Banyak orang membuka tempat pelatihan keterampilan setelah melihat kebutuhan tenaga kerja terampil di sekitarnya, mulai dari kelas las, menjahit, desain grafis, sampai pelatihan bahasa untuk calon pekerja.
Usaha seperti ini punya aturan perizinan sendiri.
Jika tujuan lembaga Anda adalah membekali peserta dengan kompetensi untuk bekerja, lembaga tersebut termasuk lembaga pelatihan kerja (LPK) dan izinnya diurus melalui sistem OSS.
Aturan yang berlaku sudah berubah sejak terbitnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2025.
Artikel ini menjelaskan pengertian LPK, syarat dan prosedur izinnya, perbedaan LPK dengan lembaga kursus, serta akreditasi dan kewajiban yang perlu Anda penuhi setelah izin terbit.
Apa Itu Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)?
Lembaga Pelatihan Kerja, disingkat LPK, adalah instansi pemerintah atau badan hukum yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.
Pelatihan kerja sendiri adalah rangkaian kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan tertentu, sesuai jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
Dengan bahasa yang lebih sederhana, LPK adalah tempat orang belajar keterampilan yang langsung dipakai di dunia kerja, misalnya mengelas, memprogram komputer, merawat lansia, atau melayani tamu hotel.
Berdasarkan pemiliknya, LPK terbagi menjadi tiga jenis.
Pertama, LPK pemerintah, yaitu lembaga yang dimiliki pemerintah pusat, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota, seperti balai latihan kerja.
Kedua, LPK swasta, yaitu lembaga pelatihan milik pihak swasta yang berbentuk badan hukum. Ketiga, LPK perusahaan, yaitu unit pelatihan yang berada di dalam sebuah perusahaan.
Menurut aturan tata cara pendaftaran kegiatan LPK, LPK pemerintah dan LPK perusahaan cukup mendaftarkan kegiatannya, dan tanda daftarnya berlaku selama lembaga itu aktif menyelenggarakan pelatihan.
LPK swasta mengikuti jalur yang berbeda, yaitu pemenuhan perizinan berusaha sebelum menjalankan pelatihan.
Pemerintah mengelompokkan usaha pelatihan kerja swasta ke dalam delapan kode KBLI.
Kode 78421 untuk pelatihan kerja teknik, 78422 untuk teknologi informasi dan komunikasi, 78423 untuk industri kreatif seperti menjahit, tata rias, dan kerajinan, 78424 untuk pariwisata dan perhotelan, 78425 untuk bisnis dan manajemen termasuk bahasa asing dan kewirausahaan, 78426 untuk pekerjaan domestik seperti pengasuh dan juru masak, 78427 untuk pertanian dan perikanan, serta 78429 untuk pelatihan swasta lainnya, misalnya keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan pengembangan diri.
Pilihlah kode yang sesuai dengan program yang akan Anda jalankan karena kode tersebut menjadi dasar penilaian dokumen perizinan.
Arah pelatihan di LPK adalah pelatihan berbasis kompetensi (PBK). Artinya, peserta dilatih untuk menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai standar yang ditetapkan dan kebutuhan tempat kerja.
Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan, Agung Nur Rohmad, menyampaikan bahwa prosedur baku dalam penyelenggaraan pelatihan vokasi merupakan langkah penting untuk memperkuat tata kelola dan mutu pelatihan di Indonesia.
Langkah itu sejalan dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi.
Pandangan ini memberi gambaran bahwa pemerintah menempatkan mutu dan standar sebagai perhatian utama, sehingga pendiri LPK perlu menyusun program pelatihan dengan rapi sejak awal.

Syarat dan Prosedur Izin LPK Swasta
Izin LPK swasta saat ini diurus melalui sistem Online Single Submission (OSS) dengan pendekatan perizinan berusaha berbasis risiko.
Pedoman utamanya adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2025 tentang standar kegiatan usaha dan standar produk/jasa sektor ketenagakerjaan. Peraturan ini ditetapkan pada 18 November 2025 dan diundangkan pada 21 November 2025.
Isinya melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, sekaligus menggantikan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021.
Karena itu, panduan lama yang masih beredar di internet perlu Anda cocokkan lagi dengan aturan terbaru.
Sebelum masuk ke OSS, siapkan tiga hal.
Pertama, badan hukum untuk lembaga Anda, misalnya perseroan terbatas atau yayasan, lengkap dengan akta pendirian dan anggaran dasar yang sudah disahkan. Kedua, identitas pengurus dan NPWP yang aktif.
Ketiga, keputusan tentang bidang pelatihan, sehingga Anda tahu kode KBLI mana yang dipilih.
Setelah itu, pelaku usaha mendaftar di OSS untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB), lalu memenuhi standar kegiatan usaha pelatihan kerja agar Sertifikat Standar dapat terbit.
Dokumen yang diminta untuk LPK swasta mencakup hal-hal berikut.
- Riwayat hidup penanggung jawab LPK.
- Profil lembaga yang ditandatangani penanggung jawab, berisi struktur organisasi dan uraian tugas, daftar dan riwayat hidup instruktur serta tenaga pelatihan beserta sertifikat kompetensi instruktur, program kerja dan rencana anggaran biaya untuk tiga tahun, program PBK, kapasitas pelatihan per tahun, serta daftar dan foto sarana prasarana untuk setiap program.
- Bukti kepemilikan atau sewa sarana dan prasarana, dalam bentuk dokumen bermeterai cukup.
- Bukti registrasi standar kompetensi khusus dari Kementerian Ketenagakerjaan, jika lembaga memakai standar kompetensi khusus sebagai acuan pelatihan.
- Surat kerja sama dengan LPK yang sudah terakreditasi, khusus bagi lembaga yang memiliki penyertaan modal asing.
Sarana dan prasarana yang disyaratkan paling sedikit meliputi mesin atau peralatan latihan, perkakas tangan, dan alat K3 termasuk perlengkapan pertolongan pertama dan alat pemadam api ringan.
Lembaga juga perlu memiliki gedung atau kantor, ruang kelas teori, dan ruang praktik seperti workshop atau bengkel.
Fasilitas pendukung yang diminta adalah toilet, ruang ibadah, lahan parkir, gudang bahan pelatihan, serta sarana telekomunikasi yang berfungsi baik.
Daftar ini berlaku bagi semua bidang, jadi calon pendiri sebaiknya menghitung biaya ruang praktik dan peralatan sejak tahap perencanaan.
Proses verifikasinya berjalan sebagai berikut.
- Pelaku usaha mengajukan pemenuhan standar kegiatan usaha dan mengunggah dokumen melalui OSS.
- Verifikator memeriksa dokumen dan melakukan verifikasi lapangan. Untuk penanaman modal dalam negeri, kewenangan ini dijalankan oleh dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk. Untuk penanaman modal asing, verifikasi dilakukan oleh unit pembinaan kelembagaan pelatihan vokasi di Kementerian Ketenagakerjaan. Dinas ketenagakerjaan setempat dapat dilibatkan dalam verifikasi lapangan.
- Hasil verifikasi disampaikan paling lambat lima hari kerja setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar. Notifikasi di OSS berisi tiga kemungkinan, yaitu disetujui, perlu perbaikan, atau ditolak.
- Jika perlu perbaikan, pelaku usaha diberi kesempatan paling banyak dua kali, masing-masing sepuluh hari kerja. Bila perbaikan tidak disampaikan tepat waktu atau permohonan ditolak, OSS mencabut Sertifikat Standar yang belum terverifikasi. Pelaku usaha tetap bisa mengajukan kembali.
- Jika disetujui, OSS menerbitkan Sertifikat Standar dengan tanda telah terverifikasi dan memperbarui NIB.
Perlu dicatat pula ketentuan peralihan bagi LPK yang sudah berdiri.
Izin LPK swasta yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 dinyatakan masih berlaku, dengan kewajiban menyesuaikan diri pada aturan baru paling lama satu tahun sejak peraturan baru diundangkan.
Jika dihitung dari tanggal pengundangan 21 November 2025, batas penyesuaian jatuh pada sekitar 21 November 2026.
Pengelola LPK lama sebaiknya segera menghubungi dinas ketenagakerjaan atau DPMPTSP setempat untuk memastikan status izinnya di OSS.
Perbedaan LPK dan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
Dua istilah ini sering tertukar karena sama-sama mengajarkan keterampilan. Perbedaannya ada pada status hukum dan instansi yang memberi izin.
LPK berada di bidang ketenagakerjaan. Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) berada di bidang pendidikan.
LKP adalah satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, berusaha mandiri, atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Kedudukannya bersumber dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang menempatkan kursus dan pelatihan sebagai bagian dari pendidikan nonformal, dengan tata cara pendirian yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013.
Dari sisi perizinan, izin pendirian LKP diajukan kepada kepala dinas pendidikan kabupaten/kota setempat.
Surat edaran pemerintah di bidang pendidikan tahun 2021 mengarahkan izin satuan pendidikan diproses langsung di dinas pendidikan atau DPMPTSP dan tidak melalui OSS berbasis risiko.
Penyelenggara LKP yang berbadan hukum tetap perlu memiliki NIB sebagai syarat administratif awal. Setelah izin terbit, LKP memperoleh nomor induk lembaga kursus.
| Aspek | LPK | LKP |
| Bidang | Ketenagakerjaan | Pendidikan nonformal |
| Dasar pengaturan | Undang-Undang Ketenagakerjaan, PP 28/2025, Permenaker 14/2025 | Undang-Undang Sisdiknas, Permendikbud 81/2013 |
| Izin | Sertifikat Standar melalui OSS, diverifikasi DPMPTSP kabupaten/kota atau Kementerian Ketenagakerjaan untuk PMA | Izin pendirian dari dinas pendidikan kabupaten/kota |
| Identitas lembaga | Terdata dalam sistem kelembagaan Kementerian Ketenagakerjaan | Nomor induk lembaga kursus |
| Arah program | Kompetensi kerja berbasis standar kompetensi | Keterampilan umum, pengembangan diri, dan kecakapan hidup |
| Akreditasi | Lembaga Akreditasi LPK | BAN PAUD dan PNF |
Meski izinnya berbeda, pemerintah memandang keduanya sebagai bagian dari ekosistem pelatihan vokasi.
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2025 menyebut pelatihan vokasi mencakup pelatihan kerja dan kursus keterampilan, yang diselenggarakan oleh LPK dan LKP.
Penyelenggara yang telah memperoleh Vocational Identification Number perlu terverifikasi agar dapat menyelenggarakan pelatihan vokasi melalui SIAPkerja, yaitu ekosistem digital layanan ketenagakerjaan milik Kementerian Ketenagakerjaan.
Untuk memilih jalur, lihat tujuan program Anda.
Jalur LPK sesuai jika lulusan diarahkan memperoleh bukti kompetensi untuk dunia kerja, jika pelatihan mengikuti standar kompetensi tertentu, atau jika lembaga berencana menyelenggarakan pemagangan di luar negeri, karena kegiatan itu mensyaratkan PB LPK swasta.
Jalur LKP sesuai untuk kelas keterampilan umum, bimbingan belajar, atau kursus pengembangan diri.
Pembagian kewenangan antar kementerian dapat berubah mengikuti kebijakan baru, sehingga konfirmasi ke dinas ketenagakerjaan dan dinas pendidikan setempat tetap diperlukan sebelum Anda mendirikan lembaga.
Akreditasi dan Kewajiban LPK Setelah Izin Terbit
Izin yang sudah terbit membawa sejumlah kewajiban.
Menurut standar kegiatan usaha pelatihan kerja, LPK wajib memulai kegiatan pelatihan paling lambat satu tahun sejak perizinan berusaha diterbitkan, dan wajib menjalani akreditasi paling lambat tiga tahun sejak perizinan berusaha diterbitkan.
LPK juga wajib melaporkan perubahan atau penambahan program pelatihan, memakai instruktur dan tenaga pelatihan yang sesuai dengan program, menyelenggarakan pelatihan sesuai program yang disetujui, serta menggunakan sarana dan prasarana yang sesuai.
Jika lembaga memakai tenaga kerja asing sebagai instruktur, lembaga wajib menjalankan alih teknologi dan memiliki pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing.
Kewajiban pelaporan dijalankan secara berkala.
Realisasi kegiatan pelatihan dilaporkan kepada pemerintah kabupaten/kota setiap enam bulan, dan laporan penyelenggaraan pelatihan disampaikan secara daring kepada Kementerian Ketenagakerjaan melalui akun kelembagaan yang terhubung dengan SIAPkerja.
Laporan memuat antara lain persiapan, pelaksanaan, permasalahan, dan pemecahan masalah pelatihan, dengan lampiran seperti program PBK, materi, daftar hadir peserta, rekapitulasi penilaian, dan dokumentasi.
Bila lembaga ingin menambah program, permohonan diajukan kepada kepala dinas kabupaten/kota dengan melampirkan izin yang masih berlaku, realisasi program, daftar program tambahan, daftar instruktur bersertifikat kompetensi, dan bukti sarana prasarana untuk program baru.
Akreditasi adalah proses pemberian pengakuan formal bahwa suatu lembaga telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pelatihan kerja.
Pelaksananya adalah Lembaga Akreditasi LPK (LA-LPK), lembaga independen yang ditetapkan oleh Menteri, dengan acuan Kerangka Mutu Pelatihan Indonesia yang memuat delapan standar.
Ida Fauziyah, yang saat itu menjabat Menteri Ketenagakerjaan, menyampaikan bahwa akreditasi menjadi salah satu cara pemerintah mendorong kredibilitas dan penjaminan mutu LPK.
Menurut beliau, akreditasi diharapkan menciptakan keterkaitan yang baik antara lembaga pelatihan dan industri di sekitarnya, sehingga program yang dikembangkan sesuai kebutuhan pasar kerja setempat.
Dari tahun 2018 sampai 2023, Kementerian Ketenagakerjaan telah mengakreditasi 4.252 lembaga pelatihan, baik balai latihan kerja pemerintah maupun LPK swasta.
Gambaran manfaat standar mutu terlihat dalam sebuah penelitian evaluatif yang terbit pada 2024 tentang program pelatihan tata boga di sebuah LPK di Kota Cilegon.
Penelitian dengan pendekatan kualitatif itu menilai program pelatihan dari sisi konteks, masukan, proses, dan produk.
Hasilnya, program pelatihan tersebut dinilai telah memenuhi tujuh dari delapan standar Kerangka Mutu Pelatihan Indonesia, dan pelatihan yang dijalankan sejalan dengan kebutuhan serta minat masyarakat sekitar.
Temuan ini menunjukkan bahwa standar akreditasi bisa dipakai sebagai alat ukur untuk menemukan bagian program yang masih perlu diperbaiki, misalnya kelengkapan instruktur atau sarana praktik.
Akreditasi juga berpengaruh pada peluang usaha.
Untuk lembaga dengan penyertaan modal asing, surat kerja sama dengan LPK terakreditasi menjadi dokumen persyaratan.
Untuk penyelenggaraan pemagangan di luar negeri, LPK swasta perlu memiliki perizinan berusaha yang telah berlaku paling singkat dua tahun, salinan akreditasi dari LA-LPK sesuai program pelatihan, dan perjanjian dengan lembaga penerima di luar negeri yang telah dilegalisasi atau mendapat apostille.
Karena itu, mulai mempersiapkan akreditasi sejak tahun pertama operasional akan membantu lembaga memenuhi batas tiga tahun dengan lebih tenang.
Pemerintah mengawasi LPK melalui pengawasan rutin dan pengawasan insidental.
Pengawasan rutin dilakukan satu kali dalam satu tahun lewat pemeriksaan laporan pelaku usaha dan inspeksi lapangan.
Pengawasan insidental dilakukan pada waktu tertentu, misalnya karena ada pengaduan masyarakat atau indikasi kegiatan yang tidak sesuai dengan izin.
Hasil pengawasan membentuk profil kepatuhan dengan empat kategori, yaitu sangat baik, baik, kurang baik, dan tidak baik.
Lembaga dengan profil kurang baik atau tidak baik dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, atau pencabutan perizinan berusaha.
Contoh pelanggaran yang bisa berujung sanksi adalah tidak menyampaikan laporan, tidak melaksanakan kewajiban perizinan, atau tidak menjalankan kegiatan usaha dalam satu tahun sejak perizinan terbit.
Peringatan tertulis dikenakan bertahap dengan tenggat 30, 15, dan 10 hari kerja.
Jika NIB dicabut, pelaku usaha baru dapat mengajukan perizinan baru paling cepat satu tahun setelah tanggal pencabutan.
Sebagai ringkasan, izin LPK swasta kini berpusat di OSS dengan Sertifikat Standar sebagai bukti pemenuhan standar kegiatan usaha.
Langkah praktis bagi Anda adalah menyiapkan badan hukum dan dokumen profil lembaga, memastikan sarana prasarana sesuai bidang pelatihan, mengurus verifikasi lewat OSS, lalu menjalankan pelatihan, pelaporan berkala, dan akreditasi sesuai tenggat.
Karena aturan perizinan dapat diperbarui, pastikan Anda memeriksa ketentuan terbaru di dinas ketenagakerjaan, DPMPTSP, atau laman resmi Kementerian Ketenagakerjaan sebelum mengajukan izin.

Referensi
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan. https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_puu/2025pmnaker014.pdf (metadata: https://peraturan.bpk.go.id/Details/343010/permenaker-no-14-tahun-2025)
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi. https://peraturan.go.id/files/permenaker-no-6-tahun-2025.pdf (metadata: https://jdih.kemnaker.go.id/peraturan/detail/2701)
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pendaftaran Kegiatan LPK Pemerintah dan LPK Perusahaan. https://peraturan.go.id/files/permenaker-no-6-tahun-2024.pdf
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, sebagaimana dirujuk dalam Permenaker 14/2025.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran LPK, sebagaimana dirujuk dalam Pasal 37 Permenaker 14/2025.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2022 tentang akreditasi lembaga pelatihan, sebagaimana dirujuk dalam pemberitaan Rakornas LA-LPK 2024. https://rmol.id/bisnis/read/2024/03/07/612188/2024-kemnaker-targetkan-1-040-lembaga-terakreditasi
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal. https://www.hukumonline.com/klinik/a/perizinan-berusaha-lembaga-kursus-bahasa-asing-lt622b4ac4e3235
- Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan. https://prolegal.id/prosedur-izin-kursus-dan-pelatihan-bidang-pendidikan-agar-bisnis-anda-makin-untung/
- Pendapat ahli 1: Agung Nur Rohmad, Direktur Jenderal Binalavotas Kemnaker, 2025. https://investortrust.id/national/79728/kemnaker-luncurkan-5-sop-baru-standarisasi-pelatihan-vokasi
- Pendapat ahli 2: Ida Fauziyah, Menteri Ketenagakerjaan (2019-2024), 15 Oktober 2023. https://nu.or.id/ketenagakerjaan/menaker-dorong-kredibilitas-dan-penjaminan-lpk-guna-ciptakan-tenaga-kerja-terampil-ekFEj
- Artikel ilmiah: Noor dkk. (2024). Ketercapaian Program Pelatihan Tata Boga Melalui Implementasi Evaluasi Program di LPK Hesar Kota Cilegon. Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan, 9(2), 671-678. https://doi.org/10.29303/jipp.v9i2.2139
- Data akreditasi lembaga pelatihan 2018-2023 (4.252 lembaga). https://rmol.id/bisnis/read/2024/03/07/612188/2024-kemnaker-targetkan-1-040-lembaga-terakreditasi
- Panduan pendirian LPK dan perbedaan LPK dengan LKP. https://www.melintas.id/pendidikan/346288733/informasi-penting-mengenal-cara-pendirian-lkp-dan-lpk-sebagai-lembaga-pendidikan-dan-pelatihan-vokasi-simak-penjelasannya dan https://izin.co.id/blog/apa-itu-lkp-lembaga-kursus-dan-pelatihan/





