belum tentu menjadi narapidana.
Kesimpulan
Perbedaan tersangka, terdakwa, dan terpidana terletak pada tahap proses hukum yang sedang berjalan. Tersangka masih diperiksa penyidik.
Terdakwa diadili di pengadilan. Terpidana sudah menerima putusan final. Karena itu, pakailah istilah ini dengan tepat, terutama saat membaca atau membagikan berita hukum.
Langkah yang saya sarankan cukup sederhana. Cek dulu tahap perkaranya sebelum menyimpulkan apa pun, dan hormati asas praduga tak bersalah. Kalau kamu atau keluargamu sedang menghadapi proses pidana, segera konsultasikan dengan advokat.
Menurut saya, masyarakat yang paham status hukum akan lebih bijak menilai sebuah kasus. Pemahaman ini juga menahan kita dari kebiasaan menghakimi orang lain sebelum pengadilan memutus.
Kalau kamu butuh terjemahan tersumpah untuk dokumen hukum, seperti putusan pengadilan, surat dakwaan, atau berkas perkara, tim kami siap membantu. Silakan klik poster yang tersedia atau tekan tombol KONSULTASI GRATIS di pojok kanan website ini.
Baca juga: Mengenal Akta Perdamaian di Pengadilan: Dasar Hukum dan Kekuatan Hukumnya
Ringkasan
- Tersangka adalah orang yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan minimal dua alat bukti pada tahap penyidikan.
- Penetapan tersangka kini termasuk upaya paksa, diatur di Pasal 89 sampai 92 UU Nomor 20 Tahun 2025, dan bisa diuji lewat praperadilan.
- Terdakwa adalah tersangka yang dituntut dan diadili di sidang pengadilan setelah perkara dilimpahkan.
- Terpidana adalah terdakwa yang dipidana berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap.
- Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara, atau terpidana mati yang menunggu pelaksanaan putusan, di lembaga pemasyarakatan menurut UU Nomor 22 Tahun 2022.
- Asas praduga tak bersalah berlaku bagi tersangka dan terdakwa sampai ada putusan final.
- Tersangka dapat menempuh praperadilan, terdakwa dapat banding dan kasasi, dan terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan peninjauan kembali.
- KUHAP baru berlaku sejak 2 Januari 2026 bersamaan dengan KUHP Nasional, dan memperkuat hak tersangka, terdakwa, serta terpidana.
Referensi
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Pasal 1 angka 28 sampai 31, Pasal 89 sampai 92, Pasal 158, Pasal 318 sampai 325).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 65 dan Pasal 75 sampai 77).
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Pasal 1 angka 6 dan Pasal 10).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 ayat (1).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 (landasan historis syarat dua alat bukti dan objek praperadilan).
- Badan Pengembangan SDM Hukum Kementerian Hukum, “Bentuk Upaya Paksa Berdasarkan KUHAP 2025”, bpsdm.kemenkum.go.id.
- Mahkamah Agung RI, MariNews, “Perluasan Objek Praperadilan Pasca KUHAP Baru”, marinews.mahkamahagung.go.id.
- Naskah resmi peraturan pada JDIH BPK, peraturan.bpk.go.id.
