Banyak perusahaan memakai layanan pihak ketiga, misalnya hosting, cloud, internet dedicated, aplikasi berlangganan, sampai layanan helpdesk. Ketika layanan itu terganggu, pertanyaan yang muncul biasanya sama.
Siapa yang bertanggung jawab, dan berapa ganti ruginya? Jawaban atas pertanyaan tersebut sering berada di perjanjian SLA.
Artikel ini menjelaskan pengertian perjanjian SLA, isi yang perlu ada, contoh penerapannya, serta akibat hukum jika standar layanan tidak dipenuhi.
Pembahasan juga mencakup perbedaan SLA dengan kontrak jasa, sehingga Anda dapat menyusun atau menelaah dokumen SLA dengan lebih yakin.
Apa Itu Perjanjian SLA?
SLA adalah singkatan dari Service Level Agreement. Dalam bahasa Indonesia istilah ini sering diterjemahkan menjadi perjanjian tingkat layanan.
Di lingkungan pemerintahan, istilah yang dipakai adalah Perjanjian Level Layanan (PLL), yaitu perjanjian tertulis antara penyedia layanan dan pengguna layanan yang menjelaskan layanan yang diberikan beserta target mutunya.
Sebuah kajian ilmiah tentang SLA pada layanan berbasis komputasi menggambarkan SLA sebagai kontrak antara penyedia dan pelanggan yang memuat hak dan kewajiban kedua pihak, terutama mengenai penyampaian layanan selama masa berlangganan.
Kajian tersebut juga mencatat dua hal yang berguna bagi Anda.
Pertama, SLA yang sudah disetujui pada umumnya tidak berubah sampai masa berlangganan selesai, sehingga isinya perlu diperiksa sebelum disepakati.
Kedua, pelanggaran SLA sering sulit dinilai secara tegas karena posisinya berada di antara terpenuhi dan tidak terpenuhi.
Akibatnya, SLA yang baik perlu menetapkan angka dan cara pengukuran yang jelas.
Kajian itu menyebut dampak pelanggaran SLA berupa turunnya kepercayaan terhadap layanan dan kerugian finansial bagi pelanggan.
Dasar Kekuatan Mengikat SLA
SLA mengikat para pihak karena ia adalah perjanjian.
Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya, dan ayat (3) pasal yang sama mewajibkan perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik.
Agar sah, perjanjian harus memenuhi empat syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal.
Banyak SLA hari ini disepakati secara elektronik, misalnya melalui tombol βsetujuβ pada halaman syarat layanan atau melalui tanda tangan elektronik.
Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang telah diubah terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2024, menegaskan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik mengikat para pihak.
Dengan demikian, SLA yang disepakati secara daring tetap sah selama syarat Pasal 1320 KUHPerdata terpenuhi.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik memberi dua ketentuan tambahan pada Pasal 47.
Kontrak elektronik yang ditujukan kepada penduduk Indonesia harus dibuat dalam bahasa Indonesia, dan kontrak elektronik yang memakai klausula baku harus mengikuti aturan tentang klausula baku.
Hal ini relevan bagi Anda yang memakai layanan dari penyedia luar negeri, karena dokumen SLA berbahasa asing saja belum memenuhi ketentuan tersebut.
Kebebasan Berkontrak dan Keseimbangan Posisi
Isi SLA pada dasarnya ditentukan oleh para pihak. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, kebebasan berkontrak memberi ruang luas bagi para pihak untuk menentukan isi perjanjian dan memilih dengan siapa mereka berjanji.
Beliau juga berpendapat bahwa kebebasan ini perlu dibatasi agar perjanjian tetap adil, karena kebebasan yang sesungguhnya hanya terwujud bila posisi tawar kedua pihak seimbang, sedangkan dalam kenyataan keseimbangan itu jarang ditemukan.
Pendapat ini terasa nyata pada SLA. Penyedia layanan besar biasanya menyiapkan dokumen SLA sendiri, lalu pengguna hanya dapat menerima atau menolak.
Bila pengguna layanan adalah konsumen akhir, Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen melarang pelaku usaha mencantumkan klausula baku yang merugikan konsumen, misalnya klausula yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha.
Larangan itu dapat menjadi pegangan saat Anda menemukan klausula SLA yang terlalu berat sebelah.

Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!
Perbedaan SLA dan Kontrak Jasa
Kontrak jasa adalah perjanjian induk yang mengatur hubungan kerja sama secara keseluruhan. SLA adalah bagian yang berfokus pada ukuran mutu layanan.
Dalam praktik, SLA sering menjadi lampiran kontrak jasa, bersama dokumen lain seperti addendum, Statement of Work (SOW), spesifikasi teknis, dan Purchase Order.
Seluruh dokumen itu perlu dibaca bersama ketika Anda menilai ada tidaknya pelanggaran kewajiban kontrak.
| Aspek | Kontrak jasa | Perjanjian SLA |
| Fungsi | Mengatur hubungan kerja sama secara umum | Mengatur standar mutu layanan yang dapat diukur |
| Isi utama | Ruang lingkup pekerjaan, harga, jangka waktu, kerahasiaan, hak kekayaan intelektual, pengakhiran | Target ketersediaan, waktu respons, waktu penyelesaian, cara pengukuran, kompensasi |
| Sifat | Berlaku selama hubungan kerja sama | Biasanya dievaluasi per bulan atau per kuartal |
| Konsekuensi jika dilanggar | Wanprestasi atas kewajiban umum, termasuk pembayaran dan penyerahan hasil | Kompensasi layanan, denda, hak mengakhiri kontrak bila pelanggaran berulang |
| Hubungan | Perjanjian induk | Lampiran atau bagian dari perjanjian induk |
Agar tidak menimbulkan perdebatan, kontrak jasa sebaiknya menyatakan dokumen mana yang berlaku lebih dahulu bila isi kontrak jasa dan SLA bertentangan.
Klausul Wajib dalam Isi Perjanjian SLA
Tidak ada satu undang-undang umum yang menetapkan format baku SLA.
Isinya mengikuti kesepakatan para pihak, dengan batas berupa syarat sah perjanjian dan ketentuan sektoral yang berlaku.
Meski demikian, SLA yang dibuat dan disepakati secara elektronik berada di bawah ketentuan Pasal 47 ayat (3) PP 71/2019.
Pasal tersebut menyebut bahwa kontrak elektronik paling sedikit memuat identitas para pihak, objek dan spesifikasi, persyaratan transaksi elektronik, harga dan biaya, prosedur jika terjadi pembatalan, ketentuan penggantian bila terdapat cacat tersembunyi, serta pilihan hukum dalam penyelesaian transaksi.
Dari ketentuan itu dan dari praktik yang lazim, berikut klausul yang sebaiknya ada dalam SLA.
1. Para pihak dan ruang lingkup layanan.
Tuliskan nama dan kedudukan hukum penyedia serta pengguna, lalu uraikan layanan yang dicakup. Ruang lingkup yang kabur membuat target mutu sulit ditagih.
Jika layanan meliputi server, jaringan, dan dukungan teknis, sebutkan masing-masing secara terpisah.
2. Definisi dan metrik layanan.
Metrik adalah angka yang dipakai untuk menilai layanan. Contoh yang umum adalah persentase ketersediaan layanan (uptime), waktu respons, waktu penyelesaian gangguan, kecepatan, dan tingkat kehilangan data.
Setiap metrik perlu definisi yang jelas. Misalnya, apakah layanan yang hanya melambat dihitung sebagai gangguan atau tidak.
3. Cara pengukuran dan pelaporan.
Sebutkan alat ukur yang dipakai, periode penghitungan, dan siapa yang membuat laporan.
Tanpa kesepakatan soal pengukuran, kedua pihak dapat membawa angka yang berbeda untuk kejadian yang sama. Atur juga hak pengguna untuk meminta data log sebagai bukti.
4. Jam dukungan dan prosedur eskalasi.
Cantumkan jam layanan dukungan, kanal pelaporan gangguan, tingkat prioritas insiden, dan jenjang eskalasi bila gangguan tidak selesai dalam waktu yang ditentukan.
5. Pemeliharaan terjadwal.
Pemeliharaan sistem biasanya dikecualikan dari penghitungan waktu gangguan.
Agar adil, tentukan batas durasi, jendela waktu, dan kewajiban pemberitahuan sebelumnya.
6. Kompensasi dan denda.
Ini adalah klausul yang menentukan konsekuensi finansial.
Bentuk yang paling lazim adalah service credit, yaitu potongan biaya layanan pada tagihan berikutnya, yang besarnya naik sesuai tingkat pelanggaran. Tentukan juga batas maksimal kompensasi dan batas waktu pengajuan klaim.
7. Pengecualian tanggung jawab.
Penyedia biasanya tidak bertanggung jawab atas gangguan akibat kesalahan pengguna atau keadaan memaksa. KUHPerdata mengakui hal ini.
Pasal 1244 dan Pasal 1245 membebaskan debitur dari kewajiban ganti rugi bila ia terhalang memenuhi kewajibannya karena keadaan memaksa atau kejadian yang tidak disengaja.
Sebutkan contoh keadaan memaksa secara konkret, seperti bencana alam atau pemadaman listrik berskala luas, agar tidak diperdebatkan di kemudian hari.
8. Batas tanggung jawab.
Banyak penyedia membatasi total ganti rugi, misalnya sebesar biaya layanan beberapa bulan terakhir.
Pengguna perlu menilai apakah batas itu wajar dibandingkan potensi kerugian usahanya.
Pembatasan yang menghapus seluruh tanggung jawab penyedia dapat dipersoalkan dari sisi itikad baik dan keseimbangan.
9. Keamanan dan perlindungan data.
Bila layanan menyimpan atau memproses data pribadi, atur kewajiban penyedia menjaga keamanan data, melaporkan insiden, dan mengikuti peraturan perlindungan data yang berlaku.
10. Jangka waktu, perpanjangan, dan pengakhiran.
Tentukan masa berlaku, mekanisme perpanjangan, dan kondisi yang memberi hak mengakhiri perjanjian, misalnya target layanan yang tidak tercapai selama tiga bulan berturut-turut.
11. Penyelesaian sengketa dan hukum yang berlaku.
Pilih apakah sengketa diselesaikan melalui musyawarah, mediasi, arbitrase, atau pengadilan, serta tetapkan hukum yang dipakai. Pasal 47 ayat (3) PP 71/2019 menyebut pilihan hukum sebagai bagian dari muatan minimal kontrak elektronik.
Contoh Penerapan Perjanjian SLA
Contoh berikut bersifat ilustrasi. Nama perusahaan dan angkanya fiktif, dan perlu disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan nyata para pihak.
Contoh 1: SLA Layanan Cloud Hosting
PT Maju Digital berlangganan layanan cloud hosting dari PT Awan Nusantara dengan biaya Rp10.000.000 per bulan.
Dalam SLA, penyedia menjanjikan ketersediaan layanan minimal 99,9% per bulan.
Untuk membantu Anda membayangkan artinya, tabel berikut menunjukkan batas waktu gangguan yang masih diperbolehkan dalam satu bulan berisi 30 hari.
| Target ketersediaan | Waktu gangguan maksimal per bulan |
| 99% | sekitar 7 jam 12 menit |
| 99,5% | sekitar 3 jam 36 menit |
| 99,9% | sekitar 43 menit |
| 99,99% | sekitar 4 menit 19 detik |
SLA tersebut juga mengatur kompensasi dalam bentuk service credit yang naik sesuai tingkat pelanggaran.
| Ketersediaan aktual dalam sebulan | Service credit |
| 99,9% atau lebih | Tidak ada |
| 99,5% sampai kurang dari 99,9% | 10% dari biaya bulanan |
| 99,0% sampai kurang dari 99,5% | 25% dari biaya bulanan |
| Kurang dari 99,0% | 50% dari biaya bulanan |
Misalkan pada bulan April layanan terganggu selama kurang lebih 5 jam 46 menit, sehingga ketersediaan aktual menjadi 99,2%.
Berdasarkan tabel, PT Maju Digital berhak atas service credit 25%, yaitu Rp2.500.000 yang dipotong dari tagihan bulan berikutnya.
Agar hak ini dapat dipakai, SLA biasanya mensyaratkan pengguna mengajukan klaim secara tertulis dalam jangka waktu tertentu, misalnya 30 hari sejak bulan pelanggaran, dengan melampirkan bukti seperti laporan pemantauan.
Contoh 2: SLA Layanan Dukungan Teknis (Helpdesk)
Pada layanan dukungan teknis, SLA umumnya membagi insiden menurut prioritas, lalu menetapkan waktu respons dan waktu penyelesaian untuk masing-masing prioritas.
| Prioritas | Kondisi | Waktu respons | Target penyelesaian |
| 1 (kritis) | Layanan mati total | 30 menit | 4 jam |
| 2 (tinggi) | Fitur utama terganggu | 2 jam | 8 jam |
| 3 (sedang) | Fitur pendukung terganggu | 8 jam kerja | 3 hari kerja |
| 4 (rendah) | Pertanyaan atau permintaan perubahan kecil | 1 hari kerja | 7 hari kerja |
Penetapan prioritas sebaiknya dijelaskan dengan contoh nyata agar kedua pihak sepakat sejak awal tentang insiden mana yang masuk kategori kritis.
Contoh 3: Rumusan Klausul Kompensasi
Berikut contoh rumusan klausul yang dapat Anda jadikan bahan diskusi dengan penasihat hukum:
βApabila ketersediaan layanan dalam satu bulan kalender kurang dari 99,9% menurut laporan pemantauan resmi Penyedia, Pengguna berhak atas potongan biaya sesuai tabel kompensasi dalam Lampiran SLA. Pengguna wajib mengajukan klaim tertulis paling lambat 30 hari sejak berakhirnya bulan yang bersangkutan. Total kompensasi dalam satu bulan tidak melebihi 50% dari biaya layanan bulan tersebut. Waktu pemeliharaan terjadwal yang telah diberitahukan paling lambat tujuh hari sebelumnya tidak dihitung sebagai waktu gangguan.β
Rumusan di atas memuat angka target, cara pengukuran, batas waktu klaim, batas kompensasi, dan pengecualian pemeliharaan, sehingga kedua pihak memiliki pegangan yang sama.
Akibat Hukum Pelanggaran SLA
Saat target SLA tidak tercapai, langkah pertama berada pada ranah kontraktual.
Anda menjalankan mekanisme yang sudah ditulis dalam SLA, misalnya mengajukan klaim service credit, meminta laporan penyebab gangguan, atau menggunakan jalur eskalasi.
Jika persoalan tidak selesai dengan cara itu, ketentuan hukum perdata mulai berperan.
Pelanggaran SLA sebagai Wanprestasi
Wanprestasi adalah kondisi ketika debitur tidak memenuhi kewajiban sesuai perjanjian.
Menurut Subekti, bentuknya meliputi tidak melaksanakan kewajiban, melaksanakan tetapi tidak sesuai janji, terlambat memenuhi kewajiban, atau melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian.
Dalam konteks SLA, contohnya adalah layanan berhenti dan tidak dipulihkan, uptime hanya 99,2% dari target 99,9%, keterlambatan menangani insiden, atau penggunaan data pengguna di luar tujuan yang disepakati.
Pasal 1238 KUHPerdata mengatur bahwa debitur dinyatakan lalai melalui surat perintah atau akta sejenis, kecuali perjanjian menentukan kelalaian terjadi otomatis setelah tenggat terlewati.
Karena itu, pengguna dapat mengirimkan somasi tertulis yang menjelaskan pelanggaran dan batas waktu perbaikan.
Bentuk Sanksi dan Ganti Rugi
Pasal 1243 KUHPerdata menjadi dasar tuntutan biaya, kerugian, dan bunga akibat kewajiban yang tidak dipenuhi setelah debitur dinyatakan lalai.
Sementara itu, Pasal 1267 memberikan pilihan untuk menuntut pemenuhan perjanjian atau pembatalannya, disertai ganti rugi.
Dalam konteks SLA, konsekuensi pelanggaran dapat berupa:
- Service credit atau denda, sesuai ketentuan kompensasi dalam SLA.
- Ganti rugi perdata, atas kerugian yang dapat dibuktikan.
- Pengakhiran perjanjian, jika pelanggaran berulang atau tergolong berat.
- Sanksi administratif, bagi penyelenggara sistem elektronik yang melanggar kewajiban berdasarkan PP 71/2019.
Penyedia dapat terbebas dari kewajiban ganti rugi apabila dapat membuktikan adanya keadaan memaksa sesuai Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata atau kondisi pengecualian yang sah dalam SLA, seperti kesalahan dari pihak pengguna.
Hal yang Perlu Anda Siapkan Saat Terjadi Pelanggaran
Pengguna perlu menyimpan bukti pelanggaran, seperti laporan pemantauan, tangkapan layar, riwayat tiket gangguan, dan korespondensi dengan penyedia.
Catat waktu gangguan hingga layanan pulih, lalu ajukan klaim sesuai prosedur dan tenggat dalam SLA agar hak atas kompensasi tidak gugur.
Bagi penyedia, penting untuk memiliki sistem pemantauan yang dapat diaudit, menanggapi klaim secara tertulis, dan menjelaskan penyebab gangguan. Hal ini sejalan dengan prinsip itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata.
Jika sengketa tidak selesai melalui musyawarah atau mediasi, penyelesaiannya dapat dilanjutkan melalui arbitrase atau gugatan perdata sesuai klausul perjanjian.
Dalam proses tersebut, bukti perjanjian, pelanggaran, dan kerugian menjadi faktor penting.

Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!
Penutup
Perjanjian SLA mengubah janji mutu layanan menjadi kewajiban yang dapat diukur dan ditagih.
Dasar hukumnya adalah KUHPerdata, dengan penguatan dari UU ITE dan PP 71/2019 untuk SLA yang disepakati secara elektronik.
Isi SLA yang baik memuat ruang lingkup layanan, metrik dengan cara pengukuran yang jelas, kompensasi, pengecualian, batas tanggung jawab, dan mekanisme penyelesaian sengketa.
Bila target layanan tidak tercapai, pelanggaran itu dapat dinilai sebagai wanprestasi dengan akibat berupa ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan kewajiban lain sesuai hukum perdata.
Sebelum Anda menandatangani SLA, bacalah seluruh lampirannya, bandingkan dengan kontrak jasa, dan mintalah pendapat penasihat hukum bila nilai layanan atau risiko usahanya besar.
Referensi
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1234, 1238, 1243, 1244, 1245, 1267, 1320, dan 1338. Ringkasan pasal: https://siplawfirm.id/resources/pelanggaran-kewajiban-kontrak-cara-mengidentifikasi ; Pasal 1238: https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JLD/article/download/6878/2069/15470
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Pasal 18 ayat (1)). Naskah: https://luk.tsipil.ugm.ac.id/atur/UU1-2024TransaksiElektronik.pdf ; Penjelasan keabsahan kontrak elektronik: https://hukumproperti.com/persetujuan-satu-klik-keabsahan-clickwrap-agreement/
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Pasal 46 dan Pasal 47). Naskah: https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/pp-71-tahun-2019/view ; Penjelasan Pasal 47: https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-iterms-and-conditions-i-termasuk-perjanjian-elektronik-lt6508188318f88/
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Pasal 18 tentang klausula baku). Pembahasan: https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JPSS/article/download/7053/2109/15988
- Pedoman Manajemen Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH 07.TI.05.01 Tahun 2023 (definisi Perjanjian Level Layanan/SLA): https://pusdatin.kemenkumham.go.id/attachments/Produk_Pusdatin/Pedoman_Manajemen_Layanan_Sistem_Pemerintahan_Berbasis_Elektronik_di_Lingkungan_Kementerian_Hukum_dan_Hak_Asasi_Manusia_Nomor_M.HH-07.TI.05.01_Tahun_2023.pdf
- Subekti. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa (empat bentuk dan empat akibat wanprestasi). Dikutip dalam: https://smartlegal.id/smarticle/2018/11/16/pengusaha-wajib-ketahui-soal-wanprestasi/
- Sjahdeini, Sutan Remy. Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009. Katalog: https://simpus.mkri.id/opac/detail/8176 ; Dikutip dalam: https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/download/12058/11711
- Paputungan, I. V., Denna, A. K., & Rachmawati, D. (2022). Towards Service Level Agreement Quantification on Service-Based Computing. Jurnal Ilmiah Teknik Elektro Komputer dan Informatika (JITEKI), 8(2), 282-289. https://doi.org/10.26555/jiteki.v8i2.23629





